3 Prosedur penanganan perkara TIPIKOR Dalam penanganan perkara

3

Prosedur penanganan perkara TIPIKOR Dalam penanganan perkara tipikor perlu diperhatikan langkah-langkah sesuai prosedur per. Undangan 2 an, sbb: Peran Kejaksaan dalam pemberantasan korupsi&Wewenang kejaksaan dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi diatur dalam : Pasal 30 ayat(1) huruf d UU No 16 Tahun 2004 ttg kejaksaan, , Pasal 17 PP No. 27 Tahun 1983, Tap MPR RI No XI/MPR/1998 ttg penyelenggara negara yg brsih & bebas dari

Kejaksaan diharapkan sebagai garda terdepan dalam pemberantasan korupsi, karena kejaksaan memegang posisi sentral dalam penegakan hukum, karena kejaksaan menentukan apakah suatu kasus layak atau tidak ditingkatkan ke penuntutan. Prosedur, Metode & teknis pemeriksaan kasus korupsi. Dari segi sumber informasi yg di peroleh kejaksaan mengenai adanya dugaan TIPIKOR didapat melalui: pencarian sendiri/mengmbangkan informasi sendiri, memperoleh informasi dari masyarakat. Menindak lanjuti temuan dari: a) Badan pemeriksa keungan & pembangunan(BPKP) b) Badan pengawas Daerah (Bawasda) c) Badan pengawasan keungan (BPK) d) Inspektur jendral Departemen.

Diagram Prosedur penanganan perkara TIPIKOR b. Penyelidikan a. Pengumpulan Data/informasi Prosedur penanganan Tipi. Kor c. Penyidikan d. Penuntutan

Prosedur penanganan perkara TIPIKOR a. Pengumpulan data/informasi, kkegiatan pengumpulan data ini dibidangi oleh intelijen di kejaksaan, yg dibantu oleh jaksa dan Tata Usaha bidang lain sesuai dengan surat perintah tugas maupun surat perintah operasi Yustisial( keputsn Jaksa Agung; kep 552/A/JA/10/2002 ttg Administrasi intelejen Yustisial Kejaksaan). b. Penyelidikan (P-2), penyelidikan berarti serangkaian tindakan mencari dan menemukan sesuatu keadaan atau peristiwa yg berhubungan dgn kejahatan dan pelanggaran tindak pidana atau diduga sebagai perbuatan pidana. Jaksa penyidik bertugas melaksanakan penyidikan atas kebenaran informasi yg didapat dari intelejen maupun masyarakat. ( kep Jaksa Agung RI No. Kep-518/A/JA/11/2001 tgl 01 Nov 2001). c. Penyidikan (P-8), penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dlm hal & menurut cara yg diatur dalam undang –undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yg dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yg terjadi & guna menemukan tersangkanya (pasal 1 butir 2 KUHP), Secara teknis kinerja penyidikan ditangani ole

d. Penuntutan, penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negri yg berwenang dalam hal dan menurut cara yg diatur dalam undang –undang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di Sidang pengadilan. (Pasal 1 butir 7 KUHP). Di intern kejaksaan disebutkan bahwa dalam bidang penuntutan terbagi menjadi dua bidang yaitu: Pra Penuntutan & Penuntutan (Kepres No. 86 Tahun 1999 ttg Susunan organisasi dan tata kerja Kejaksaan Republik Indonesia). Semakin di depan

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Pengadilan Tipikor), adalah pengadilan khusus yg berada di lingkungan peradilan umum. Pengadilan tindak pidana korupsi merupakan satu – satunya pengadilan yg berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindk pidana korupsi(TIPIKOR). Saat ini Pengadilan TIPIKOR telah dibentuk di setiap pengadilan Negri yg berkedudukan di ibu kota Provinsi. Susunan pengadilan TIPIKOR terdiri atas : a) Pimpinan b) Hakim c) Panitra. Pimpinan, terdiri atas seorang ketua dan seorang wakil ketua. Ketua dan wakil ketua pengadilan TIPIKOR adalah ketua dan wakil ketua pengadilan negri. Ketua bertanggung jawab atas administrasi dan pelaksanaan Pengadilan Tipikor. Hakim, hakim pengadilan Tipikor terdiri dari hakim karier dan hakim ad hock. Hakim karier ditetapkan oleh Mahkamah Agung Indonesia dan selama menangani perkara tindak pidana korupsi dibebaskan dari tugasnya untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara lain. sementara hakim ad hock diangkat dan diberhentikan oleh presiden atas usul ketua Mahkamah Agung. Hakim ad hock diangkat untuk masa jabatan selama 5 tahun dapat diangkat kembali untuk 1 kali masa jabatan.

