Ya Allah tambahkanlah kepadaku ilmu dan luaskanlah kefahamanku

Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan luaskanlah kefahamanku

IDENTITAS DOSEN PENGAMPU Nama Telepon Email Status Muhammad Iftar Aryaputra 085727779209 (only WA and SMS) iftar_aryaputra@ymail. com Menikah Alamat Semarang Pendidikan S 1: Fakultas Hukum Unnes (2006 -2011) S 2: Magister Hukum UI (2011 -2013) Unswagati Cirebon (2013 -2014) USM (2014 -sekarang) Riwayat Mengajar

KONTRAK PERKULIAHAN 1. Toleransi keterlambatan 15 menit. Melebihi waktu 15 menit, mahasiswa tidak diperkenankan mengisi daftar hadir; 2. Tugas dikumpulkan sesuai dengan tanggal yang ditentukan, Dosen tidak menerima tugas diluar tanggal yang ditentukan; 3. Bg mhsw yang tidak mengikuti UTS, dlm waktu maksimal 2 (dua) minggu setelah UTS menghubungi dosen untuk meminta UTS Susulan; 4. Ketidakhadiran mhsw, memberitahukan sec langsung (tidak melalui teman) kepada dosen. Absen lewat teman tidak dianggap kecuali ada hal yang bersifat khusus/pengecualian; 5. Bg mhsw titip absen/mengubah tanda silang menjadi tanda tangan dalam lembar presensi, dipastikan nilai akhir D; 6. Mhsw mengikuti aturan perkuliahan yg ditetapkan fakultas (seperti tidak memakai kaos/sandal).

NILAI AKHIR TUGAS 20 % UAS 40 % UTS 40 % Tugas UTS UAS Catatan: 1. Mhs wajib hadir 75% (12 kali) dari keseluruhan jumlah pertemuan. 2. Kurang dari 75%, mahasiswa tidak diperkenankan mengikuti Ujian Akhir. 3. Mhs memiliki hak tidak hadir 25% (4 kali) dikarenakan ijin, alfa, sakit (tanpa surat dokter).

Mengapa Pilih Fakultas Hukum? 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Pelit/medhit Fakultas paling murah Pragmatis/Cari Fakultas paling mudah (nilai gampang) Aman Gengsi Jaim Permintaan orang tua Penurut/nerimo ing pandum Ikut-ikutan Tidak punya prinsip (mudah terombang-ambing) Pendukung pekerjaan Praktis Peluang kerja yang luas Pragmatis Melihat kesuksesan para S. H. (Hotman Paris, Ruhut Matre Sitompul, Farhat Abas, dll) 9. Ingin menjadi aparat penegak hukum (polisi, advokat, jaksa, hakim) Idealis 10. Tidak ada pilihan lain lagi. Pasrah

KETUA/HAKIM MK TERPIDANA

HAKIM TEJO IFTAR MHSW S 1 KPK menangkap hakim setyabudi tejo menerima suap Rp 150 juta dari Asep Triana

OC Kaligis terpidana kasus suap hakim PTUN Medan

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Bekal mencari kerja? Cari gelar? Cari calon suami/istri? Permintaan orangtua? Untuk kenaikan pangkat? Kesadaran akan persaingan kerja? Lain-lain… Yang penting sarjana pak…. KULIAH = CARI ILMU?

Melalui suatu proses pembelajaran Membaca, diskusi, bertanya, menulis, dll STEP BY STEP Qui ascendit sine labore, descendit sine honore (Siapa yang naik tanpa kerja, turun tanpa kehormatan)

ILMU? Untuk Apa? Untuk Siapa? Apa manfaatnya? Apa keuntungannya? Man arodad dunya, fa ‘alaihi bil ‘ilmi. Wa man aradal Akhirah, fa ‘alaihi bil ‘ilmi. Wa man aradah huma, fa ‘alaihi bil ‘ilmi. (HR Bukhori) Barang siapa menempuh jalan guna mencari Ilmu, maka Allah memudahkan baginya jalan menuju surga (HR Muslim) … Ketahuilah, sesungguhnya Al Qur'an itu diturunkan dengan ilmu Allah… QS Huud ayat 14

PAKAI ILMU TIDAK? BAGAIMANA BILA TANPA ILMU?

