WTO DISPUTE SETTLEMENT SYSTEM Sistem penyelesaian Sengketa WTO

WTO DISPUTE SETTLEMENT SYSTEM (Sistem penyelesaian Sengketa WTO) Oleh : 1. M. Akbar 2. Reny Soraya

WTO Dispute Settlement System Diciptakan oleh para negara anggota WTO (World Trade Organization) pada saat Putaran Uruguay dengan harapan untuk menciptakan suatu sistem yang kuat dan dapat mengikat semua pihak dalam rangka menyelesaikan sengketa perdagangan dalam kerangka WTO. dibentuk sebagai pembaharuan dari sistem penyelesaian sengketa General Agreement on Tariff and Trade (GATT) yang sebelumnya ada.

Prinsip-prinsip dalam Penyelesaian Sengketa WTO sputes Settlement Dalam penyelesaian sengketa ini, negara-negara anggota WTO menegaskan lagi keyakinannya terhadap prinsip-prinsip penyelesaian sengketa pada Pasal XXII dan Pasal XXIII GATT 1947 sebagaimana dikembangkan dalam perjanjian baru ini yaitu Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Dispute /Dispute Settlement Understanding (DSU).

Cont’ Di dalam pasal-pasal yang terdapat pada DSU ditegaskan adanya beberapa lembaga penting dalam mekanisme penyelesaian sengketa WTO yang sangat perlu untuk diketahui yaitu: - Badan Penyelesaian Sengketa (Dispute Settlement Body/DSB) - Panel - Lembaga Banding (Appellate Body). Prinsip : Adil, Cepat, Efektif, Saling menguntungkan.

Cont’ Perbandingan pengesahan keputusan berdasar peraturan di GATT dan WTO : GATT suatu putusan disahkan hanya berdasarkan konsensus, yang berarti tidak ada keputusan jika terdapat keberatan dari suatu negara. WTO putusan secara otomatis disahkan kecuali ada konsensus untuk menolak hasil putusan.

Prosedur Penyelesaian Sengketa Waktu Prosedur 60 hari Konsultasi, mediasi, dll 45 hari Penyiapan Panel dan penunjukan panelis 6 bulan Laporan akhir Panel kepada para pihak 3 minggu Laporan Final Panel kepada anggota WTO 60 hari Dispute Settlement Body menerima laporan (jika tidak ada banding) Total = 1 tahun Tanpa banding 60 -90 hari Laporan banding 30 hari Dispute Settlement Body menerima laporan banding Total = 1 th 3 bln Dengan banding

Kasus-kasus Indonesia cases in WTO, as complainant (7 cases) : Argentina - Safeguard Measures on Imports of Footwear (DS 123) United States - Continued Dumping and Subsidy Offset Act of 2000 (DS 217) Republic of Korea – Anti Dumping Duties on Import of Certain Paper From Indonesia (DS 312) South Africa – Anti Dumping Measures on Uncoated Woodfree Paper (DS 374) United States – Measures Affecting The Production and Sale of Clove Cigarettes (DS 406) European Union – Anti-Dumping Measures on Imports of Certain Fatty Alcohols From Indonesian (DS 442) Australia – Certain Measures Concerning Trademarks, Geographical Indications and Other Plain Packaging Requirements Applicable To Tobacco Products and Packaging

Indonesia as respondent (7 cases) : C: European Communities, Certain Measures Affecting The Automobile Industry (DS 54) C: Japan, Certain Measures Affecting The Automobile Industry (DS 55) C: United States, Certain Measures Affecting The Automobile Industry (DS 59) C: Japan, Certain Measures Affecting The Automobile Industry (DS 64) C: United States, Importation of Horticultural Products, Animals and Animal Products (DS 455) C: United States, Importation of Horticultural Products, Animals and Animal Products (DS 465) C: New Zealand, Importation of Horticultural Products, Animals and Animals Products (DS 466)

As third party (9 cases) : C: Philippines, R: Brazil, Measures Affecting Desiccated Coconut (DS 22) C: European Communities, R: Argentina, Safeguard Measures on Imports of Footwear (DS 121) C: United States, R: Argentina, Measures Affecting Imports of Footwear (DS 164) C: Canada; Mexico, R: United States, Continued Dumping and Subsidy Offset Act of 2000 (DS 234) C: United States, R: China, Measures Related To The Exportation of Rare Earths, Tungsten and Molybdenum (DS 431) C: European Union, R: China, Measures Related To The Exportation of Rare Earths, Tungsten and Molybdenum (DS 432) C: Japan, R: China, Measure Related To The Exportation of Rare Earths, Tungsten and Molybdenum (DS 433) C: Ukraine, R: Australia, Certain Measures Concerning Trademarks and Other Plain Packaging Requirements Applicable To Tobacco Products And Packaging (DS 434) C: Honduras, R: Australia, Certain Measures Concerning Trademarks, Geographical Indications and Other Plain Packaging Requirements Applicable To Tobacco Products And Packaging (DS 435)

Kasus Sengketa Mobnas ”Timor” di WTO Subyek dalam kasus Mobnas ini adalah PT TPN yang berperan memproduksi Mobnas akan tetapi PT TPN belum dapat memproduksi di dalam negeri, maka PT TPN mengimpor Mobnas dari Korea Selatan dalam bentuk jadi. Dalam kasus ini yang menjadi obyek sengketa adalah Mobnas yang menunjuk PT TPN sebagai pionir yang memproduksi Mobnas. Jepang, Amerika dan Uni Eropa menilai bahwa kebijakan pemerintah tersebut sebagai wujud diskriminasi dan oleh karena itu melanggar prinsip-prinsip perdagangan bebas.

Cont’. . Panel mendukung gugatan Jepang tersebut. Indonesia menerima hasil penyelesaian sengketa tersebut dan mengeluarkan paket kebijakan otomotif pada tahun 1999

Terima Kasih