Peran masyarakat sipil dan Tantangan Pilkada 2020 Indonesian

Peran masyarakat sipil dan Tantangan Pilkada 2020

Indonesian Democracy 1998 -2019 (Freedom House) How to rate? 1 = Democratic 7 = Not Democratic YEAR STATUS RATING CIVIL LIBERTIES POLITICAL RIGHTS 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Semi-Democratic 5 3. 5 4 4 6 3 4 4 4 3 3 3 2 2 2 2 NO DATA Semi-Democratic Semi-Democratic Democratic Democratic Semi-Democratic Semi-Democratic 3. 5 3. 5 2. 5 3 3 3

• Hadiz (2017) dan Power (2018): demokrasi Indonesia kekinian bukan semakin maju tetapi berada pada fase kemunduran. • The Economist Intelligence Unit (EIU): Demokrasi Indonesia sejak 2008 hingga 2019 “flawed democracy” negara telah berhasil menyelenggarakan pemilu secara bebas dan adil tetapi masih dijumpai sejumlah permasalahan seperti pelanggaran pada kebebasan media • Komite Independen Sadar Pemilu (KISP) : ketakutan yang dihadapi masyarakat dalam hal melaporkan informasi terkait urusan pelanggaran pemilu

Konsep Good Governance dalam konsep politik 1. Hubungan Negara , pasar, dan masyarakat tidak ada keseimbangan. Yang terjadi ialah hubungan client bukan citizen 2. Masyarakat memiliki peran sebagai kontrol terhadap negara dan pasar

Piramida partisipasi masyarakat AKTOR POLITIK AKTIFIS MASSA

Persoalan yang Mungkin Muncul di Pilkada • Potensi perilaku politik uang (bahkan politik uang dianggap hal normal) yang dilakukan caleg dengan 3 modus utama: Candidate to Voters (C 2 V), Candidate to Organizer (C 2 O), Candidate to Candidate (C 2 C). • Tidak beraninya masyarakat melaporkan kasus politik uang ke Bawaslu karena risiko yang berbahaya karena lemahnya perlindungan. • Potensi DPT yang tidak fix. • Menguatnya polarisasi masyarakat (dengan pendekatan agama-etnis didukung massifnya media sosial) yang berujung pada konflik horizontal yang tak berkesudahan.

Persoalan yang Mungkin Muncul di Pilkada • Potensi ketidaknetralan sejumlah pejabat pemerintah dan ASN. • Ideologi partai memudar, karena sistem liberal seperti pasar. • Peluang kecil bagi pemilik modal sosial yang tidak didukung modal finansial yang memadai.

Langkah-Langkah KISP MENYONGSONG PILKADA • Penguatan kapasitas berbasis pengetahuan “Civic Education” kepada masyarakat. • Literasi Politik berbasis digital ( Politik uang, Ujaran Kebencian, Hoax) • Pengawasan terhadap Laporan dana kampanye di 3 Kabupaten / Kota di DIY. Dan juga Kota Depok