PAJAK PENGHASILAN UMUM SIDIK PRAWOTO PRASETYO WIBOWO AMALIA

PAJAK PENGHASILAN (UMUM) SIDIK PRAWOTO PRASETYO WIBOWO AMALIA INDAH P 142150096 142150097 142150102

Pengurangan Penghasilan Pengeluaran yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto ada dua : 1. Peneluaran yang mempunyai masa manfaat tidak lebih dari satu tahun yang merupakan biaya pada tahun yagn bersangkutan. Contoh : gaji, biaya administrasi dan bunga 2. Pengeluaran yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun yang pembebanannya dilakukan melalui penyusutanatau amortisasi. Contoh : asset tetap, asset tak berwujud

Pengeluaran dibagi menjadi dua : 1. Pengeluaran yang dapat dikurangakan dari penghasilan bruto 2. Pengeluaran yang tidak dapat dibebankan sebagai biaya

Biaya yang dapat diperkenankan sebagai pengurang (Deductible Expense) 1. Biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegitan usaha. 8. Piutang yang nyata tidak dapat ditagih, dengan syarat. 2. Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh asset berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. 9. Sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. 10. Sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia yang ketentuannyadiatur dengan Peraturan Pemerintah. 11. Biaya pembangunan insfrakstruktur sosial yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah. 12. Sumbangan fasilitas Pendidikan yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah. 13. Sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya diatur dalam Peraturan Pemerintah. 3. Iuran kepada dana pension yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri keuangan. 4. Kerugian karena penjualan atau pengalihan asset yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. 5. Kerugian selisih kurs mata uang asing. 6. Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia. 7. Biaya beasiswa, magang, dan pelatihan.

1. Kompensasi kerugian 2. Penghasilan tidak kena pajak 3. Penghasilan tidak kena pajak bagi wanita 4. Penyusutan (depresiasi) 5. Amortisasi 6. Amortisasi di bidang penambangan minyak dan gas bumi 7. Amortisasi di bidang penambangan selain minyak dan gas bumi 8. Amortisasi atas pengalihan asset tak berwujud/hak 9. Penentuan nilai perolehan 10. Penilaian persedian dan harga pokok penjualan

Biaya yang tidak diperkenankan sebagai pengurang (non-deductible expense) 1. pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apa pun seperti deviden 2. Biaya yang dibebankan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota 3. Pembentukan dana cadangan, kecuali (PMK No. 81/PMK. 03/2009 dan PMK No. 219/PMK. 001/2012) 4. 5. 6. Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa yang dibayar oleh Wajib Pajak orang pribadi Penggantian sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan 7. Aset yagn dihibankan, bantuan, dan warisan yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b UU PPh 8. Pajak penghasilan 9. Biaya yang dibebankan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya 10. Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham 11. Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundangan bidang perpajakan

Menghitung Pajak Penghasilan Pph terutang = tarif pajak x penghasilan kena pajak Tarif pajak 1. 2. Tarif umum • Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri • Wajib Pajak dalam negeri badan bentuk usaha tetap Tarif khusus Penghasilan kena pajak 1. Wajib pajak orang pribadi dan badan yang memiliki peredaran usaha tertentu 2. Wajib Pajak orang pribadi menggunakan norma perhitungan 3. Wajib Pajak orang pribadi menyelenggarakan pembukuan 4. Wajib Pajak badan dalam negeri menyelenggarakan pembukuan 5. Wajib Pajak bentuk usaha tetap

Pelunasan Pajak Penghasilan 1. Pelunasan pajak dalam tahun berjalan melalui pihak lain 2. Pelunasan pajak dalam tahun berjalan oleh Wajib Pajak sendiri 3. Pelunasan pajak saat sesudah akhir tahun pajak

Pertanyaan • Ekki (124) Ketentuan PTKP , Bila terjadi pelanggaran dalam melaporkan besarnya penghasilan • Friska (45) Apa saja yang mendasari naiknya PTKP tiap tahun • Eko Wardoyo (144) Mengapa kerugian kurs dapat diperkenankan sebagai pengurang/beban , sedangkan pembagian laba tidak dapat diperkenankan sebagai pengurang? beban