YAYASAN Caecilia Widi Pratiwi Yayasan Sebagai Badan Hukum

YAYASAN Caecilia Widi Pratiwi

Yayasan Sebagai Badan Hukum (UU No. 16/2001 Jo UU No. 28/2004 ) dan PP 63/2008 Jo PP 2/2013

Pengertian Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota. Yayasan lahir sebagai badan hukum setelah akta pendiriannya disahkan oleh menteri hukum dan HAM RI. Harta Kekayaan Yayasan yang didirikan oleh orang asing atau orang asing bersama orang indonesia. Pendiri harus memisahkan sebagian harta kekayaannya sebagai kekayaan awal yayasan paling sedikit Rp 100. 000, - (seratus juta rupiah). Yayasan yang didirikan oleh orang indonesia, pendiri harus memisahkan sebagian harta kekayaannya sebagai kekayaan awal yayasan paling sedikit Rp 10. 000, - (sepuluh juta rupiah), dan surat pernyataan pendiri mengenai keabsahan harta kekayaan tersebut. Tujuan dilakukan pemisahan adalah untuk memperjelas bahwa kekayaan awal dari yayasan tidak lagi menjadi bagian dari harta pribadi atau harta bersama pendirinya.

Kekayaan yayasan dapat diperoleh dari : ♣ Sumbangan / bantuan yang tidak mengikat ♣ Wakaf ♣ Hibah wasiat ♣ Perolehan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan atau peraturan perundangan yang berlaku

Tujuan Yayasan Pendirian yayasan memiliki tujuan yang jelas baik itu di bidang sosial, pendidikan dan lainnya. Tujuan pendirian yayasan juga harus dicantumkan dalam AD/ART yayasan. Adapum tujuan yayasan menurut UUY adalah: encapai an. Untuk 1. kemanusiaan. 2. Yayasan harus bersifat sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. d 3. dasar yayasan.

Kegiatan Yayasan Bidang Sosial 1. 2. 3. 4. 5. 6. Pendidikan Formal Dan Non Formal; Panti Asuhan, Panti Jompo, Panti Werda; Rumah Sakit, Poliklinik Dan Labotratorium; Pembinaan Olahraga; Penelitian di bidang Ilmu Pengetahuan; Studi Banding, dll Bidang Keagamaan 1. 2. 3. 4. 5. Mendirikan Sarana Ibadah; Mendirikan Pondok Pesantren Menerima dan menyalurkan Amal Zakat, Infaq Dan Sadaqah Meningkatkan Pemahaman Keagamaan Melaksanakan Syiar Agama

Bidang Kemanusiaan 1. Memberi Bantuan Kepada Korban Bencana Alam 2. Memberi Bantuan Kepada Pengungsi Akibat Perang 3. Memberi Bantuan Kepada Tuna Wisma, Fakir Miskin Dan Gelandangan 4. Mendirikan Dan Menyelenggarakan Rumah Singgah Dan Rumah Duka 5. Memberikan Perlindungan Konsumen, 6. Melestarikan Lingkungan Hidup dll

Larangan Bagi Yayasan Hasil Kegiatan Yayasan dan Harta Kekayaan Yayasan tidak boleh dialihkan atau dibagikan kepada pembina, pengurus dan pengawas, karyawan atau pihak lain yang mempunyai kepentingan dengan yayasan. Sanksi pidana penjara paling lama 5 tahun dan pidana tambahan mengembalikan uang, barang atau kekayaan yayasan yang dialihkan atau dibagikan; Pengurus dapat diberikan honorarium yang ditetapkan oleh pembina, dan pengurus bukan pendiri atau pihak terafiliasi dengan pendiri, pembina dan pengawas serta harus bekerja full time.

Syarat Pendirian Yayasan telah diatur dalam undang-undang, maka pendiriannya juga harus memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku. Adapun syarat pendirian yayasan adalah: 1. memisahkan sebagian harta kekayaan pendiriannya menjadi kekayaan awal yayasan itu. 2. menggunakan bahasa Indonesia. 3. Pengurus yayasan dan pengawas. 4. Yayasan dapat juga didirikan berdasarkan dari surat wasiat. 5. pendirian yayasan telah disahkan oleh menteri atau pejabat yang telah ditunjuk. Yayasan 6. boleh tidak menggunakan dipakai telah nama yang secara sah oleh yayasan lainnya dan yayasan tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan.

Organ Yayasan • pembina minimal 1 orang • pengawas minimal 1 orang • pengurus terdiri dari ketua sekretaris dan bendahara. Pengurus bertindak atas nama yayasan • masa jabatan organ yayasan 5 tahun, kecuali pembina

Pembina ( pasal 28 -30 ) adalah organ yayasan yang mempunyai kewenangan yang diserahkan kepada pengurus atau pengawas oleh UU atau AD. Anggota pembina adalah pendiri yayasan atau mereka yang berdasarkan rapat anggota pembina dinilai memiliki dedikasi tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan yayasan Pembina tidak boleh mendapatkan gaji dan juga honorpendiri dan pembina yayasan tidak boleh mendapat gaji dan honor. Pengurus ( pasal 31 -39 ) adalah organ yayasan yang melaksanakan kepengurusan yayasan. Susunan pengurus sekurang-kurangnya terdiri dari : ketua, sekretaris, dan bendahara. Adapun pengurus yayasan, mendapatkan gaji dan honor sesuai aturan yang berlaku.

Hak Pengurus 1. Menetapkan kebijaksanaan dalam memimpin dan mengurus organisasi 2. Mengatur ketentuan-ketentuan tentang organisasi termasuk menetapkan iuran tetap dan iuran wajib anggota organisasi dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku 3. Menjalankan tindakan-tindakan lainnya baik mengenai pengurus maupun pemilikan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar Rumah Tangga ini dan ditetapkan oleh rapat anggota berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kewajiban Pengurus 1. Mengusahakan dan menjamin terlaksananya kegiatan organisasi sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan organisasi. 2. Menyiapkan pada waktunya rencana pengembangan organisasi, rencana kerja dan anggaran tahunan organisasi termasuk rencana lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan organisasi.

3. Mengadakan dan memelihara pembukuan dan administrasi organisasi sesuai dengan kelaziman yang berlaku bagi organisasi. 4. Memberi pertanggungjawaban dan segala kepentingan tentang keadaan dan jalannya organisasi berdasarkan laporan tahunan termasuk perhitungan kepada rapat anggota. 5. 5. Menyiapkan susunan organisasi lengkap dengan perincian tugasnya. Pemberhentian pengurus dapat dilakukan setiap saat jika pembina menilai pengurus melakukan tindakan yang merugikan yayasan. Pemberhentian tersebut dilakukan berdasarkan keputusan rapat pembina. Tata cara dan susunan pengangkatan, pemberhentian, dan penggantian pengurus diatur dalam anggaran dasar.

Pengawas Pasal 40 ayat 1: " Pengawas adalah organ Yayasan yang bertugas melakukan pengawasan serta memberi nasihat kepada Pengurus dalam menjalankan kegiatan Yayasan. " Pasal 41 ayat 1: "Pengawas Yayasan diangkat dan sewaktu dapat diberhentikan berdasarkan keputusan rapat Pembina. " Pasal 45 ayat 1 (UU No. 28 Tahun 2004): "Dalam hal terjadi penggantian Pengawas, Pengurus menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri. "