HUKUM PERBANKAN Prodi Magister Hukum Universitas Esa Unggul
HUKUM PERBANKAN Prodi Magister Hukum Universitas Esa Unggul Maret 2019 Dr. Ir. H. Fontian Munzil, S. H. , M. E. M. Ak. CFr. A, CFP, QWP Fontian@esaunggul. ac. id 1
CLASS KE 4 RPS ke 4 Bank Indonesia
BANK INDONESIA UU No 23 Tahun 1999 Sebagaimana Telah Diubah Dengan UU No 3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia 49
Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia Bank Indonesia adalah lembaga negara yg independen dalam melaksanakan tugas & wewenangnya, bebas dari campur tangan Pemerintah &/ pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam UU Bank Indonesia (Pasal 4 UU) 50
Kewenangan Bank Sentral 1. Mengeluarkan alat pembayaran yg sah dari suatu negara 2. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter 3. Mengatur & menjaga kelancaran sistem pembayaran 4. Mengatur dan mengawasi perbankan 5. Menjalankan fungsi sebagai lender of the last resort Di Indonesia hanya ada satu Bank Sentral yaitu Bank Indonesia sesuai dengan pasal 23 (d) UUD 1945 51
Pasal 26 UU Bank Indonesia menyebutkan kewenangan lain Bank Indonesia 1. Memberikan dan mencabut izin usaha Bank 2. Memberikan izin pembukaan, penutupan, dan pemindahan kantor Bank. 3. Memberikan persetujuan atas kepemilikan & kepengurusan Bank. 4. Memberikan izin kepada bank untuk menjalankan kegiatan usaha tertentu Bank Indonesia mengatur hal-hal sebagai berikut : 1. Menetapkan peraturan. 2. Memberikan & mencabut izin atas kelembagaan atau kegiatan usaha tertentu dari bank. 3. Melaksanakan pengawasan atas bank. 4. Mengenakan sanksi terhadap bank dan menetapkan ketentuan 2 perbankan yg memuat prinsip kehati-h 52 atian dengan standar yg berlaku secara internasional.
Prinsip kehatian-hatian dalam melakukan pengawasan terhadap perbankan nasional mencakup 1. Pembatasan atas suatu aktifitas 2. Pemisahan atas usaha perbankan dengan aktifitas usaha keuangan lainnya seperti sekuritas, asuransi dll 3. Pembatasan pada persaingan 4. Syarat permodalan 5. Kesesuaian antara risiko dengan besarnya perlindungan yang ditetapkan 6. Keterbukaan yang disyaratkan 7. Karateristik bank (segmen pasar bank) 53
API (Arsitektur Perbankan Indonesia) • API Merupakan Blue Print Mengenai Arah & Tatanan Perbankan Nasional Ke Depan. API Adalah Policy Recommendation Perbankan Nasional Dalam Menghadapi Segala Perubahan Yang Terjadi Pada Masa Mendatang & Policy Direction Mengenai Arah Yg Harus Ditempuh Oleh Perbankan Dalam Kurun Waktu Yg Cukup Panjang • Implementasi API Di Indonesia Seiring Dengan Implementasi Arsitektur Keuangan Global Yang Diprakarsai Oleh Bank For Internasional (BIS ) Dgn Maksud Mencapai Kestabilan Keuangan Global Pasca Krisis Thn 1998 Di Asia Tenggara 54
API (Arsitektur Perbankan Indonesia) VISI API 1. Menciptakan Struktur Perbankan Domestik Yang Sehat Yang Mampu Memenuhi Kebutuhan Masyarakat Dan Mendorong Pembangunan Ekonomi Nasional Yang Berkesinambungan 2. Menciptakan Sistem Pengaturan Dan Pengawasan Bank Yang Efektif Dan Mengacu Pada Standard Nasional 3. Menciptakan Industri Perbankan Yg Kuat & Memiliki Daya Saing Yg Tinggi Serta Memiliki Ketahanan Dalam Menghadapi Risiko 4. Menciptakan Good Corporate Governance Dalam Rangka Memperkuat Kondisi Internal Perbankan Nasional 5. Mewujudkan Infrasturktur Yang Lengkap Untuk Mendukung Terciptanya Industri Perbankan Yang Sehat 6. Mewujudkan Pemberdayaan Dan Perlindungan Konsumen 55 Jasa Perbankan
