SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL INDONESIA PASCA AMANDEMEN UUD 1945

SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL INDONESIA PASCA AMANDEMEN UUD 1945 M. YUSRIZAL ADI SYAPUTRA, S. H. , M. H. FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MEDAN AREA MEDAN 2020

Penegasan Sistem Pemerintahan Presidensial Pasca Amandemen UUD 1945 Perubahan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; q Pasal 6 A ayat (1) menetapkan bahwa Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat; q Pasal 4 ayat (1) menetapkan bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD 1945; q

Adanya periode masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden yang pasti. Pasal 7 Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan q Pasal 7 C perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga menegaskan bahwa Presiden tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan DPR. q

HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA NEGARA Hubungan DPR dengan Presiden Pada lembaga legislatif, domain atau otoritas konstitusional lembaga tersebut meliputi; v Fungsi legislasi, v Fungsi penetapan anggaran, dan; v Fungsi pengawasan. Pengaturan fungsi ini sebagaimana dituangkan dalam Pasal 20 A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

• Pergeseran kewenangan membentuk undang ini merupakan langkah konstitusional untuk meletakkan secara tepat fungsi lembaga negara , Pembentukan Undang-Undang Pasca Amandemen UUD 1945 Rancangan Undang (baik dari Presiden atau DPR) Hak mengajukan Rancangan Undang-Undang kepada DPR Kewenangan Membentuk UU Wajib dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama.

• Jika rancangan undang-undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPR masa itu. Presiden DPR Bab I Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia Salah satu perubahan yang paling mendasar dalam konstitusi adalah mengenai kerangka hubungan serta domain atau tugas dan fungsi eksekutif (presiden) dan tugas dan fungsi legislatif (DPR).

Kewenangan yang semula menjadi hak prerogatif Presiden, harus mendapat persetujuan atau pertimbangan dan konsultasi dengan lembaga legislatif. Misalnya; a. Pasal 11 UUD 1945 menetapkan bahwa Presiden dengan persetujuan DPR menyatakan Perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain; b. Pasal 13 ayat (1, 2, dan 3) UUD 1945, menyatakan bahwa Presiden dalam mengangkat duta dan konsul, menerima dan menempatkan duta negara lain harus memperhatikan pertimbangan DPR c. Pasal 14 UUD 1945, presiden memberi garasi dan Rehabilitasi dengan mempertimbangan Mahkamah Agung

SEKIAN & TERIMA KASIH