WAWASAN NUSANTARA INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER 2006 RENCANA

WAWASAN NUSANTARA INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER 2006

RENCANA PEMBELAJARAN MK. PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN PERGURUAN TINGGI NEGERI SE JAWA TIMUR METODE PEMBELAJARAN ALOKASI WAKTU BOBOT NILAI Pengantar Pendidikan Kewarganegaraan Ceramah interaktif dengan ilustrasi 1 kali pertemuan 5% Hak azasi manusia Ceramah singkat , studi kasus dan pemaparan hasil studi lapang, dan diskusi. 2 kali pertemuan 10% Hak dan Kewajiban warga negara Ceramah singkat, PBL, dan studi lapang (kelompok / individu). 1 kali pertemuan 10% 4 Bela negara Ceramah singkat, dikusi kelompok kecil dan simulasi. 1 kali pertemuan 5% 5 Demokrasi Ceramah singkat, studi pustaka dan studi lapang. 2 kali pertemuan 15% 6 Wawasan Nusantara Multimedia-LEMHANNAS, studi lapang. 3 kali pertemuan 20% 7 Ketahanan Nasional Multimedia, studi lapang , diskusi, bedah kasus aktual. 3 kali pertemuan 20% 8 Politik dan Strategi Nasional. Ceramah, bedah kasus, diskusi, PBL, 2 kali pertemuan 15% 15 kali pertemuan 100% NO MATERI 1 2 3 JUMLAH

KOMPETENSI SETELAH MENGIKUTI TOPIK INI PESERTA DIDIK DIHARAPKAN MAMPU: MENGIMPLEMENTASIKAN PENGETAHUAN TENTANG KONSEPSI WAWASAN NUSANTARA DAN MEMILIKI POLA PIKIR, POLA SIKAP, DAN POLA PERILAKU YANG TERCERMIN DALAM KEHIDUPAN BERMASYARAKAT, BERBANGSA DAN BERNEGARA. 9/13/2021 3

SISTEMATIKA l l l l PENDAHULUAN LANDASAN PEMIKIRAN PEMAHAMAN WAWASAN NUSANTARA FAKTOR –FAKTOR YANG MEMPENGARUHI WAWASAN NUSANTARA UNSUR DASAR, ASAS DAN CARA PANDANG WAWASAN NUSANTARA PENGARUH PEMAHAMAN WASANTARA TERHADAP PERSATUAN & KESATUAN KESIMPULAN

POKOK BAHASAN (6) WAWASAN NUSANTARA SUB POKOK BAHASAN : (pilih - klik kotak samping nomer) 6. 1 LATAR BELAKANG DAN PROSES TERBENTUKNYA WAWASAN NASIONAL DI SETIAP NEGARA 6. 2 KONSEP WAWASAN NUSANTARA 6. 3 WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA 6. 4 ASAS DAN CARA PANDANG WAWASAN NUSANTARA 6. 5 IMPLEMENTASI WAWASAN NUSANTARA DALAM OTONOMI DAERAH 6. 6 TANTANGAN DAN INDIKATOR KEBERHASILAN WAWASAN NUSANTARA Back

POKOK BAHASAN WAWASAN NUSANTARA SUB POKOK BAHASAN (6. 1): LATAR BELAKANG DAN PROSES TERBENTUKNYA WAWASAN NASIONAL DI SETIAP NEGARA

PENDAHULUAN Tiap-tiap negara memiliki wawasan nasional. Wawasan Nusantara adalah wawasan nasional Indonesia. l Wawasan nasional Indonesia dibentuk dan dijiwai: a. Paham kekuasaan berlandaskan Pancasila (Kemerdekaan & Kedamaian, non ekspansional dan non involusi teritori). b. Geopolitik Indonesia berlandaskan pemikiran kewilayahan (Archipelagio State, negara kepulauan) dan kehidupan bangsa (bersifat majemuk). l l

WAWASAN NASIONAL l ADALAH CARA PANDANG SUATU BANGSA YANG TELAH MENEGARA TENTANG DIRI DAN LINGKUNGANNYA DALAM EKSISTENSINYA YANG SERBA TERHUBUNG SERTA PEMBANGUNANNYA DI DALAM BERNEGARA DI TENGAH LINGKUNGANNYA BAIK NASIONAL, REGIONAL, MAUPUN GLOBAL.

