AKUNTABILITAS PELAYANAN PUBLIK DALAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN IZIN MENDIRIKAN

AKUNTABILITAS PELAYANAN PUBLIK DALAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) (Studi pada Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Bangka Selatan) Akbar Budi Sanjaya 41716028

Pendahuluan Akuntabilitas (accountability) merupakan ukuran yang menunjukkan apakah aktivitas birokrasi publik atau pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah sudah sesuai dengan norma dan nilai-nilai yang dianut oleh rakyat dan apakah pelayanan publik tersebut mampu mengakomodasi kebutuhan rakyat yang sesungguhnya. Kelembagaan pemerintahan yang menerapkan akuntabilitas publik berarti lembaga tersebut selalu dapat mempertanggung jawabkan aktivitasnya kepada publik. Adapun izin mendirikan bangunan (IMB) merupakan salah satu pelayanan yang ada di Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Bangka Selatan, dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 21 Tahun 2008 bagian ke dua Pasal 45 Tentang Bangunan Dan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan. Setiap orang perorangan atau badan yang akan melaksanakan pembangunan, wajib memiliki perizinan yang berkaitan dengan bangunan yang akan dibangun sebagai salah satu persyaratan administrasi yang harus dipenuhi.

Rumusan Masalah Dengan yang telah penulis sampaikan diatas, terbentuklah rumusan masalahnya yaitu bagaimana akuntabilitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan izin mendirikan bangunan pada Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Bangka Selatan? Metode Penulisan Metode penulisan dalam penulisan artikel ini menggunakan pendekatakan penulisan deskriptif, dengan teknik pengumpulan data menggunakan studi pustaka, pengumpulan data-data yang berkaitan dengan artikel ini merupakan faktor penentu dalam penulisa artikel ini.

Pembahasan Akuntabilitas suatu prinsip yang harus di terapkan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah guna mencapai suatu tata kelola pemetintahan yang baik, speperti yg kita ketahui akuntabilitas merupakan pilar dalam terwujudnya good governance, akuntabilitas juga merupakan dimensi dari kinerja birokrasi dalam konteks pelayanan publik. Terkait dengan pelaksanaan penyelenggaraan perizinan pada Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Bangka Selatan dalam pelayanan Izin Mendirikan Bangunan di bangka selatan seperti yang sudah dijelaskan pada bagian sebelumnya bahwa dalam pelaksanaan dan seluruh rangkaian kegiatan dalam pelayanan Izin Mendirikan Bangunan sudah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 21 Tahun 2008 bagian ke dua Pasal 45 Tentang Bangunan Dan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan. namun berdasarkan data yang penulis dapat melalui berita-berita serta pengalam dari orang sekitar, dalam realisasinya masih terdapat banyak faktor yang membuat adanya permasalahan seperti yang telah di tuliskan pada latarbelakang artikel ini, faktor-faktor tersebut berasala dari berbagai sektor yakni masyarakat dan juga pemerintah itu sendiri.

Pembahasan Pemerintah dalam proses pelayanannya sudah cukup baik hanya saja rentan waktu pngerjaan IMB yang tidak pasti membuat masyarakat marah karna harus berulang-ulang mengunjungi kantor pelayanan perizinan terpadu satu pintu untuk memonitor pembutan IMBnya, selain itu permasalahan juga timbul pada maayarakat itu sendiri yang dimana masih ada masyarakat yang tidak memahami bahwa dalam proses membangunan seperti gedung dan rumah di perlukan izin terlebih dahulu agar tidak menimbulkan masalah oleh berbagai pihak serta memudahkan dalam pedataan dan pengawasan yang akan di lakukan pemerintah.

Diskusi Online

kesimpulan Melihat fenomena yang terjadi akuntabilatas pelayan publik dalam pelayanan penyelenggaraan izin mendirikan bangunan masih belum dapat dikatakan akuntable, permasalahan ketentuan waktu pengerjaan serta kurangnya sosialisasi kepada masayarakat membuat banyak sekali pembungan gedung dan perumahan yang berlangsung tanpa IMB. Hal ini terjadi karena masyarakat masih ada yang belum mengetahui perihal IMB itu sendiri. saran Pemerintah harus memeberikan pemahaman melalui suatu sosialisasi perihal Izin mendirikan bangunan (IMB) kepada masayarakat secara menyeluruh, yang nantinya hal ini akan membuat sadar masyarakat akan IMB itu sendiri, jika pemerintah mampu memberikan kejelasan terhadap masyarakat perihal detail dalam suatu pelayanan maka akan mampu mencapai kepada tata kelola pemnerintahan yang baik.

Terima kasih