WAWASAN KEBANGSAAN UNTUK TENAGA KEPENDIDIKAN MOH FADLI Dosen

WAWASAN KEBANGSAAN UNTUK TENAGA KEPENDIDIKAN MOH. FADLI Dosen FH UB | Ketua Pusat Studi Peradaban UB | Ketua BPPM FH UB

2 NUSANTARA TERKENAL SEJAK RIBUAN TAHUN SEBELUM MASEHI Moh. Fadli FHUB, Diklat Tendik I 04 -04 -2018

§ Arysio Nunes dos Santos: Atlantis The Lost Continent Finally Found (riset 30 tahun-hal 674) § Prof. Hugues Tertrais (Sarbonne), Perancis dalam buku Asie du Sud-Est: enjeu regional ou enjeu mondial? – Asia Tenggara : pertarungan regional atau pertarungan global? ; menulis “I`Asie du Sud-Est apparait comme un microcosme de l`Asie, voire du Monde” – Asia tenggara merupakan mikrokosmos asia bahkan dunia. § Dikenal Peneliti Belanda sebagai Negara Pusat Peradaban Masa Lalu SIAPA AJI SAKA?

NUSANTARA: NEGERI SURGAWI 4 Mineral, uranium, emas, perak, nikel, bauksit, aneka hasil laut, buah-buahan, tumbuhan, rempah -rempah, obat-obatan, dan aneka jenis hewan (SDA) lainnya tersebar di seantero negeri LUAS INDONESIA SETARA Apakah masuk akal (mereka) menjajah kita DENGAN hanya untuk menguasai rempah-rempah? EROPA Moh. Fadli FHUB, Diklat Tendik I 04 -04 -2018

PERJUANGAN PANJANG: MERDEKA !!! Moh. Fadli FHUB, Diklat Tendik I 5 04 -04 -2018

NEGARA BANGSA Moh. Fadli FHUB, Diklat Tendik I 6 04 -04 -2018

1. RAKYAT 3. WILAYAH 2. PEMERINTAH

8 NEGARA HUKUM Rechtsstaat 1. Jaminan dan perlindungan hak asasi manusia (HAM) 2. Pemisahan/pembagian kekuasaan 3. Pemerintahan berdasarkan peraturan per-uu-an 4. Peradilan administrasi Rule of Law 1. Supremacy of the law 2. Equality before the law 3. Human rights Moh. Fadli FHUB, Diklat Tendik I 04 -04 -2018

9 NEGARA HUKUM INDONESIA (NHI) Pasal 1 UUD NRI Tahun 1945 (Perubahan Ketiga): (1) (2) (3) Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Negara Indonesia adalah negara hukum. Moh. Fadli FHUB, Diklat Tendik I 04 -04 -2018

10 NEGARA HUKUM v Hakekat Negara Hukum: Hukum menjadi dasar berperilaku atau bertindak bagi penguasa dan rakyatnya, dan hukum memiliki kedudukan tertinggi dalam negara/supremasi hukum (the supreme of law) (Jimly Asshiddiqie) q Negara Hukum dimaksudkan untuk: 1. Mencegah agar eksekutif (bestuur) tidak bertinfak sewenang (willekeur) dan menyalahgunakan wewenang (Detournement de pouvoir) 2. Siapapun (pemerintah/rakyat) tidak boleh berperilaku atau bertindak semaunya tanpa memperhatikan aturan Ø Negara hukum adalah negara yang berdasarkan hukum dan dibatasi oleh hukum. Moh. Fadli FHUB, Diklat Tendik I 04 -04 -2018

11 MENJAGA & MENGISI KEMERDEKAAN KESADARAN SEJARAH Moh. Fadli FHUB, Diklat Tendik I 04 -04 -2018

12 JANGAN LENGAH !! 1. MASALAH 2. TANTANGAN 3. ANCAMAN Moh. Fadli FHUB, Diklat Tendik I Negara kaya SDA apalagi strategis banyak yang mengincar 04 -04 -2018

DUNIA PENDIDIKAN: 13 RUMAH BIBIT UNGGUL CALON PEMIMPIN PEMUDA MASA KINI PEMIMPIN MASA DEPAN Moh. Fadli FHUB, Diklat Tendik I KEMAJUAN NEGARA: § Pendidikan § Religiusitas § Moralitas § Nasionalisme 04 -04 -2018