Konsepsi Dasar Wawasan Nasional DIRI BANGSA B A N G S A SEJARAH KONSTITUSI UUD BUDAYA FALSAFAH IDIOLOGI LINGKUNGAN (GEOGRAFI) W A S A N A S P I R A S I N A S I O N A L DRIVES MOTIVE TUJUAN NASIONAL

l Tujuan : nasionalisme yang kuat demi lestarinya Indonesia. l Kedudukan : landasan visional bangsa. n Fungsi : pedoman, motivasi dan rambu-rambu penentuan kebijakan nasional.

LATAR BELAKANG FILOSOFIS WAWASAN NUSANTARA l PEMIKIRAN BERLANDASKAN FALSAFAH PANCASILA v 5 sila (Pancasila) sebagai aspirasi bangsa semenjak Proklamasi 1945. v Landasan Idiil yang menjiwai kehidupan berbangsadan bernegara Indonesia. v Kesadaran dengan segenap cipta, rasa dan karsa untuk mempertahankan eksistensi dan kelangsungan hidup dari generasi ke generasi. v Sila I (toleransi umat beragama), Sila II (menjunjung tinggi HAM), Sila III (Kepentingan Nasional diatas kepentingan golongan / kelompok), Sila IV (Demokrasi Indonesia), Sila V (Keadilan dan kesejahteraan bersama seluruh rakyat Indonesia).

Lanjutan : LATAR BELAKANG FILOSOFIS l v PEMIKIRAN ASPEK KEWILAYAHAN Kondisi objektif geografis sebagai modal dan ruang gerak hidup suatu bangsa oleh karena itu harus dijaga dan dipertahankan. v Pada saat Proklamasi 17 -8 -1945 Wilayah negara mengikuti Territoriale Zee En Maritieme Kringen Ordonantie tahun 1939 dimana hanya berupa daratan dan 3 mil laut dari garis pantai masing-masing pulau. v Deklarasi Juanda 13 Desember 1957 yang menyatakan bahwa lebar laut teritorial Indonesia adalah 12 mil laut diukur dari garis-garis pangkal yang menghubungkan titik-titik pangkal yang mengelilingi daerah Indonesia, titik pangkal adalah titik terluar dari pulau-pulau terluar/daratan di wilayah Indonesia dan ditetapkan dengan Perpu no 4 / Prp tahun 1960 tentang Perairan Indonesia; UU no 17 tahun 1985 tentang Ratifikasi UNCLOS 1982 n UU no 6 tahun 1999: mempertegas kesatuan wilayah yang terdiri atas: +17. 508 pulau, dengan luas: 5. 193. 250 km 2; 2. 027. 087 km 2 daratan, 3. 166. 163 km 2 lautan v Terletak pada: 06. 08 LU, 11. 15 LS, 94. 45 – 141. 05 BT, Jarak utara-selatan: +1. 888 km, timur-barat: +5. 110 km

Lanjutan : LATAR BELAKANG FILOSOFIS. . l PEMIKIRAN DARI ASPEK SOSIAL BUDAYA v Masyarakat Indonesia sejak awal merupakan masyarakat beragam. Paling heterogen di dunia: +300 etnis, +50 bahasa. Majemuk dalam: sistem ekonomi, politik, budaya, tradisional sampai yang sangat maju Saat merdeka 60 juta, saat ini 210 juta penduduk Bisa disebut sebagai bangsa baru yang terdiri atas masyarakat lama, sehingga diperlukan kesepahaman dan Ikatan nasional yang kuat untuk mencegah konflik dan potensi disintegrasi. v v

Lanjutan : LATAR BELAKANG FILOSOFIS l PEMIKIRAN DARI ASPEK KESEJARAHAN v Indonesia berciri khas sendiri walau ada kesamaan sebagai (mayoritas) rumpun Melayu. Dijadikan satu propinsi “Hindia Belanda / Nederlandch Indie” oleh Belanda sejak 1816 M. 20 Mei 1908: awal semangat kebangsaan Indonesia / Kebangkitan nasional. 28 Oktober 1928: Sumpah Pemuda / pencetusan Wawasan Kebangsaan Indonesia. 17 Agustus 1945 : bangsa Indonesia me-negara. 13 Desember 1957 : Deklarasi Juanda / tekad politik Republik Indonesia mempersatukan wilayah tanah (darat) dan air (laut)nya, dan istilah “Nusantara” resmi sebagai konsep nasional. v v v

GAMBAR 1 TENTANG PENEGAKAN HUKUM BUDAYA INDONESIA DI MASA LALU TIDAK ASING LAGI DENGAN SISTEM PENGADILAN GUNA PENEGAKAN HUKUM Back

POKOK BAHASAN WAWASAN NUSANTARA SUB POKOK BAHASAN (6. 2): KONSEP WAWASAN NUSANTARA

WAWASAN NUSANTARA Adalah Wawasan nasional yang bersumber pada Pancasila dan berdasar UUD 1945, yaitu cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional.

