HUKUM ACARA PERDATA PUTUSAN Amelia Sri Kusuma Dewi

HUKUM ACARA PERDATA : PUTUSAN Amelia Sri Kusuma Dewi, S. H. , M. Kn

PENGERTIAN PUTUSAN Ps. 178, 182, 183, 184, 185 HIR Adalah suatu pernyataan yg o/ hakim, sbg pejabat negara yg diberi wewenang u/ itu, diucapkan di persidangan & bertujuan u/ mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara pihak.

PENEMUAN HUKUM (RECHTSVINDING) OLEH HAKIM Gugatan Penggug at Peristiwa Konkrit yg telah dikonstatir Peristiw a konkrit Pembuktia n Jawaban Tergugat Peristiwa Hukum Putusan Hakim Penemuan Hukum Sumber-sumber : Hukum tertulis, Kebiasaan, Yurisprudensi, Traktat, Doktrin, Ilmu pengetahuan Memperhatikan : keadilan, kepastian hukum, kemanfaatan

SIFAT PUTUSAN 1. Tetap : tdk ada upaya hukum dr pr pihak 2. Sementara : salah 1 pihak melakukan upaya hukum

JENIS-JENIS PUTUSAN Ps. 185 (1) HIR; Ps. 196 (1) Rbg : 1. Putusan Sela / Antara / Tussen Vonnis 2. Putusan Akhir

PUTUSAN SELA / ANTARA / TUSSEN VONNIS Adalah putusan yg diucapkan sebelum putusan akhir guna memungkinkan / mempersiapkan kelanjutan pemeriksaan perkara. Dalam Pasal 190 ayat (1) HIR/Pasal 201 ayat (1) RBg menentukan bahwa : “Putusan sela hanya dapat dimintakan banding bersama permintaan banding terhadap putusan akhir”

Macam Putusan Sela 1. 2. 3. 4. Putusan preparatoir adalah putusan persidangan mengenai jalannya pemeriksaan untuk melancarkan segala sesuatu guna mengadakan putusan akhir. Misalnya, putusan untuk menolak pengunduran pemeriksaan saksi. Putusan interlocutoir adalah putusan yang isinya memerintahkan pembuktian. Misalnya putusan untuk memeriksa saksi atau pemeriksaan setempat. Karena putusan ini menyangkut masalah pembuktian, maka putusan interlocutoir akan mempengaruhi putusan akhir. Putusan incidentieel adalah putusan yang berhubungan dengan insident, yaitu peristiwa yang menghentikan prosedur peradilan biasa. Putusan inipun belum berhubungan dengan pokok perkara, seperti putusan yang membolehkan seseorang ikut serta dalam suatu perkara (vrijwaring, voeging, dan tussenkomst). Putusan provisioneel adalah putusan yang menjawab tuntutan provisi, yaitu permintaan pihak yang berperkara agar diadakan tindakan pendahuluan guna kepentingan salah satu pihak sebelum putusan akhir dijatuhkan. Misalnya dalam perkara perceraian, sebelum perkara pokok diputuskan, istri minta dibebaskan kewajiban untuk tinggal bersama dengan suaminya

PUTUSAN AKHIR Adalah putusan yg mengakhiri sengketa Ciri-ciri : Macam-macam Putusan Akhir : 1. 2. 3. 4. Harus mencukupi alasan-alasan hukum Harus diucapkan dlm sidang terbuka u/ umum Mencukupi pertimbangan hukum Dibuat tersendiri Contradictoir & verstek Putusan perlawanan / verzet Uitvoerbaar bij Voorrad Putusan diterimanya eksepsi Sifat Putusan Akhir : 1. 2. 3. Condemnatoir / menghukum Constitutief / menetapkan Declaratoir / pernyataan

Putusan akhir menurut sifat amarnya (diktumnya) dapat dibedakan atas 3 (tiga) macam, yaitu putusan condemnatoir, putusan constitutief, dan putusan declaratoir. putusan condemnatoir adalah putusan yang bersifat menghukum pihak yang kalah untuk memenuhi prestasi. Hak perdata penggugat yang dituntutnya terhadap tergugat, diakui kebenarannya oleh hakim. Amar putusan selalu berbunyi “Menghukum. . dan seterusnya” putusan constitutief adalah suatu keputusan yang mentiadakan sesuatu keadaan hukum atau yang menimbulkan sesuatu keadaan hukum baru. Misalnya, putusan yang membatalkan suatu perjanjian, menyatakan pailit, memutuskan suatu ikatan perkawinan, dan sebagainya. Amar putusan berbunyi : “Menyatakan. . . dan seterusnya. ” putusan declaratoir adalah putusan yang menyatakan suatu keadaan sebagai suatu keadaan yang sah menurut hukum. Misalnya, perjanjian antara penggugat dan tergugat dinyatakan sah menurut hukum dan sebagainya. Amar putusannya selalu berbunyi : “Menyatakan. . . sah menurut hukum. ” Dari ketiga putusan akhir tersebut diatas, putusan yang memerlukan pelaksanaan (executie) hanyalah putusan akhir yang bersifat condemnatoir, sedangkan putusan akhir lainya hanya mempunyai kekuatan mengikat.

