Aspek hukum dalam ekonomi Subyek hukum ialah sesuatu

Aspek hukum dalam ekonomi

Subyek hukum ialah sesuatu yang mempunyai hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum. Seorang manusia sbg pembawa hak (subyek hukum) dimulai saat ia dilahirkan dan berakhir saat dia meninggal Subyek hukum dibagi 2 yaitu: Manusia dan Badan Hukum § Manusia yang cakap melakukan perbuatan hukum adalah orang dewasa menurut hukum (telah berusia 21 tahun) dan berakal sehat. Manusia yang dianggap tdk cakap sebagai subyek hukum : - Orang yg belum dewasa ( belum mencapai usia 21 tahun)

- Orang wanita dalam perkawinan atau yang berstatus sebagai isteri. - Org yang ditaruh di bawah pengampunan yg terjadi krn gangguan jiwa, pemabuk dan boros. § Badan Hukum Sebagai subyek hukum dapat bertindak hukum atau melakukan perbuatan hukum seperti manusia. Badan Hukum dibedakan menjadi dua bentuk : Badan Hukum Publik dan Badan Hukum Privat.

1. Badan Hukum Publik (Publiek Rechts Persoon) Badan hukum yg didirikan berdasarkan hukum publik atau yg menyangkut kepentingan publik atau orang byk atau negara umumnya. 2. Badan Hukum Privat (Privat Rechts Persoon) Badan hukum yg didirikan berdasarkan hukum sipil atau perdata yang menyangkut kepentingan pribadi orang byk di dlm badan hukum itu.

Menurut Pasal 499 KUH Perdata obyek hukum yaitu benda Benda yaitu segala sesuatu yg berguna bagi subyek hukum atau segala sesuatu yng menjadi pokok permasalahan dan kepentingan bagi para subyek hukum. Benda dibedakan menjadi dua : § Benda bergerak dibedakan menjadi sbb : a. Benda bergerak krn sifatnya (pasal 509 KUH Perdata) benda yg dpt dipindahkan ex: meja, kursi. Dan yg dpt berpindah sendiri ex: ternak

b. Benda bergerak karena ketentuan UU (Pasal 511 KUH Perdata), yaitu hak – hak atas benda bergerak ex : hak memunggut hasil, hak pakai, dan saham – saham persean terbatas. § Benda tidak Bergerak Benda tidak bergerak dibedakan sebagai berikut : a. Benda tdk bergerak krn sifatnya, yakni tanah dan yang melekat di atasnya pohon, tumbuhan arca dan patung b. Benda tdk bergerak krn tujuan mesin alat 2 yg dipakai dlm pabrik c. Benda tdk bergerak krn UU ex : hak pakai terhdp benda tdk bergerak hak pungut hasil dan hipotik.

§ Hukum benda ialah bagian dr hukum kekayaan yg berkaitan dgn benda dgn orangnya yg memiliki hak kebendaan. § Hak kebendaan suatu kekayaan mutlak yg diberikan kpd subyek hukum utk menguasai suatu benda secara langsung dlm tangan siapa pun benda itu berada wajib diakui dan dihormati. § Hak kebendaan merupakan Hak Mutlak, sedangkan lawannya Hak Nisbi atau hak relatif. Ø Hak Mutlak (Hak Absolut), terdiri atas : Ø Hak kepribadian, misalnya hak atas nama, hidup dan kemerdekaan Ø Hak- hak yg terletak dlm hukum keluarga, krn ada hub suami istri.

