BATASANBATASAN PENANAMAN MODAL ASING Isnaini PMA disuatu Negara

BATASAN-BATASAN PENANAMAN MODAL ASING Isnaini

PMA disuatu Negara dibatasi oleh Peraturan-Peraturan dan Hukum Internasional. Pembatasan PMA pada dasarnya merupakan kewenangan negara tersebut yang berasal dari kedaulatannya. Namun kedaulatan negara ini juga dibatasi oleh Hukum Internasional termasuk konvensi-konvensi internasional iaitu (World Trade Organization (WTO) dibidang Trade Related Investment Measure (TRIMs). Pembatasan investasi dimanifestasikan melalui bidang usaha terbuka dan tertutup dengan persyaratan di bidang PMA atau yang disebut degan investment negative list (negative list).

Penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing yang melakukan penanaman modal dalam bentuk perseoran terbatas dilarang membuat perjanjian dan/atau pernyataan yang menegaskan bahwa kepemilikan saham dalam perseroan terbatas untuk dan atas nama orang lain. Hal ini bertujuan untuk menghindari terjadinya perseroan yang secara normatif dimiliki seseorang, tetapi secara materi atau substansi pemilik perseroan tersebut adalah orang lain. Dalam hal penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing membuat perjanjian dan/atau pernyataan dinyatakan batal demi hukum. Pasal 33 Ayat (1) dan (2)UU 25 Tahun 2007

Ada 4 klasifikasi bidang usaha untuk investasi: 1. Bidang usaha terbuka bagi PMA (lihat pasal 12) Pemerintah menetapkan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan berdasarkan kriteria kepentingan nasional, yaitu : (1) Perlindungan - Perlindungan sumber daya alam, - Perlindungan pengembangan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi, (2) Pengawasan produksi dan distribusi (3) Peningkatan kapasitas teknologi, partisipasi modal dalam negeri, serta kerjasama dengan badan usaha yang ditunjuk Pemerintah.

2. Bidang usaha tertutup PMA secara pengusahaan penuh (Pasal 12 (2)): a. produksi senjata, mesiu, alat peledak, dan peralatan perang; dan b. bidang usaha yang secara eksplisit dinyatakan tertutup berdasarkan undang-undang. 3. Bidang usaha yang terlarang sama sekali bagi PMA (Pasal 12 (3)) 4. Bidang usaha tertentu dimana tidak boleh lagi ditanamkan PMA

Bidang Usaha Semua bidang usaha atau jenis usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modak kecuali bidang usaha yg dinyatakan tertutup. Bidang usaha yg tertutup bagi PMA: • Produksi senjata, mesiu, alat peledak dan peralatan perang. • Bidang usaha yg secara eksplisit dinyatakan tertetutup berdasarkan UU. n n BIDANG TERTUTUP. n n n Berdasarkan kriteria kesehatan, moral, kebudayaan, lingkungan hidup, pertahanan dan keamanan dan kepentingan nasional. Kriterian bidang usaha terbuka dan tertutup di atur dgn PP. Kriteria kepentingan nasional: perlindungan sumber daya alam, perlindungan, pengembangan usaha makro, kecil, menengah dan koperasi.

Fasilitas Pemerintah memberikan fasilitas kpd penanam modal yg melakukan perluasan usaha atau melakukan penanaman baru dg kriteria: Menyerap banyak tenaga kerja. Termasuk skala prioritas tinggi. Termasuk pengembangan infra struktur. Melakukan alih tehnologi. Melakukan industri pionir. Berada di daerah terpencil, daerah tertinggal, daerah perbatasan atau daerah lain yg dianggap perlu. Menjaga kelestarian hidup. Melakukan kegiatan peneltian, pengembangan dan inovasi. Ber mitra dg dg usaha mikro, kecilmenengah dan koperasi. Menggunakan barang modal atau mesing atau peralatan yg diproduksi di dlm negeri.

Fasilitas utk perluasan dan penanaman modal baru Pengurangan pajak penghasilan. Pembebasan atau keringanan bea masuk atas impor barang modal. Pemebebasan atau keringanan bea masuk bahan baku. Pembebasan atau penangguhan Pajak Pertambahan Nilai atas impor barang modal. Penyusutan atau amortisasi yg dipercepat. Keringanan PBB.

Fasilitas tsb tdk berlaku Terhadah PMA yg tdk berbentuk Perseroan Terbatas.

Fasilitas perizinan tanah HGU diberikan 95 th dg cara diperpanjang dimuka sekaligus selama 60 th dan dpt diperbaharui 35 th. HGB diberikan 80 th dg cara diperpanjang dimuka sekaligus selama 50 th dan dpt diperbaharui 30 th. Hak Pakai diberikan 70 th dg cara diperpanjang dimuka sekaligus 45 th dan dpt diperbaharui selama 25 th.

Fasilitas tsb dpt di berikan dengan syarat Penanaman modal jangka panjang. Tdk memerlukan area yg luas. Diatas tanah negara. Tdk menggangu rasa keadilan masy. dan tdk merugikan kepentingan umum.

Pemberian dan perpanjangan hak atas tanah tsb dpt dibatalkan Apabila persh penanam modal menelantarkan tanah, merugikan kepentingan umum, tdk sesuai dg peruntukan, melanggar UU pertanahan.

Larangan PMDN dan PMA yg berbentuk PT dilarang membuat perjanjian dan/atau pernyataan yg menyatakan bhw kepemilikan saham dlm PT utk dan atas nama orang lain. Apabila hal tsb dilanggar perjanjian pernyataan tsb dinyatakan batal demi hukum. Tujuan larangan ini adl menghindari terjadinya perseroan yg secara normatif dimiliki seseorang, ttp secara materi pemiliknya adl orang lain.

Sekian dan Terima kasih Semoga dapat di mengerti