Kelompo k 6 OTONOMI DAERAH Pendidikan Kewarganegaraan Khusnul

Kelompo k 6 OTONOMI DAERAH Pendidikan Kewarganegaraan Khusnul Amalia (1808096003) Muh Indra Wicaksono (1808096020) Kholifatul Ardliyan (1808096027)

Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintah oleh Pemerintah Hakikat Desentralisasi dan Otonomi Daerah kepada Daerah Otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan Otonomi Daerah Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia menjadi titik fokus penting dalam memperbaiki kesejahteraan rakyat. Pengembangan suatu daerah bisa disesuaikan oleh pemerintah daerah dengan potensi dan ciri khas daerah masing-masing. Otonomi daerah mulai diberlakukan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Pada tahun 2004, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 telah dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, serta tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah. Oleh karena itu maka Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 digantikan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Sampai sekarang Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah mengalami banyak perubahan. Salah satunya yaitu Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Penerapan Otonomi Darah Berbasis Kabupaten dan Kota Sistem pemerintahan desentralisasi sebenarnya telah digagas oleh para pendiri bangsa indonesia dengan menempatkan satu pasal UUD 1945 dalam (pasal 18). penerapan pasal tersebut mengalami peningkatan yang berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah lainnya tergantung daerah masing-masing.

Landasan hukum penerapan Otonomi Daerah • Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang Komite Nasional Daerah (KND). • Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah. • Undang-Undang Negara Indonesia Timur Nomor 44 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Indonesia Timur. • Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah. • Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah. • Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. • Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. • Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. • Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. • Perpu Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. • Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang -Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. • Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

• Prinsip-prinsip yang harus dipegang dalam pemberian Otonomi Daerah • • • Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memperhatikan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan serta potensi dan keanekaragaman daerah. Pelaksanaan otonomi daerah didasarkan pada otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab Pelaksanaan otonomi daerah yang luas dan utuh diletakkan pada daerah kabupaten daerah kota sedang pada daerah propinsi merupakan otonomi yang terbatas. Pelaksanaan otonomi daerah harus sesuai dengan konstitusi negara. Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih mengikatkan kemandirian daerah otonomi. Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan peran dan fungsi badan legislatif daerah.

Hubungan Antara Otonomi Daerah dengan Demokratisi Demokrasi adalah keadaan negara dimana dalam sistem pemerintahannya kedaulatan negara berada di tangan rakyat. Kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat, pemerintah rakyat dan kekuasaan oleh rakyat. Hal ini diserap oleh Indonesia dalam pelaksanaan Otonomi Daerah, sehingga daerah dalam melaksanakan pemerintahannya terdapat lembaga Legislatif Daerah yaitu DPRD yang bertugas mengawasi badan Eksekutif Daerah, dan menyampaikan aspirasi rakyat daerahnya kepada Eksekutif daerah itu agar sesuai dengan kepentingan rakyat tetap terjaga atau tersalurkan dalam berpolitik atau menentukan nasibnya. Keberadaan Demokrasi sangat penting karena keberhasilan pembangunan daerah sangat bergantung pada pelaksanaan desentralisasi yang baik dan benar. Salah satu keuntungan desentralisasi adalah pemerintah daerah dapat mengambil keputusan lebih cepat , dengan demikian prioritas pembangunan dan kualitas pelayanan masyarakat diharapkan dapat lebih mencerminkan kebutuhannya masyarkat di daerah. Pemerintah daerah disini berarti badan eksekutif daerah dan badan legislatif daerah.

KESIMPULAN!! Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintah oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Thank you WASSALAMU’ALAIKUM WR. WB