SKEMA WAWASAN NUSANTARA Tujuan ke dalam: Mewujudkan kesatuan segenap aspek kehidupan alamiah: Sejarah Perjuangan Bangsa Aspirasi Bangsa Lingkungan Geopolitik Geostrategi Trigatra: Geografi, Sumber daya alam, Penduduk Wawasan Nusantara Sosial: Pancagatra Ipoleksosbudhankam Tujuan Keluar: Ikut serta mewujudkan kebaha-giaan, ketertiban perdamaian seluruh umat manusia Tujuan Nasion al Cita-cita nasional

LANDASAN WAWASAN NUSANTARA l Landasan Idiil Wawasan Nusantara : PANCASILA. l Landasan Konstitusional Wawasan Nusantara: UUD 1945 (dan Perubahannya).

HAKIKAT WAWASAN NUSANTARA l KEUTUHAN l CARA NUSANTARA PANDANG YANG SELALU UTUH MENYELURUH DEMI KEPENTINGAN NASIONAL

GAMBAR 2 DEMI KEPENTINGAN NASIONAL, SEMUA WARGANEGARA BERHAK MENYALURKAN ASPIRASINYA, MESKI HARUS BABAK BELUR

SUMPAH PALAPA PATIH GADJAH MADA HAKIKAT WASANTARA SALAHSATUNYA ADALAH KEUTUHAN NUSANTARA

UNSUR-UNSUR DASAR WAWASAN NUSANTARA A. UNSUR WADAH (CONTOUR) a. Wilayah dan letak geografis : b. Tata pemerintahan, tata organisasi kenegaraan dan kelengkapannya : l Berdasarkan UUD 1945 dan - Terakhir sesuai dasar hukum: Perubahan pada pasal-pasal Pengumuman Pemerintah RI yang mengatur sistem Tahun 1969, UU No 1 Tahun pemerintahan, baik pusat 1973, UU No 17 Tahun 1985 dan maupun daerah. UU No 6 Tahun 1999. - Indonesia belum memiliki UU tentang Batas Wilayah Negara, dan sedang dalam proses perumusan oleh lembaga Eksekutif dan Legislatif. l Dilengkapi dengan berbagai UU yang mendukung seperti UU tentang Pemilu, Pemerintahan Daerah, dan seterusnya.

PETA WILAYAH N. K. R. I STATUS 17 FEBRUARI 1969 - SEKARANG DASAR HUKUM : TAP MPR NO. V/1999 TANGGAL. 19 OKTOBER 1999 U Km 0 250 DARATAN NUSANTARA PERAIRAN NUSANTARA LAUTAN TERITORIAL LAUT ZONA EKONOMI EKSKLUSI F 200 MIL SOMIARNO, 2005 500

B. UNSUR ISI (CONTENT) a. Menuju cita-cita dan tujuan nasional: § Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. § Memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. § Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. b. Keterpaduan semua aspek kehidupan nasional: nasional § Aspek Trigatra: Geografi, Kependudukan, Kekayaan Alam. § Aspek Pancagatra: Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial budaya, Pertahanan Keamanan.

C. UNSUR TATA LAKU (CONDUCT) a. Tata laku Batiniah: Kesadaran masyarakat untuk berbangsa dan bernegara Indonesia. b. Tata laku Lahiriah: Kemanunggalan karya dan tindakan melalui perencanaan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian Pembangunan. Back

POKOK BAHASAN WAWASAN NUSANTARA SUB POKOK BAHASAN (6. 3): WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

WAWASAN NUSANTARA & HUKUM KEWILAYAHAN Wilayah Udara Nasional Ruang Udara Bebas (KEDAULATAN) Laut Teritorial 12 MIL (YURISDIKSI) Zona Tambahan ZEE 24 Mil 200 Mil Teritorial Darat SOMIARNO, 2005 Landas Kontinen 350 Mil

PETA ALUR LAUT KEPULAUAN INDONESIA U 0 250 500 Km SOMIARNO, 2005

RUANG ANTARIKSA ( WILAYAH KEPENTINGAN ) RUANG UDARA WILAYAH KEDAULATAN RUANG LAUT UDARA BEBAS TERITORIAL LAUT TERITORIAL EE ZT DARATAN Z RUANG UDARA BEBAS M N M M N 20 0 0 20 N NM 24 12 12 NM DARATAN SOMIARNO, 2005