SISTEMATIKA PUTUSAN ISI MINIMUM PUTUSAN (PS. 184 HIR) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. KEPALA PUTUSAN IDENTITAS PARA PIHAK DUDUKNYA PERKARA PERTIMBANGAN HUKUMNYA DICTUM/AMAR PUTUSAN BIAYA PERKARA DISEBUTKAN APAKAH PUTUSAN TSB DIHADIRI ATAU TIDAK O/ PARA PIHAK SETIAP PUTUSAN HARUS TERDAPAT PULA TANDA TANGAN HAKIM DAN PANITERA

DALAM PUTUSAN PENGADILAN ADA 3 KEMUNGKINAN YANG BISA TERJADI : A. AMAR YG MENERIMA SELURUH PETITUM PENGGUGAT Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya 2. Menyatakan tanah sengketa adalah milik penggugat 3. Menghukum tergugat untuk menyerahkan tanah sengketa dalam keadaan kosong kpd penggugat 4. dst 5. Menghukum tergugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. . . Apa yg diminta harus disebutkan satu persatu 1.

DALAM PUTUSAN PENGADILAN ADA 3 KEMUNGKINAN YANG BISA TERJADI : B. AMAR YG MENERIMA SEBAGIAN PETITUM PENGGUGAT 1. 2. 3. 4. 5. Mengabulkan gugatan untuk sebagian Menyatakan tanah sengketa adalah milik penggugat Menghukum tergugat untuk menyerahkan tanah sengketa dalam keadaan kosong kpd penggugat Menolak untuk gugatan selebihnya (yang ditolak tidak perlu disebutkan satu persatu) Menghukum tergugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. . .

DALAM PUTUSAN PENGADILAN ADA 3 KEMUNGKINAN YANG BISA TERJADI : C. AMAR YG MENOLAK SELURUH PETITUM PENGGUGAT Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya 2. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. . (langsung ditolak, tidak perlu dirinci satu persatu) 1.

PERBEDAAN ANTARA PUTUSAN DENGAN PENETAPAN PUTUSAN 1. Harus ada kepala 2. Harus lengkap dengan pertimbangan putusan 3. Putusan diputus dalam rangka peradilan contensius (contentsius yurisdiksi) 4. Harus dibacakan di sidang terbuka untuk umum 5. Kemungkinan ada condemnatoir (menghukum) 6. Terhadap putusan hakim masih bisa dilakukan upaya hukum banding 7. Harus dibuat tersendiri 8. Sifatnya peradilan/yudikatif PENETAPAN 1. Tidak harus ada kepala 2. Tidak harus disebutkan motif perkaranya dan bisa juga ditulis dalam berita acara persidangan 3. Dalam rangka peradilan volunter (volunter yurisdiksi) 4. Tidak ada ketentuan harus dibacakan untuk umum, tetapi ada juga yang harus dibacakan untuk umum, contoh : penetapan pailit 5. Tidak ada condemnatoir (menghukum) 6. Tidak bisa dilakukan upaya hukum banding, tapi langsung kasasi 7. Tidak harus dibuat tersendiri, karena bisa cukup dicatat di BAP 8. Sifatnya administratif

KEKUATAN PUTUSAN PENGADILAN MEMPUNYAI 3 KEKUATAN : 1. KEKUATAN MENGIKAT Ø Ø 2. KEKUATAN PEMBUKTIAN Ø 3. Incraht, tidak dilakukan upaya hukum apapun Mengikat para pihak yg bersengketa, a. w. Dan orang yg mendapatkan hak daripadanya asas “Res Yudicata Pro Vertile Habitur” Merupakan akta otentik KEKUATAN EKSEKUTORIAL Ø Ø Ø Terletak pada kepala putusan, pada irah 2 “Demi keadilan berdasarkan ke-Tuhanan YME” Dapat dilakukan upaya paksa apabila pihak yg kalah tidak mau melaksanakan Sebelum eksekusi dapat dilakukan anmaning oleh hakim