SOSIALISASI PENGENAAN DENDA ADMINISTRATIF KETERLAMBATAN PEMBANGUNAN FASILITAS PEMURNIAN
SOSIALISASI PENGENAAN DENDA ADMINISTRATIF KETERLAMBATAN PEMBANGUNAN FASILITAS PEMURNIAN DAN SOSIALISASI PERMEN ESDM NOMOR 11 TAHUN 2019 TERKAIT EKSPOR NIKEL Bali, 11 September 2019
1. KETENTUAN TERKAIT DENDA ADMINISTRATIF KETERLAMBATAN PEMBANGUNAN SMELTER, JAMINAN KESUNGGUHAN, DAN PERMEN ESDM NOMOR 11 TAHUN 2019 1. Permen ESDM No. 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Permen ESDM No. 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Minerba a. Pemegang IUP OP atau IUPK OP dapat melakukan penjualan nikel dengan kadar <1, 7% sampai 31 Desember 2019 b. Rekomendasi ekspor nikel dengan kadar <1, 7% Ni yang telah diterbitkan sebelum Permen masih berlaku paling lama tanggal 31 Desember 2019 c. Rekomendasi ekspor nikel dengan kadar <1, 7% Ni yang akan diberikan dapat diberikan dengan jangka waktu paling lama tanggal 31 Desember 2019 2. Kepmen ESDM No. 154 K/30/MEM/2019 tentang Pedoman Pengenaan Denda Administrasi Keterlambatan Pembangunan Fasilitas Pemurnian. Diatur mengenai: a. Kewajiban bagi pemegang rekomendasi ekspor yang kemajuan fisik pembangunan fasilitas pemurniannya tidak mencapai minimal 90% dari rencana, untuk membayar denda administratif sebesar 20% dari nilai kumulatif penjualan mineral ke luar negeri selama 6 bulan terakhir. b. Kewajiban Pemegang rekomendasi ekspor menempatkan jaminan kesungguhan pembangunan fasilitas pemurnian sebesar 5% dari volume produk pertambangan yang diekspor dalam setiap pengapalan dikalikan harga Patokan Ekspor (HPE) 2
2. KETAHANAN CADANGAN NIKEL INDONESIA Sumber: Badan Geologi, 2019 Komoditas Nikel Cadangan Terkira (ton Bijih) Terbukti (ton Bijih) 2. 872. 674. 320 698. 887. 276 1. Cadangan terbukti untuk komoditas Nikel nasional Indonesia sebesar 698 juta ton hanya dapat menjamin suplai bijih Nikel bagi fasilitas pemurnian selama 7, 30 tahun. 2. Sementara cadangan terkira (sebesar 2, 8 Miliar ton) masih memerlukan peningkatan faktor pengubah seperti kemudahan akses, perizinan (izin lingkungan) dan keekonomian (harga) untuk meningkatkan cadangan terkira menjadi terbukti, sehingga dapat memenuhi kebutuhan fasilitas permurnian selama 42, 67 tahun. 3. Dengan umur cadangan tersebut belum dapat memenuhi umur keekonomian fasilitas pemurnian sehingga Pemerintah perlu mengambil upaya antisipatif berupa kebijakan baru , guna menyediakan kebutuhan fasilitas pemurnian di dalam negeri serta menjaga potensi bijih nikel kadar rendah sebagai bahan baku baterai untuk kendaraan bermotor listrik berbasis baterai, yaitu dengan diterbitkannya Permen ESDM Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Permen ESDM Nomor 25 Tahun 2018, bahwa ekspor nikel dengan kadar <1, 7% Ni hanya sampai 31 Desember 2019. 3