Hukum Udara DEKLARASI BOGOTA 1976 12, 82 % 33. 979, 07 K M GSO Indonesia + 35. 871 KM A A Ket: A = Ruang Udara Nasional Indonesia E 5. 140 K Y D C BUMI Y B = Ruang Udara Bebas/ Negara lain B A, B, C, = Atmosfir Bumi D, E = Ruang Angkasa (Bebas untuk kemanusiaan dan milik bersama) Y = Orbit Geostarioner (GSO) Y SOMIARNO, 2005

PETA WILAYAH KEDAULATAN RI RI PETA WILAYAH STATUS 17 17 AGUSTUS 1945 - - 13 13 DESEMBER 1957 STATUS DASARHUKUM: TZMKO 1939. NO. 442 DASAR U U Km. Km 0 0 250250 500500 3 3 MIL

PETA WILAYAH KEDAULATAN RI STATUS 13 DESEMBER 1957 - 17 FEBRUARI 1969 DASAR HUKUM : DEKLARASI JUANDA 1957, UU NO. 4 PRP 1960 U Km 0 12 MIL DARATAN NUSANTARA PERAIRAN NUSANTARA LAUTAN TERITORIAL 250 500

PETA WILAYAH KEDAULATAN RI STATUS 17 FEBRUARI 1969 - 19 DESEMBER 1999 DASAR HUKUM : UU. NO. 1 TH, 1973; UU NO. 17 TH 1985; UU NO. 6/1996. UNCLOS 1982 U Km 0 DARATAN NUSANTARA PERAIRAN NUSANTARA LAUTAN TERITORIAL LAUT ZONA EKONOMI EKSKLUSI F 200 MIL 250 500

12 PULAU TERLUAR RAWAN DIKUASAI NEGARA JIRAN

12 PULAU TERLUAR RAWAN DI KUASAI NEGARA TETANGGA NO NAMA PULAU SPESIFIKASI NEGARA TETANGGA RAWAN 7 P. MARAMPIT Kab. Talaud Sulawesi Utara Penduduk + 1436 jiwa Luas : + 12 km² Filipina Belum ada sarana Illegal Fishing Effective Occupation 8 P. FANI Kab. Raja Ampat Papua Ada penduduk Luas : + 9 km² Palau 220 km² dari Sorong 35 jam pelayaran Illegal Fishing Effective Occupation 9 P. FANILDO Kab. Biak Numfar Papua Tak ada penduduk Luas : + 9 km² Palau 280 km dari Kabupaten Illegal Fishing Effective Occupation 10 P. BRAS Kab. Biak Numfor Papua Penduduk + 50 jiwa Luas : + 3. 375 km Republik Palau Jarak dari Kab 280 km dari P. Supriori 240 km Illegal Fishing Effective Occupation 11 P. DANA Kab. Kupang Nusa Tenggara Timur Tak Ada Penduduk Dari P. Rote 4 km Dari Kupang 120 km Australia Pintu masuk ALKI III Illegal Fishing Effective Occupation 12 P. BATEK Kab. Kupang Nusa Tenggara Timur Tak ada Penduduk Luas : + 25 ha Tempat Penyu bertelur Migrasi Lumbalumba Timor Leste Sebelah Utara ALKI III Illegal Fishing Effective Occupation Back

POKOK BAHASAN WAWASAN NUSANTARA SUB POKOK BAHASAN (6. 4): ASAS DAN CARA PANDANG WAWASAN NUSANTARA

ASAS WAWASAN NUSANTARA l l l KEPENTINGAN YANG SAMA KEADILAN KEJUJURAN SETIA KAWAN / SOLIDARITAS KERJASAMA / KOORDINASI SETIA PADA NEGARA

ARAH PANDANG WAWASAN NUSANTARA l Ke dalam : mewujudkan kesatuan dan persatuan baik aspek-aspek alamiah maupun aspek-aspek sosial. l Ke luar : menjamin kepentingan nasional Indonesia dalam dunia Internasional. Back

POKOK BAHASAN WAWASAN NUSANTARA SUB POKOK BAHASAN (6. 5): IMPLEMENTASI WAWASAN NUSANTARA DALAM OTONOMI DAERAH

WAWASAN NUSANTARA DAN OTONOMI DAERAH UU No. 32/2004 Tentang Sistem Pemerintahan Daerah Istilah tingkatan daerah otonom lebih bersifat netral yakni: Provinsi, Kabupaten, Kota dimana daerah Provinsi tidak mempunyai hubungan komando dengan daerah Kabupaten dan Kota. v Terdapat keterpisahan secara tegas antara badan eksekutif dengan badan legislatif daerah ( DPRD ) dimana DPRD juga melakukan fungsi kontrol. v Pemerintahan di tingkat Provinsi hampir tidak berubah. v Pemerintahan Kabupaten dan Kota, Bupati dan Walikota adalah sebagai Kepala Daerah Otonom saja. v

PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH UU No. 35 / 2004 Pajak Bumi Bangunan PEMERINTAH PROVINSI KAB/ KOTA Pajak Bumi dan Bangunan 10% Perrolehan hak atas tanah & Bangunan 20% Pajak Bumi Bangunan 90% Perolehan hak atas Tanak atas tanah & Bangunan 80% Hak Pemerintah atas PBB dan perolehan Hak atas Tanah Bangunan oleh Pemerintah Pusat dibangikan kepada Kab/ Kota SOMIARNO, 2005

Lanjutan: Kehutanan Pertambangan umum & Perikanan PEMERINTAH Kehutanan iuran HPH 20% Provisi Hasil H 20% PROVISI Kehutanan iuran HPH 16% Provisi Hasil H 16% KAB/ KOTA Kehutanan iuran HPH 64% Provisi Hasil H 32% Untuk kab/kota lain dalam Provinsi 32% Pertambangan Umum Land rent 20% Explor & Exploi 20% Pertambangan Umum Land Rent 16% Explor & Exploi 16% Pertambangan Umum Land Rent 64% Explor & Exploi 32% Perikanan Pungutan Pengusahaan & Hasil Pengusahaan & Perikanan Hasil Perikanan Jatah daerah dibagikan merata pada setiap Kab/ kota

Lanjutan: PEMERINTAH Minyak Bumi 85 % PROVINSI Minyak Bumi 3% KAB/ KOTA Minyak Bumi 6% Untuk kab/ kota lain dalam Provinsi 6% Gas alam 70% Gas alam 6% Gas alam 12% Untuk kab/ kota lain dalam Provinsi 12% TAMBANG MINYAK & GAS ALAM Back

POKOK BAHASAN WAWASAN NUSANTARA SUB POKOK BAHASAN (6. 6): TANTANGAN DAN INDIKATOR KEBERHASILAN WAWASAN NUSANTARA

TANTANGAN IMPLEMENTASI Pemberdayaan Masyarakat : Pembangunan yang kurang adil dan merata dapat mengubah pola pikir, sikap dan tindakan sebagai warganegara yang bertentangan dengan Wawasan Nusantara. l Dunia Tanpa Batas : Perkembangan masyarakat global yang dapat mengikis bahkan menghancurkan nasionalisme. l Era Baru Kapitalisme : Kekuatan ekonomi Internasional dengan berbagai efek variasinya (budaya, politik) dapat melemahkan kekuatan nasional dan mengubah persepsi masyarakat. l

KEBERHASILAN WAWASAN NUSANTARA Wawasan Nusantara berhasil jika mendasari cara berpikir, bersikap dan bertindak dalam rangka menghadapi, menyikapi dan menangani permasalahan kehidupan nasional yang berorientasi pada kepentingan rakyat dan keutuhan tanah air. l Setiap warga negara Indonesia perlu: - menyadari hak dan kewajibannya sebagai warga negara. - mengerti, memahami, menghayati dan mengimplementasi Wawasan Nusantara. l

GAMBAR 3 SAAT BENCANA, KONSEP WAWASAN NUSANTARA TIDAK MENGENAL DIKHOTOMI SIPIL ATAU MILITER UNTUK TERJUN BERSAMA DI LAPANGAN

Berdiskusi dan menghayati makna Wawasan Nusantara sebagai landasan visional bangsa melalui contoh peristiwa PEMBANGUNAN DISAMPING MENUMBUHKAN KESEJAHTERAAN, JUGA BANJIR !! GAMBAR : 4

REFERENSI: l l l l UUD 1945 dan Perubahannya. Tiga Undang-Undang Dasar (UUD 1945, UUD RIS 1950, UUDS RI 1950). Kewiraan Tinjauan Strategis dalam Berbangsa dan Bernegara, Dedi Karsono, PT Grasindo, Jakarta, 1999. Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia, Prof. Dr. Moh. Mafud MD, Rineka Cipta, Jakarta, 2001. Pendidikan Kewarganegaraan, S. Sumarsono, dkk. , Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005. Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi, Tim Dosen UGM, Paradigma, Yogyakarta, 2002. Soemiarno, Slamet, Penataran Suscadoswar 2005, Lemhanas, Jakarta FILM tentang Wawasan Nusantara dari DEPHANKAM. Back