WAWASAN KEBANGSAAN 14 PENGERTIAN Wawasan Kebangsaan: cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila, UUD NRI 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal 1 angka 1 Permendagri No 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan Moh. Fadli FHUB, Diklat Tendik I 04 -04 -2018

15 “Arus sejarah memperlihatkan dengan nyata bahwa semua bangsa memerlukan suatu konsepsi dan cita-cita. Jika mereka tak memilikinya atau jika konsepsi dan cita-cita itu menjadi kabur dan usang, maka bangsa itu adalah dalam bahaya” (Soekarno) Moh. Fadli FHUB, Diklat Tendik I 04 -04 -2018

16 “Tidak ada dua bangsa yang cara berjoangnya sama. Tiap-tiap bangsa mempunyai cara berjoang sendiri, mempunyai karakteristik sendiri. Oleh karena pada hakekatnya bangsa sebagai individu mampunyai keperibadian sendiri. Keperibadian yang terwujud dalam pelbagai hal, dalam kebudayaannya, dalam perekonomiannya, dalam wataknya dan lain-lain sebagainya” (Soekarno) Moh. Fadli FHUB, Diklat Tendik I 04 -04 -2018

17 PENDIDIKAN WAWASAN KEBANGSAAN (PWK) Tujuan PWK (a. l): Mengoptimalkan pengembangan dan pelaksanaan nilai kebangsaan guna pemberdayaan dan penguatan kesadaran berbangsa dan bernegara yang berlandaskan pada nilai Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI; > Pasal 3 Permendagri No 71 Tahun 2012 < Moh. Fadli FHUB, Diklat Tendik I 04 -04 -2018

18 SASARAN PWK 1) Organisasi politik 2) Organisasi kemasyarakatan (lembaga nirlaba lainnya) 3) Pegawai negeri sipil 4) Guru atau Pendidik 5) Tokoh agama/ masyarakat/adat. Moh. Fadli FHUB, Diklat Tendik I 04 -04 -2018

1. PANCASILA 2. UUD NRI Tahun 1945 4. NKRI 3. Bhinneka Tunggal Ika

INDONESIA: PENUH POTENSI LUAS INDONESIA SETARA DENGAN EROPA Moh. Fadli FHUB, Diklat Tendik I 20 TRAGEDI PENJAJAHAN Kebutuhan energi, SDA dll di masa depan, negeri manakah yang paling patut dilirik? Indonesia memiliki 16. 056 pulau yang resmi diakui. 04 -04 -2018

21 1. PANCASILA 1. Perspektif historis. 2. Makna dan fungsi Pancasila 1) Pancasila sebagai dasar negara 2) Pancasila sebagai ideologi 3) Pancasila sebagai falsafah 4) Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa 5) Pancasila sebagai pemersatu bangsa, dan 6) Wawasan pokok tiap-tiap sila dalam Pancasila. 3. Landasan teoritis sila demi sila Pancasila. 4. Aktualisasi Pancasila. Moh. Fadli FHUB, Diklat Tendik I 04 -04 -2018

22 PANCASILA 1. 2. 3. 4. Ketuhanan Yang Maha Esa Kemanusiaan yang adil dan beradab Persatuan Indonesia Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Moh. Fadli FHUB, Diklat Tendik I 04 -04 -2018

23 PERUMUSAN PANCASILA 1. Dimulai pada masa Sidang I BPUPKI (Ketua BPUPKI, Radjiman Wediodiningrat) tanggal 29 Mei-1 Juni 1945. 2. Rangkaian ini ditutup dengan Pidato Soekarno (1 Juni) yang menawarkan lima prinsip dari dasar negara yang diberi nama Panca Sila. 3. Rumusan Soekarno tentang Pancasila kemudian digodok melalui “Panitia Delapan” yg dibentuk oleh Ketua Sidang BPUPKI. Moh. Fadli FHUB, Diklat Tendik I 04 -04 -2018

24 PERUMUSAN PANCASILA 4. Kemudian membentuk “Panitia Sembilan”, yang menyempurnakan rumusan Pancasila dari Pidato Soekarno ke dalam rumusan versi Piagam Jakarta pada 22 Juni 1945. 5. Fase “pengesahan” dilakukan tanggal 18 Agustus 1945 oleh PPKI yang menghasilkan rumusan final Pancasila yang mengikat secara konstitusional dalam kehidupan bernegara. Moh. Fadli FHUB, Diklat Tendik I 04 -04 -2018

