Kerangka Penilaian PGA dan Hasil Sementara Penilaian Jakarta

Kerangka Penilaian PGA dan Hasil Sementara Penilaian Jakarta, 29 Oktober 2012

Kerangka Penilaian PGA 1 5 Kinerja Governance 4 Degradasi dan Deforestasi Hutan Berkurang SFM 8 3 1 Rekomendasi Perbaikan Governance Nasional & Sub-Nasional 7 6 Komponen dan Indikator Referensi 2

Framework Pengukuran Komponen Isu Manajemen Hutan Kerangka Hukum dan Kebijakan Kapasitas Aktor (Pemerintah, Kelompok Masyarakat Sipil, Masyarakat Adat/Lokal, Kelompok Bisnis) Implementasi. Kinerja Indikator Indikator Pengorganisasian Hutan Indikator Pengelolaan Hutan Indikator Indikator Perencanaan Wilayah Pengaturan Hak Indikator Pengendalian REDD+ Indikator Infrastruktur Setiap Indikator dinilai antara 1 dan 5

Framework Kebijakan: Hubungan antar Komponen 3 Kinerja 2 Apakah perlu ada pembobotan untuk setiap komponen? Hukum & Kebijakan 1 Kapasitas P, CSO, M, B

Framework Kebijakan: Hubungan antar Isu Manajemen Perencanaan Hutan dan TR Pengor ga isasian n. Infrastruktur REDD+ Pengaturan Hak Pengelolaan Hutan en. Peng n dalia PRASYARAT Apakah perlu ada pembobotan untuk setiap isu manajemen?

Pengumpulan Data • Di tingkat Pusat dan 10 provinsi: D. I Aceh, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Papua dan Papua Barat; dua kabupaten di masing-masing provinsi. • Wawancara narasumber, analisis dokumen dan media; nilai indikator 1 -5 • Pelaksanaan: Juni 2012 – awal Oktober 2012 oleh LP 3 ES

Hasil Penilaian Sementara, Tanpa Pembobotan Komponen dan Isu Manajemen: Propinsi dan Agregat 10 Propinsi

ov. Pr au Ri eh Ac at Ba r bi m Ja ov. Pr a pu Pa ov. Pr lti m Ka l ng se m Su lte a pu Pa Su ov. Pr ar lb Ka ng lte Ka ov. Pr Nilai PGA— 10 Prop: Selang Nilai 0 – 5 5 4 3. 5 3 2. 5 2 1. 5 1 0. 5 0

Nilai Isu Pokok PGA— 10 Prop: Selang Nilai 1 – 5 5 4 PRASYARAT 3. 5 3 2. 5 2 1. 5 1 0. 5 0 Perenc Hutan dan TR Pengorganisasian Hutan Pengaturan Hak Kendali dan Pgkan Infrastruktur REDD+ Pengelolaan Hutan Hukum

Nilai Komponen PGA— 10 Prop: Selang Nilai 1— 5 100 90 80 70 60 PRASYARAT 50 40 30 20 10 0 Kaps Masy Sipil Kaps Binis Kaps Pemerintah Kaps Masy Adat. Lokal Kinerja Utama Hukum dan Kebijakan

Hasil Penilaian Sementara setiap Komponen: Agregat 10 Propinsi

Komponen Hukum dan Kebijakan: Nilai Isu Pokok – Agregat 10 Propinsi 5 4 3. 5 3 PRASYARAT 2. 5 2 1. 5 1 0. 5 0 Perenc Hutan dan TR Pengaturan Hak Pengorganisasian Pengelolaan Hutan Kendali dan Pgkan Hutan Hukum Infrastruktur REDD+

Komponen Kapasitas Pemerintah: Nilai Isu Pokok – Agregat 10 Propinsi 5 4 3. 5 3 2. 5 2 1. 5 1 0. 5 0 Perenc Hutan dan TR Pengaturan Hak Pengorganisasian Pengelolaan Hutan Kendali dan Pgkan Hutan Hukum Infrastruktur REDD+

Komponen Kapasitas CSO: Nilai Isu Pokok – Agregat 10 Propinsi 5 4 3. 5 3 2. 5 2 1. 5 1 0. 5 0 Perenc Hutan dan TR Pengaturan Hak Pengorganisasian Pengelolaan Hutan Kendali dan Pgkan Infrastruktur REDD+ Hutan Hukum

Komponen Kapasitas Masy Adat-Lokal: Nilai Isu Pokok – Agregat 10 Propinsi 5 4 3. 5 3 2. 5 2 1. 5 1 0. 5 0 Perenc Hutan dan TR Pengaturan Hak Pengorganisasian Pengelolaan Hutan Kendali dan Pgkan Hutan Hukum Infrastruktur REDD+

Komponen Kapasitas Bisnis: Nilai Isu Pokok – Agregat 10 Propinsi 5 4 3. 5 3 2. 5 2 1. 5 1 0. 5 0 Perenc Hutan dan Pengaturan Hak TR Pengorganisasian Pengelolaan Hutan Kendali dan Pgkan Hutan Hukum Infrastruktur REDD+

Komponen Kinerja Tata Kelola: Nilai Isu Pokok – Agregat 10 Propinsi 5 4 3. 5 3 2. 5 2 1. 5 1 0. 5 0 Perenc Hutan dan TR Pengaturan Hak Pengorganisasian Pengelolaan Hutan Kendali dan Pgkan Hutan Hukum Infrastruktur REDD+

Peringkat Kemudahan Ber. Bisnis Rujukan: Kompas, 24 Oktober 2012 1400 1200 1000 800 600 400 200 os La a in ip Fil ja bo m Ka ES IA DO N IN Vi et na m ai un Br d la n ai Th sia al ay M la ta n Ko re a Se ng ko Ho Si ng ap ur a ng 0

Policy Analysis Matrix Hasil FGD di 30 Lokasi, n = 280 Isu Manajemen Hutan Perencanaan Wilayah Pengaturan Hak Pengorganisasian Hutan Pengelolaan Hutan Pengendalian Infrastruktur REDD+ INDIKATOR KRITIS Hukum dan Kebijakan Kapsitas Aktor SOP resolusi konflik, kerjasama, Kandungan SDM KPH, alokasi hukum dan hutan adat, ijin kebijakan sebagai alat terkait: tata kontrol, internal ruang, hak, keterlibatan kontrol KPH, pengelolaan, lembaga REDD+, penegakan peran LSM dlm hukum dan penguatan masy pengembang-an adat dan tata REDD+ ruang, kapasitas masy adat. Kinerja Alokasi hutan dan lahan yg overlap, kebijakan /intervensi pada domain private Aktor-Interest. Narrative Strategi perbaikan tatakelola: peran aktor

Terimakasih