Working Party Road Map Infrastuktur dan Regulasi Working

Working Party : Road Map Infrastuktur dan Regulasi Working Group Layanan Konvergensi Peninsula , 20 Januari 2010

Scope of Work I. Mengkaji rencana evolusi teknologi dan timeline implementasi layanan telekomunikasi di Indonesia II. Mengkaji rencana implementasi dan timeline implementasi regulasi-regulasi konvergensi di Indonesia

I. Kajian Evolusi teknologi konvergen • Fixed Mobile Convergence and Next Generation Network • Telecommunication and Broadcasting Convergence

Work Plan • Desk study – Road Map ICT Infrastucture - Postel 2007 (20072011), bahan-2 Road Map Depkominfo (2009 -2014), Seminar Bappenas – RPJMN ( 2009 -2014), PP 05 tahun 2010 • Penyusunan questionnaires • Roadmap to FMC – Status development : ITU Study Group 19 ( NGN) and 13 (FMC), 3 GPP 2, Tispan , ETSI – Nara sumber : APT TG 2 on Convergence, Vendor perspective , Operator : Plan to implement • Convergence Telecommunications and broadcasting – Layanan 2 yang terkait , digital TV, IPTV, mobile-TV – Nara sumber : APT TG 2 on Convergence, Vendor perspective, Operators plan to implement.

II. Kajian rencana implementasi dan timeline implementasi regulasi-regulasi konvergensi di Indonesia – Work plan • Inventarisasi Permen yang telah dikeluarkan dan mengacu pada UU 36/1999 tentang telekomunikasi dan UU 32/2002 tentang penyiaran; contoh Permen IPTV dan Permen Digital TV • Inventarisasi rencana regulasi konvergensi, ie RPP revisi PP 7 tahun 2009 tentang BHP –PITA, RUU Konvergensi, • Rekomendasi regulasi yang dibutuhkan dalam masa transisi menuju UU Konvergensi, seperti Per Men IPTV dan Per Men TV Digital,

OUTLINE ROADMAP ICT INFRASTUCTURE 2007 -2011 • • • • DAFTAR ISI 3 BAB I. PENDAHULUAN 4 1. 1 METODOLOGI 4 1. 2. VISI DAN MISI 6 1. 3. LATAR BELAKANG 7 1. 3. 1. Perubahan paradigma 7 1. 3. 2. Kondisi jaringan di Indonesia saat ini 1. 3. 3. Permasalahan 10 BAB II. ERA KONVERGENSI 12 2. 1. DEFINISI KONVERGENSI 12 2. 2. PENGGERAK KONVERGENSI 12 2. 2. 1. Kemajuan teknologi 12 2. 2. 2. Kebutuhan pelanggan 13 2. 2. 3. Kebutuhan para penyelenggara 13 8

OUTLINE ROADMAP ICT INFRASTUCTURE 2007 -2011 • • • 2. 3. DAMPAK KONVERGENSI 13 2. 3. 1. Perubahan gaya hidup 14 2. 3. 2. Implikasi terhadap bisnis 14 2. 3. 3. Dampak terhadap regulasi 15 BAB III. MENUJU KONDISI KONVERGEN 17 3. 1. KONDISI INFRASTRUKTUR SAAT INI 17 • • • 3. 1. 1. Infrastruktur eksisting 17 3. 1. 2. Kondisi regulasi saat ini 19 3. 2. KONDISI YANG DIHARAPKAN PADA 2011 3. 2. 1. Infrastruktur pada 2011 21 3. 2. 2. Regulasi pada 2011 23 20

OUTLINE ROADMAP ICT INFRASTUCTURE 2007 -2011 • • • BAB IV. LANGKAH MIGRASI DAN RENCANA KERJA 4. 1 Fixed network 26 4. 2 Mobile network 27 4. 3 Regulasi 28 BAB V. PENUTUP 32 • • • LAMPIRAN A. PERKIRAAN PELANGGAN TELEKOMUNIKASI 2007 -2011 33 LAMPIRAN B. PERKIRAAN PENETRASI TELEKOMUNIKASI 2007 -2011 35 LAMPIRAN C. PERKIRAAN MIGRASI INFRASTRUKTUR TELEKOMUNIKASI 2007 -2011 37 LAMPIRAN D. KONDISI SOSIAL EKONOMI INDONESIA 37 LAMPIRAN E. DIGITAL ACCESS INDEX INDONESIA 38 LAMPIRAN F. MARKET SHARE BROADBAND DUNIA 38 LAMPIRAN G. HARGA BROADBAND DUNIA 39 • • 26

