KONSEP DEMOKRASI PENDIDIKAN PERTEMUAN 8 Dr RATNAWATI SUSANTO

KONSEP DEMOKRASI PENDIDIKAN PERTEMUAN 8 Dr. RATNAWATI SUSANTO, M. M. , M. Pd. PGSD - FKIP

KEMAMPUAN AKHIR YANG DIHARAPKAN Mahasiswa memiliki kemampuan dalam menerapkan Konsep Demokrasi Pendidikan.

I. PENGERTIAN DEMOKRASI PANCASILA Adalah suatu paham demokrasi yang bersumber dari Pandangan Hidup atau Falsafah Hidup Bangsa Indonesia yang digali berdasarkan kepribadian Rakyat Indonesia sendiri. Dari Falsafah Hidup Bangsa Indonesia, kemudian akan timbul Dasar Falsafah Negara yang disebut dengan Pancasila yang terdapat, tercemin, terkandung dalam Pembukaan UUD 1945.

Merupakan demokrasi yang konstitusional berdasarkan mekanisme kedaulatan rakyat di setiap penyelenggaraan negara dan penyelenggaraan pemerintahan menurut konstitusi, yaitu UUD 1945. Sebagai Demokrasi Pancasila terikat dengan UUD 1945 dan implementasinya (pelaksanaannya) wajib sesuai dengan apa yang terdapat dalam UUD 1945.

B. CIRI – CIRI DEMOKRASI PANCASILA 1. Pemerintah berjalan sesuai dengan Konstitusi. 2. Terdapat Pemilihan Umum (Pemilu) secara berkesinambungan. 3. Adanya Penghargaan atas Hak Asasi Manusia dan Perlindungan untuk Hak Minoritas. 4. Merupakan Kompetisi dari berbagai Ide dan Cara dalam Menyelesaikan Masalah. 5. Ide yang terbaik akan diterima ketimbang dari suara terbanyak.

C. ISI POKOK DEMOKRASI PANCASILA 1. Pelaksanaan UUD 1945 dan penjabarannya dituangkan Batang Tubuh dan Penjelasan UUD 1945. 2. Menghargai dan Melindungi HAM (Hak Asasi Manusia). 3. Pelaksanaan Kehidupan Ketatanegaraan berdasarkan dari kelembagaan. 4. Sebagai Sendi dari Hukum yang dijelaskan dalam UUD 1945, yaitu Negara Hukum yang Demokrastif.

D. FUNGSI DEMOKRASI PANCASILA 1. Menjamin Keikutsertaan Rakyat dalam Kehidupan Bernegara, seperti Ikut Mensukseskan Pemilu, Pembangunan, Duduk dalam Badan Perwakilan / Permusyawaratan. 2. Menjamin berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). 3. Menjamin tetap tegaknya NKRI berdasar Sistem Konstitusional. 4. Menjamin tetap tegaknya Hukum yang berasal dari Pancasila. 5. Menjamin adanya hubungan yang sama, serasi, dan seimbang mengenai lembaga negara. 6. Menjamin pemerintahan yang bertanggung jawab.

E. PRINSIP DEMOKRASI PANCASILA 1. Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM). 2. Pengambilan Keputusan berdasarkan Musyawarah. 3. Badan Peradilan yang Merdeka, yang berarti tidak terpengaruhi akan kekuasaan pemerintah dan kekuasaan lainnya. Seperti : Presiden, BPK, DPR, atau yang lainnya. 4. Terdapat Partai Politik dan juga organisasi sosial politik yang berfungsi untuk menyalurkan aspirasi rakyat. 5. Sebagai pelaksanan dalam Pemilihan Umum (Pemilu).

6. 7. 8. 9. Kedaulatan ada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD 1945 (Pasal 1 Ayat 2 UUD 1945). Keseimbangan antara Hak dan Kewajiban. Pelaksanaan kebebasan yang bertanggun jawab secara moral kepada Tuhan YME, Diri Sendiri, Masyarakat, dan Negara ataupun Orang Lain. Menjunjung tinggi tujuan dan juga cita-cita nasional.

10. Pemerintah menurut hukum, dijelaskan dalam UUD 1945 yang berbunyi : • Indonesia adalah negara berdasarkan Hukum (rechtstaat), dan tidak berdasarkan Kekuasaan (machtstaat). • Pemerintah berdasar dari Sistem Konstitusi (Hukum Dasar), tidak bersifat Absolutisme (Kekuasaan Tidak Terbatas). • Kekuasaan yang tertinggi ada ditangan rakyat.

