VERIFIKASI VALIDASI DATA PENDUDUK MISKIN KABUPATEN KEBUMEN MELALUI

VERIFIKASI & VALIDASI DATA PENDUDUK MISKIN KABUPATEN KEBUMEN MELALUI SIKS-NG Dinas Sosial & PPKB Kab. Kebumen Sosialisasi & Percepatan PIP Jenjang Dikdas Kamis, 10 Oktober 2019 Gedung Plut Kabupaten Kebumen

VERIFIKASI & VALIDASI DATA PENDUDUK MISKIN KABUPATEN KEBUMEN MELALUI SIKS-NG Dinas Sosial PPKB Kabupaten Kebumen https: //dinsosppkb. kebumenkab. go. id/

BIODATA DIRI Koordinator PKH Kabupaten Kebumen : Agus Faurizan, Amd. Kom : RT 02 RW 05 Desa Kutowinangun Kec. Kutowinangun Alamat Email : ikhtiar. selalu@gmail. com Tempat/Tgl. Lahir : Kebumen, 08 Agustus 1988 Nomor Telephon : 085 725 946 386 eb u ab. K BK PK Din so s. P ------------ “Hidup SEKALI jangan disia-siakan, kerjakan apa yang bisa kita kerjakan karena melakukan kebaikan tidak perlu MENUNGGU” me n Nama Alamat

SUGENG RAWUH! Terima kasih telah datang hari ini! “Apa yang sudah kita kerjakan hari ini? ” eb um e n “Jika kamu berbuat KEBAIKAN, maka sesungguhnya kamu berbuat baik untuk DIRIMU SENDIRI” Din so s. P PK BK ab. K “Dan jika kamu berbuat JAHAT, maka (kejahatan) itu untuk DIRIMU SENDIRI.

01 DASAR HUKUM PENGELOLAAN DTKS 02 LANGKAH-LANGKAH PELAKSANAAN PENGELOLAAN DTKS 03 DTKS YANG DIKELOLA SAAT INI DAN PEMANFAATANNYA 04 SISTEM INFORMASI KESEJAHTERAAN SOSIAL NEXT GENERATION (SIKS-NG)

01 IO N CT SE DASAR HUKUM PENGELOLAAN DATA TERPADU Ayoo kita mulai !

UU Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin Pasal 10 Pasal 11 Penetapan Data Terpadu sebagai dasar pemberian bantuan dan/atau pemberdayaan ab. K Pemanfaatan Data Terpadu oleh K/L, Pemda, dan masyarakat BK Data Terpadu menjadi tanggung jawab Kemensos dgn berbasis TIK Din so s. P PK Verifikasi & Validasi Rumah Tangga Miskin Oleh Mensos, Bupati/Walikota, dan masyarakat eb um e n Pasal 8 & 9

eb um e Daerah Kabupaten/Kota • Pendataan dan Pengelolaan data fakir miskin cakupan Daerah kabupaten/kota ab. K Daerah Propinsi • Pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah provinsi BK • Pengelolaan data fakir miskin nasional Din so s. P PK Pemerintah Pusat n UU No. 23/2014: Pembagian Urusan Pemerintah di Bidang Sosial

PERMENSOS NO 5/2019 TENTANG PENGELOLAAN DTKS Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial n eb um e BK ab. K Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Din so s. P PK Data Terpadu Kesejahteraan Sosial meliputi Penerima bantuan dan pemberdayaan sosial

PERMENSOS NO 5/2019 TENTANG PENGELOLAAN DTKS Pendataan Verifikasi dan Validasi eb um e n Penetapan BK ab. K Penggunaan Din so s. P PK Pengelolaan DTKS dilakukan melalui tahapan

TAHAPAN PENGELOLAAN DATA TERPADU KESOS PENDATAAN • Proses pengesahan data dengan memastikan dan memperbaiki data (jika diperlukan) sehingga data hasil verifikasi valid atau telah memenuhi aturan validasi eb um e ab. K VALIDASI DATA n • Proses pemeriksaan data untuk memastikan pendataan yang telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dan memastikan data yang telah dikumpulkan atau dimutakhirkan sesuai dengan fakta di lapangan BK Permensos No. 5 Tahun 2019 VERIFIKASI DATA Din so s. P PK Tahapan Pengelolaan Data Terpadu Kesos • Proses pengumpulan dan pemutakhiran data yang berupa angka, teks, gambar, audio dan/atau video, dilakukan dengan metode diskusi, wawancara dan pengamatan langsung

DEFINISI UMUM KEMISKINAN Kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Hak-hak dasar antara lain: v. Terpenuhinya kebutuhan pangan; v. Kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumberdaya alam dan lingkungan hidup; eb um e n v. Rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan; Sulit mengukurnya perlu kesepakatan “pendekatan pengukuran” yg dipakai. BK Din so s. P PK KEMISKINAN ADALAH MASALAH MULTI DIMENSIONAL. ab. K v. Hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial-politik.