6 PILAR ARSITEKTUR PERBANKAN INDONESIA (API) 58
Berdasarkan API (Arsitektur Perbankan Indonesia) Kategori Jumlah Modal Bank Internasional > Rp 50 triliun Bank Nasional > Rp 10 triliun – Rp 50 triliun Bank Fokus (Kegiatan Terfokus pd segmen tertentu sesuai kapabilitas + kompetensi) Rp 100 milyar – Rp 10 triliun Bank Perkreditan Rakyat dan Bank dengan Kegiatan Usaha Terbatas < Rp 100 milyar
BI dipimpin oleh Dewan Gubernur • Gubernur (1 orang) • Deputi Gubernur Senior (= Wakil Gubernur) ( 1 orang) • Deputi Gubernur (6 orang) • Seluruhnya diusulkan diangkat oleh Presiden dengan persetujuan DPR; khusus untuk Deputi Gubernur, usulan Presiden dilakukan setelah memperoleh rekomendasi dari Gubernur Hubungan BI dengan pemerintah • Memegang kas pemerintah • Menerima dan menatausahakan offshore loan serta menyelesaikan tagihan luar negeri • Wajib dimintai pemerintah dan memberikan pendapat dan pertimbangan dalam masalah-masalah ekonomi • Memberikan jasa konsultasi atas rencana penerbitan surat-surat berharga pemerintah • Dilarang memberikan kredit kepada pemerintah
Bank Perkreditan Rakyat 1. Memberi pelayanan Perbankan kepada Masyarakat yang sulit/tdk memiliki akses ke bank umum 2. Membantu pemerintah mendidik masyarakat dalam memahami pola nasional agar akselerasi pembangunan disektor dipedesaan dpt lebih dipercepat 3. Menciptakan pemerataan kesempatan berusaha terutama bagi masyarakat pedesaan 4. Mendidik dan mempercepat pemahaman masyarakat terhadap pemanfaatan lembaga keuangan formal sehingga terhindar dari jeratan rentenir
No PE R B E DAAN 1. Definisi Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran (Ps. 1 angka 3) Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran (Ps. 1 angka 4) 2. Tempat Kedudukan Dimana saja dalam wilayah Indonesia Di kecamatan di luar ibukota, kabupaten, kotamadya, propinsi atau ibukota negara. 3. Modal Disetor Rp 3 trilliun a) Rp. 5 miliar untuk DKI Jakarta; b) Rp. 2 milyar untuk di ibukota propinsi di Pulau B A N K U M UM BANK PERKREDITAN RAKYAT Jawa dan Bali dan di wilayah kabupaten atau kotamadya Botabek; c) Rp. 1 milyar untuk ibukota propinsi di luar Pulau Jawa dan Bali wilayah dan di wilayah Pulau Jawa dan Bali selain wilayah butir a) dan b) di atas; dan d) Rp 500 juta di wilayah lain di luar wilayah sebagaimana disebut dalam butir a), b) dan c). 4. Pemilikan Boleh dimiliki WNA atau badan hukum asing Harus dimiliki oleh WNI atau badan hukum Indonesia (Pasal 23) 5. Bentuk Hukum Perseroan Terbatas (PT), Koperasi, Perusahaan Daerah (PD) & bentuk lain Perusahaan Daerah, Koperasi, Perseroan Terbatas & bentuk lainnya jo Pasal 58 6. Bentuk Penghimpunan Dana Giro, tabungan, deposito, dan sertifikat deposito (Ps. 6 huruf a) Mencipta uang giral Tabungan, deposito berjangka (Pasal 13 huruf a) (bukan pencipta uang giral) 7. Kegiatan Valuta Asing Boleh (Ps. 7 huruf a) Tidak boleh 8. Penyertaan Boleh (Ps. 7 huruf b) Tidak boleh 9. Kliring Peserta Kliring Tidak ikut Kliring
- Slides: 18