KASUS DISIPLIN PNS PENANGANAN KASUS PELANGGARAN DISIPLIN PNS

KASUS DISIPLIN PNS PENANGANAN KASUS PELANGGARAN DISIPLIN PNS Bolos Hari Kejepit, PNS Disanksi Kamis, 24 September 2015 - 01: 04 WIBSanksi tegas disiapkan bagi para PNS di lingkungan Pemerintah Kota Cirebon yang tak masuk kantor sehari setelah Idul Adha atau Jumat (25/9/2015).

PNS Ini Nekat Bolos 4 Bulan untuk Jalan-Jalan ke Australia Selasa, 13 September 2016 - 20: 32 WIB Seorang PNS berinisial DI (30) yang bertugas di kantor Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPP KB) Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar), Kalteng, nekat membolos kerja selama empat bulan. Sekda Jabar: Tingkat Kehadiran PNS Lebih Baik Dibandingkan Tahun Lalu Senin, 03 Juli 2017 - 19: 08 WIB Dari 766 PNS Pemprov Jabar, hanya 12 orang yang tidak hadir pada hari pertama kerja pascalibur Lebaran ini. Mereka absen karena alasan sakit, cuti hamil, dan tugas resmi.

PNS Indramayu Dilarang Tambah Cuti Lebaran Jum'at, 16 Juni 2017 - 19: 53 WIB Pemerintah Kabupaten Indramayu melarang pegawai negeri sipil (PNS) untuk menambah waktu cuti Lebaran. Jika melanggar, bakal diberi sanksi. Sekda Jabar Larang PNS Ambil Cuti Tambahan Senin, 05 Juni 2017 - 16: 01 WIB Sekda Jawa Barat Iwa Karniwa melarang seluruh pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemprov Jabar mengambil cuti tambahan untuk merayakan Idul Fitri 1438 H. 5 PNS di Pangandaran Diberhentikan dan 7 Dikarantina Selasa, 07 Maret 2017 - 15: 01 WIB Sebanyak 12 pegawai negeri sipil (PNS) mendapat hukuman berat karena kerap melakukan pelanggaran dan mangkir kerja. Dari 12 PNS tersebut tujuh diantaranya dikarantina sementara lima lainnya dipecat.

BAPEK Gelar Sidang Pelanggaran Disiplin PNS Radar. Online. id, JAKARTA – Pemerintah Joko Widodo (Jokowi) – Jusuf Kalla melakukan pembinaan terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS) termasuk dalam memberikan sanksi kedisiplinan. Pasalnya, pada pertengahan 2017, Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) menggelar sidang ke-3 kalinya untuk mengambil keputusan terhadap 35 PNS dari berbagai instansi pusat maupun daerah terkait kasus pelanggaran terhadap Peraturan pemerintah No 53/2010 tentang Disiplin PNS, yaitu kasus akibat ASN tidak masuk kerja selama 46 hari/lebih. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Asman Abnur selaku Ketua BAPEK mengatakan, pemerintah akab semakin tegas dalam menangani indisipliner pegawai. “Ini menunjukkan bahwa pemerintah semakin tegas dan serius dalam menangani indisipliner pegawai, ” kata Asman, seperti dikutip dari laman kementerian. Menteri Asman mengungkapkan bahwa, dari 35 PNS yang disidang 31 PNS secara resmi diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau PDHTAPS oleh pemerintah atas kasus pelanggaran indisipliner. “PNS yang terkena kasus pelanggaran akibat tidak masuk kerja, semuanya resmi diberhentikan, sedangkan empat PNS diperingan namun tetap diberi sanksi, ” ungkapnya. Oleh sebab itu, Menteri Asman berharap kasus disiplin PNS ini tidak berulang kembali. Bahkan, ia meminta peran atasan untuk terus memberikan pembinaan perilaku kepada anak buahnya. “Atasan dari PNS wajib mengontrol dan memberikan bimbingan terhadap anak buah/bawahannya, ” tandasnya. (Yenny)