Copper 2 G-2. 5 G Basic NB data Basic SMS-MMS NB internet Broadband Broadcasting Multimedia Audio Video Industri dan penetrasi December 2007 15 % IP based Controller ** 24 % IP based Core Network** Satellite = 92 -C, 20 -ext C, 4 -Ku, 4 -S, 7 MHz – L Fiber Optik = 21. 000 km 3 % IP based Access Network** PSTN* FWA (2 G) FWA & Seluler (3 G) Seluler (2 G) Dial-up* ADSL IP-TV PAY-TV** 9 M 16 M 10 M 130 M 2, 5 M 1. 0 M 0 0, 45 M ** Last Dec 2007 9

Packet Switched Service INDUSTRI PENETRATION Basic service, Duoplay, Tripleplay, Quadplay Est imated Dec 2011 85 % IP based Controller** 72 % IP based Core Network Fiber Optik = 33. 000 km** 45 % IP based Access Network** PSTN FWA (2 G) FWA & Seluler (3 G) 10, 9 jt 23 jt 35, 5 jt Seluler (2 G) 180 jt Dial-up ADSL IP-TV PAYTV 5, 1 jt 3 jt 4, 8 jt 1, 5 jt **Forecast in 2012 10

MIGRASI FIXED NETWORK

Langkah Fixed Network Shifting from TDM to NGN, where all kinds of existing infrastructure need to be transformed to NGN infrastructure IP Links PSTN (TDM) Trunk / Tandem App Vo. IP TGW GW Interconnect Class 4 Link MSOAN Copper IP DSLAM Copper CPE Vo. IP Model P S T N VOD/TV Server Aggregation Network LE TDM Model service platform IP Transport ( Qo. S on MPLS) SSwitch Radius broadband OSS SSwitch App Residential Model Voip/SS Model to IAD PC Evdo/dv HFC FTTB Coax ? F. O LAN BB/SIP STB Phone TV Mobile Data & Phone Infocom / NGN Source PT. Telkom

Langkah Migrasi Mobile Network

Palapa Ring PROJECT Goal : to provide fiber optic to 330 district capital PHASE I- Eastern Indonesia Total new FO Cable > 10. 000 km Total cost : USD 300 millions DEPKOMINFO • Consortium established among several local operators, at year 2008 • Due to global financial crisis, the development is relatively slow 14 25/11/2020

Road Map (Regulasi)[1] 2009 2010 2011 2012 Penyusunan Pengaturan konvergensi penetapan F rancangan Stuktur Industri Revisi pengaturan eksisting existing yang mendukung industri yang konvergen Pemisahan industri jaringan, jasa dan konten Penyusunan pengaturan penyiaran Ordinansi yang mendukung industri Yang konvergen Pengaturan Kompetisi Pengaturan yang emenjamin kompetisi yang sehat Pengaturan menjamin kompetisi yang sehat pada masa transisi di era konvergen 2013 2014

Road Map (Regulasi) [2] 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Interkoneksi dan tariff Perhitungan kembali tariff interkoneksi berbasis biaya Pengaturan interkoneksi berbasis IP dan menjamin “ any to any connectio”n Pengaturan retail tariff melalui market mechanism Pengaturan tariff sewa jaringan dan tariff iinterkoneksi Numbering Reformasi penomoran nasional Test bed dan trial ENUM- dan pengaturannya Pelaksanaan dan managemen IP Number Pengaturan dan implementasi Number Portability

Road Map (Regulasi) [3] 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Spectrum Reframing managemen frekuensi Reframing BHP frekuensi Reformasi kebijakan dan managemen Spectrum Frekuensi Program Dukungan Industri Dalam Negeri Memenuhi standar peralatan yang konvergen Program-2 pendukung Penelitian Industri national Qo. S Perlindungan Konsumen Network Security Manage basic service and added value on convergence network environment Management about security and comfortable of customer Source ICT infrastructure convergence roadmap – BRTI _DG Post and Telecommunication

