UU 212000 SPSB n Penjelasan Umum n Ayat

UU 21/2000 (SP/SB) n Penjelasan Umum n Ayat (1) Pekerja sbg warga negara mempunyai hak dlm penghidupan layak, mengeluarkan pendapat, berkumpul dlm satu organisasi, serta mendirikan & menjadi anggota SP. n Ayat (2) Hak menjadi anggota SP merupakan hak asasi pekerja yg telah dijamin dlm Psl 28 UUD 1945 n Ayat (3) Hak berserikat bagi pekerja diatur dlm Konvensi ILO No. 87 ttg Kebebasan Berserikat & Perlindungan Hak Utk Berorganisasi, & Konvensi No. 98 ttg Berlakunya Dasar-dasar Berorganisasi & Berunding Bersama, dan sudah diratifikasi oleh Indonesia.

UU 21/2000 (SP/SB) n Penjelasan Umum n Ayat (5) Pekerja merupakan mitra kerja pengusaha yg sangat penting dlm proses produksi dlm rangka meningkatkan kesejahteraan pekerja & keluarganya & dlm menjamin kelangsungan perusahaan, n Ayat (7) SP didirikan secara bebas, terbuka, mandiri, demokratis & bertanggung jawab oleh pekerja utk memperjuangkan kepentingan pekerja & keluarganya.

UU 21/2000 (SP/SB) n Pasal 1 (Pengertian) Serikat Pekerja; Adalah organisasi yg dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja yg bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, & bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak & kepentingan pekerja serta meningkatkan kesejahteraan pekerja & keluarganya. Federasi Serikat Pekerja; adalah gabungan Serikat Pekerja. Konfederasi Serikat Pekerja; adalah gabungan Federasi Serikat Pekerja; adalah setiap orang yg bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.

UU 21/2000 (SP/SB) n n n Pasal 5 (Bab III, Pembentukan) 1. Setiap pekerja berhak membentuk & menjadi anggota SP; 2. SP dibentuk oleh sekurang-kurangnya 10 orang pekerja. Pasal 6 1. SP berhak membentuk & menjadi anggota Federasi SP; 2. Federasi SP dibentuk oleh sekurang-kurangnya 5 SP. Pasal 7 1. Federasi SP berhak membentuk & menjadi anggota Konfederasi SP; 2. Konfederasi SP dibentuk oleh sekurang-kurangnya 3 Federasi SP.

UU 21/2000 (SP/SB) n Pasal 11 (Bab IV Keanggotaan) 1. Setiap SP, Federasi SP & Konfederasi SP harus memiliki AD ART 2. AD ART sekurang-kurangnya harus memuat : n n n n q Nama & lambang; Dasar negara, asas & tujuan; Tanggal pendirian; Tempat kedudukan; Keanggotaan & kepengurusan; Sumber & pertanggungjawaban keuangan; dan Ketentuan perubahan AD ART. Pasal 12 SP, FSP & KSP harus terbuka utk menerima anggota tanpa membedakan aliran politik, agama, suku bangsa, dan jenis kelamin.

UU 21/2000 (SP/SB) n Pasal 18 (Bab V Pemberitahuan & Pencatatan) 1. Setiap SP, FSP & KSP yg telah terbentuk memberitahukan secara tertulis kpd instansi yg bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat utk dicatat. 2. Pemberitahuan dengan dilampiri : n Daftra nama anggota pembentuk; n Anggaran Dasar & Anggaran Rumag Tangga; n Susunan & nama pengurus. n Pasal 23 (Bab IV Keanggotaan) Pengurus SP, FSP & KSP yg telah mempunyai nomor bukti pencatatan harus memberitahukan secara tertulis keberadaannya kpd mitra kerjanya sesuai dengan tingkatannya.

UU 21/2000 (SP/SB) n Pasal 25 (Bab VI Hak & Kewajiban) 1. Setiap SP, FSP & KSP yg telah mempunyai nomor bukti pencatatan berhak : n n n Membuat PKB dengan pengusaha; Mewakili pekerja dlm penyelesaian perselisihan; Mewakili pekerja dlm lembaga ketenagakerjaan; Membentuk lembaga/melakukan kegiatan utk peningkatan kesejahteraan pekerja; Melakukan kegiatan ketenagakerjaan lainnya yg tdk bertentangan dgn perundangan yg berlaku.

UU 21/2000 (SP/SB) n Pasal 27 (Bab VI Hak & Kewajiban) 1. Setiap SP, FSP & KSP yg telah mempunyai nomor bukti pencatatan berkewajiban : n n n Melindungi & membela anggota dari pelanggaran hak & memperjuangkan kepentingannya; Memperjuangkan peningkatan kesejahteraan anggota & keluarganya; Mempertanggung jawabkan kegiatan organisasi kpd anggotanya sesuai dgn AD dan ART.

UU 21/2000 (SP/SB) n Pasal 28 (Bab VII Perlindungan Hak Berorganisasi) Siapapun dilarang menghalang-halangi/memaksa pekerja utk membentuk/ tidak membentuk, menjadi pengurus/tdk menjadi pengurus, menjadi anggota/tdk menjadi anggota dan/atau menjalankan/tdk menjalankan kegiatan SP dengan cara : n melakukan PHK, memberhentikan sementara, menurunkan jabatan atau melakukan mutasi; n Tidak membayar atau mengurangi upah pekerja; n Melakukan intimidasi dalam bentuk apapun; n Melakukan kampanye anti pembentukan SP.

UU 21/2000 (SP/SB) n Pasal 29 1. Pengusaha harus memberi kesempatan menjalankan kegiatan SP, berdasrkan kesepakatan atau diatur di PKB; 2. Yang harus diatur mengenai : n n Jenis kegiatan yg diberikan kesempatan; Tata cara pemberian kesempatan; Pemberian kesempatan yg dapat upah & tdk mendapat upah. Pasal 37 (Bab X Pembubaran) SP, FSP, KSP bubar dalam hald : 1. Dinyatakan oleh anggotanya menurut AD ART; 2. Perusahaan tutup & mengakibatkan PHK seluruh pekerjanya; 3. Dinyatakan dengan putusan Pengadilan.

UU 21/2000 (SP/SB) n Pasal 42 (Bab XII Sanksi) 1. Pelanggaran psl 5 (2), 6 (2), 7 (2), 21 atau psl 31 dpt dikenakan sanksi administratif pencabutan nomor bukti pencatatan. n Pasal 43 1. Barang siapa menghalang-halangi/memaksa pekerja sebagaiman psl 28, dikenakan sanksi pidana penjara 5 thn dan/atau denda paling sedikit Rp. 100 juta & paling banyak Rp. 500 juta. 2. Tindak pidana dimaksud adalah merupakan tindak pidana kejahatan.