LEGALITAS PERADILAN ONLINE DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI

LEGALITAS PERADILAN ONLINE DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA Oleh : John Dirk Pasalbessy Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon

Catatan Awal perbedaan pemikiran Isu pemeriksaan perkara pidana secara VIRTUAL di pengadilan saat ini merupakan masalah menarik dibidang peradilan, karena sebagai prosedur disgn, KUHAP belum mengatur pemeriksaan perkara secara virtual. asas & prosedur peradilan PENGADILAN ONLINE open system Saat pemeriksaan perkara Beddu Amang (Mantan Kabulog) dengan menghadirkan B. J. Habibi sebagai saksi dengan menggunakan fasilitas teleconfrens , pemeriksaan berjalan baik dan tidak ada prostes. Tetapi ketika pemeriksaan saksi dalam perkara Abdubakar Baasir (2011, ) pengacaranya keluar dari ruang sidang dgn alasan pemeriksaan telekonfrens tidak diatur SPP Modern

Dasar Penyelenggaraan Pengadilan Online Pemeriksaan perkara elektorink bukan hal baru di MARI e-Filing (Pendaftaran Perkara Online di Pengadilan) e-Payment (Pembayaran Panjar Biaya Perkara Online) penanganan perkara perdata PERMA No 3/2018 : Administrasi di Pengadilan Secara Elektronik yang disempurnakan dgn PERMA No. 1/ 2019 e-court MARI e-Summons (Pemanggilan Pihak secara online) e-Litigation (Persidangan secara online) Dimungkinkan (Schriftelijk Procedure) Prosedur Tertulis e-litigation pilihan para pihak

Bagaimana dengan pemeriksaan perkara pidana KUHAP MOU SPP Indonesia Perjanjian Kerjasama Antara : MAHKAMAH AGUNG RI KEJAKSAAN AGUNG RI KEMENTERIAN HUKUM & HAK ASASI MANUSIA RI Nomor : 402/DJU/HM. 01. 1/4/2020 Nomor : KEP-17/E/Ejp/04/2020 Nomor : PAS-08. HH. 05 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Persidangan Melalui Teleconference Tanggal 13 April 2020 disgn procedural tidak mengenal riksa secara virtual prosedur riksanya lisan (mondelinge procedure) Pasal 153 ayat (2) Belum ada Perma Ditentukan Hakim keadaan pandemik Covid 19 § Surat Dirjen Badilum MARI No: 379/DJU/ PS. 00/3/2020 (tgl 27 Maret 2020) § Surat Jaksa Agung RI No: B-049/A/SUJA/ 03/2020 (tgl 27 Maret 2020)

Implementasi MOU MARI menyusun PERMA : KENDALA YURIDIS YG DIHADAPI § Prinsip peradilan yg dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan; § Adanya hambatan mengenai jarak antara tempat terdakwa ditahan, tempat Penuntut dan Pengadilan yang akan menyidangkan § Keadaan tertentu yang menghambat Penuntut, PH, Terdakwa, Saksi, Ahli maupun Hakim serta Panitera Pengganti § SK KMA RI No 108/KMA/SK/IV/2020 tentang Kelompok Kerja Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara elektronik (POKJA) § UU No. 48/ 2009 : Psl 11, Psl 12 : persidangan dihadiri 3 org Hakim dibantu Panitera, PU dan Terdkwa harus hadir; § KUHAP : Terdakwa hadir (Psl 154, 196); Saksi hadir (Psl 159); kesaksian ahli yg dinyatakan hadir; panggilan/pemberitahuan, bertemu sendiri/Inperson (Psl 227 : 2) dan Psl 230 : 1 & 2, sidang dilangsung-kan di gedung pengadilan dalam ruang sidang, Hakim, PU, PH, Panitera mengenakan pakaian sidang dan atribut masing-masing.

Realita persidangan online: § Hakim/ Majelis Hakim, Panitera sidang di Gedung Pengadilan dalam ruang sidang; § PU, PH/ Terdakwa, Ahli, Saksi hadir secara virtual di persidangan dalam jaringan dari tempat yang berbeda dalam waktu yang bersamaan; § Panggilan dan pemberitahuan tidak lagi bertemu sendiri/ Inperson, tetapi secara elektronik; § Ada pergeseran domisili hukum menjadi domisil elektronik; § Ada pergeseran Yuridiksi. Butuh perhatian § Pemeriksaan berdasarkan dakwaan PU "actore non probante", § Butuh kedisiplinan terhadap asas dan prosedur dari APH yg terlibat (PU, PH, Hakim) § Masing 2 APH memiliki tanggung jawab profesi yg berbeda tapi tetap masih dalam suatu tujuan SPPT; § Penggunaan AB & BB harus menjamin objektifitas riksa perkara online § SPP bersifat probobalistik system perkara yg masuk tdk bisa diduga hasilnya lawan daridetermistik system § dsb

Hakikat Pemeriksaan Perkara Pidana Menurut SPPT Bisa disidik? BAP Wewenang Penyidik/Penyelidi k orang bebas Pra-P SPD P Upaya Paksa SD Wewenang Penyidi k JPeneliti Tersangka saksi Hak Lingkup Hukum Pidana INPUT Surat Praperadil Keberat an an Surat Pengalihan/ Penangguhan Penahanan dengan jaminan uang atau jaminan orang dengan konpensasi uang pra ajudikasi Upay a Paks ST a Putusa Wewenan g JPU n Wewena ng Hakim PEMBUKTI AN Terdakwa Hak Pledoi Eksep si Penasihat Hukum RAW INPUT ajudikasi Tugas & Tanggung Jawab LP Hakim Wasmat Terpidana Hak Remisi, Asimilasi & pelepasan bersyarat OUT PUT purnaajudikasi: terima atau upaya hukum,

Kepentingan Hakiki Pemeriksaan Perkara Pidana MAJELIS HAKIM memeriksa, mengadili, memutuskan berdasarkan AB dan keyakinan DAKWAAN PU PEMBUKTIAN fact finding = fakta PANITERA PENGGANTI membantu Hakim mencatat jalannya persidangan dan membuata berita acara hukum + AB/BB JPU wajib membuktikan perkara sesuai dakwaan dan menyiapkan AB/BB Keadilan Prosedu ral Ø Ø konstruksi hukum scientifik investigati ajaran/doktrin HP asumsi hukum Kebenar an Materiil PENASIHAT HUKUM mendampingi terdakwa memastikan hak-haknya guna pembelaan Keadilan Substansi al

Hambatan &Tantangan Persidangan On-line Jaringan internet yang kurang stabil Kurang maksimalnya pembuktian pada saat persidangan online Terbatasnya waktu berargumentasi pada pembelaan Hilangnya situasi pemeriksaan secara langsung

SARAN untuk HAP Baru PERSIDANGAN ONLINE (E-LITIGASI) Perlu kebijakan formulasi terhadap pengaturan persidangan online, bahkan mungkin peradilan online Standarisasi penyelenggaraan persidangan online

Terima Kasih