SUPREMASI KONSTITUSI Mhd Yusrizal Adi S SH MH

SUPREMASI KONSTITUSI Mhd Yusrizal Adi S, SH. MH Fakultas Hukum Universitas Medan Area 2020

• The Konsep Negara Hukum (Rule of Law) menurut Ahli Rule Of Law merupakan satu konsep yang dikemukakan oleh seorang Albert Venn Dicey pada tahun 1885 yang dituangkannya dalam sebuah buku berjudul Introduction To The Study Of The Law Of Constitution. • Sejak itulah The Rule Of Law mulai menjadi bahan kajian dalam pengembangan negara hukum, bahkan menyebar ke setiap negara yang memiliki sistem berbeda-beda

Konsep Negara Hukum Menurut Ahli Menurut Franz Magnis Suseno bahwa Paham Negara Hukum berdasarkan kekuasaan negara harus dijalankan atas Jadi ada dua unsur dalam paham negara hukum: 1. Ada hubungan antara yang memerintah dan yang diperintah tidak berdasarkan kekuasaan, melainkan berdasarkan suatu norma yang obyektif yang juga mengikat pihak yang memerintah. 2. Bahwa norma obyektif itu, hukum memenuhi syarat bukan hanya secara formal, melainkan dapat dipertahankan berhadapan dengan idea hukum. Hukum menjadi landasan segenap tindakan negara; dan hukum itu sendiri harus baik dan adil. Baik karena sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat dari hukum, dan adil karena maksud dasar segenap hukum adalah keadilan. • • Franz Magnis Suseno, Etika Politik (Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern), Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2003, Hal. 295.

Karakteristik Negara Hukum Menurut A. V. Dicey tersebut yang intinya bahwa The Rule Of Law mengandung tiga unsur penting, yaitu: 1. Supremacy Of Law 2. Equality Before The Law 3. Constitution Based Human Rights On

Menurut Mirriam Budiarjo Unsur Supremacy Of Law mengandung arti bahwa tidak ada kekuasaan yang sewenang -wenang (arbitrary power), baik rakyat (yang diperintah) maupun raja (yang memerintah). Kedua-duanya tunduk pada hukum (regular law). Prinsip ini menempatkan hukum dalam kedudukan sebagai panglima. hukum dijadikan sebagai alat untuk membenarkan kekuasaan, termasuk membatasi kekuasaan itu. Jadi yang berkuasa, berdaulat dan supreme adalah hukum, dan bukan kekuasaan. • Unsur supremasi hukum ini dapat dikatakan bersifat sama dengan ajaran yang dikemukakan Krabbe tentang teori kedaulatan hukum (rechts souvereiniteit), teori yang menentang ajaran staats souvereiniteit yang umumnya dianut oleh pemikir-pemikir kenegaraan Jerman. • Sumber: Miriam Budiardjo, Dasar ilmu Politik, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2013, Hal. 120. •

Menurut Julius Stahl dan Imanuel Kant terdapat Ciri-Ciri Konsep Negara Hukum Eropa Kontinental ( rechtsstaat) a. Pengakuan dan perlindungan terhadap HAM b. Negara didasarkan atas Trias Politika c. Pemerintah di laksanakan berdasarkan undang d. Adanya peradilan administrasi negara (onrechtmatige overheidsdaad)

• Perwujudan prinsip supremasi hukum (supremacy of law) di negara-negara Anglo Saxon sedikit berbeda dengan apa yang terjadi di negara-negara Eropa Kontinental yang menganut konsep rechtstaats. • Supremasi hukum menurut konsep ini (rechtstaat) adalah menempatkan negara sebagai subyek hukum, sehingga konsekuensi hukumnya dapat dituntut di pengadilan. Sementara di Negara Anglo Saxon tidaklah demikian, supremasi hukum menurut konsep Rule Of Law, tidak menempatkan sebagai subyek hukum. • Negara dalam konsep ini tidak dapat berbuat salah, sehingga konsekuensinya tidak dapat mempertanggungjawabkan sesuatu di pengadilan.

• Unsur Equality Before The Law, mengandung arti bahwa semua warga negara tunduk selaku pribadi maupun kualifikasinya sebagai pejabat negara tunduk pada hukum yang sama dan diadili di pengadilan biasa yang sama. Jadi setiap warga negara sama kedudukannya dihadapan hukum. • Penguasa maupun warga negara bisa; apabila melakukan tort (perbuatan melanggar hukum: onrechtmatige daad; delict), maka akan diadili menurut aturan Common Law dan di pengadilan biasa.