F. ASAS DEMOKRASI PANCASILA 1. ASAS KERAKYATAN Pengertian Asas kerakyatan adalah asas kesadaran untuk cinta kepada rakyat, manunggal dengan nasib dan cita-cita rakyat, serta memiliki jiwa kerakyatan atau menghayati keasadaran senasib dan secita-cita dengan rakyat. 2. ASAS MUSYAWARAH Pengertian Asas Musyawarah adalah asas yang memperhatikan aspirasi dan kehendak seluruh rakyat yang jumlahnya banyak dan melalui forum permusyawaratan untuk menyatukan pendapat serta mencapai kesepakatan bersama atas kasih sayang, pengobaranan untuk kebahagian bersama.

II. PRINSIP DEMOKRASI DALAM PENDIDIKAN A. DEMOKRASI PENDIDIKAN Definisi Demokrasi Pendidikan menurut beberapa ahli sebagaimana berikut : Dalam kamus New Book of Knowledge, volume 4 disebutkan, bahwa yang dimaksud dengan Demokrasi Pendidikan adalah demokrasi yang memberikan kesempatan pendidikan yang sama kepada semua orang, tanpa membedakan Suku, Kepercayaan, Warna Kulit, dan Status Sosial.

Definisi Demokrasi Pendidikan menurut beberapa ahli sebagaimana berikut : 1. Vebrianto; Demokrasi pendidikan adalah pendidikan yang memberikan kesempatan yang lama kepada setiap anak (peserta didik) mencapai tingkat pendidikan sekolah yang setinggi-tingginya sesuai dengan kemampuannya. 2. Sugarda Purbakatwaja; Demokrasi pendidikan adalah Pengajaran Pendidikan yang semua anggota masyarakat mendapatkan pengajaran dan pendidikan secara adil. 3. M. Muchyidin Dimjati dan M. Roqib; Demokrasi Pendidikan adalah pendidikan yang berprinsip dasar rasa cinta dan kasih sayang terhadap semua.

B. PRINSIP DEMOKRASI PENDIDIKAN Proses perbuatan mendidik yang mengutamakan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua peserta didik. Demokrasi Pendidikan memberikan manfaat dalam praktek kehidupan dan pendidikan dalam beberapa hal yaitu : 1. Rasa hormat terhadap Harkat Sesama Manusia. Demokrasi dianggap sebagai pilar pertama untuk menjamin Persaudaraan Hak Manusia dengan tidak memandang Bangsa, Agama, Suku, Warna Kulit, Jenis Kelamin, dan Umur. Dalam pendidikan, nilai-nilai inilah yang memandang perbedaan satu dengan lainnya, baik hubungan antara peserta didik dengan gurunya saling menghargai dan menghormati diantara mereka.

2. Setiap manusia memiliki perubahan ke arah pikirannya yang sehat. Dari acuan prinsip inilah timbul pandangan bahwa manusia itu harus dididik, karena dengan mendidik, manusia akan berubah dan berkembang ke arah yang lebih sehat, baik, dan sempurna. 3. Rela berbakti pada kepentingan / kesejahteraan bersama.

Dan untuk memiliki hal tersebut, maka setiap Warga Negara diperlukan : 1. Suatu pengetahuan yang cukup tentang soal-soal Kewarganegaraan, Ketatanegaraan, Kemasyarakatan, Soal-soal Pemerintahan yang penting. 2. Suatu keinsafan dan kesanggupan suatu semangat menjalankan tugasnya dengan mendahulukan Kepentingan Negara atau Masyarakat dari pada Kepentingan Sendiri atau Sekelompok Kecil Manusia. 3. Suatu keinsafan dan kesanggupan memberantas kecurangan dan perbuatan-perbuatan yang menghalangi kemajuan dan kemakmuran masyarakat.

III. IMPLIKASI DEMOKRASI DALAM PENDIDIKAN Pelaksanaan Demokrasi Pendidikan di Indonesia sebenarnya telah diatur sejak diproklamasikan kemerdekaan hingga masa pembangunan saat ini. Hal ini tercantum dalam : A. UNDANG – UNDANG DASAR 1945 (UUD 1945)Pasal 31: 1. PASAL 31 a. Tiap-tiap Warga Negara berhak Mendapatkan Pengajaran. b. Pemerintah Mengusahakan dan Menyelenggarakan satu Sistem Pengajaran Nasional yang diatur Undang-Undang.

2. UU Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 Tentang Sistem Pendidikan Nasional : BAB III HAK WARGA NEGARA UNTUK MEMPEROLEH PENDIDIKAN a. Pasal 5 Setiap warga Negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan. b. Pasal 6 Setiap warga Negara berhak atas kesempatan yang seluas-luasnya untuk mengikuti pendidikan agar meperoleh pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan sekurang-kurangnya setara dengan pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan tamatan pendidikan sekolah dasar.

c. Pasal 7 Penerimaan seseorang sebagai peserta didik dalam suatu satuan pendidikan, diselenggarakan dengan tidak membedakan jenis kelamin, agama, suku, ras, kedudukan sosial, dan tingkat kemampuan ekonomi, dan dengan tetap mengindahkan kekhususan satuan pendidikan yang bersangkutan.

SELESAI