WAKAF DASAR HUKUM Pasal 49 ayat 3 UUPA

WAKAF DASAR HUKUM • Pasal 49 ayat 3 UUPA; • PP No. 28/1977 tentang Perwakafan Hak Milik; • PMDN No. 6/1977 tentang Pendaftaran Perwakafan Tanah Hak Milik; • Permen Agama No. 1/1978 tentang Pelaksanaan PP No. 28/1977; • Instruksi Bersama Menteri Agama & Menteri Dalam Negri No. 1/1978; • Peraturan Dirjen Bimas Islam No. Kep/D/75/1978; • Surat Kepala BPN No. 630. 1 -2782 tanggal 27 Agustus 1991 tentang Pelaksanaan Persertifikatan Tanah Wakaf. • UU no 41 tahun 2004 tentang Wakaf; • PP no 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU no. 41 tahun 2004. • Keputusan Bersama Menteri Agama dan KABPN No 422 Tahun 2004 Tentang Sertifikasi Tanah Wakaf

Perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian dari harta miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

UNSUR-UNSUR WAKAF q q q Wakif : Pihak yang mewakafkan tanah miliknya. Harta benda wakaf Ikrar : Pernyataan kehendak dari wakif untuk mewakafkan tanah miliknya (sighat). Nadzir : Kelompok orang/badan hukum yang diserahi tugas pemeliharaan dan pengurusan benda wakaf. Peruntukan Harta Benda Wakaf Jangka waktu wakaf

WAKIF n n n Perseorangan, syaratnya dewasa, berakal sehat tidak terhalang melakukan perbuatan hukum dan pemilik sah harta benda wakaf; Organisasi syaratnya benda milik organisasi dan sesuai dengan AD organisasi; Badan hukum, syaratnya benda milik badan hukum dan sesuai dengan AD organisasi.

Nazir Perseorangan, syaratnya WNI, Islam, dewasa, amanah, mampu secara rohani dan jasmani dan tidak terhalang melakukan perbuatan hukum; n Organisasi; n Badan hukum Pengurus memenuhi syarat perseorangan, di bid. Sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan keagamaan islam dan badan hukum didirikan menurut hukum indonesia. Nazir mendapat imbalan 10 % atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf. n

HARTA BENDA WAKAF Hak atas Tanah (blm/sdh terdaftar); n Bangunan atau bagian bangunan yang berdiri diatas tanah dimaksud diatas; n Tanaman dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah; n HMSRS Bebas dari segala sitaan, sengketa, perkara dan tidak dijaminkan n

Tata Cara Wakaf n n n n Diperlukan ikrar; Ditujukan kepada Nadzir; Dihadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW); Disaksikan 2 orang saksi; Harus dibuat secara tertulis; Harus didaftarkan di Kantor Pertanahan setempat dalam jangka waktu maksimum 3 bulan sesudah ikrar; Segala penyimpangan harus mendapat persetujuan dari Menteri Agama atas persetujuan Badan Wakaf Indonesia

Pendaftaran Tanah Wakaf Didaftarkan di Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya; n Diajukan oleh PPAIW selambat-lambatnya 3 bulan sesudah ikrar wakaf; n Harus melampirkan: (1) Sertipikat/tanda bukti hak atas tanah atau sertipikat HMSRS atau tanda bukti lainnya; (2) akta ikrar wakaf n Sertipikat atas nama Nazir. Catatan: n Masalah wakaf diselesaikan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri sesuai dengan hubungan antara masalah dengan yurisdiksi masing-masing pengadilan (pasal 12 PP No. 28/1977). n