Apa itu Basis Data Terpadu? Kriteria Kepesertaan Program Perlindungan Sosial Basis Data Terpadu untuk Program Perlindungan Sosial KKS KIP KIS BDT dibangun dari hasil pendataan 2011 oleh BPS dan dimuktahirkan kembali pada tahun 2015. PKH ab. K BK Din so s. P PK Pemuktahiran BDT sangat penting dilakukan : Untuk mendapatkan informasi rumah tangga BDT dengan kondisi terkini (perubahan kondisi sosial ekonomi dan demografi), dengan cara mengeluarkan ruta yang dianggap mampu (inclusion error) dan memasukkan ruta yang tidak mampu (exclusion error) eb um e n KPS Basis Data Terpadu (BDT) adalah sistem basis data mikro yang digunakan untuk Program Perlindungan Sosial.

3. Data menunjukkan jumlah penduduk miskin di setiap daerah berdasarkan ESTIMASI 3. Data menunjukkan jumlah RT Sasaran (sangat miskin + hampir/ rentan miskin) - by name by address Din so s. P PK BK 4. Pemanfaatan: 4. Pemanfaataan: § Berguna untuk perencanaan dan evaluasi program § Berguna untuk target sasaran rumah tangga secara kemiskinan dengan target geografis, tapi tidak dapat langsung pada Program Bantuan dan Perlindungan menunjukkan siapa dan dimana alamat penduduk Sosial (BLT, PKH, Raskin, Jamkesmas, dsb) miskin. eb um e 1. Metodologi: § Konsep: Basic Needs Approach § Pendekatan: Moneter § Didasarkan pada Garis Kemiskinan: Makanan (2100 kkal per kapita perhari) + Non Makanan 2. Sumber data: Susenas (sampel) KEMISKINAN MIKRO (tahun 2005, 2008, 2011, 2015) 1. Metodologi: § Konsep: Multi Dimensi § Pendekatan Non-Moneter § Didasarkan pada Indeks atau PMT dari ciri-ciri RT miskin 2. Sumber data: PSE 05, PPLS 08, PPLS 2011, PBDT 2015 ab. K KEMISKINAN MAKRO (sejak tahun 1976) n Pengukuran Kemiskinan di Indonesia

Sejarah Basis Data Terpadu (BDT) Kemiskinan Mikro Tujuan: Sebagai Dasar Berbagai Program Perlindungan Sosial dalam Rangka Pengentasan Kemiskinan PPLS 2008 PPLS 2011 PBDT 2015 • Forum Konsultasi Publik • Pendataan rumah tangga • Keterlibatan Pemda • 25, 8 juta RT ab. K *PSE : Pendataan Sosial Ekonomi PPLS : Pendataan Program Per. Lindungan Sosial PBDT : Pemutakhiran Basis Data Terpadu • 25, 2 juta RTS • 2, 8 juta RTS/ individu data program dan musdes/muskel • Distribusi BLSM 2013 dan KKS, KIP 2014 BK • 18, 5 juta RTS • Distsribusi BLT 2008, 2009 Din so s. P PK • 19, 1 juta RTS • Distsribusi BLT 2005 eb um e n PSE 2005

Din so s. P PK BK ab. K eb um e n PERKEMBANGAN DATA TERPADU UNTUK PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Mengapa Cakupan PBDT 40 % terbawah? q. Ukuran baku yang digunakan oleh Bank Dunia bahwa kelompok bawah adalah sebesar 40 persen. q. Tingkat kemiskinan dengan menggunakan batasan 2 USD PPP menghasilkan sekitar 40 persen penduduk miskin. q. Kelompok penduduk kategori sangat miskin, hampir miskin, serta rentan miskin sekitar 40 persen. ab. K BK Din so s. P PK Cakupan 40 persen terbawah adalah cakupan secara nasional, dan akan berbeda di setiap provinsi dan kabupaten/kota tergantung dari tingkat kesejahteraan masing-masing provinsi dan kabupaten/kota. eb um e n Catatan:

02 IO N CT SE LANGKAH-LANGKAH PELAKSANAAN PENGELOLAAN DTKS Ayoo kita mulai !

Tujuan Pengelolaan Data KSTN (Kesejahteraan Sosial Terpadu Nasional) Program-program penelitian dan pengembangan berskala nasional dan internasional Pengambilan kebijakan dan keputusan Pemerintah pusat maupun daerah Din so s. P PK Program-program kesos baik yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun swasta BK ab. K eb um e n Sebagai Pusat Rujukan

Langkah Perbaikan Yang Diperlukan 2 SIKS NG dengan Mempercepat proses veri-vali melalui memanfaatkan berbagai mekanisme 0 yg ada. Membangun kapasitas pengelolaan data di daerah Din so s. P PK eb um e ab. K BK Mengikuti timeline penetapan pemutakhiran BDT DTKS per Januari dan Juli tiap tahunnya. n Mengkonsolidasi pengelolaan berbagai data mikro kemiskinan melalui Dinas Sosial dan pemanfaatannya melalui TKPKD.

03 IO N CT SE DTKS YANG DIKELOLA SAAT INI DAN PEMANFAATANNYA Ayoo kita mulai !

Din so s. P PK BK ab. K eb um e n DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL (DTKS)

INFORMASI YANG TERDAPAT PADA DATA TERPADU IDENTITAS RTS PENDIDIKAN § § Partisipasi sekolah Kelas/jenjang tertinggi Ijazah tertinggi Status sekolah (negeri/swasta) § § § § Mobil Sepeda Motor Perahu Motor Kapal Motor Sepeda Perahu Lemari es Tabung gas Penguasaan lahan Kepemilikan ternak Emas HP TV § Status penguasaan bangunan tempat tinggal § Luas lantai § Luas bangunan § Jenis lantai § Jenis dinding § Jenis atap § Sumber air minum § Cara memperoleh air minum § Sumber penerangan § Kelas daya listrik terpasang § Bahan bakar/energi memasak § Tempat buang air besar § TPA tinja § Kamar tidur n KEPEMILIKAN ASET PERUMAHAN eb um e § Jenis cacat § Penyakit kronis menahun § Status kehamilan wanita § Penggunaan alat KB § Nama anggota RTS § Hubungan dengan Kepala RTS § Jenis kelamin § Tanggal Lahir § Umur § Status perkawinan § Kepemilikan kartu ID § No. Induk Kependudukan (NIK) § Akte/Buku Nikah § Akte Cerai § Akte Kelahiran PKH Rastra Jamkesmas Asuransi kesehatan lain Jamsostek KKS KIP BPJS/KIS ab. K KESEHATAN DEMOGRAFI § § § § BK Nama Kepala RTS Alamat/SLS Desa Kecamatan Kabupaten/Kota Provinsi Jumlah Anggota RTS Din so s. P PK § § § § KEPESERTAAN PROGRAM

Din so s. P PK BK ab. K eb um e n KOMITMEN PEMERINTAH MENINGKATKAN STANDAR HIDUP PENDUDUK 40% TERBAWAH

Din so s. P PK BK ab. K eb um e n KOMPLEMENTARITAS PROGRAM UNTUK PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Din so s. P PK BK ab. K eb um e n KOMPLEMENTARITAS PROGRAM UNTUK PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Din so s. P PK BK ab. K eb um e n CONTOH KOMPLEMENTARITAS PROGRAM

REKAP BDT/DTKS Berdasar Kepmensos Nomor 84/HUK/2019 Bulan Juli 2019 DESIL 1 DESIL 2 DESIL 3 DESIL 4 Total 39. 208 55. 162 41. 935 18. 434 154. 739 KK 46. 948 59. 945 44. 243 19. 460 170. 596 JIWA 191. 789 202. 513 124. 850 54. 106 573. 258 Din so s. P PK BK ab. K eb um e n RUTA

