KESIAPAN PENYELENGGARAAN PILKADA SERENTAK 2020 Pramono U Tanthowi

KESIAPAN PENYELENGGARAAN PILKADA SERENTAK 2020 Pramono U. Tanthowi, MA. Komisioner KPU RI

KEPUTUSAN § Rapat Kerja 27 Mei 2020 antara KPU, Komisi II DPR & Kemendagri memutuskan tahapan Pilkada 2020 dilanjutkan kembali 15 Juni 2020, dengan pemungutan dan penghitungan suara jatuh pada 9 Desember 2020. § Pertanyaan: apakah KPU siap? § Jawaban: KPU siap jika terpenuhi beberapa prasyarat.

KERANGKA POLITIK q Keputusan diambil melalui rapat yang melibatkan semua pihak yang memang diberi wewenang: § Lembaga penyelenggara pemilu (KPU, Bawaslu dan DKPP); § Pemerintah diwakili Kemendagri. § Komisi II DPR (mewakili semua parpol).

KERANGKA HUKUM § Keputusan tersebut memiliki landasan hukum yang sangat kokoh, sebab Perppu No. 2/2020 Pasal 201 A ayat (2) memberi peluang Pilkada serentak diselenggarakan pada Desember 2020 (meski terbuka juga alternatif untuk dilaksanakan tahun depan). § Bagaimana regulasi-regulasi turunan? § KPU sedang menyiapkan beberapa Peraturan KPU (PKPU), yang nantinya akan lebih didetailkan dalam Juknis maupun Surat Edaran (SE).

AMANAT PERPPU 02/2020 q Pasal 122 A ayat (3): Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan waktu pelaksanaan Pemilihan serentak lanjutan diatur dalam Peraturan KPU. q KPU diberi mandat untuk mengatur dua hal: § Tata cara: diterjemahkan dengan penyusunan Peraturan KPU tentang Pelaksanaan Pilkada di Tengah Pandemi Covid-19. § Waktu: diterjemahkan dengan revisi Peraturan KPU tentang Tahapan, Program, dan Jadwal.

PKPU TAHAPAN, PROGRAM & JADWAL § Telah melalui proses FGD (13 Mei) dan Uji Publik (16 Mei) yang melibatkan partai politik, masyarakat sipil, pakar epidemiologi, Gugus Tugas, BNPB, Kemenkes, dan Kemendagri. § Telah melalui proses konsultasi dengan pemerintah (Kemendagri) dan DPR (Komisi II) pada 27 Mei 2020. § Telah melalui proses harmonisasi dengan Kemenkumham (31 Mei) § Menunggu diundangkan Kemenkumham.

TAHAPAN PILKADA LANJUTAN

PKPU PILKADA DI TENGAH PANDEMI o Telah melalui proses FGD yang melibatkan parpol, masyarakat sipil, kampus, Gugus Tugas, Kemendagri, BNPB, Kemenkes (2 Juni). o Telah melalui proses Uji Publik yang melibatkan parpol, masyarakat sipil, kampus, Kemenko Polhukam, Gugus Tugas, Kemendagri, BNPB, Kemenkes, Kemenkumham (6 Juni). o Substansi PKPU ini terus dikonsultasikan ke Gugus Tugas dan Kemenkes. o Sedang diajukan kepada Pemerintah (Kemendagri) dan DPR (Komisi II) untuk dilakukan konsultasi.

PKPU PILKADA DI TENGAH PANDEMI (LANJUTAN) q Protokol kesehatan merupakan prasyarat yang ditegaskan dalam Surat Gugus Tugas No. B 196/2020 dan kesimpulan RDP 27 Mei 2020. q Mengatur dua hal pokok: o Prosedur dan tata cara menetapkan penundaan dan Pilkada lanjutan oleh KPU RI, KPU Provinsi, dan KPU Kab/Kota. o Teknis penyelenggaraan tahapan-tahapan Pilkada disesuaikan dengan protokol kesehatan.

PKPU PILKADA DI TENGAH PANDEMI (LANJUTAN) q Mengatur protokol kesehatan di setiap tahapan (bukan hanya pungut & hitung suara). q Mengatur protocol kesehatan bagi setiap stakeholder: penyelenggara, pemilih & peserta. q Dilakukan beberapa penyesuaian, sepanjang tidak melanggar UU, misalnya: § Jumlah pemilih TPS dikurangi dari ≥ 800 menjadi ≥ 500. § Pengaturan ulang metode dan jumlah peserta kampanye.

KESIAPAN SDM PPK dan PPS siap diaktifkan kembali pada 15 Juni 2020. § Proses bimtek (terkait pelaksanaan tahapan maupun protokol kesehatan) akan dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan. § Proses dan syarat-syarat rekrutmen KPPS akan disesuaikan dengan rekomendasi Gugus Tugas & lembaga lain: persyaratan kesehatan, penyakit penyerta, usia maksimal, dsb. §

KESIAPAN ANGGARAN § § § Kata kunci: protokol kesehatan. Anggaran yang dimiliki KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota belum ada alokasi untuk memenuhi protokol kesehatan. KPU mengajukan usulan anggaran tambahan. Terutama untuk KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota yang menyelenggarakan Pilkada. Alokasi: pembelian APD dan akibat berbagai penyesuaian (mengurangi jumlah pemilih per TPS = jumlah TPS bertambah = biaya naik). Sumber anggaran tambahan: APBD dan APBN.

PRAMONO U. TANTHOWI, MA. Kab. Semarang, 17 Januari 1975 § Komisioner KPU RI (2017 – sekarang). § Ketua Bawaslu Provinsi Banten (2012 -2017). § S 1 – Fakultas Syariah, IAIN (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta, 1992 -1997. § S 2 – Departemen Ilmu Politik, University of Hawaii at Manoa, AS, 2006 -2008. § FB: Pramono U. Tanthowi § Twitter: @Pramono. Utan § IG: pramono_utan