Ruang lingkup Pemeriksaan Psikiatri Forensik dr Natalia Widiasih

Ruang lingkup & Pemeriksaan Psikiatri Forensik dr Natalia Widiasih Raharjanti, Sp. KJ(K). Mpd. Ked Divisi Psikiatri Forensik Departemen Psikiatri FKUI-RSCM FHUI, 25 Maret 2013

Psikiatri Forensik • Psikiatri Forensik : penggunaan keilmuan & ekspertise psikiatri pada konteks hukum (baik pidana, perdata, administratif, dan terutama pada konsultasi klinis dalam area penilaian tingkat risiko / masalah ketenagakerjaan) • *definisi: American Academy of Psychiatry and The Law

Dasar Hukum Pemeriksaan Psikiatri Forensik • UU Kesehatan nomor 36 /2011 Pasal 150: (1)Pemeriksaan kesehatan jiwa untuk kepentingan penegakan hukum (visum et repertum psychiatricum) hanya dapat dilakukan oleh dokter spesialis kedokteran jiwa pada fasilitas pelayanan kesehatan. (2)Penetapan status kecakapan hukum seseorang yang diduga mengalami gangguan kesehatan jiwa dilakukan oleh tim dokter yang mempunyai keahlian dan kompetensi sesuai dengan standar profesi.

Pemeriksaan Forensik pada Kasus Pidana • Pembuatan Ve. RP alat bukti di pengadilan • Baik korban maupun pelaku (meski lebih sering pelaku) • Pasal 44 KUHP: Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana

Pemeriksaan Forensik pada Kasus Pidana • Pelaku: - kemampuan bertanggung jawab - Kompeten/tidak untuk bisa diadili (competence to stand trial) Korban: - dampak kejadian perkara secara psikis - bila ditemukan adanya psikopatologi tertentu apakah ada kaitannya dengan kejadian perkara

Bahasan • Praktik dalam Psikiatri Forensik • Pemeriksaan pada kasus kriminal • Criminal Profiling • Kompetensi dihadirkan ke sidang pengadilan • Kompetensi untuk jadi saksi • Masalah hukum Lansia • KDRT

Praktik dalam Psikiatri Forensik 1. Perilaku membahayakan diri sendiri &/orang lain - penderita epilepsi ditempat kerja - kasus bunuh diri 2. perilaku kriminal - psikodinamika & psikopatologi : - sadar atau tidak sadar - bertanggung jawab/tidak

Praktik dalam Psikiatri Forensik 3. kompetensi di masyarakat (civil competency) Kompetensi sebagai seorang profesional Kompetensi sebagai saksi Kompetensi membuat surat wasiat/waris Kompetensi membuat kontrak Kompetensi dalam perawatan medis Kompetensi dalam menangani surat penting dalam masalah medicolegal. • Kompetensi untuk jadi orangtua/pengampu

Praktik dalam Psikiatri Forensik 4. Membantu mengatasi keadaan buruk di masyarakat: - terorisme - pengembalian terhukum ke masyarakat * hukuman masyarakat (social punishment ) * telah menjalani hukuman

Praktik dalam Psikiatri Forensik 5. Pendampingan dibidang medicolegal: - dokter yg terlibat hukum dalam menjalankan profesinya - pasien & keluarga yg harus mengatasi surat medicolegal (informed concent) - tim medis dengan kesukaran masalah hukum (kedaruratan maupun perawatan terminal)

Jumlah Kasus Psikiatri Forensik Tahun 2008 - 2012

Pemeriksaan Perilaku Kriminal Perilaku kriminal? Banyak diagnosis Pandangan awam berbeda dgn psikiater Hati hati: banyak gangguan jiwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya

Pemeriksaan perilaku kriminal Penting untuk menentukan : “perilaku kriminal” bagian dari penyakit pelaku tidak/dapat menyadari perbuatannya adanya episode tidak terkontrol (epilepsi) Penilaian unsur kemampuan bertanggung jawab

Criminal Profiling • Definisi: • pengumpulan informasi di tempat kejadian meliputi laporan perilaku pelaku untuk mengetahui motivasi pelaku dan deskripsi tipe orang yang bertanggungjawab terhadap hal tersebut. (David Ormerod)

Criminal Profiling Tujuan utama: mengurangi jumlah tersangka dalam investigasi kriminal panduan melihat hubungan potensial dengan kejahatan melihat potensi meningkatnya perilaku kriminal menentukan strategi, tindakan yang perlu diambil & mempertahankan investigasi tetap pada jalurnya.

Criminal Profiling tidak mengidentifikasi identitas spesifik tersangka namun perilaku tertentu dan karakteristik kepribadian tersangka. Seluruh kejadian kriminal termasuk korban, dapat mengambarkan orang seperti apa yang bertanggung jawab untuk perbuatan tersebut. Profil kriminal dapat disusun, misalnya pada kasus perkosaan, kejahatan ritual & penganiayaan seksual

Kompetensi di masyarakat Tujuan : memahami beberapa kompetensi yang ada di masyarakat yang merupakan syarat utama dalam penyelanggaran dan perlakuan tertentu. Definisi : The term competency refers to a person’s ability to act or to make decisions in a particular context.