REKAP BDT/DTKS Berdasar Kepmensos Nomor 84/HUK/2019 Bulan Juli 2019 Desil 1 Desil 2 Desil 3 Desil 4 Grand Total KEBUMEN 2. 289 4. 227 3. 535 2. 025 12. 076 2 SEMPOR 3. 304 3. 280 2. 213 1. 003 9. 800 3 KARANGGAYAM 3. 647 2. 973 1. 471 391 8. 482 4 ALIAN 2. 251 2. 925 2. 271 987 8. 434 5 KLIRONG 1. 360 2. 780 2. 265 1. 101 7. 506 6 PETANAHAN 1. 055 2. 493 2. 224 1. 171 6. 943 7 BUAYAN 2. 081 2. 537 1. 784 537 6. 939 8 KARANGSAMBUNG 2. 816 2. 224 1. 234 371 6. 645 9 AMBAL 1. 543 2. 517 1. 857 671 6. 588 10 PURING 1. 995 2. 523 1. 623 357 6. 498 Din so s. P PK BK ab. K 1 n Kecamatan eb um e No

REKAP BDT/DTKS Berdasar Kepmensos Nomor 84/HUK/2019 Bulan Juli 2019 Desil 3 Desil 4 Grand Total 2. 104 1. 681 815 6. 354 976 2. 316 2. 048 898 6. 238 13 ROWOKELE 2. 047 2. 169 1. 302 478 5. 996 14 BULUSPESANTREN 1. 243 2. 275 1. 722 697 5. 937 15 PEJAGOAN 1. 533 2. 070 1. 578 708 5. 889 16 MIRIT 1. 331 2. 366 1. 628 554 5. 879 17 KUWARASAN 1. 001 1. 953 1. 709 914 5. 577 18 KUTOWINANGUN 1. 062 1. 945 1. 614 754 5. 375 19 GOMBONG 637 1. 324 1. 555 978 4. 494 20 KARANGANYAR 778 1. 443 1. 375 792 4. 388 12 AYAH BK 1. 754 n Desil 2 Din so s. P PK 11 SRUWENG Desil 1 eb um e Kecamatan ab. K No

REKAP BDT/DTKS Berdasar Kepmensos Nomor 84/HUK/2019 Bulan Juli 2019 No Kecamatan Desil 1 Desil 2 Desil 3 Desil 4 Grand Total 492 1. 358 1. 542 895 4. 287 22 PREMBUN 638 1. 334 1. 233 605 3. 810 1. 425 1. 187 633 138 3. 383 24 BONOROWO 539 917 749 282 2. 487 25 PADURESO 662 1. 025 568 162 2. 417 26 PONCOWARNO 749 897 521 150 2. 317 eb um e ab. K BK Din so s. P PK 23 SADANG n 21 ADIMULYO

GRAFIK SEBARAN DTKS Berdasar Kepmensos Nomor 84/HUK/2019 Bulan Juli 2019 ∑ RUTA DTKS 2, 317 2, 487 PONCOWARNO PADURESO BONOROWO 3, 383 3, 810 4, 287 4, 388 4, 494 SADANG PREMBUN ADIMULYO KARANGANYAR GOMBONG 5, 375 5, 577 5, 879 5, 889 5, 937 5, 996 6, 238 6, 354 6, 498 6, 588 6, 645 6, 939 6, 943 7, 506 ROWOKELE AYAH SRUWENG PURING AMBAL KARANGSAMBUNG BUAYAN PETANAHAN KLIRONG ∑ RUTA DTKS n BULUSPESANTREN eb um e PEJAGOAN ab. K MIRIT BK KUWARASAN Din so s. P PK KUTOWINANGUN 8, 434 8, 482 ALIAN KARANGGAYAM 9, 800 SEMPOR 12, 076 KEBUMEN - 2, 000 4, 000 6, 000 8, 000 10, 000 12, 000 14, 000

GRAFIK SEBARAN DTKS Din so s. P PK BK ab. K eb um e n Berdasar Kepmensos Nomor 84/HUK/2019 Bulan Juli 2019

04 IO N CT SE Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS NG) Ayoo kita mulai !

Siklus Pengelolaan Data BDT pada SIKS-NG 2. Daerah melakukan pemeriksaan dan Finalisasi Data Din so s. P PK 3. Pusdatin melakukan perangkingan BDT BK ab. K 4. PFM Mereview BDT baru n Periode Semesteran (Januari dan Juli) eb um e 5. Menteri mengesahkan BDT 1. Daerah melakukan verivali data BDT (termasuk pengusulan baru 1. Pengesahan hanya dilakukan 2 kali dalam setahun (Januari dan Juli) 1. Daerah dapat menonaktifkan BDT dan mengganti dengan usulan baru sesuai hasil Musdes/Muskel 2. Usulan peserta BDT baru tidak bisa serta merta diusulkan sebagai penerima Bansos tetapi harus menunggu pengesahan dahulu

ab. K BK Din so s. P PK n eb um e SIKLUS UPDATE DTKS

Din so s. P PK BK ab. K eb um e n Contoh Implementasi SIKS DROID di DKI Jakarta

Din so s. P PK BK ab. K eb um e n Alur Dokumentasi Prelist DTPPFM -OTM dan Penandatangan an BAST Hasil Verifikasi dan Validasi

n eb um e ab. K BK Din so s. P PK Struktur Organisasi Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu di Daerah Kabupaten/Kota