3. KETAHANAN CADANGAN NIKEL INDONESIA (TANPA PROYEK HPAL IMIP) 4, 500, 000 140, 000 4, 000, 000 120, 000 3, 500, 000 3, 000, 000 100, 000 81, 213, 042 2, 500, 000 80, 000 62, 369, 045 2, 000, 000 60, 000 43, 718, 097 1, 500, 000 38, 545, 190 1, 000, 000 23, 626, 179 30, 175, 780 40, 000 26, 726, 179 20, 000 500, 000 - 0 (Terkira & Terbukti) 2022 2064 2029 (Terbukti) - 2010 2011 2012 2013 2014 Cadangan (Terkira + Terbukti) 2015 2016 Cadangan (Terbukti) 2017 2018 Kapasitas Input 2019 2020 2021 Produksi (Real. Ekspor Bijih + Kap. Input) Catatan: 1. Diasumsikan realisasi ekspor bijih nikel hanya sampai 2019. Sehingga tahun 2020 dst produksi bijih nikel sebesar kapasitas input 2. Dengan perhitungan di atas, maka umur cadangan: • Berdasarkan cadangan terbukti : tahun 2029 (7 tahun setelah tahun 2022) • Berdasarkan cadangan terkira + terbukti: tahun 2064 (42 tahun setelah tahun 2022) 4
4. PEMANFAATAN NIKEL KADAR RENDAH UNTUK INPUT TEKNOLOGI HYDROMETALURGI GUNA MENDUKUNG PERCEPATAN INDUSTRI MOBIL LISTRIK DI DALAM NEGERI 1. Saat ini negara-negara di dunia termasuk Indonesia terus berupaya untuk menggantikan kendaraan dengan bahan bakar fosil dengan kendaraan listrik. Untuk Indonesia, ditargetkan 20% penggunaan kendaraan listrik dari pangsa pasar pada tahun 2025. 2. Berdasarkan kajian Kemenko Bidang Kemaritiman, 40% dari total biaya manufaktur mobil listrik adalah dari baterai. Baterai kendaraan listrik menggunakan tipe baterei lithium ion dengan bahan baku katodanya adalah Nikel, Cobalt, Lithium, Mangan, dan Aluminium. 3. Indonesia merupakan salah satu negara yang mempunyai bahan baku terbaik di dunia untuk memproduksi baterai lithium ion, yaitu bijih nikel kadar rendah atau disebut limonite dengan kandungan nickel (0, 8 -1, 5%) dan cobalt yang tinggi (0. 07 -0, 2%). 4. Dengan menggunakan teknologi Hydrometalurgy HPAL (High Pressure Acid Leaching) bijih nikel kadar rendah dimurnikan menjadi produk Mixed Hydroxide Precipitate, Nickel Sulfat dan Cobalt Sulfat sebagai bahan baku precursor. 6. Pemanfaatan nikel kadar rendah menjadi bahan baku baterai menjadi prioritas sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Batera. I untuk Transportasi Jalan. 7. Sisi suplai Indonesia memiliki potensi yang besar dan dari sisi pemanfaatan saat ini berada pada momentum yang sangat tepat sehingga dapat melengkapi rantai suplai industri nikel yang berbasis sumber daya alam. Total kebutuhan bijih nikel kadar rendah pada tahun 2021 akan mencapai 27 juta ton/tahun. 8. Sehingga kebijakan yang tertuang dalam Permen 25 yang sebelumnya mengizinkan bijih Nikel kadar rendah untuk diekspor perlu diatur kembali, dengan diterbitkannya Permen ESDM Nomor 11 Tahun 2019 bahwa ekspor nikel dengan kadar <1, 7% Ni hanya sampai 31 Desember 2019, sehingga tata niaga penjualan bijih Nikel dapat memberikan manfaat yang lebih besar dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Indonesia 5
5. PENGATURAN DENDA ADMINISTRATIF KETERLAMBATAN PEMBANGUNAN FASILITAS PEMURNIAN (diatur dalam Kepmen ESDM No. 154 K Tahun 2019) ekspor 6 bulan terakhir <90% dari target Kemajuan fisik pembangunan smelter tidak mencapai minimal 90% dari rencana Dirjen Minerba menerbitkan Rekomendasi penghentian sementara Persetujuan ekspor Pemegang rekomendasi ekspor membayar denda administratif (20% nilai kumulatif ekspor 6 bulan terakhir) Pemegang rekomendasi ekspor menyetorkan ke kas negara melalui bank persepsi paling lambat 1 bulan setelah terbit surat perintah Paling lambat 1 bulan penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha untuk pemegang rekomendasi ekspor Paling lama 60 hari Pelaksanaan Pembayaran Denda Adminsitratif Dirjen Minerba menyampaikan Surat perintah pembayaran denda administratif kepada pemegang rekom Jika Tidak Membayar Denda Pemegang rekomendasi ekspor menyampaikan bukti penyetoran kepada Dirjen Minerba paling lambat 3 hari setelah penyetoran Paling lambat 3 hari Jika Membayar Denda Dirjen Minerba menerbitkan Rekomendasi pencabutan penghentian sementara persetujuan ekspor Dirjen Minerba menerbitkan rekomendasi pencabutan persetujuan ekspor Jika Tidak Membayar Denda pencabutan izin 6
6. PENGATURAN JAMINAN KESUNGGUHAN PEMBANGUNAN FASILITAS PEMURNIAN (diatur dalam Kepmen ESDM No. 154 K Tahun 2019) Dalam rangka mendorong terbangunnya fasilitas pemurnian di dalam negeri serta menjamin terpenuhinya pembayaran denda administratif apabila pemegang rekomendasi ekspor tidak mencapai persentase kemajuan fisik pembangunan fasilitas pemurnian paling sedikit 90%, maka pemegang rekomendasi ekspor wajib menempatkan jaminan kesungguhan (JK) pembangunan fasilitas pemurnian sebesar 5% dari volume produk pertambangan yang diekspor dalam setiap pengapalan dikalikan harga Patokan Ekspor (HPE) 5% dari Setiap pengapalan • JK ditempatkan pada Bank Pemerintah atas nama Dirjen Minerba qq pemegang rekomendasi ekspor • Berupa rekening Deposito Berjangka • Disetorkan di muka sebelum produk pertambangan berada di atas moda pengangkutan Dapat dicairkan >75% dari target Kemajuan fisik pembangunan smelter mencapai minimal 75% dari rencana (diverifikasi Verifikator Independen) Disetorkan ke Kas Negara Disetorkan ke kas negara melalui bank persepsi jika pemegang rekomendasi ekspor dikenakan pencabutan izin (tanpa menghilangkan kewajiban denda administratif) 7
7. KEEKONOMIAN FASILITAS PEMURNIAN NIKEL DENGAN TEKNOLOGI BLAST FURNACE 1. Saat ini terdapat 11 smelter nikel yang telah dibangun dan 25 smelter nikel dalam proses pembangunan. Dari 25 smelter nikel yang sedang dibangun tersebut, 11 di antaranya menggunakan teknologi Blast Furnace dan Cupola. 2. penggunaan teknologi Blast Furnace dan Cupola sudah tidak kompetitif, karena memiliki sensitivitas yang tinggi terhadap perubahan harga bahan baku dan harga komoditas. Dalam 3 tahun terakhir beberapa fasilitas pemurnian Nikel tidak beroperasi akibat tingginya harga kokas (PT Fajar Bhakti Lintas Nusantara, PT Indoferro, PT Kinlin Nickel Industri Indonesia, PT Bintang Smelter Indonesia, dan PT Cahaya Modern Metal Industri). 3. Penggunaan teknologi Blast Furnace dan Cupola juga memberikan dampak besar terhadap penurunan kualitas udara karena tidak menggunakan gas-cleaning system dalam proses pemurnian logam komoditas Nikel. 4. Berdasarkan hal – hal tersebut, maka Ditjen Minerba KESDM meminta Verifikator Independen agar dalam melakukan verifikasi rencana pembangunan smelter untuk selalu mengevaluasi aspek teknologi yang digunakan dan kelayakan keekonomian dari proyek Blast Furnace dan Cupola tersebut. 8
8. TAHAPAN PEMBANGUNAN BERDASARKAN PERMEN ESDM NOMOR 25 TAHUN 2018 - Telah mencapai “Financial Close” dan wajib Financial Close 9
www. minerba. esdm. go. id 1
- Slides: 10