ILMU ITU APA? Alat/sarana utama untuk: § Membuat sesuatu (produk) § Meningkatkan kualitas produk (baru) § Menggunakan sesuatu produk (baru) § Melaksanakan & meningkatkan kualitas tugas/pengabdian. TANPA ILMU RUSAK

SEMUA PRODUK DIBUAT DAN DIGUNAKAN DGN ILMU Produk Hukum : - UU - BAP - tuntutan jaksa - putusan hakim Semakin tinggi kualitas ILMU : § semakin berkualitas produk yang dihasilkan; § semakin mempunyai “nilai tambah/nilai lebih”.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ilmu membaca Menulis ilmu menulis Bertanya Mendengarkan Memperhatikan Melihat dll BUTUH BAHAN BACAAN

PERLUNYA BAHAN BACAAN 1. 2. 3. 4. Utk memahami KULIAH Utk pendalaman ILMU Utk penyusunan SKRIPSI (Tgs akhir) Utk menunjang TUGAS/PRAKTEK : § Sbg. Dosen/asisten § Sbg. Aparat Penegak Hkm

Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu Yang menciptakan, Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah Yang Maha Pemurah, Yang mengajar (manusia) dengan perantaraan kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya.

1. KUHP terjemahan Moeljatno (Wajib) 2. KUHP terjemahan Andi Hamzah 3. Hukum Pidana I-Sudarto (Wajib) 4. Sari Kuliah Hukum Pidana Lanjut-Barda Nawawi Arief (Wajib) 5. Prinsip-Prinsip Hukum Pidana – Eddy O. S. Hiariej 6. Asas-Asas Hukum Pidana- Moeljatno; 7. Kumpulan Kuliah Hukum Pidana I- Satochid Kartanegara; 8. Asas-Asas Hukum Pidana- Andi Hamzah 9. Pengantar Hukum Pidana Indonesia- Andi Hamzah 10. Hukum Pidana (Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting…)-Jan Remmelink; 11. Sari Kuliah Hukum Pidana I- Utrecht 12. Asas-Asas Hukum Pidana- Bambang Poernomo 13. Asas-Asas Hukum Pidana- R. Tresna; 14. Pelajaran Hukum Pidana 1 -3 - Adami Chazawi 15. Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia- Wirjono Prodjodikoro 16. dll

PEMAHAMAN DASAR TENTANG HUKUM PIDANA § § Mempelajari Hukum berarti mempelajari Ilmu Hukumnya. Ilmu hukum pada dasarnya adalah ilmu kemasyarakatan yang normatif (Normatieve Maatscappij Wetenschap). Kesimpulan: ilmu hukum bagian dari ilmu kemasyarakatan, “sejajar” dengan antropologi, sosiologi, kriminologi. Dengan demikian, mempelajari hukum pidana sebenarnya mempelajari Ilmu Hukum Pidana (IHP).

PEMBAGIAN ILMU HUKUM PIDANA § § IHP adalah ilmu yang mempelajari hukum pidana; IHP dapat dibagi menjadi IHP normatif dan IHP empiris. NORMATIF ILMU HUKUM PIDANA FAKTUAL Das Sollen normatif (seharusnya) ILMU HUKUM PIDANA NORMATIF Sbg obyek kajian mata kuliah hukum pidana Das Sein perilaku empirik (senyatanya) Catatan: Enschade membagi ilmu hukum pidana menjadi tiga, yaitu ilmu hukum pidana normatif; ilmu hukum pidana empiris; dan filsafat hukum pidana.