Pengadilan Tipikor, , B berwenang memeriksa , mengadili, dan memutus perkara: Tindak pidana korupsi A Tindak pidana pencucian uang B Tindak pidana lain yg ditetapkan oleh undang 2 sbg TIPIKOR C

Komisi Pemberantasan Korupsi, adalah lembaga negara yg dibentuk untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan TIPIKOR. KPK bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasan manapun dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Dalam pelaksanaan tugasnya, KPK berpedoman kepada lima asas yaitu: Kepastian hukum Keterbukaan Akuntabilitas Kepentingan umum Proporsionalitas. KPK bertanggung jawab kepada publik dan menyampaikan laporannya sedara terbuka dan berkala kepada Presiden, Dpr dan BPK. KPK dididirikan pada tahun 2002, didasrkan pada UU No. 30 Thn 2002 Tentang Komisi Pemberantasa Tindak Pidana Korupsi. http: //www. merajamedia. com/

KPK Mmempunyai tugas: A Kordinasi dgn instansi yg berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. B Supervisi terhadap instansi yg berwenang melakukan pemberantsan tindak pidana korupsi. C Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. D E Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi. Melakukan monitor terhadap penyelanggaraan pemerintahan negara.

Dalam melaksanakan tugas koordinasi, KPK berwenang : A B C Mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi Menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi Meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi ke pada instansi yg terkait D Melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yg berwenang melakukan pemberantasan TIPIKOR E Meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi mukmin@meraja

Struktur Organisasi KPK PIMPINAN, pimpinan KPK adalah pejabat negara yg terdiri dari 5 anggota, yakni ketua yg merangkap Anggota, serta wakil ketua yg terdiri dari 4 org & masing 2 merangkap anggota. KETUA KPK, ketua kpk adalah satu dari 5 pimpinan di kpk. Ketua kpk juga merangkap sebagi anggota kpk. WAKIL KETUA KPK, wakil ketua kpk merupakan pimpinan kpk & meranggkap sebagai anggota kpk, Wakil ketua kpk terdiri dari : 1. Wakil ketua Bidang Pencegahan 2. Wakil ketua Bidang Penindakan 3. Wakil ketua Bidang Informasi & data 4. Wakil ketua Bidang pengawasn internal & pengaduan msy.

TIM PENASEHAT, tim penasehat berfungsi memberikan nasehat dan pertimbangan sesuai dengan kepakarannya, tim penasehat terdiri dari 4 anggota. PELAKSANA TUGAS, Berdasrkan lampiran peraturan pimpinan KPK No. PER 08/XII/2008 tgl 30 Desember 2008 tentang oraganisasi dan tata kerja KPK, Pelaksana tugas KPK terdiri dari :

PPelaksana tugas KPK terdiri dari: 1. Deputi bidang Pencegahan 2. Deputi bidang Penindakan 3. Deputi bidang Informasi dan data 4. Deputi bidang pengawasan internal dan pengaduan masyarakat. 5. Sekretariat Jenderal. KUIS: 1) Tulislah tugas masing-masing deputi dan Sekjen KPK. 2) Tulislah 2 (dua) penanganan kasus korupsi oleh- KPK dalam kurung waktu 2 tahun terakhir ini. 3) Tulislah opini anda mengenai lembaga ini (KPK). Mukmin(La CELLA)

Nnegara Yg bebas Korupsi (lembaga transparansi internasional : 2016) Denmark menempati peringkat teratas sebagai negara yang bebas dari korupsi, apa rahasia negara tersebut terbebas dari kejahatan korupsi ? Menurut DUBES Denmark di Indonesia, Csper Kylnge, mengungkapkan kiat 2 nya : ” Membuat semangat anti korupsi menjadi hal yg mainstream di Denmark” Yang dimaksud dengan semangat anti korupsi yg mainstream adalah menerapkan toleransi nol (Zero mistake) terhadap korupsi di berbagai lembaga pemerintah. Salah satu perwujudannya dengan menempatkan lembaga serupa KPK di tiap lembaga tersebut.

Denmark telah lama memiliki lembaga anti korupsi yg terpusat seperti KPK. Sekarang, setiap institusi memiliki lembaga seperti KPK yg mnangani kasus 2 korupsi. Fasilitasnya antara lain hotline yg aktif selama 24 jam. Publik bisa berpartisipasi melaporkan setiap ada dugaan korupsi di instansi tersebut. Laporan tersebut akan ditindak lanjuti tanpa birokrasi yg rumit. ”Misalkan ada Private sector yg merasa hendak diajak korupsi oleh oknum di lembaga Pemerintah itu, mereka bisa melapor ke lembaga tersebut, ”.

