BAB 2 Sistem dan dinamika demokrasi pancasila A

BAB 2 Sistem dan dinamika demokrasi pancasila

A. Hakikat Demokrasi

1. Makna Demokrasi Kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos yang berarti rakyat, dan kratos/cratein yang berarti pemerintahan sehingga demokrasi dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat. Menurut KBBI, demokrasi merupakan istilah politik yang berarti pemerintahan rakyat. Dalam pandangan Abraham Lincoln, demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

Dalam artian konsep politik demokrasi adalah landasan dalam menata sistem pemerintahan negara yang terus berproses ke arah yang lebih baik. Jadi kesimpulannya demokrasi ialah lambang dari kebebasan.

2. Klasifikasi Demokrasi

Berdasarkan titik berat perhatiannya Demokrasi formal, yaitu suatu demokrasi yang menjunjung tinggi persamaan dalam bidang politik, Bentuk demokrasi ini dianut oleh negara-negara liberal. 2. Demokrasi material, yaitu demokrasi yang dititikberatkan pada upaya menghilangkan perbedaan dalam bidang ekonomi, Bentuk demokrasi ini dianut oleh negara-negara komunis. 3. Demokrasi gabungan, yaitu bentuk demokrasi yang mengambil kebaikan serta membuang keburukan dari bentuk demokrasi formal dan material. Bentuk demokrasi ini dianut oleh negara non-blok. 1.

Berdasarkan ideologi Demokrasi liberal Ialah demokrasi yang sangat mengakui hak milik individu Demokrasi komunis Ialah demokrasi yang tidak mengakui adanya hak milik individu

Berdasarkan proses penyaluran kehendak rakyat Demokrasi langsung Ialah demokrasi yang melibatkan rakyat secara langsung dalam setiap pengambilan keputusan atau urusan kenegaraan Demokrasi tidak langsung Ialah demokrasi yang tidak melibatkan seluruh rakyat, tetapi rakyat menyampaikan kehendaknya dngan cara memberikan kepercayaan kepada para wakilnya yang duduk dalam Dewan Perwakilan Rakyat

3. Prinsip-Prinsip Demokrasi a. b. c. d. e. f. g. h. Adanya jaminan HAM Persamaan kedudukan di depan hukun Pengakuan terhadap hak-hak politik Pengawasan kontrol rakyat terhadap pemerintah Pemerintahan berdasarkan konstitusi Kebebasan pers Pemilihan umum yang bebas, jujur dan adil Adanya kedaulatan rakyat

B. Dinamika Penerapan Demokrasi Pancasila

1. Prinsip demokrasi di indonesia a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) Demokrasi yang berketuhanan Yang Maha Esa Demokrasi dengan kecerdasan Demokrasi yang berkedaulatan rakyat Demokrasi dengan rule of law Demokrasi dengan pemisahan kekuasaan negara Demokrasi dengan HAM Demokrasi dengan pengadilan yang merdeka Demokrasi dengan otonomi daerah Demokrasi dengan kemakmuran Demokrasi yang berkeadilan

2. Periode perkembangan demokrasi pancasila

a. Demokrasi periode 1945 -1949 Pada periode ini, demokrasi masih di fokuskan untuk bersama – sama mempertahankan kemerdekaan dan menjaga kedaulatan negara agar kesatuan tetap hidup.

b. Demokrasi periode 1949 -1959 Pada periode ini terjadi dua kali pergantian undang-undang dasar. Pertama, pergantian UUD 1945 dengan Konstitusi RIS pada rentang waktu 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Kedua, pergantian Konstitusi RIS dengan Undang -Undang Dasar Sementara 1950 pada rentang waktu 17 Agutus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959.

c. Demokrasi periode 1959 -1965 Pada periode ini Negara dilingkupi oleh kondisi yang serba tidak pasti, karena landasan konstitusional tidak mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena hanya bersifat sementara. Sehingga Presiden Soekarno menerbitkan suatu dekrit pada tanggal 5 Juli 1959 yang selanjutnya dikenal dengan sebutan Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Dalam dekrit tersebut, Presiden menyatakan pembubaran Dewan Konstituante dan kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945. Dan terciptalah demokrasi terpimpin

d. Demokrasi periode 1965 -1998 Di era ini sering disebut era orde baru dengan konsep demokrasi pancasila. Pemerintahan Orde Baru terbentuk tepat pada tanggal 1 oktober 1965 Visi utama pemerintahan Orde Baru ini adalah untuk melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen dalam setiap aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Orde baru runtuh pada tahun 1998 yaitu dengan munculnya gerakan Reformasi (21 mei 1998) yang menuntut presiden Soeharto mundur dari jabatannya.

