KEBIJAKAN DASAR PENANAMAN MODAL Isnaini Pemerintah menetapkan kebijakan
KEBIJAKAN DASAR PENANAMAN MODAL Isnaini
Pemerintah menetapkan kebijakan dasar penanaman modal untuk: 1. Mendorong terciptanya iklim usaha nasional yang kondusif bagi penanaman modal untuk penguatan daya saing perekonomian nasional; 2. Mempercepat peningkatan penanaman modal
KEBIJAKAN DASAR PENANAMAN MODAL v Memberi perlakuan yang sama bagi penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing, dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional. v Menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha, dan keamanan berusaha bagi penanam modal sejak proses pengurusan perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. v Membuka kesempatan bagi perkembangan dan memberikan perlindungan kepada UMKM dan Koperasi.
PENINGKATAN IKLIM INVESTASI DAN IKLIM USAHA 1. Memperkuat Kelembagaan Pelayanan Investasi 2. Penyusunan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Penanaman Modal: a. Undang-Undang tentang Penanaman Modal b. Peraturan Presiden tentang Tata Cara Pelaksanaan dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu c. Peraturan Presiden tentang persyaratan bidang usaha yang tertutup dan terbuka dengan persyaratan sebagai dasar penetapan daftar bidang usaha yang tertutup dan yang terbuka dengan persyaratan d. Peraturan Presiden tentang daftar bidang usaha yang tertutup dan terbuka dengan persyaratan
Perlindungan Terhadap Penanaman Modal q Perlakuan yang sama kepada semua penanam modal yang berasal dari negara manapun. q Tidak akan dinasionalisasi. Namun bila sampai terjadi nasionalisasi maka akan diberikan kompensasi sesuai harga pasar. q Penanam modal diberi hak untuk melakukan transfer dan repatriasi dalam valuta asing, antara lain terhadap : Modal; Keuntungan, bunga bank, deviden dan pendapatan lain; Kompensasi atas kerugian; Kompensasi atas pengambilalihan. UUP. 25/2007 (Pasal 6 s/d Pasal 8)
Dalam hal adanya tanggung jawab hukum yang belum terselesaikan, hak transfer dapat ditunda oleh: Penyidik atau Menteri Keuangan dengan meminta kepada Bank atau Lembaga lain; Pengadilan menetapkan penundaan untuk melakukan transfer
Tenaga Kerja UUP. 25/2007 Pasal 10 Perusahaan penanaman modal dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja harus mengutamakan tenaga kerja warga negara Indonesia (WNI). Untuk jabatan dan keahlian tertentu, perusahaan penanaman modal berhak menggunakan tenaga ahli warga negara asing (WNA)
Bidang Usaha Semua bidang usaha atau jenis usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan. Kriteria, persyaratan daftar bidang usaha yang tertutup dan terbuka dengan persyaratan masing akan diatur dengan Peraturan Presiden. Baca Juga Perpres No. 76 dan No. 77 Tahun 2007
PERPRES 44 TAHUN 2016 DAFTAR NEGATIF INVESTASI (DNI) BIDANG USAHA TERTUTUP TERBUKA DENGAN PERSYARATAN TERTENTU MUTLAK (DILARANG DIUSAHAKAN : JUDI, GANJA, 25 BIDANG USAHA lain: 1. DICADANGKAN UMKMK, (2) KEMITRAAN, (3) KEPEMILIKAN MODAL ASING, (4) LOKASI TERTENTU, (5) PERIZINAN KHUSUS, (6) MODAL DALAM NEGERI 100% , (7) KEPEMILIKAN MODAL SERTALOKASI, (8) PERIZINAN KHUSUS DAN KEPEMILIKAN MODAL, (9) MODAL DN 100% DAN PERIZINAN KHUSUS berdasarkan PP 77/2007 2. Sektor Pertanian, Kehu tanan, Kelautan dan Perikanan, Energi dan Sumber Daya Mineral, Perindustrian , Pertahanan dan Keamanan , Pekerjaan Umum, Perdagangan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Keuangan, Perbankan, Tenaga kerja, Pendidikan dan Kesehatan.
BIDANG USAHA Bidang usaha yg tertutup mutlak untuk penanaman modal dengan alasan: 1. merusak kesehatan 2. bertentangan dengan moral/keagamaan 3. kebudayaan 4. merusak lingkungan hidup Bidang usaha yang tertutup bagi penanam modal asing, antara lain: 1. Produksi senjata, mesiu, alat peledak dan peralatan perang 2. Bidang usaha lainnya yang berdasarkan UU dinyatakan tertutup (al. UU No. 8/1992 tentang Perfilman, UU tentang Penerbitan Media Massa). Bidang usaha yg terbuka dengan persyaratan, diatur melalui UU sektoral, untuk: 1. melindungi kepentingan nasional (SDA, cabotage disektor perhubungan, perlindungan UMKMK). UUPM. PASAL 12 dan 13
KEWAJIBAN PENANAM MODAL v Menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yg baik v Melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan v Membuat LKPM dan menyampaikan ke BKPM v Menghormati tradisi, budaya masyarakat di sekitar v Mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan. Lihat UUPM pasal 15 lokasi
Tanggung Jawab Penanam Modal v Menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. v Menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika penanam modal menghentikan atau meninggal-kan atau menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. v Menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktik monopoli, dan hal lain yang merugikan negara. v Menjaga kelestarian lingkungan hidup. v Menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kesejahteraan pekerja. v Mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.
Semogha dapat di mengerti
- Slides: 13