Setiap pejabat publik di Denmark wajib mengikuti pelatihan anti korupsi saat mengisi jabatannya. Dengan demikian ada gambaran yg jelas seperti apa tindakan anti korupsi itu. Negara kita bisa meniru sistem yg diterapkan di Denmark siap membantu Indonesia untuk memajukan sistem serupa(Csper Kylnge, dubes Dnmark unt Dibanding Denmark Indonesia: 2015) menempati peringkat ke 88 dengan skor CPI 36, skor tersebut meningkat dua point dari tahun 2014 yg berada diperingkat ke 107. Peningkatan CPI Indonesia ini dipengaruhi oleh akuntabilitas publik yg meningkat & peranan - KPK.

Tindak pidana ekonomi Tindak pidana Ekonomi (TPE), pada hakekatnya dapat didefinisikan dalam arti sempit & luas : Tindak pidana Ekonomi (TPE)secara sempit dapat didefinisikan sebagai tindak pidana secara yuridis telah diatur dan dirumuskan dalam UU darurat No. 7 Thn 1955 Ttg Pengusutan, Penuntutan, dan peradilan Tindak Pidana Ekonomi ( UU TPE ). Tindak Pidana Ekonomi dalam arti luas dapat didefinisikan sebagai semua tindak pidana diluar UU TPE yg bercorak atau bermotif ekonomi atau yg dapat mempunyai pengaruh negatif terhadap kegiatan perekonomian dan keuangan Negara, TPE dalam arti luas ini disebut pula sebagai “ Kejahatan Ekonomi”, (economic crime).

Tindak Pidana Ekonomi ( TPE ) Secara sederhana TPE adalah perbuatan 2 yg merugikan keungan dan perekonomian Negara Menurut A. Hamzah: Hukum pidana ekonomi adalah bagian dari hukum pidana yg merupakan corak tersendiri, yaitu corak ekonomi. Menurut Vervlovet M yusuf: TPE adalah perbuatan seseorang yg melanggar peraturan pemerintah dalam lapangan ekonomi. Menurut Moch Anwar: Hukum pidana ekonomi adalah sebagai sekumpulan peraturan bidang ekonomi yg memuat ketentuan 2 ttg keharusan & larangan yg diancam dgn hkmpidana.

Karakteristik TPE Edmund kick mengemukakan tiga karakteristik TPE yaitu : 1 Pelaku mengunakan modus operandi yg sangat sulit dibedakan antara modus operandi dan modus ekonomi pada umumnya. 2 TPE ini bisanya melibatkan pengusaha 2 sukses dibidangnya. 3 TPE ini memerlukan penangan atau pengendalian secara khusus dari aparatur penegak hukum.

Diagram, jenis 2 TPE Monopoli & Persaingan usaha Tdk sehat Tindak pidana Perbankan Tindak pidana Perpajakan Pelanggaran HAKI Jenis 2 TPE Tindak pidana Pencucian uang Penyelundupan (smuggling)

1 Tindak pidana perbankan ini diatur dalam UU No. 10 thn 1998 ttg perbankan. Ketentuan pidana dalam UU ini diatur didalam pasal 46, 47 a, dan 48. Alasan tindak pidana ini digolongkan kedalam tindak pidana yg berkaitan dgn perekonomian secara umum & bersifat merugikan negara adalah bahwa melihat imbas dari pelanggaran sebagaimana disebutkan dalam ketentuan pidana maka akan berdampak kepada dimensi korban yg luas yakni masyarakat & negara juga menyerang secara langsung sistem ekonomi yg dianut suatu bangsa, serta akan mempengaruhi kepercayaan masyarakat kepada perbankan & dunia bisnis.

2 Monopoli & persaingan tdk sehat Tindak pidana ini diatur dalam UU No. 5 Thn 1999 ttg larangan praktek monopoli dan persaingan tidak sehat. Dalam pasal 3 huruf (a) disebutkan bahwa “ tujuan diadakannya UU tersebut guna menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efesiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat”. Olehnya itu pelanggaran atas UU ini dpt menjadikan in efesiensi perekonomian nasional dan hal itu berimbas pada tidak dapat terlaksananya program peningkatan kesejahteraan masyarakat oleh negara.

