KEBIJAKSANAAN PERKREDITAN Kebijaksanaan Kredit Credit Policy Rangkaian peraturan

KEBIJAKSANAAN PERKREDITAN

Kebijaksanaan Kredit (Credit Policy) Rangkaian peraturan yang merupakan pedoman kerja di bidang perkreditan, dimana di dalamnya terkandung keputusan-keputusan politis/strategis maupun keputusan teknis/operasional. Keputusan-keputusan manajemen tersebut digambarkan dalam bentuk piramida kebijaksanaan:

Gambar Piramida Kebijaksanaan/keputusan politis dan strategis Informasi Eksternal Top Management Middle Management Lower Management Operasionil Informasi Internal Kebijaksanaan/keputusan taktis implementasi Kebijaksanaan/keputusan teknis operasional Pelaksanaan operasional

3 Asas Pokok Penetapan Kebijaksanaan Kredit 1. Asas Likuiditas: harus tetap menjaga likiudutas. Bank dikatakan likuid jika memenuhi kriteria: a. Bank memiliki cash asset sebesar kebutuhan yang akan digunakan untuk memenuhi likuiditasnya. b. Bank memiliki asset lain yang dapat dicairkan sewaktu-waktu tanpa mengalami penurunan pasarannya. c. Bank memiliki kemampuan untuk menciptakan cash asset baru melalui berbagai bentuk utang. Pengelolaan likuiditas meliputi kegiatan dalam perencanaan dan penyediaan kebutuhan likuiditas untuk memenuhi ketentuan penguasa moneter yang berlaku serta kebutuhan modal kerja sendiri.

2. Aspek Solvabilitas: kebijaksanaan perkreditan bank harus mampu mengatur kredit yang diberikan memberikan risiko seminimal mungkin sehingga dana yang disalurkan dapat kembali tepat waktu sehingga bank selalu dapat memenuhi utang kepada para girant/deposan apabila sewaktu-waktu mereka menarik dana. Masalah ini mendorong top management untuk dapat mengarahkan kebijaksanaan dalam pemberian kredit yang sehat, mengarahkan sasaran pemberian kredit secara tepat, dll. 3. Aspek Rentabilitas: kebijaksanaan kredit harus mampu menghasilkan laba untuk mempertahankan eksistensi bank. Interest rate policy/lending rate policy yang mengatur tingkat suku bunga kredit dari pinjaman yang diberikan harus didukung dengan pemilihan calon debitur yang sehat.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kebijaksanaan kredit 1. Keadaan perekonomian, perkembangan politik 2. Peraturan-peraturan penguasa moneter 3. Kemampuan bank mengumpulkan dana dengan biaya relatif murah 4. Volume permintaan kredit 5. Tingkat laba yang diharapkan 6. Kemampuan manajemen bank 7. Pesaing.

Tujuan Penetapan Kebijaksanaan Kredit 1. Untuk penyediaan sarana penjagaan/pengamanan terhadap asset bank. 2. Sebagai dasar pedoman kerja dalam menghadapi perekonomian yang menyangkut kegiatan perbankan. 3. Sebagai pedoman bagi para pejabat kredit bank dalam melaksanakan tugasnya. 4. Sebagai dasar dalam melaksanakan pengaawasan karena policy merupakan “decision made in advance” maka kebijaksanaan (policy) merupakan tolak ukur dari apa yang harus dilaksanakan oleh petugas di lapangan. perkembangan

Agar kebijaksanaan kredit dapat berfungsi: 1. Pedoman kredit harus disebarluaskan dipahami oleh setiap petugas secara memadai sesuai dengan jenjang jabatannya. Formulasikan secara tertulis dengan redaksi yang baik sehingga tidak multitafsir. 2. Kebijaksanaan kredit harus bersifat stimulatif dan bukan restriktif. Artinya kebijaksanaan yang tertulis tersebut tidak menimbulkan sentralisasi ke satu tangan yang terlalu banyak. 3. Kebijaksanaan kredit harus mampu meletakkan dasar-dasar pemberian wewenang kepada pejabat pemberi kredit secara memadai sehingga ybs dapat mengambil keputusan dengan cepat dan tepat. 4. Lakukan review dan update agar sesuai dengan situasi dan kondisi perkreditan yang berlaku.