KLASIFIKASI NEGARA DEMOKRASI MODERN DUA DIMENSI KETATANEGARAAN Supra

KLASIFIKASI NEGARA DEMOKRASI MODERN

DUA DIMENSI • KETATANEGARAAN (Supra Struktur Politik) – Federal – Unitary Dimension (Pengaturan Kekuasaan vertikal dan horisontal) • POLITIK (Infra Struktur Politik) – Executive – Parties Dimension (Sistem Politik dan Pemerintahan)

Federal – Unitary Dimension • Kesatuan dan pemerintahan yang tersentralisasi VERSUS federal dan pemerintahan yang terdesentralisasi. • Konsentrasi kekuasaan legislatif dalam satu badan legislatif unikameral VERSUS pembagian kekuasaan legislatif kepada dua badan berbeda yang sama kuatnya. • Konstitusi yang fleksibel yang dapat diubah dengan mayoritas sederhana VERSUS konstitusi rigid yang hanya dapat diubah dengan mayoritas luar biasa. • Sistem di mana badan legislatif memiliki kekuasaan final dalam menilai konstitusionalitas legislasinya VERSUS sistem yang menempatkan hukum dapat diuji konstitusionalitasnya melalui judicial review oleh Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi. • Bank sentral yang tergantung pada eksekutif VERSUS bank sentral yang independen.

Concensus Model – Majoritarian Model Consensus/Proportional Model Westminster/ Majoritarian Model Desentralization Centralization Bikameral Unikameral Konstitusi Rigid Konstitusi Fleksibel Supremasi Konstitusi(Judicial Review) Supremasi Parlemen Bank Sentral Independent Bank Sentral Di Bawah Pemerintah

Executives-Parties Dimension • Konsentrasi kekuasaan eksekutif pada kabinet mayoritas satu partai VERSUS pembagian (sharing) kekuasaan eksekutif pada koalisi multipartai yang luas. • Hubungan eksekutif-legislatif yang didominasi eksekutif VERSUS keseimbangan kekuasaan dalam hubungan eksekutif. • Sistem dua partai VERSUS sistem multi partai. • Sistem pemilihan mayoritas dan tidak proporsional VERSUS perwakilan proporsional. • Sistem kelompok kepentingan yang berkompetisi secara bebas VERSUS sistem kelompok kepentingan yang terkoordinasi dan “korporatis” dengan tujuan kompromi dan kebersamaan.

Concensus Model – Majoritarian Model Consensus/Proportional Model Presidential Proportional election Multi-party Coalition Corporatist Westminster/ Majoritarian Model Parliamentary Single member and disproportional 2 Parties Single Party Majority Pluralism