e. Demokrasi periode 1998 -sekarang Era ini diwali dengan diangkatnya BJ Habibie sebagai presiden masa tarnsisi, setelah mundurnya presiden Soeharto. Sesudahnya terbentuklah pemerintahan yang dipilih secara demokratis dibawah kepemimpinan Presiden Abdurrahman Wahid dan Wapres Megawati. Pada masa ini menghendaki pemberdayaan lembaga negara, potensi bangsa, dan akuntabilitas kekuasaan. Yang diawali pemisahan ketua MPR dan DPR Pada masa ini ditegakan demokrasi yang bertumpu pada partisipasi aktif rakyat, yakni dengan memberikan ruang gerak yang luas terhadap hak mengeluarkan pendapat baik secara tertulis maupun lisan.

C. Membangun Kehidupan yang Demokratis di Indonesia

1. Pentinya kehidupan yang demokratis Pada hakikatnya sebuah negara dapat disebut sebagai negara yang demokratis, apabila di dalam pemerintahan tersebut rakyat memiliki persamaan di depan hukum, memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembuatan keputusan, dan memperoleh pendapatan yang layak karena terjadi distribusi pendapatan yang adil, serta memiliki kebebasan yang bertanggung jawab.

a). Persamaan kedudukan di muka umum Artinya, hukum harus dijalankan secara adil dan benar. Hukum tidak boleh pandang bulu. Siapa saja yang bersalah dihukum sesuai ketentuan yang berlaku.

b). Pertisipasi dalam pembuatan keputusan Artinya, Aspirasi dan kemauan rakyat harus dipenuhi dan pemerintahan dijalankan berdasarkan konstitusi yang merupakan arah dan pedoman dalam melaksanakan hidup bernegara. Para pembuat kebijakan memperhatikan seluruh aspirasi rakyat yang berkembang. Kebijakan yang dikeluarkan harus dapat mewakili berbagai keinginan masyarakat yang beragam.

c). Distribusi pendapatan secara adil Artinya, Semua warga negara berhak memperoleh pendapatan yang layak. Pemerintah wajib memberikan bantuan kepada fakir dan miskin atau mereka yang berpendapatan rendah. Pada kesempatan lain, pemerintah terus giat membuka lapangan kerja agar masyarakat dapat memperoleh penghasilan.

d). Kebebasan yang bertanggung jawab terdapat empat kebebasan yang sangat penting, yaitu kebebasan beragama, kebebasan pers, kebebasan mengeluarkan pendapat, dan kebebasan berkumpul. Kebebasan ini pelaksanaannya tidak boleh bertentangan dengan norma yang berlaku dan harus bertanggung jawab.

2. Perilaku yang mendukung tegaknya nilai – nilai pancasila

Ø membiasakan diri untuk berbuat sesuai dengan aturan main atau hukum yang berlaku; Ø membiasakan diri untuk bertindak demokratis dalam segala hal; Ø membiasakan diri untuk menyelesaikan persoalan dengan musyawarah; Ø membiasakan diri untuk mengadakan perubahan secara damai tidak dengan kekerasan; Ø membiasakan diri untuk memilih pemimpin melalui cara-cara yang demokratis;

Ø selalu menggunakan akal sehat dan hati nurani dalam musyawarah; Ø selalu mempertanggungjawabkan hasil keputusan musyawarah kepada Tuhan Yang Maha Esa, masyarakat, bangsa, dan negara bahkan diri sendiri; Ø menuntut hak setelah melaksanakan kewajiban; Ø menggunakan kebebasan dengan rasa tanggung jawab; Ø menghormati hak orang lain dalam menyampaikan pendapat; Ø membiasakan diri memberikan kritik yang bersifat membangun.