POLITIK HUKUM M HAMIDI MASYKUR S H M

POLITIK HUKUM M. HAMIDI MASYKUR, S. H. , M. KN.

PENGERTIAN: POLITIK HUKUM • Pernyataan kehendak dari pemerintah negara mengenai hukum yang berlaku di wilayahnya dan ke arah mana hukum akan dikembangkan • Tujuan dan alasan dibentuknya peraturan per-UU-an • Kebijakan / policy pemerintah atau negara di bidang hukum, yang dapat ditujukan kepada: 1. Materi (isi) 2. Bentuk hukum a. b. Tertulis 1) Kodifikasi 2) Tidak dikodifikasi Tidak tertulis

POLITIK HUKUM INDONESIA • Pada tiap negara, pada umumnya tertuang dalam UUD • Tidak terdapat dalam UUD 45, dengan berdasar aturan peralihan, maka ditemukan dalam UUDS 1950 • Pasal 102 UUDS 1950: • “hukum perdata dan dagang, hukum pidana sipil dan hukum pidana militer, hukum acara perdata dan hukum acara pidana, susunan kekuasaan pengadilan, diatur oleh undang-undang dalam kitab hukum, kecuali jika perundang-undangan menganggap perlu untuk mengatur beberapa hal dalam undang-undang tersendiri” • Kesimp: • Politik hukum dalam bentuk: Dibuat dalam kitab-kitab hukum (kodifikasi) kecuali dianggap perlu dalam uu tersendiri • Politik hukum dalam materi/isi: ? TIDAK TERDAPAT DALAM UUDS 1950

• Aturan peralihan UUDS 1950: • Pasal 51 (ayat 1) Konstitusi RIS: hanya mengatur kepada bentuk hukum • Aturan peralihan Konstitusi RIS: • UUD 1945: tidak terdapat • Aturan peralihan UUD 1945: • IS (dalam stb. 1925 no. 415) • Pasal 131 IS: hukum yang berlaku bagi masing-masing golongan • Pasal 163 IS: pembagian golongan penduduk di Indonesia menjadi 3 golongan: 1. Golongan Eropa 2. Golongan Bumi Putra 3. Golongan Timur Asing