Terlibat kasus narkoba atau beristri dua, PNS siap-siap dipecat Merdeka. com - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpanrb) mengindikasikan kasus penyalahgunaan narkoba atau menikah kembali secara siri sebagai bentuk pelanggaran berat. Atas alasan itu, setiap pegawai negeri sipil (PNS) yang terlibat di dalamnya akan dijatuhkan sanksi terberat. Asisten Deputi Pembinaan Integritas dan Penegakan Disiplin SDM Aparatur Kemenpanrb Bambang Dayanto Sumarsono menyatakan, setiap PNS yang ketahuan menjadi pengguna narkoba hingga dua kali berturut-turut atau menjadi pengedar narkoba akan langsung dipecat. Dengan demikian, Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dapat melakukan diskresi khusus untuk memberhentikan PNS jika ada PNS yang dipidana karena menggunakan narkoba lebih dari satu kali, sedangkan bila terlibat mengedarkan narkoba langsung dipecat dan harus menjalani hukuman pidana. "Untuk sanksi disiplin semuanya bergantung dari PPK, " kata Bambang, Senin (8/8), demikian dilansir Antara. Terkait kasus seorang PNS di lingkungan pemerintahan Kabupaten Bandung Barat berinisial TN yang ditangkap polisi akibat terlibat dalam kasus narkoba, harus dipastikan apakah yang bersangkutan sebagai pengedar atau sebagai konsumen atau pengguna. Pada dasarnya, pengguna narkoba akan diarahkan untuk direhabilitasi meski ada yang terlanjur diproses dan dipidana. Meski demikian, dalam undang-undang tidak disebutkan berapa kalinya tetapi bagi yang sudah dua kali melanggar aturan disiplin PNS, PPK dapat melakukan diskresi dan memberhentikan PNS tersebut. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS menyebutkan berbagai tindakan disiplin PNS atas berbagai pelanggaran. Selain kasus narkoba, Bambang mengakui bahwa ada PNS yang tersandung kasus pelanggaran disiplin lain seperti melakukan pernikahan siri atau perselingkuhan. PNS yang terkena kasus seperti itu bisa diberhentikan. "Sebenarnya boleh PNS punya lebih dari satu istri tetapi harus ikuti aturan, " ujarnya. Aturannya ada di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.

Kasus Pelanggaran Hukum Membuat Dua PNS Dipecat Agregasi · Selasa, 5 Januari 2016 - 14: 23 WIB KLATEN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klaten memberhentikan dua pegawai negeri sipil (PNS) lantaran tersangkut kasus hukum. Informasi yang dihimpun, dua PNS yang diberhentikan itu salah satunya berinisial EW (57), guru sebuah SD negeri di Kecamatan Pedan, Klaten, Jawa Tengah. Ia diberhentikan dengan tidak hormat setelah dinyatakan bersalah berdasarkan hasil persidangan di Pengadilan Negeri (PN). Dia dijatuhi hukuman tujuh tahun penjara setelah terbukti melakukan perbuatan asusila kepada gadis di bawah umur. Perbuatan itu dilakukan sejak gadis tersebut masih menjadi muridnya di SD. Selain itu, PNS berinisial AK (35), dijatuhi sanksi pemberhentian dengan tidak hormat. PNS yang berasal dari lingkungan Dinas Pendidikan itu tersangkut kasus penipuan dan penggelapan mobil dengan korban lebih dari satu orang. Ia dinyatakan bersalah berdasarkan hasil persidangan di PN Klaten dan dijatuhi hukuman dua tahun tiga bulan. SK pemberhentian kepada dua PNS itu sudah keluar pada Desember 2015. Kasubid Disiplin Pegawai Bidang Umum BKD Klaten, Puguh Hargo Wibowo, mengatakan sanksi dijatuhkan setelah ada keputusan dari pengadilan. Pemberian sanksi berdasarkan keputusan tim penegak disiplin PNS terdiri dari BKD, Bagian Hukum, Inspektorat, serta Bagian Pemerintahan. Terkait pemberhentian PNS dengan tidak hormat, Puguh mengatakan PNS tersebut kehilangan hak pensiun. “Sementara bila diberhentikan dengan hormat, masih bisa mendapatkan hak pensiun bila masa kerja sudah di atas 20 tahun dan usia di atas 50 tahun. Untuk masa kerja AK kurang dari 20 tahun, artinya dia tidak mendapatkan pensiun, ” kata Puguh saat ditemui wartawan di Setda Klaten, Senin 4 Januari. Selain dua PNS yang diberhentikan itu, terdapat lima PNS mendapatkan sanksi berat selama 2015. Berdasarkan data yang dihimpun terdapat dua pejabat yang mendapatkan sanksi pembebasan dari jabatan. Selain itu, terdapat seorang staf mendapatkan sanksi penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama tiga tahun. Sebanyak dua guru juga mendapatkan sanksi berat berupa pemberhentian dari jabatan fungsional guru. “Yang jelas mereka dinyatakan melakukan pelanggaran berat karena melanggar PP No. 53/2010, ” kata Puguh. Kepala BKD Klaten, Edy Hartanta, mengatakan selama ini pembinaan kepada PNS terus dilakukan. Hal itu termasuk kepada mereka yang mengajukan izin bercerai.

KONSTRUKSI HUKUM PELANGGARAN DISIPLIN PNS DALAM KATEGORI BERAT