§ Hak mutlak atas sesuatu benda inilah yg disebut hak kebendaan. �Hak Nisbi (hak relatif) Semua hak yg timbul krn adanya hubungan utang piutang, sedangkan utang piutang timbul dr perjanjian dan UU. § Penggolongan Hak Kebendaan , dibedakan menjadi dua kelompok : 1. Hak kebendaan yg sifatnya memberikan kenikmatan atas suatu benda ex: hak memungut hasil benda bergerak, dan hak pakai benda bergerak 2. Hak kebendaan yg sifatnya memberikan jaminan atas perlunasan utang ex: gadai, hipotik, hak tanggungan dan fidusia

Merupakan suatu kekuasaan mutlak yang diberikan kepada subyek hukum untuk menguasai suatu benda secara langsung dalam tangan siapa pun benda itu berada wajib di akui dan dihormati. Hak Kebendaan, dapat meliputi : a. Hak Menikmati, merupakan hak yang sifatnya memberikan kenikmatan terhadap benda miliknya sendiri atau milik orang lain, misal hak memungut hasil b. Hak Jaminan Utang, merupakan hak sebagai pelunasan utang yang melekat pada kreditor yang memberikan kewenangan untuk melakukan eksekusi terhadap benda yang dijadikan jaminan, misal hak gadai, hak hipotik, fidusia dan hak tanggungan.

§ Hak Jaminan tidak dapat berdiri sendiri, karena hak jaminan merupakan perjanjian yang bersifat tambahan (accesoir) dari perjanjian pokoknya yaitu perjanjian utang piutang/ perjanjian kredit. § Perjanjian utang piutang maupun penjanjian kredit, tidak diatur secara perinci, namun tersirat dalam Pasal 1754 KUH Perdata. § Hak Jaminan, dapat berbentuk: 1. Jaminan Umum, berdasarkan Pasal 1131 -1132 KUH Pdt 2. Jaminan Khusus, berdasarkan peraturan per. UUan tertentu.

Jaminan Umum a. Tidak menyebutkan benda, utang dan kreditor tertentu, b. Kreditor mempunyai kedudukan yang sama antara yang satu dengan yang lain, sehingga pihak lain dapat ikut intervensi didalamnya, c. Perlunasannya tidak mungkin 100 %, dikarena di bagi sesuai seimbangan besar kecil piutangnya Jaminan Khusus a. Menyebutkan benda, utang dan kreditor tertentu, b. Kreditor mempunyai hak istimewa yaitu : Hak Preference yaitu hak yang didahulukan daripada kreditor 2 yang lain, serta Hak de Suite, merupakan hak jaminan selalu mengikuti perjanjian utang piutang tersebut berada selama utang piutangnya belum lunas, sehingga perlunasanya 100 % terbayar.

1. Dengan pengakuan 2. Dengan penemuan (pasal 1977 (1) KUHPer) 3. Dengan penyerahan 4. Daluarsa § Barang siapa yang menguasai benda bergerak, misalnya dengan cara menemukan dijalan, hak milik diperoleh setelah lampau waktu 3 tahun sejak ia menguasai benda bergerak itu (pasal 1977 (2) KUHPer), sedangkan untuk benda tidak bergerak daluarsa adalah sebagai berikut: § dalam hal ada alas hak 20 tahun § dalam hal tidak ada alas hak 30 tahun § setelah lampau waktu 20 atau 30 tahun orang yang menguasai benda tidak bergerak tersebut memperoleh hak milik (pasal 1967 KUHPer)

5. Dengan pewarisan 6. Dengan cara penciptaan § Orang yang menciptakan benda baru memperoleh hak milik atas benda ciptaannya itu. 7. Dengan cara ikutan § Orang yang membeli seekor sapi yang sedang hamil, kemudian sapi itu melahirkan anak maka pembeli berhak pula atas anak sapi yang baru lahir itu.

1. Karena bendanya lenyap/musnah 2. Karena dipindahtangankan 3. Karena pelepasan hak 4. Karena daluarsa Contohnya karena perang yang berkepanjangan sehingga tidak mungkin lagi menguasai benda tidak bergerak miliknya. 5. Pencabutan hak Penguasa dapat memperoleh hak kebendaan (hak milik) dengan cara pencabutan hak. Pencabutan hak dengan cara : - berdasarkan UU - dilakukan untuk kepentingan umum - dengan ganti kerugian yang layak/patut