STIE TRI DHARMA NUSANTARA MAKASSAR MANAJEMEN SDM PERTEMUAN

STIE TRI DHARMA NUSANTARA MAKASSAR MANAJEMEN SDM PERTEMUAN 14 PEMBERHENTIAN DOSEN : M. Chairul Anshar, SE. , MM. E-mail : mchairulanshar@gmail. com HP : 081242247100 1/9/2022 PEMBERHENTIAN 1

Pemberhentian (separation) adalah pemutusan kerja seseorang karyawan dengan suatu organisasi perusahaan. Dengan pemberhentian, berarti berakhirnya keterikatan kerja karyawan terhadap perusahaan. Pemberhentian harus didasarkan atas Undangundang No. 12 Tahun 1964 KUHP, berperikemanusiaan dan menghargai pengabdian yang diberikannya kepada perusahaan, misalnya memberikan uang pensiun dan pesangon. 1/9/2022 PEMBERHENTIAN 2

ALASAN-ALASAN PEMBERHENTIAN q Undang-undang q Keinginan Perusahaan q Keinginan Karyawan q Pensiun q Kontrak Kerja Berakhir q Kesehatan Karyawan q Meninggal dunia q Perusahaan dilikuidasi 1/9/2022 PEMBERHENTIAN 3

KONSEKUENSI PEMBERHENTIAN BERDASARKAN KEINGINAN PERUSAHAAN Karyawan dengan status masa percobaan diberhentikan tanpa memberikan uang pesangon. Karyawan status kontrak diberhentikan tanpa memberikan uang pesangon. Karyawan dengan status tetap, jika diberhentikan harus diberikan uang pesangon sesuai Undang-Undang. 1/9/2022 PEMBERHENTIAN 4

KEINGINAN PERUSAHAAN 1. Karyawan tidak mampu menyelesaikan 2. 3. 4. 5. 1/9/2022 pekerjaannya. Perilaku dan disiplinnya kurang baik. Melanggar peraturan-peraturan dan tata tertib perusahaan. Tidak dapat bekerja sama dan terjadi konflik dengan karyawan lain. Melakukan tindakan amoral dalam perusahaan. PEMBERHENTIAN 5

KEINGINAN KARYAWAN Pindah ke tempat lain untuk mengurus orang tua. Kesehatan yang kurang baik. Untuk melanjutkan pendidikan. Berwiraswasta. 1/9/2022 PEMBERHENTIAN 6

Pensiun Uang pensiun merupakan pengakuan/ penghargaan atas pengabdian seseorang terhadap organisasinya. Pensiun mengurangi turn over. Untuk pegawai negeri pensiun diberikan secara periodik. Untuk karyawan swasta berupa pesangon. 1/9/2022 PEMBERHENTIAN 7

PROSES PEMBERHENTIAN 1. Musyawarah 2. 3. 4. 5. 1/9/2022 karyawan dengan pimpinan perusahaan. Musyawarah pimpinan serikat buruh, pimpinan perusahaan, dan P 4 D (Panitia penyelesaian Perselisihan perburuhan Daerah). Musyawarah pimpinan serikat buruh, pimpinan perusahaan, dan P 4 P (Panitia penyelesaian Perselisihan perburuhan Pusat). Pemutusan berdasarkan Keputusan Pengadilan Negeri. PEMBERHENTIAN 8

Undang-Undang No. 13/2003 Tentang Ketenagakerjaan v Sejak terbitnya putusan Mahkamah Konsitituasi Republik Indonesia Perkara Nomor 012 /PUU-I/2003 tanggal 28 Oktober 2004 atas Hak Uji Materiil Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, maka PHK oleh pengusaha kepada pekerja/buruh yang melakukan kesalahan berat hanya dapat dilakukan setelah adanya putusan hakim pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht). v Pasal 151 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 bahwa PHK oleh pengusaha harus memperoleh penetapan terlebih dahulu dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial. PHK harus dilakukan dengan dasar dan alasan yang kuat, sebagaimana diatur pada Pasal 158 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003. 1/9/2022 PEMBERHENTIAN 9

Undang-Undang No. 13/2003 Tentang Ketenagakerjaan v Pengusaha dilarang melakukan PHK terhadap pekerja/buruh (Pasal 153 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003) karena berbagi alasan pekerja/buruh: a) Berhalangan masuk karena sakit menurut keterangan dokter selama waktu tidak melebihi dua belas bulan secara terusmenerus; b) Memenuhi kewajiban terhadap negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c) Memenuhi ibadah yang diperintahkan agamanya; d) Menikah; e) Hamil, melahirkan, gugur kandungan, atau menyusui bayinya; f) Mempunyai pertalian darah dan atau ikatan perkawinan dengan pekerja/buruh lainya di dalam satu perusahaan, kecuali diatur lain dalan perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama; 1/9/2022 PEMBERHENTIAN 10

Undang-Undang No. 13/2003 Tentang Ketenagakerjaan Mendirikan, menjadi anggota dan pengurus serikat pekerja/serikat buruh, melakukan kegiatan serikat pekerja/serikat buruh di luar jam kerja, atau di dalam jam kerja atas kesepakatan pengusaha, atau berdasarkan ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama; h) Mengadukan pengusaha kepada yang berwajib mengenai perbuatan pengusaha yang dilakukan tindak pidana kejahatan; i) Perbedaan paham, agama, aliran politik, suku, warna kulit, atau golongan, jenis kelamin, kondisi fisik, atau status perkawinan; j) Dalam keadaan cacat tetap, sakit akibat kecelakaan kerja, atau sakit karena hubungan kerja menurut keterangan dokter yang jangka waktu penyembuhannya belum dapat dipastikan. g) Jika pengusaha melakukan PHK karena alasan tersebut, PHK-nya adalah batal demi hukum (Pasal 170 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003). 1/9/2022 PEMBERHENTIAN 11

Pengusaha Dapat Mem-PHK Pekerja/Buruh (Pasal 158 Undang Nomor 13 tahun 2003) Karena Alasan Pekerja/Buruh Telah Melakukan Kesalahan Berat Sebagai Berikut : a) b) c) d) e) f) Melakukan penipuan, pencurian, atau menggelapkan barang dan atau uang milik perusahaan; Memberikan keterangan palsu atau yang dipalsukan sehingga merugikan perusahaan; Mabuk, meminuman keras yang memabukkan; memakai dan atau mengedarkan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya di lingkungan kerja; Melakukan perbuatan asusila dan perjudian di lingkungan kerja; Menyerang, menganiaya, mengancam, atau mengintimidasi teman sekerja atau pengusaha di lingkungan kerja; Membujuk teman sekerja atau pengusaha untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundangan; 1/9/2022 PEMBERHENTIAN 12

Pengusaha Dapat Mem-PHK Pekerja/Buruh (Pasal 158 Undang Nomor 13 tahun 2003) Karena Alasan Pekerja/Buruh Telah Melakukan Kesalahan Berat Sebagai Berikut : g) h) i) j) 1/9/2022 Dengan ceroboh atau sengaja merusak atau membiarkan keadaan bahaya barang milik perusahaan yang menimbulkan kerugian perusahaan; Dengan ceroboh atau sengaja membiarkan teman sekerja atau pengusaha dalam keadaan bahaya di tempat kerja; Membongkar atau membocorkan rahasia perusahaan yang seharusnya dirahasiakan, kecuali untuk kepentingan negara; atau Melakukan perbuatan lainnya di lingkungan perusahaan yang diancam pidana penjara lima tahun atau lebih. PEMBERHENTIAN 13

TERIMA KASIH 1/9/2022 PEMBERHENTIAN 14