WORKSHOP PENANGANAN PERKARA PERDATA Semarang 9 Juli 2018

WORKSHOP PENANGANAN PERKARA PERDATA Semarang, 9 Juli 2018

SURAT GUGATAN Dalam Herziene Inlandsch Reglement (HIR) dikenal 2 bentuk gugatan, yaitu gugatan lisan dan gugatan tertulis. Bentuk gugatan lisan terutama ditujukan bagi mereka yang buta huruf sebagaimana ditentukan dalam Pasal 120 HIR (Pasal 144 RBg): “Bilamana Penggugat buta huruf maka surat gugatannya dapat dimasukkan dengan lisan kepada Ketua Pengadilan Negeri, yang mencatat gugatan atau menyuruh mencatatnya”. Namun meski Penggugat dapat mengajukan gugatan secara lisan, gugatan dalam bentuk tertulis pada umumnya lebih diutamakan.

KERANGKA DAN ISI SURAT GUGATAN Semarang, 14 April 2018

Lanjutan

Lanjutan

Lanjutan

Lanjutan

PERSYARATAN ISI GUGATAN Persyaratan mengenai isi gugatan dapat dijumpai dalam Pasal 8 nomor 3 Reglement Op de Burgerlijke Rechts Vordering (“RV”). Menurut ketentuan tersebut gugatan pada pokoknya harus memuat 3 hal yaitu identitas para pihak, alasan gugatan, dan tuntutan a. Identitas para pihak Yang dimaksud dengan identitas ialah ciri dari penggugat dan tergugat yaitu, nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, agama dan tempat tinggal, kewarganegaraan (kalau perlu). Pihakpihak yang ada sangkut pautnya dengan persoalan harus disebutkan dengan jelas mengenai kapasitas dan kedudukannya apakah sebagai penggugat, tergugat, pelawan, terlawan, pemohon dan termohon; b. Alasan-alasan gugatan (fundamentum petendi atau posita) yang terdiri dari dua bagian: 1)Bagian yang menguraikan kejadian atau peristiwanya (fetelijkegronden); Uraian tentang kejadian merupakan penjelasan duduknya perkara, tentang adanya hak atau hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis dari tuntutan. 2)Bagian yang menguraikan tentang dasar hukumnya (rechtgronden);

Lanjutan C. Tuntutan (onderwerp van den eis met een duidelijke ed bepaalde conclusie) atau petitum: Tuntutan atau Petitum adalah segala hal yang dimintakan atau dimohonkan oleh Penggugat agar diputuskan oleh majelis hakim. Jadi, Petitum itu akan terjawab di dalam amar atau diktum putusan. Oleh karenanya, Petitum harus dirumuskan secara jelas dan tegas. Apabila Petitum yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya Petitum tersebut. Petitum terbagi menjadi 3 (tiga) yaitu Petitum Primer, Petitum Tambahan, dan Petitum Subsidair. 1. Petitum Primer atau tuntutan pokok yang langsung berhubungan dengan pokok perkara. 2. Petitum Tambahan, bukan tuntutan pokok tetapi masih ada hubungannya dengan pokok perkara. Petitum Tambahan dapat berwujud: a. Tuntutan agar Tergugat di hukum untuk membayar biaya perkara. b. Tuntutan “uivoerbaar bij voorraad” yaitu tuntutan agar putusan dapat dilaksanakan lebih dulu meskipun ada perlawanan, banding atau kasasi.

Lanjutan c. Tuntutan agar tergugat dihukum untuk membayar bunga (moratoir) berupa sejumlah uang tertentu. d. Tuntutan agar tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom). e. Dalam hal putusan cerai sering disebut juga tuntutan nafkah bagi istri (Pasal 59 ayat [2], Pasal 62, Pasal 65 Huwelijks Ordonantie voor Christen Indonesiers, S. 1933 No. 74, S. 1936 No. 607 [HOCI] atau Ordonansi Perkawinan Kristen, Pasal 213, Pasal 229 KUH Perdata/Burgerlijk Wetboek) atau pembagian harta (Pasal 66 HOCI, Pasal 232 KUHPerdata). 3. Petitum Subsidair atau pengganti. Tuntutan ini diajukan dalam rangka mengantisipasi apabila tuntutan pokok dan tambahan tidak diterima oleh hakim. Biasanya berisi kata-kata: “apabila Majelis Hakim perkara perpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). ” Jadi, maksud dan tujuan tuntutan subsidiair adalah apabila tuntutan primer ditolak masih ada kemungkinan dikabulkannya gugatan yang didasarkanataskebebasanataukebijaksaaan hakim berdasarkan keadilan.

Pemeriksaan di Persidangan Mediasi PERMA No. 1 TH. 2016 Pembacaan gugatan –jika ada perubahan Jawaban Replik Duplik Pembuktian – tertulis – saksi Kesimpulan Putusan

TERIMA KASIH SELAMAT SIANG