ADMINISTRASI KEUANGAN NEGARA Mhd Yusrizal Adi S SH

ADMINISTRASI KEUANGAN NEGARA Mhd Yusrizal Adi S, SH. MH Fakultas Hukum Univeristas Medan Area Medan, 2021

PENGERTIAN KEUANGAN NEGARA – Menurut Pasal 23 (1) UUD 1945 menyatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan betanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. – Berdasarkan ketentuan ayat (2) bahwa RUU APBN diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD. – Apabila DPR tidak menyetujui RAPBN yang diusulkan oleh Presiden, Pemerintah menjalankan APBN Tahun lalu

– Menurut Pasal 23 menyatakan bahwa “ hal-hal lain mengenai keuangan negara diatur dengan undang-undang”. – Berdasarkan rumusan Bab VIII Pasal 23 ayat (1), (2), dan (3) dan Pasal 23 E tentang Keuangan Negara harus mengatur 5 (lima) unsur yang meliputi: 1. Pajak dan mencetak uang; 2. APBN sebagai wujud pengelolaan keuangan negara yang ditetapkan setiap tahun; 3. Prosedur pembahasan dan persertujuan APBN dimana rancangan APBN disusun oleh Presiden (eksekutif) untuk dibahas dengan lembaga legislatif (DPR) 4. Alternatif jika mekanisme persetujuan APBN tidak disetujui

Terminologi Keuangan Negara – Menurut UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara Menurut Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa “ Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut”

Keuangan Negara 1. Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman; 2. Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga; 3. Penerimaan negara dan pengeluaran negara; 4. Penerimaan daerah dan pengeluaran daerah; 5. Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah; 6. Kekayaan pihak lain yang dikuasi oleh Pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum; 7. Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan Pemerintah

Semua hak dan kewajiban negara yang dinilai dengan uang Kerangka Pikir Keuangan Negara Segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban

– Keuangan Negara menurut UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi “ Keuangan Negara adalah keseluruhan kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena: a. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik ditingkat pusat maupun didaerah; b. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban BUMN/BUMD, Yayasan, Badan Hukum dan Perusahaan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara

Keuangan Negara yang termuat dalam Pasal 1 dan Pasal 2 UU No. 17 tahun 2003 secara substansial hakikatnya sama dengan pengertian keuangan negara yang termuat dalam penjelasan UU No. 31 tahun 1999 , yang membedakan adalah pada wilayah dan objek pengaturan,

Skema Keuangan Negara sebagai Ranah Pengaturan Pidana Prespektif Psl 2 UU No. 17 thn 2003 Pejabat lembaga negara, baik dipusat ataupun didaerah Hilang atau berkurangnnya akibat perbuatan melawan hukuk atas: 1. Kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan; 2. Termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara Badan Usaha Milik Daerah Yayasan Badan Hukum Perusahaan yang menyertakan Modal negara Perusahaan yang menyertakan modal dgn negara berdasarkan perjanjian dengan negara

Sekian & Terima kasih