• Equality Before The Law yang dikemukakan oleh Dicey adalah dilatar belakangi adanya suatu realitas pada saat itu di Inggris, yang dia lihat sangat baik dan ia bermaksud memberikan kritikan pada situasi saat itu terhadap Perancis yang pemerintahannya memperlakukan perbedaan antara pejabat negara dengan rakyat biasa. • Di Inggris tidak mengenal pengadilan khusus bagi pejabat negara yang melanggar hukum, seperti yang teranulir di sistem Eropa Kontinental (Civil Law) berupa pengadilan administrasi (administratief rechts praak) atau seperti di Indonesia berwujud Peradilan Tata Usaha Negara dengan dikuatkan oleh Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan perubahan terbarunya yaitu Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. • Pandangan rakyat Inggris (tak terkecuali the man in the street), Common Law adalah suatu kebanggaan. Sifat yang konsisten terhadap mono sistem peradilan, yakni peradilan umum yang berpuncak di Supreme Court, jika di Indonesia semacam Mahkamah Agung. Namun bagi mereka tidak mengenal adanya perbedaan perkara, semua perkara tunduk pada satu sistem peradilan.

KONSTITUSI DALAM BERNEGARA • Secara umum dapat dikatakan bahwa konstitusi disusun sebagai pedoman dasar dalam penyelenggaraan kehidupan negara agar Negara berjalan tertib, teratur, dan tidak terjadi tindakan yang sewenang-wenang dari pemerintah terhadap rakyatnya. Untuk itu maka dalam konstitusi ditentukan kerangka bangunan suatu negara, kewenangan pemerintah sebagai pihak yang berkuasa, serta hak-hak asasi warga negara

• Menurut CF. Strong tujuan konstitusi adalah membatasi tindakan sewenang-wenang pemerintah, menjamin hak-hak rakyat yang diperintah, dan menetapkan pelaksanaan kekuasaan yang berdaulat. Dengan konstitusi tindakan pemerintah yang sewenang-wenang dapat dicegah karena kekuasaan yang dimiliki oleh pemerintah telah ditentukan dalam konstitusi dan pemerintah tidak dapat melakukan tindakan semaunya di luar apa yang telah ditentukan dalam konstitusi tersebut. Di pihak lain, hak-hak rakyat yang diperintah mendapatkan perlindungan dengan dituangkannya jaminan hak asasi dalam pasal-pasal konstitusi.

• Indonesia menurut Prof. Deny Indrayana, lebih mendekati kepada konsep negara hukum eropa kontinental • Konsep negara hukum indonesia terdapat didalam UUUD 1945 Pasal 1 ayat 3 “ indonesia adalalah negara hukum” • Menurut Prof. Ismail Suny, ada 4 syarat negara hukum formil yang harus dilaksanakan di Republik Indonesia: 1. Hak Asasi Manusia; 2. Pembagian Kekuasaan 3. Pemerintahan berdasarkan Undang-Undang 4. Peradilan Administrasi negara

PAHAM KONSTITUSI KONSEP NEGARA HUKUM PAHAM KEDAULATAN RAKYAT / DEMOKRASI

PAHAM KONSTITUSI Paham Konstitusi Pemerintah berdasarkan atas hukum dasar (konstitusi) tidak berdasarkan kekuasaan belaka (absolutisme)

• Konstitusi memiliki makna/arti sebagai “Dasar Susunan Badan Politik” yang bernama negara. • K. C. Wheare mengatakan bahwa istilah Konstitusi dipakai untuk menyebut sekumpulan prinsip fundamental pemerintahan • Menurut Wirjono Prodjodikoro, konstitusi berasal dari kata kerja “costituer” bahasa prancis, yang artinya membentuk, yaitu membentuk negara.

• Di Indonesia, dengan diterima nya paham konstitusi memiliki arti bahwa dalam melaksanakan pemerintahan negara, presiden selaku kepala eksekutif memegang kekuasaan pemerintahan menurut undang-undang dasar (konstitusi), presiden berhak untuk mengajukan undang kepada dewan perwakilan rakyat dan presiden juga berhak untuk mengeluarkan peraturan pemerintah untuk melaksanakan undang -undang.

• Istilah Konstitusi memiliki dua pengertian: 1. Dalam arti luas, Konstitusi berarti keseluruhan dari ketentuan-ketentuan dasar atau hukum dasar (droit constitutionelle) baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis ataupun campuran keduanya; 2. Dalam arti sempit, Konstitusi berarti piagam dasar atau undang-undang dasar ( loi constitutionelle) yang berarti suatu dokumen lengkap mengenai peraturan dasar negara. misalnya : UUD 1945, Konstitusi Amerika Serikat 1787

• Menurut LORD BRYCE, ada 4 alasan/motif dari keberadaan Konstitusi dalam suatu negara: 1. Adanya keinginan anggota warga negara untuk menjamin hak-haknya yang mungkin terancam dan sekaligus membatasi tindakan penguasa; 2. Adanya keinginan dari pihak yang diperintah atau yang memerintah dengan harapan untuk menjamin rakyatnya dengan menentukan bentuk suatu sistem ketatanegaraan tertentu.

