MENDISKRIPSIKAN MAKNA PROKLAMASI KEMERDEKAAN DAN KONSTUTISI YANG PERTAMA

MENDISKRIPSIKAN MAKNA PROKLAMASI KEMERDEKAAN DAN KONSTUTISI YANG PERTAMA MENJELASKAN MAKNA PROKLAMASI MENDISKRIPSIKAN SUASANA KEBA TINAN KONSTITUSI YANG PERTAMA TUJUAN MENGANALISIS HUBUNGAN PROKLA MASI DENGAN UUD 1945 MENUNJUKKAN SIKAP POSITIP TER HADAP MAKNA PROKLAMASI KEMER DEKAAN DAN SUASANA KEBATINAN KONSTIYUSI YANG PERTAMA

MENJELASKAN MAKNA PROKLAMASI KEMERDEKAAN PENJAJAHAN BANGSA BARAT YANG MENIMBULKAN PENDERITAAN KERJA RODI TANAM PAKSA ADU DOMBA TIDAK DATANG TIBA-TIBA PERJUANGAN PANJANG PENDORONGNYA KEINGINAN UNTUK MERDEKA

BEBAS MENENTUKAN NASIB & HARI DEPANNYA SENDIRI PUNCAK PERJUANGAN MERDEKA BERARTI MEMBANGUN JEMBATAN EMAS UNTUK MENUJU MASYARAKAT ADIL DAN MAKMUR MAKNA PROKLAMASI KEMERDEKAAN BAGI BANGSA INDONESIA PENJEBOLAN HUKUM KOLONIAL DAN DIGANTI DG HUKUM NASIONAL (YURIDIS) MERDEKA BERARTI BERDIRINYA NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA (POLITIS)

KONSTITUSI NEGARA INDONESIA UUD 1945 DISYAHKAN OLEH PPKI TANGGAL 18 AGUSTUS 1945 SIDANG BPUPKI I 28/5 S. D 1/6 -1945 KONSEP DASAR NEGARA SIDANG BPUPKI II 10 S/D 17 JULI-1945 PANITIA 9 22 JUNI 1945 PIAGAM JAKARTA (JAKARTA CHARTER) KONSEP HUKUM DASAR NEGARA (UUD)

KRONOLOGIS PERUMUSAN UUD 1945 JEPANG TERDESAK DALAM PERANG JEPANG BERJANJI UNTUK MEMBERIKAN KEMERDEKAAN 29 APRIL 1945 BPUPKI DIRESMIKAN 28 MEI S. D. 1 JUNI 1945 SIDANG BPUPKI I DIBENTUK PANITIA 8 (MENAMPUNG ASPIRASI) 22 JUNI 1945 SIDANG PANITIA 9 TGL 1 MARET 1945 DIUMUMKAN BENTUK BPUPKI KONSEP DASAR NEGARA DIBENTUK PANITIA 9 PIAGAM JAKARTA 10 S. D 17 JULI 1945 SIDANG BPUPKI II KONSEP HK. DASAR NEG 7 AGUSTUS 1945 BPUPKI DIBUBARKAN DIBENTUK PPKI (21 ORANG) 18 AGUSTUS 1945 SIDANG PPKI(26 ORANG) UUD 1945 DISYAHKAN

SIDANG BPUPKI I 28/5 S. D 1/6 -1945 KONSEP DASAR NEGARA Mr. MUH. YAMIN 1. PERI KEBANGSAAN 2. PERI KEMANUSIAAN 3. PERI KE-TUHANAN 4. PERI KERAKYATAN 5. KESEJAHTERAAN RAKYAT Mr. SOEPOMO Ir. SOEKARNO 1. PERSATUAN 1. KEBANGSAAN INDONESIA 2. KEKELUARGAAN 2. INTERNASIONALISME 3. KESEIMBANGAN LAHIR BATIN ATAU PERIKEMANUSIAAN 4. MUSYAWARAH 3. MUFAKAT ATAU DEMOKRASI 5. KEADILAN SOSIAL 4. KESEJAHTERAAN RAKYAT 5. KE-TUHANAN YANG MAHA ESA

PANITIA 9 22 JUNI 1945 PIAGAM JAKARTA 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Ir. SOEKARNO (KETUA) Drs. MUH HATTA Mr. A. A. MARAMIS K. H. WAHID HASYIM ABDUL KAHAR MUZAKIR ABIKUSNO TJOKROSUJOSO HAJI AGUS SALIM Mr. ACHMAD SUBARDJO Mr. MUHAMMAD YAMIN 1. KE-TUHANAN DENGAN MENJALANKAN SYARIAT ISLAM BAGI PEMELUK – PEMELUKNYA 2. KEMANUSIAAN YANG ADIL DAN BERADAB 3. PERSATUAN INDONESIA 4. KERAKYATAN YANG DIPIMPIN OLEH HIKMAT KEBIJAKSANAAN DALAM PERMUSYAWARATAN / PERWAKILAN 5. KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH INDONESIA

SIDANG PPKI 18 AGUSTUS 1945 1. 2. 3. 1. 2. 3. PERUBAHAN PENTING HASIL SIDANG DEMI PERSATUAN & KESATUAN MENETAPKAN DAN MENGESAHKAN UNDANG – UNDANG DASAR REPUBLIK INDONESIA MEMILIH Ir. SOEKARNO SEBAGAI PRESIDEN DAN Drs. MOH. HATTA SEBAGAI WAKIL PRESIDEN SEBELUM TERBENTUKNYA MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, PEKERJAAN PRESIDEN UNTUK SEMENTARA WAKTU DIBANTU OLEH KOMITE NASIONAL SILA I PANCASILA DALAM PIAGAM JAKARTA DENGAN MENGHILANGKAN KALIMAT “DENGAN MENJALANKAN SYARIAT ISLAM BAGI PEMELUK – PEMELUKNYA” SEHINGGA MENJADI : KETUHANAN YANG MAHA ESA PASAL 6 UUD DENGAN MENGHILANGKAN KATA “YANG BERAGAMA ISLAM” SEHINGGA MENJADI : PRESIDEN IALAH ORANG INDONESIA ASLI. PASAL 29 DENGAN MENGHILANGKAN KALIMAT “DENGAN MENJALANKAN SYARIAT ISLAM BAGI PEMELUK – PEMELUKNYA” SEHINGGA MENJADI : NEGARA BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.