PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA HELVIS RKUHP RUUHP Politik Pembaharuan

PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA HELVIS

RKUHP (RUUHP): Politik Pembaharuan Hukum Pidana (1) ARAH PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL (RPJPN 2005 -2025) a. l: q Tatanan hukum yang menciptakan kepastian hukum. q Pembangunan hukum diarahkan untuk mendukung terwujudnya sistem hukum nasional yang mantap bersumber pada Pancasila dan Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. q Pembangunan hukum dilaksanakan melalui pembaruan hukum dengan tetap memerhatikan kemajemukan tatanan hukum yang berlaku q Pembangunan materi hukum diarahkan untuk melanjutkan pembaruan produk hukum dalam Penyusuan RKUHP sebagai wujud pembaharuan hukum sudah digariskan dalam politik pembangunan hukum Indonesia sejak GBHN I hingga RPJPN. • Draft RKUHP sudah disiapkan sejak tahun 1977 dan terus disempurnakan hingga yang diajukan terakhir ke Prolegnas 2015 -2019 adalah RKUHP rancangan 2015. • RKUHP tidak hanya mengemban misi “dekolonisasi” dengan bentuk “rekodifikasi” tetapi mengemban misi lain yaitu: q demokratisasi hukum pidana dengan masuknya tindak pidana terhadap hak asasi manusia dan hapusnya tindak pidana penaburan permusuhan atau kebencian (haatzaai-artikelen) yang merupakan tindak pidana formil dirumuskan kembali sebagai tindak pidana penghinaan yang merupakan tindak pidana materiil. q konsolidasi hukum pidana karena perkembangan pesat hukum pidana di luar KUHP q adaptasi dan harmonisasi terhadap berbagai perkembangan hukum yang terjadi baik sebagai •

Lanjutan (2) • Wetboek van Strafrecht (Wv. S) masih berlaku berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 dengan dikeluarkan UU No. 1/1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Semula hanya untuk Jawa dan Madura). UU No. 1/1946 dengan segala perubahannya baru Sampai hari ini tidak ada terjemahan resmi KUHP dari Wv. S

Apa yang Baru dari RKUHP? Susunan RUHP terdiri dari 2 Buku Kesatu berisi: q Pedoman penerapan Buku Kedua serta UU di luar KUHP baru dan Perda yang mengatur Ketentuan Pidana, kecuali UU di luar KUHP menentukan lain sehingga Buku Kesatu ini merupakan legi generali bagi Undang-Undang di luar KUHP. q Pengertian Istilah Buku Kesatu ditempatkan dalam Bab V karena tidak hanya berlaku bagi KUHP baru ini melainkan berlaku pula bagi UU yang bersifat lex specialis, kecuali ditentukan lain menurut UU. Buku Kedua berisi: Perumusan tindak pidana: § Perbuatan yang dilarang § Pertangungjawaban Pidana § Sanksi Pidana yang akan dijatuhkan. RUUKUHP tidak membedakan lagi antara tindak pidana (strafbaarfeit) berupa kejahatan (misdrijven) dan pelanggaran (overtredingen). Kedua macam tindak pidana tersebut dipakai istilah “tindak pidana”

KUHP (Wv. S) memfokuskan pada perbuatan atau tindak pidana (Daad. Strafrecht). RUUKUHP memfokuskan pada aspek individual si pelaku tindak pidana (Daad-dader Strafrecht). Ada keseimbangan faktor objektif (perbuatan/lahiriah) dan faktor subjektif (orang/batiniah/sikap batin). Perumusan pemidanaan, baik berupa pidana maupun tindakan, didasarkan pada: q tujuan dan hakikat pemidanaan; q pedoman penerapan pidana penjara; q Alternatif pidana kemerdekaan; q penghindaran penjatuhan pidana penjara jangka pendek; q pidana dan tindakan bagi anak. Subyek TP: § Anak § Orang dewasa § Korporasi