Kompetensi untuk dihadirkan diperadilan (competence to stand trial) Syarat bisa diadili? mengerti apa yang didakwakan padanya memahami & mencerna pertanyaan & pernyataan di peradilan dengan segera memahami & mengekspresikan buah pikiran melalui komunikasi yang jelas mampu mengikuti prosedur di peradilan dengan baik

Kompetensi menjadi saksi Saksi anak/dibawah umur (14 tahun? ), hati : Anak masih sering kesulitan dalam berkomunikasi Anak masih mudah tersugesti Anak bingung dengan pertanyaan yang kontradiktif (cross examination) Pengetahuan kurang & salah persepsi (misal: seks) Observasi diperlukan untuk mengetahui pengertian tentang sumpah, kestabilan mempertahankan pendapat dan tidak memiliki fobia sosial.

Kompetensi sebagai pengampu lansia Banyak terjadi !! Contoh : pengampu lansia sebatang kara mulai pikun tetapi kaya raya Pertanyaan : - siapa calon pengampu ? * siap jadi caregiver diuji siapa * caregiver = pengasuh minimal 3 bulan beradaptasi memenuhi kebutuhan klien terutama perawatan secara holistik

Kompetensi menulis surat waris (competency to make a will) Sebaiknya ditulis semasa “sehat”. Syaratnya : - kejernihan berfikir tes fungsi eksekutif konsep fikir daya ingat (memory) daya nilai (judgement) daya konsentrasi & atensi daya berfikir abstrak

Kompetensi menulis surat waris (competency to make a will) Keterangan orang ke III - untuk cek dan recek kebenaran - bagaimana bila ada sanak dari luar pulau mengaku cucu keponakan Apakah absah - kejernihan berfikir oleh 2 psikiater atau 1 psikiater dan 1 psikolog klinis - masalah legal serahkan notaris.

Masalah hukum lansia Melakukan pelanggaran hukum - perilaku kriminal Membuat lingkungan terjerat hukum - bunuh diri - eutanasia Korban pelanggaran hukum - penelantaran - penganiayaan (kekerasan, pelecehan)

Masalah hukum lansia Makin meningkat underrecording Cara : agresif misalnya minum obat/racun, gantung diri, mutilasi pasif penelantaran diri , eutanasia (terselubung) Sering menyebabkan orang lain terpidana (salah sangka)

Penyebab Terjadinya Bunuh Diri Pengalaman masa anak (Childhood experience) Gangguan Faali (Physiological causes) Stresor terkini (Recent stressor) Gangguan psikiatrik (Psychiatric disorder) Penyakit fisik (Medical illness)

Psychological autopsy Sering dilakukan diluar negri Bisa dilakukan bila medical record lengkap, valid dan akurat Adanya orang yang dapat dianamnese dengan obyektif dan realistis Sangat membantu terhukumnya orang yang tidak bersalah

Penelantaran/Penganiayaan Lansia • Penelantaran : • sengaja atau tidak disengaja. Tidak disengaja • overprotective sangat sayang • dikunci dirumah takut jatuh dsb • lupa memberi makan dan minum • mengisolasi dari segi sosial

Penelantaran/Penganiayaan Lansia Tidak sengaja : mengamankan lansia - keluarga sibuk bekerja demensia tahap lanjut keluar rumah: * suka mengembara(wandering) * memasukkan benda kemulut Sengaja : ada tujuan * tidak diasuh (makan/minum/mandi) * obat tidak diminumkan * dilepas menyebrang jalan/kali

Violence against older people WHO/INPEA 2002 Dilakukan oleh anggota keluarga/ pengasuh/ institusi yang merawat Includes : physical, sexual, psychological and financial abuse. Perceive abuse including : - neglect ( social exclusion, and abandonment) - violation (human, legal and medical right) - deprivation(choices, decisions, status, finances and respect)

Kasus KDRT Fokus pada pelaku ? Gangguan kepribadian? Keluhan pemeriksa : hambatan dunia laki Bagaimana korban ? Ada pemeriksaan khusus antaranya: - self esteem rendah - kesukaran dalam hubungan interpersonal - selalu mengambil alih kesalahan orang lain - sukar mengekspresikan pemikiran dan suasana mood

Simpulan • Kebutuhan dan jenis layanan psikiatri/psikologi forensik dalam ranah hukum pidana dan perdata makin meningkat • Pentingnya pedoman pemeriksaan & pengembangan instrumen pemeriksaan untuk penanganan kasus psikiatri/psikologi forensik

Daftar Pustaka Dr Wahjadi Dharmabrata, Psikiatri Forensik, EGC, 2003 Prof Marlina S M, Psikiatri Forensik, Lokakarya Pembuatan Pedoman. Ve. RP, Bandung, 2009 Prof Budi Sampoerna, Peran dan Tanggung Jawab Psikiatri Forensik di Pengadilan, Lokakarya Pembuatan Pedoman. Ve. RP, Bandung, 2009 Leatherman ME, Goethe KE. Substituted Decision making: elder Guardianship. Law and Psychiatry In: Journal of Psychiatric Practice Vol 15, No 16. Lippincott Willliam Wilkins. Nov 2009 Simon R, Schuman D: Clinical Manual of Psychiatry and law. American Psychiatric Publishing, Inc, 2007: 64 -6 Perlin Ml, Champine P, Dlugaez HA, Connell m. Competence in the law: from Legal theory to application. Jhon Willey & son, 2008: 219 -57 Simon R, Liza H: Textbook of Forensic Psychiatry. American Psychiatric Publishing, Inc, 2010 Grissco T: Evaluating competencies: Forensic assessment and instrument. 2 nd ed. Kluwer Academic. New York 2003 Herilbrun K, Geoffrey RM, De. Matteo: Forensic Mental Health Assessment. A case book. Oxford University Press. 2002