25 2. UUD NRI TAHUN 1945 Moh. Fadli FHUB, Diklat Tendik I 1. Perspektif historis dilihat dari sudut pandang pembentukan dan penetapan. 2. Paham konstitusionalisme dan negara hukum. 3. Pembukaan dan pokok-pokok pikiran UUD NRI Tahun 1945. 4. Tema-tema pokok dalam ‘batang tubuh’ 5. Perubahan UUD NRI Tahun 1945. 6. Aktualisasi UUD NRI Tahun 1945 04 -04 -2018

UUD NRI TAHUN 1945 26 • Konstitusi negara • Landasan konstitusional yang menjadi dasar hukum bagi setiap peraturan perundangan di bawahnya. • UUD 1945 sebelum perubahan terdiri atas: (1) Pembukaan; (2) Batang Tubuh; (3) Penjelasan. • Setelah perubahan, terdiri dari : (1) Pembukaan; (2) Pasal-pasal Moh. Fadli FHUB, Diklat Tendik I 04 -04 -2018

PERUBAHAN UUD 1945 27 ü Perubahan UUD 1945 pertama kali dilakukan pada Sidang Umum MPR tahun 1999 yang menghasilkan Perubahan Pertama. ü Setelah itu, dilanjutkan dengan Perubahan Kedua pada Sidang Tahunan MPR tahun 2000, ü Perubahan Ketiga pada Sidang Tahunan MPR tahun 2001, ü Perubahan Keempat pada Sidang Tahunan MPR tahun 2002. ü Perubahan itu mencakup 21 bab, 73 pasal, dan 170 ayat, 3 pasal Aturan Peralihan dan 2 pasal Aturan Tambahan. Moh. Fadli FHUB, Diklat Tendik I 04 -04 -2018

28 3. BHINNEKA TUNGGAL IKA 1) 2) 3) 4) 5) Perspektif historis, sosiologis, dan antropologis Makna dan fungsi seloka Bhinneka Tunggal Ika Perkembangan Ke-Bhinnekaan Landasan teoritis Aktualisasi Bhinneka Tunggal Ika. Moh. Fadli FHUB, Diklat Tendik I 04 -04 -2018

29 MAKNA BHINNEKA TUNGGAL IKA • Semboyan negara sebagai modal untuk bersatu. • Ungkapan dalam bahasa Jawa Kuno tersebut, secara harfiah mengandung arti bhinneka (beragam), tunggal (satu), ika (itu) yaitu beragam satu itu. • Kemajemukan bangsa merupakan kekayaan kita, kekuatan kita, yang sekaligus juga menjadi tantangan bagi kita bangsa Indonesia, baik kini maupun yang akan datang. • Kemajemukan itu harus kita hargai, kita junjung tinggi, kita terima dan kita hormati serta kita wujudkan. Moh. Fadli FHUB, Diklat Tendik I 04 -04 -2018

30 MAKNA BHINNEKA TUNGGAL IKA • Bung Hatta mengatakan bahwa Bhinneka Tunggal Ika adalah ciptaan Bung Karno setelah Indonesia merdeka. • Ketika merancang Lambang Negara RI (Garuda Pancasila), semboyan Bhinneka Tunggal Ika dimasukkan ke dalamnya. • Muh. Yamin merupakan tokoh yang pertama kali mengusulkan kepada Bung Karno agar Bhinneka Tunggal Ika dijadikan semboyan sesanti negara Moh. Fadli FHUB, Diklat Tendik I 04 -04 -2018

4. NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA (NKRI) 31 1) Perspektif historis 2) Makna dan fungsi NKRI dilihat dari sudut pandang Geo Strategis dan Geo Politis. 3) Landasan teoritis. 4) Mencintai dan mempertahankan NKRI Moh. Fadli FHUB, Diklat Tendik I 04 -04 -2018

NKRI 32 • Bentuk negara yang dipilih sebagai komitmen bersama. • Pilihan tepat untuk mewadahi kemajemukan bangsa. • Komitmen kebangsaan akan keutuhan NKRI menjadi suatu “keniscayaan” yang harus dipahami oleh seluruh komponen bangsa. • “mengenai bentuk NKRI tidak dapat dilakukan perubahan karena merupakan landasan hukum yang kuat bahwa NKRI tidak dapat diganggu gugat” (Pasal 37 ayat (5) UUD NRI Tahun 1945) Moh. Fadli FHUB, Diklat Tendik I 04 -04 -2018

Sekian & Terima kasih MOH. FADLI mfadlifh@ub. ac. id & mfadlifhub@gmail. com