3. Adanya keinginan dari pembentuk negara yang baru untuk menjamin tata cara penyelenggaraan ketatanegaraan; 4. Adanya keinginan untuk menjamin kerja sama yang efektif antar negara bagian.

• Paham Konstitusionalisme menurut C. H. Mellwain, Menghendaki dua elemen penting sekaligus, yakni: 1. Hukum menjadi “pembatas”bagi kesewenang-wenangan kekuasaan; kemungkinan 2. Akuntabilitas politik sepenuhnya dari pemerintah (government) kepada yang diperintah (governed)

SISTEM DEMOKRASI/KEDAULATAN RAKYAT • Kedaulatan rakyat lahir dari J. J. Rousseau yang berasal dari ajaran filsafatnya yang bersumber dari “perasaan”. • Menurut J. J. Rousseau, ” tanpa tata tertib dan kekuasaan, manusia akan hidup tidak aman dan tidak tentram, tanpa tata tertib manusia merupakan binatang buas “homo homini lupus” dan kehidupan akan berubah menjadi perang antar sesama manusia “bellum omnium contra omnes”, itulah sebabnya rakyat bersepakat untuk mendirikan negara dan untuk itu mereka mengadakan perjanjian masyarakat. ”

Menurut pemikiran J. J. Rousseau, “Rakyat tidak menyerahkan kekuasaan kepada pihak penguasa, karena ada perjanjian masyarakat individu-individu tadi menyerahkan haknya kepada rakyat sendiri sebagai satu keseluruhan. Penguasa menjalankan kekuasaannya tidak karena haknya sendiri, melainkan karena mandataris rakyat, sewaktu rakyat dapat merubah/menarik kembali mandat itu. ”

Dari pemikiran J. J. Rouseau diatas, terdapat beberapa konstruksi pemikirannya, yakni: 1. Menurut konstruksi yang pertama, rakyat yang sudah menyerahkan kekuasaannya kepada penguasa sudah tidak berdaulat lagi yang berdaulat adalah penguasa; 2. Pada konstruksi yang kedua, rakyat masih dapat menggantikan penguasa yang telah melanggar perjanjian masyarakat dengan penguasa yang lain dan berpindah kepada penguasa lain; 3. Konstruksi yang ketiga, rakyat yang berdaulat itu hanya merupakan suatu fiksi saja, karena rakyat dapt mewakilkan kekuasaanya dengan berbagai macam cara, misalnya mewakilkan kepada seorang saja atau koprs pemilih bahkan secara turun temurun.

• Secara etimologis (bahasa) terdiri dari dua kata dalam bahasa yunani; “ demos” yang artinya rakyat “ cratein: cratos” yang artinya kekuasaan (kedaulatan) Secara bahasa: Demokrasi ialah keadaan negara dimana dalam sistem pemerintahannya kedaulatan berada ditangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat, rakyat berkuasa, pemerintahan rakyat dan kekuasaan rakyat”

• Affan Ghafar melihat demokrasi dalam 2 bentuk, yakni: 1. Pemaknaan demokrasi secara normatif, yaitu demokrasi yang secara ideal hendak dilaksanakan oleh negara; 2. Pemaknaan demokrasi secara empirik, yaitu demokrasi dalam perwujudannya pada dunia politik praktis.

• Menurut Muhadjir Darwin terdapat beberapa nilai Demokrasi, yakni: a. Nilai kebebasan; b. Nilai Keadilan; c. Nilai representasi politik; d. Nilai artikulasi politik e. Mekanisme saling kontrol

• Menurut Moh. Mahfud MD, alasan mengapa Demokrasi itu dipraktekkan dalam sebuah negara, yakni: 1. Hampir semua negara di dunia telah menjadikan demokrasi sebagai asas yang fundamental; 2. Demokrasi sebagai asas kenegaraan secara esensial telah memberikan arah bagi peranan masyarakat untuk menyelenggarakan negara sebagai organisasi tertingginya

• Menurut R. William Liddle, ciri-ciri pemerintahan yang demokratis, efektif dan stabil ialah: 1. Partai politik, (a) melalui pemilu memilih pejabat yang secara formal dan informal bertanggungjawab atas policy kenegaraan, (b) bebas intervensi dari pihak lain, (c) mempunyai dukungan luas dari masyarakat, (d) mengandalkan kepemimpinan yang dipercaya oleh anggotanya dan mampu memimpin negara

2. Persetujuan umum (consensus) mengenai (a) aturan main politik baik formal maupun informal menyangkut proses pengambilan keputusan, (b) nilai-nilai ekonomi, sosial budaya, yang ingin dicapai oleh masyarakat; 3. Lembaga eksekutif yang menentukan (dominan) dalam pengambilan keputusan ke pemerintahan; 4. Birokrasi negara yang mampu melaksanakan kebijaksanaan pemerintahan

Sekian & Terima Kasih