ILMU HUKUM PIDANA NORMATIF IHP NORMATIF HP Positif (ius constitutum) Mata Kuliah: Hukum Pidana HP Yad. (ius constituendum) Mata Kuliah: Politik Hukum Pidana HP Asing (ius comperandum) Mata Kuliah: Perbandingan HP HP Adat (ius loci/ Ius non scriptum) Mata Kuliah: Hukum Pidana Adat

§ Pada hakekatnya, hukum berisikan norma-norma. § Norma memberikan petunjuk bagaimana seseorang harus berbuat atau tidak berbuat. § Dasar dari norma adalah nilai (value). NORMA = Apa yang seharusnya, apa yang diharapkan NILAI = Ukuran yang disadari atau tidak disadari oleh masyarakat untuk menetapkan yang baik, benar, pantas. NILAI ADALAH DASAR DARI NORMA

NORMA BISA DILIHAT NORMA NILAI HANYA BISA DIRASAKAN Ø Anggapan bagaimana seseorang harus berbuat; Ø “Apa yang seharusnya”/”apa yang diharapkan”; Ø Dasar/landasan bagi norma; Ø Ukuran yang disadari atau tidak disadari masyarakat, utk menetapkan apa yang benar, apa yang baik, apa yang pantas, dsb;

MARI KITA DISKUSIKAN Terkandung Masalah Apa? Adakah pelanggaran norma? Coba saudara kaitkan bahasan sebelumnya… dengan Kenapa pemandangan seperti ini di bangsa barat tidak ada masalah?

SETIAP MAHASISWA DILARANG MENCORET TEMBOK Norma: diharapkan tidak mencoret tembok Nilai: keindahan SETIAP MAHASISWA DILARANG PAKAI KAOS DI LINGKUNGAN KAMPUS USM APA SEMUA ORANG PATUH PADA NORMA? SANKSI PIDANA Norma: diharapkan tidak pakai kaos di USM Nilai: ketertiban, kesponan SETIAP ORANG DILARANG MEMUKUL KAWANNYA Norma: diharapkan tidak memukul orang lain Nilai: kemanusiaan, kasih sayang BAGIAN DARI HUKUM PIDANA

Mezger: aturan hukum yang mengikatkan kepada suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana. HUKUM PIDANA Perbuatan Pidana Perbuatan yang dilarang Orang (pelaku) Bersifat menderitakan/ nestapa Penderitaan/nestapa yang dibebankan kepada seseorang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.

Van Hammel: keseluruhan dasar dan aturan yang dianut negara dalam kewajibannya untuk menegakkan hukum, yaitu dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum (onrecht) dan mengenakan suatu nestapa (penderitaan kepada yang melanggar larangan tersebut)

Bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk: a. menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut. b. menentukan kapan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan. c. menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Eddy O. S. Hiariej: aturan hukum dari suatu negara yang berdaulat, berisi perbuatan yang dilarang atau perbuatan yang diperintahkan, disertai sanksi dengan pidana bagi yang melanggar atau yang tidak mematuhi, kapan dalam hal apa sanksi pidana itu dijatuhkan dan bagaimana pelaksanaan pidana tersebut yang pemberlakuannya dipaksakan.

JENIS HUKUM PIDANA 1. HP Materiil dan Formil 2. HP Umum dan Khusus 3. HP Tertulis dan Tidak Tertulis 1. Hukum Pidana Materiil : Seperangkat aturan yang berisi tentang asas hukum pidana, tindak pidana, syarat penjatuhan pidana, dan ketentuan tentang pidana. 2. Hukum Pidana Formil : Seperangkat aturan yang mengatur bagaimana negara dengan alat perlengkapannya melaksanakan haknya untuk mengenakan pidana, apabila ada pelanggaran terhadap hukum pidana materiil. 1. Hukum Pidana Umum : Segala bentuk ketentuan tentang aturan-aturan hukum pidana yang berlaku untuk umum dan diatur dalam KUHP. 2. Hukum Pidana Khusus : Segala bentuk peraturan perundang-undangan pidana yang mengatur ketentuan secara khusus, sebagai bentuk pengecualian dari KUHP

1. Fungsi umum: Mengatur kehidupan kemasyarakatan atau menyelenggarakan tata kemasyarakatan. 2. Fungsi khusus: Melindungi kepentingan hukumterhadap perbuatan yang hendak memperkosanya dengan sanksi pidana. KARAKTERISTIK SANKSI PIDANA: § Sanksi pidana sifatnya lebih tajam yang bisa dikenakan kepada nyawa, badan, harta benda, kehormatan. § Sanksi pidana juga memiliki sifat preventif – teori paksaan psikis (theorie des psychisen zwanges) dari Anselm von Feurbach § HUKUM PIDANA bersifat SUBSIDIERITAS/ULTIMUM