Road Map (Regulasi) [4] 2009 2010 2011 2012 2013 2014 USO Program USO - untuk layanan voice dan sarana pendukungnya ( backbone, IIX) diwilayah yang secara komersial tidak layak Proses dana USO untuk ICT Fund Socialization and Law Enforcement Monitoring dan law enforcement Internet resources Pengaturan Managemen Internet Exchange Managemen DNS Managemen IP address Migrasi IPv 4 ke IPv 6

Dasar Pembuatan Road Map Industri • Pergeseran mendasar, dari regulasi yang kompleks berubah menjadi regulasi yang sederhana; • Pernyataan eksplisit tentang prinsip regulasi (transparansi, nondiscrimninatory, kontestabilitas, kepastian, berpandangan jauh kedepan serta guideline untuk mengatur perilaku industri; • Pemahaman bahwa intervensi regulasi hanya diperlukan saat terjadi kegagalan pasar yang jelas terlihat; • Pergerakan mengarah mekanisme swa-regulasi industri dan kode etik industri; • Kebutuhan akan insentif yang paling sesuai untuk penggelaran jaringan dan investasi pada infrastuktur NGN bagi semua pemain industri;

• Melakukan fasilitasi untuk memastikan struktur yang lebih bervariasi dan kokoh, khususnya penguatan pasar untuk: • Suplai jasa jaringan wholesale untuk jasa jaringan lain serta penyedia aplikasi; • Penyebar-luasan muatan digital pada saluran jaringan yang bervariasi; dan • Investasi infrastruktur yang baru dan inovatif. • Memungkinkan rasionalisasi industri melalui aliansi komersial ataupun merger, khususnya mengingat tingginya tingkat duplikasi infrastruktur; dan • Lebih fokus tuntuk mengembangkan pasar jasa non-suara, yang saat ini tidak diperhatikan dan merupakan jurang besar pada pasar; fokus ini penting untuk realisasi tujuan “perekonomian berbasis pengetahuan” (knowledge economy). •

Prinsip transisi • • • Mengadopsi prinsip bahwa tidak boleh ada operator yang memburuk keadaannya di bawah rezim perijinan struktur yang baru dibandingkan dengan peraturan struktur perijinan yang sudah ada agar operator dapat melakukan migrasi ke perijinan yang baru dengan cepat; dan tidak menimbulkan gejolak industri Membuat peta yang menunjukkan perpindahan ketentuan perijinan yang sudah ada ke perijinan yang baru untuk menjamin transparansi proses migrasi perijinan; Membuat keputusan legislasi berkenaan dengan proses migrasi perijinan; Membuat keputusan eksekutif untuk memberlakukan moratorium penerbitan ijin baru berdasarkan rezim peraturan yang sudah ada. Moratorium ini diperlukan bahkan sebelum ditetapkannya UU Konvergensi sebagai bagian dari proses Roadmap ini, mengingat perubahan UU tersebut dapat merubah keputusan investasi dan strategi dari para investor secara signifikan; Tidak membawa mekanisme dan pendekatan regulatori yang memang tidak sesuai ke rezim yang baru.

Prasyarat • • • Adanya model konvergensi yang jelas untuk mengantisipasi dinamika dan struktur pasar komersial dari sektor ini. Hanya dengan demikian definisi yang jelas dan stabil yang mencerminkan realita konvergensi dapat dibentuk. Suatu model yang umum dari sektor yang berkonvergensi ada di Bagian 4. 1; Adanya kerangka kerja dari prinsip-prinsip kebijakan dan pedoman industri untuk menentukan apakah peraturan perundangan dan keputusan terkait cocok dengan hasil yang diinginkan. Kecil artinya untuk membentuk struktur peraturan perundangan untuk kegiatan-kegiatan yang berada di luar kendali kebijakan atau kepentingan Pemerintah; Tanggungjawab yang jelas bagi badan regulasi, departemen-departemen yang berhubungan, serta Pemerintah daerah; BRTI yang mandiri, aktif, memiliki staf penuh dan tenaga ahli tersendiri serta memiliki kewenangan yang diperlukan untuk itu; dan Sesekali dilakukan review terhadap industri (seperti di Inggris dengan UK Strategic Review-nya, Canada, New Zealand dan Australia ) sebagai cara memulai perubahan.