Penduduk dalam Exclusion Error Din so s. P PK BK ab. K eb um e n Mekanisme Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi

Kegiatan di Lingkup Kab/Kota/Kec/Desa / Data Usulan baru RUTA Prelist awal M U S K E L DATA TERPADU PFM&OTM SIKS-NG ONLINE TAHAPAN - Tomas RW RT Babinsa dsb Konsultasi Publik Maksud dan tujuan Diskusi ttg Prelist Menetapkan Prelist dan usulan RUTA • BAST • Dokumentasi • • • Lokasi (koordinat) Durasi wawancara Fotokopi KTP Fotokopi KK Foto rumah tampak depan, dalam, kamar, toilet dan belakang • Pemeriksaan • Entri Data • Data Cleaning n Hasil Verivali eb um e Jadwal & undangan Forum Musyawarah Pengolahan Data SIKS-NG Offline/ Mobile ab. K DESA / KELURAHAN M U S D E S Home Visit BK Mendaftarkan diri secara aktif Pelaksanaan Persiapan Din so s. P PK Penduduk dalam Exclusion Error

LANGKAH-LANGKAH DESA Din so s. P PK BK eb um e ab. K 1. Cetak Data BDT per RT/RW untuk dicermati oleh RT/RW ( Desil, Keberadaan, dll ) 2. Pelaksanaan Musyawarah Desa diskusi hasil pencermatan data oleh RT/RW dan data Inclussion dan Exclussion Error dari Kabupaten, termasuk didalamnya usulan BDT baru untuk kemudian disepakati bersama. 3. Kunjungan rumah tangga pelaksanaan verifikasi dan validasi hasil dari Musdes 4. Entry data ke Aplikasi SIKS-NG 5. Export data dan kirim ke Kecamatan (Hasil export dan BA Musdes + Lamp) n VERIFIKASI & VALIDASI BDT/DTKS

PENGECEKAN BDT ONLINE https: //caribdt. dinsos. jatengprov. go. id/public/dashboard Din so s. P PK BK ab. K eb um e n Sistem cari data BDT /DTKS Sistem lebih cepat dan responsif untuk mencari data menggunakan NIK dan No KK. Monggo saling cek, saling validasi data BDT demi Jateng yang sejahtera

PENGECEKAN BDT ONLINE https: //caribdt. dinsos. jatengprov. go. id/public/dashboard BK ab. K eb um e 2 Din so s. P PK 1 n Bisa dengan 2 cara : 1. Masukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 2. Masukkan Nomor KK

eb um e ab. K BK Din so s. P PK 1)Mendorong setiap Pemerintahan Desa/Kelurahan untuk melaksanakan verifikasi dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)/Basis Data Terpadu (BDT) dalam rangka efektivitas program penyelenggaraan kesejahteraan sosial dengan mengupayakan untuk penyediaan alokasi APBDes yang memadai. 2)Pemerintahan Desa/Kelurahan perlu memetakan dan mengidentifikasi prioritas permasalahan kesejahteraan sosial yang di daerah masing-masing dan perlu penanganan segera. 3)Penyaluran bantuan sosial yang Tepat Jumlah, Tepat Sasaran, Tepat Administrasi, Tepat Waktu, Tepat Harga dan Tepat Kualitas 4)Masyarakat mengawal dan membantu proses pelaksanaan Verval DTKS menuju kualitas data yang lebih baik lagi. n KESIMPULAN

KATA-KATA MUTIARA Love ab. K BK Din so s. P PK Masa depan memanglah masih bagian dari misteri. Tapi kalau kamu melakukannya dengan baik hari ini, kamu akan mendapat gambaran tentang masa depanmu. Teruslah lakukan yang terbaik, senantiasa tebarkan kebaikan bagi sesama. eb um e n “Kekuatan yang diberikan oleh Tuhan untukmu tidak akan bisa untuk mengubah masa lalu. Kekuatanmu hanya untuk mengubah masa depanmu”