SUMBER HUKUM PIDANA PRAPENJAJAHAN § Jaman kerajaan; kehidupan tradisional § Adakah Hukum? Kalau ada, hukum apa? 1. Ciwasana atau Purwadhigama pada abad ke-10 di masa Raja Dharmawangsa; 2. Kitab Gajamada pertengahan abad ke -14, yang diberi nama oleh Mahapatih Majapahit, Gajahmada; 3. Kitab Simbur Cahaya yang dipakai pada masa pemerintahan Ratu Senuhun Seding di Palembang; 4. Kitab Kuntara Raja Niti di Lampung yang digunakan pada awal abad 16; 5. Kitab Lontara’ ade’ yang berlaku di Sulawesi Selatan sampai akhir abad 19; 6. Patik Dohot Uhum ni Halak Batak di Tanah Batak; dan 7. Awig-awig di Bali.

SUMBER HUKUM PIDANA INDONESIA SUMBER TERTULIS 1. Wv. S (KUHP) 2. UU pidana diluar KUHP 3. Mv. T SUMBER TIDAK TERTULIS Hukum adat MANA YANG SUMBER UTAMA? KENAPA?

SISTEMATIKA Wv. S (KUHP) BUKU I (ATURAN UMUM) KUHP BUKU II (KEJAHATAN) BUKU III (PELANGGARAN) § Terdiri dari ketentuan umum dan ketentuan khusus. § Ketentuan umum berisi aturan-aturan/asas-asas/prinsip umum dalam hukum pidana. § Ketentuan umum diatur dalam Pasal 1 -103 (Buku I KUHP). § Ketentuan khusus berisi tentang TINDAK PIDANA. § Tindak Pidana dalam KUHP dibagi menjadi Kejahatan (rechtsdelict) dan Pelanggaran (wetsdelict). § Kejahatan diatur dalam Buku II KUHP § Pelanggaran diatur Buku III KUHP.

KUHP (Wv. S) MOBIL KUNO/ANTIK Buatan Belanda (Stb. 1915: 732) MODIFIKASI DARI WVS BLD 1881 Berlaku di Indonesia brdskn: 1. Perpres No. 2 Tahun 1945 2. UU: 1/1946 jo. UU: 73/ 1958 CODE PENAL PERANCIS 1791 USIA KUHP: § Sudah 1 abad lebih dihitung dari 1915 § Sudah memasuki 2 abad dihitung dari 1881 § Sudah memasuki 3 abad dihitung dari 1791

RIWAYAT BERLAKUNYA KUHP Bld HB Jpg RI CP-1810 | Wv. S Ned 1881 | Org Erp BP & TA S. 1866: S. 1872: Wv. Sv. NI 55 85 S. 1915: 732 | | | 8/3/ ‘ 42 Pasal 75 Regerings Reglement (RR) dan Pasal 131 Indische Staatsregeling (IS) KUHP Belanda harus diberlakukan pula di daerah jajahan dengan penyesuaian yng diperlukan (asas concordantie-concordantil beginsel) Memberlakukan KUHP di seluruh Indonesia Gunsei Keizirei (1944) | 17/8/ Perpres ‘ 45 No. 2/1945 | | berlaku di Jawa dan Madura UU: 1/ 1946 | UU: 73/ 1958 |

RIWAYAT BERLAKUNYA/PEMBARUAN KUHP 17/8/1945 8/3/1942 Wv. S S. 1915 No 732 GKR (1944) Zmn HB Zmn Jpg. Sudah mulai ada pembaharuan Perpres No. 2/ 1945 UU No. 1/ 1946 UU No. 73/ 1958 Memberlakukan HP yg ada pd 17 -8 -45 Memberlakukan HP yg ada pd 8 -3 -42 Memberlakukan UU: 1/46 Sel. Ind. m. b. 29 -9 -58 1. 2. An annuling function; A restoring function. MEMBATASI BERLAKUNYA Wv. Sv. NI Dgn spirit nasionalisme

Semarang, 26 Februari 2018