MIP METODOLOGI ILMU PEMERINTAHAN Dewi Kurniasih PENGERTIAN Metodologi

MIP METODOLOGI ILMU PEMERINTAHAN Dewi Kurniasih

PENGERTIAN Metodologi ilmu pemerintahan berarti ilmu tentang langkah-langkah yang harus ditempuh untuk memahami pemerintahan; bagaimana prosedur pengetahuan fenomena pemerintahan itu diperoleh, dianalisa dan dijelaskan. Atau dengan kata lain MIP dapat didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari penerapan metode ilmiah oleh pemerintahan dalam mengkaji masalah-masalah atau mempelajari gejala-gejala pemerintahan (Ndraha, 1983: 1).

MIP memberikan analisa tentang pendekatan, konsep, generalisasi, teori, paradigma atau preposisi - preposisi yang melatar belakangi setiap langkah dan prosedur yang biasa ditempuh dalam kegiatan analisa atau interpretasi terhadap masalah-masalah pemerintahan; memberikan alternatif dan petunjuk dalam memilih pendekatan itu dan membandingkan unsur-unsur yang penting dalam rangkaian kegiatan memahami, menganalisa dan menginterpretasikan masalah atau gejala pemerintahan.

MIP membahas konsep-konsep teoritik berbagai metode/pendekatan dalam memahami gejala-gejala atau masalah pemerintahan, kelebihan dan kekurangannya yang dalam karya ilmiah dilanjutkan dengan pemilihan pendekatan yang dianggap paling tepat untuk digunakan.

Belajar MIP antara lain adalah belajar ttg bagaimana melakukan penelitian pemerintahan, yaitu belajar ttg prosedur logika dan konseptualisasi yang mendasari proses penelitian pemerintahan, misalnya belajar memahami cara bagaimana mendeskripsikan, menganalisa & menilai prosedur konseptualisasi, generalisasi, teorisasi, eksplanasi, dsb. ; menjabarkan asumsi yg mendasari upaya teorisasi dan menilai kekuatan & kelemahan upaya teoritis itu.

Dalam MIP ini juga dibahas bagaimana ilmuwan membangun pengetahuan tentang pemerintahan, membahas tahap-tahap penting dalam proses pembentukan pengetahuan secara sistematis, yaitu perumusan konsep untuk mendeskripsikan fenomena, perumusan generalisasi dengan menghubungkan konsep dan pembentukan teori yang merangkum dan memberi makna pada generalisasi itu.

Fungsi metodologi ilmu pemerintahan (MIP) ada dua yaitu : fungsi ke dalam dan fungsi ke luar. Fungsi ke dalam adalah menguji, mengoreksi dan mengembangkan diri sendiri (heuristik). Sedangkan fungsi ke luar adalah mengidentifikasi, merekam, menggambarkan, menerangkan hubungan, menguji pengetahuan lain dan memprediksi (meramalkan).

MIP tidak dapat dipisahkan dari metodologi penelitian. Bahkan metodologi penelitian merupakan alat yang digunakan untuk mempelajari, memahami dan menganalisa gejala atau masalah-masalah pemerintahan. Maka dengan demikian dalam mempelajari metodologi ilmu pemerintahan harus memahami prinsip dasar penelitian, konsep-konsep pemerintahan, Filsafat Ilmu dan bahkan Statistik terutama untuk Analisis Pendekatan Kuantitatif.

MPIS Filsafat Ilmu MIP Statistik Materi Ilmu Pemerintahan

PERKEMBANGAN PARADIGMATIK ILMU PEMERINTAHAN Menurut Taliziduhu Ndraha Ilmu Pemerintahan secara paradigmatik mengalami perkembangan secara bertahap yaitu: TAHAP I : Gejala-gejala pemerintahan dikaji oleh ilmu yang ada pada waktu itu. Jadi merupakan salah satu kajian ilmu tertentu, misalnya: sosiologi, hukum, politik dan sebagainya. Jadi di sini gejala-gejala pemerintahan baru menjadi objek umum semua ilmu yang ada pada waktu itu berkepentingan untuk menyorotinya, mengkajinya secara umum.

TAHAP II : Gejala pemerintahan dikaji oleh disiplin ilmu pengetahuan yang ada sehingga terbentuklah spesialisasi disiplin yang bersangkutan misalnya tatkala sosiologi mempelajari gejala pemerintahan, maka lahirlah disiplin baru yaitu sosiologi pemerintahan. Pada tahap ini, suatu ilmu (di luar ilmu pemerintahan) mengkajinya secara specifik dan inten, sehingga gejala pemerintahan menjadi kajian cabang ilmunya. TAHAP III : Terbentuknya kelompok pengetahuan (body of knowledge) yang dikonstruksi dari konsep sumbangan disiplin ilmu tertentu, maka lahirlah ilmu pemerintahan. Pada saat ini ilmu pemerintahan masih bersifat ideografik eklektis(gagasan-gagasan tertulis yang normatif). Ini dianggap sebagai ilmu pemerintahan generasi pertama.

Pada saat ini kelompok orang yang mempunyai perhatian terhadap gejala pemerintahan mencoba mengorganisir untuk merumuskan dan mendeskripsikan gejala-gejala pemerintahan dengan meminjam/menggunakan konsep ilmu lain. Jadi di sini baru bestuurkunde yang bersifat ideografik-eklektis, belum bestuurwetenschaap. TAHAP IV : Ilmu Pemerintahan pada tahap ini mempunyai metodologi sendiri (MIP). Ilmu Pemerintahan mempunyai kemampuan untuk melakukan eksplanasi dan prediksi. Tahap ini merupakan tahap awal terbentuknya pemerintahan sebagai suatu ilmu yang mempunyai persyaratan sebagai suatu ilmu. TAHAP V digunakan oleh ilmu lain. : Metodologi Ilmu Pemerintahan

TAHAP VI : Ilmu Pemerintahan sudah mempunyai cabang ilmu tersendiri misalnya Sosiologi Pemerintahan TAHAP VII : Apabila cabang ilmu pemerintahan ini sudah mempunyai metodologi sendiri misalnya: Metodologi Sosiologi Pemerintahan CATATAN SOSIOLOGI PEMERINTAHAN SBG SALAH SATU KAJIAN SOSIOLOGI (TAHAP II) SEBAGAI SALAH SATU KAJIAN ILMU PEM-AN /CAB ILMU PEM (TAHAP VI)

SEKIAN & TERIMA KASIH