3 Tindak pidana Pencucian Uang Tindak pidana ini Regulasinya terdapat dalam UU No. 15 Thn 2002 yg telah diubah dengan UU No. 25 Tahun 2003 ttg tindak pidana pencucian uang. Perbuatan pencucian uang pada umumnya diartikan sebagai proses yg dilakukan untuk mengubah uang hasil kejahatan sehingga hasil kejahatan tersebut menjadi nampak seperti hasil kegiatan yg sah karena asal usulnya sudah disamarkan atau disembunyikan. Pada prinsipnya kejahatan pencucian uang adalah suatu perbuatan yg dilakukan untuk menyamarkan atau menyembunyikan hasil kejahatan sehingga tidak tercium oleh aparat, dan hasil kejahatan tersebut dapat digunakan dengan aman yg seakan bersumber dari jenis kegiatan yg sah.

4 Penyelundupan (smuggling) Penyelundupan diartikan pemasukkan barang secara gelap untuk menghindari bea masuk atau karena menyelundupkan barang-barang terlarang. Dalam Keppres No. 73 Thn 1967, Tgl 27 Mei 1967 yg mngtakan: “Perbuatan penyelundupan adalah tindak pidana yg berhubungan dgn pengeluaran barang atau uang dari Indonesia ke luar negri (eksport) atau pemasukan barang atau uang dari luar negri ke Indonesia(impor A. Hamzah mengemukakan bahwa : ”Tindak pidana penyelundupan ialah semua perbuatan yg melanggar

5 Pelanggaran HAKI Defenisi Haki adalah hak eksklusif yg diberikan oleh pemerintah kepada penemu, pencipta dan/atau pendesain atas hasil karya cipta dalam jangka waktu tertentu, baik dilaksanakan sendiri atau dilisensikan. Pengaturan atas tindak pidana HAKI tercantum pada 3 Undang 2 yaitu: 1. Unda. Ng-undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta 2. Undang-undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten 3. Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek 4. Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek.

6 Tindak pidana perpajakan Pengertian pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yg bersifat memaksa berdasarkan undang – undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk kperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Unsur-unsur tindak pidana perpajakan adalah: Siapa saja, baik orang pribadi maupun badan Melakukan perbuatan yg melanggar kewajiban perpajakan Menimbulkan kerugian pada pendapatan negara.

Tugas; buatlah artike. L ilmiah dengan tema sbb : Fh-UMI, 2018 1. Komisi pemberantasan korupsi 2. Cyber crime Kuis; Opini anda 3. Kejahatan perbankan Jum hlmn 10 -15 , abstrak di translet, spasi 2, huruf Nts. R font 12, A 4, m. Rg 4433

CPI : Corruption Perception Index a/ Indeks Persepsi Korupsi Indeks : daftar , pengukuran Ordonansi : Peraturan Pemerintah Bea masuk : pungutan negara thd barang yg masuk Semoga di lancarkan Sujudku sesempurnanya, www. merajamedia. com mukmin@meraja. com

Terimah kasih Sujudku sesempurnanya, Fh-UMI, 2018

Ya. . Allah aku memohon ilmu yg bermanfaat , reski yg baik & amal yg diterima, Amiin Sevilla, Spanyol

KESIMPULAN

TPK - UU No 31 th 1999 Jo UU No 20 Th 2001 PENGGELAPAN DLM JABATAN Ps 8, 9, Ps 10. a, b, c SUAP MENYUAP Ps 5, 6, 11, 12, 13 KORUPSI KERUGIAN KEUANGAN NEGARA Ps 2 & 3 UU NO 31 TH 1999 JO UU NO 20 TH 2001 Perbuatan curang Ps 7 ayat (1) a, b, c, d Ps 7 (2) Ps 12. b Gratifikasi Ps 12 c PERBUATAN PEMERASAN Ps 12, e, g, f Benturan Kepentingan Ps 12 i http: //www. merajamedia. com/

Diagram, jenis 2 TPE Monopoli & Persaingan usaha Tdk sehat Tindak pidana Perbankan Tindak pidana Perpajakan Pelanggaran HAKI Jenis 2 TPE Tindak pidana Pencucian uang Penyelundupan (smuggling)

Diagram Upaya pemberasntasan korupsi Upaya edukasi Masyarakat / Mahasiswa Upaya Pencegahan Upaya U Pemberantasan korupsi Upaya Penindakan (Kuratif) Upaya edukasi LSM (ICW)

Diagram Prosedur penanganan perkara TIPIKOR b. Penyelidikan a. Pengumpulan Data/informasi Prosedur penanganan Tipi. Kor c. Penyidikan d. Penuntutan

KPK Mmempunyai tugas: A Kordinasi dgn instansi yg berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. B Supervisi terhadap instansi yg berwenang melakukan pemberantsan tindak pidana korupsi. C Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. D E Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi. Melakukan monitor terhadap penyelanggaraan pemerintahan negara.