BAB 3 UNDANG DASAR 1945 Pengertian UUD 1945

BAB 3. UNDANG DASAR 1945

Pengertian UUD 1945 Naskah awal, yang terdiri dari: Ø Pembukaan UUD 1945 Ø Batang tubuh UUD 1945 Terdiri dari: 16 bab, 37 pasal, 4 pasal peraturan peralihan dan 2 ayat aturan tambahan. Dan berisi 2 bagian pokok, yaitu: 1. Sistem Pemerintahan Negara 2. Hub. Negara dengan warga negara dan penduduk Indonesia. Ø Penjelasan UUD 1945 Amandemen UUD 1945 yang ditetapkan MPR-RI

KEDUDUKAN UUD 1945 Hukum Dasar tertulis 1. Sebagai norma hukum - UUD 1945 bersifat mengikat. - Berisi norma-norma 2. Sebagai hukum dasar - UUD 1945 merupakan sumber hukum - Sebagai alat kontrol Hukum Dasar tidak tertulis : Konvensi

SIFAT UUD 1945 � Singkat 1. UUD 1945 hanya memuat sebanyak 37 pasal. 2. UUD 1945 memuat aturan-aturan poko saja. � Supel (elastis) 1. Dapat berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. 2. Aturan yang menyelanggarakan aturan pokok diserahkan kepada UU yang lebih mudah cara membuat, merubah dan mencabutnya.

FUNGSI UUD 1945 �Mengatur bagaimana kekuasaan negara disusun, dibagi dan dilaksanakan. �Menentukan dengan jelas apa yang menjadi hak dan kewajiban negara, aparat negara dan warga negara.

Makna pembukaan UUD 1945 �Merupakan sumber motivasi dan perjuangan serta tekad bangsa Indonesia untuk mencapai tujuan nasional. �Merupakan sumber cita hukum dan moral yang ingin ditegakkan. �Mengandung nilai-nilai : - Universal - Lestari

� Alinea Pertama - Mengungkapkan suatu dalil obyektif, bahwa penjajahan tidak sesuai dengan perikeadilan dan perikemanusiaan. - Mengungkapkan pernyataan subyektif, yaitu aspirasi bangsa Indonesia untuk membebaskan diri dari penjajah. � Alinea Kedua - Mengungkapkan cita-cita nasional bangsa Indonesia, yaitu negara Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur. - Menunjukkan adanya ketepatan dan ketajaman penilaian. � Alinea Ketiga - Memuat motivasi spiritual yang luhur dan merupakan pengukuhan atas. Proklamasi kemerdekaan. - Menunjukkan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. � Alinea Keempat - Menegaskan tujuan dan prinsip dasar untuk mencapai tujuan nasional. - Menegaskan bahwa bangsa Indonesia menpunyai fungsi yang sekaligus menjadi tujuan. - Menegaskan bahwa negara Indonesia berbentuk Republik. - Menegaskan bahwa negara Indonesia mempinyai dasar falsafah Pancasila. Makna alinea-alinea dalam pembukaan UUD 1945

Pokok-pokok Pikiran Dalam Pembukaan UUD 1945 �Negara melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia berdasarkan Persatuan (Sila III Pancasila). �Negara mewujudkan Keadilan Sosial (Sila V Pancasila). �Negara yang Berkedaulatan Rakyat (Sila IV Pancasila). �Ketuhanan YME dan Kemanusiaan yang adil dan beradab (Sila I dan II Pancasila).

Hubungan Pokok-pokok Pikiran Dalam Pembukaan UUD 1945 dengan Batang Tubuh UUD 1945 �Pokok-pokok pikiran dalam Pembukaan UUD 1945 dijelmakan dalam pasal-pasal UUD 1945. �Suasana kebatinan UUD 1945 serta Cita Hukum UUD 1945 bersumber atau dijiwai oleh dasar falsafah Pancasila.

Tujuh Kunci Pokok sistem Pemerintahan Negara RI � Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum. � Pemerintahan berdasar atas sistem konstitusi (hukum dasar), tidak bersifat absolutisme. � Kekuasaan negara yang tertinggi dilaksanakn MPR. � Presiden adalah penyelenggara pemerintahan negara yang tertinggi di bawah MPR. � Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR. � Menteri negara adalah pembantu presiden, menteri negara tidak bertanggung jawab kepada DPR. � Kekuasaan kepala negara tidak terbatas.

Kelembagaan Negara � Lembaga tertinggi negara adalah MPR, pemegang dan pelaksanaan kedaulatan rakyat. � Lembaga tinggi negara - Presiden, sebagai kepala pemerintahan, sebagai kepala negara dan mendataris MPR. - DPR, sebagai wakil rakyat yang memili fungsi legislatif, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. - DPA, sabagai penasihat presiden. - BPK, sebagai pemeriksa tanggung jawab keuangan negara. - MA, sebagai pemegang kekuasaan kehakiman.

Hubungan Negara Dengan Warga Negara dan HAM Menurut UUD 1945 � Menurut UUD 1945, hubungan negara dengan warga negara erat kaitannya dengan hak asasi manusia. � Warga negara ialah orang-orang Indonesia dan orang lain yang bertempat tinggal di Indonesia, meyakini Indonesia sebagai tanah airnya dan bersikap setia kepada negara RI. � Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. � Ikatan seseorang yang menjadi warga negara menimbulkan suatu hak dan kewajiban.

Lambang-lambang Persatuan Indonesia �Bendera Negara Indonesia adalah Sang Merah Putih. �Bahasa negara adalah Bahasa Indonesia. �Lambang negara adalah Garuda Pancasila, dengan semboyan “Bhineka Tunggal Ika”. �Lagu Kebangsaan negara Indonesia adalah Indonesia Raya.

Perubahan UUD 1945 �Untuk merubah UUD 1945 sekurangnya 2/3 dari jumlah anggota MPR harus hadir. �Putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir.

Kedudukan Aturan Peralihan Dan Aturan Tambahan �Dengan dikukuhkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959, tentang berlakunya kembali UUD 1945, pasal-pasal Aturan Peralihan dan Aturan Tambahan tidak berlaku lagi. �Kecuali Pasal II aturan Peralihan yang berbunyi : Segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut UUD ini.