UTC BKD Kabupaten Sidoarjo Jl Mojopahit No 5

UTC BKD Kabupaten Sidoarjo Jl. Mojopahit No. 5 Sidoarjo Email. diklat. bkd. sidoarjokab@gmail. com Web. diklatbkdsidoarjo. wordpress. com PENGADAA N LANGSUNG TIM Unit Training of Competence BKD Kabupaten Sidoarjo

JENIS PENGADAAN 1. 2. 3. 4. Barang Pekerjaan Konstruksi Jasa Konsultansi Jasa lainnya

Cara memperoleh barang/jasa, melalui : 1. 2. Swakelola Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Ps 3 Perpres 54/2010

SWAKELOLA 1. 2. 3. Swakelola oleh Penanggungjawab anggaran; Swakelola oleh Instansi Pemerintah Lain Swakelola oleh Kelompok Masyarakat. Ps 26 (4) Perpres 54/2010

PENYEDIA BARANG/JASA 1. 2. Badan Usaha. Perorangan. Ps 1 Perpres 54/2010

Posisi Pengadaan Langsung dilihat dari Metode Pengadaan secara keseluruhan Barang Pek Konstruksi 1. Lelang Umum (Nilai > Rp. 5 M) 1. Lelang Umum (Nilai >Rp. 5 M) 2. Lelang Terbatas • Tdk ada bts nilai • Diyakini jumlah penyedia terbatas 3. Lelang Sederhana Nilai s/d Rp. 5 M 3. Pemilihan Langsung Nilai s/d Rp. 5 M Jasa Lainnya Jasa Konsultansi 1. Lelang Umum (Nilai >Rp. 5 M) 1. Seleksi Umum (Nilai > Rp. 200 jt) 2. Lelang Sederhana Nilai s/d Rp. 5 M 2. Seleksi Sederhana Nilai s/d Rp. 200 jt

Barang Pek Konstruksi Jasa Lainnya Jasa Konsultansi 4. Penunjkn Langsung • Tdk ada bts nilai • Dibatasi 2 kriteria keadaan tertentu & bersifat khusus 3. Penunjkn Langsung • Tdk ada bts nilai • Dibatasi 1 kriteria keadaan tertentu 5. Pengadaan Langsung Nilai s/d Rp. 200 jt 4. Pengadaan Langsung Nilai s/d Rp. 50 jt 5. Sayembara • Tdk punya harga pasar & HPS • Hadiah • Keptsn final 6. Kontes • Tdk punya harga pasar & HPS • Hadiah • Keptsn final

PENGADAAN LANGSUNG Pengadaan Langsung adalah Pengadaan Barang/Jasa kepada Penyedia B/J tanpa melalui Pelelangan/Seleksi/Penunjukan Langsung

PARA PIHAK DALAM PENGADAAN LANGSUNG 1. PA/KPA , menyusun dokumen anggaran dan menetapak RUP, yg dalam pemaketan telah ditetapkan juga pengadaan melalui Pengadaan Langsung. Dokumen anggaran dan RUP diserahakan kepada PPK dan Pokja ULP/PP sbg dasar pelaksanaan 2. PPK menyusun dan menetapkan HPS untuk Pengadaan Langsung yg memerlukan HPS dan melakukan ikatan perjanjian dan menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK). 3. Pokja ULP/Pejabat Pengadaan menyusunan jadwal Pengadaan Langsung, menetapkan Dokumen Pengadaan, melakukan klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga (jika diperlukan).

4. PPHP (Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan), melakukan proses serah terima pek pengadaan barang/jasa 5. Penyedia barang/jasa adalah Badan Usaha atau Perseorangan sbg pihak yg menyediakan B/PK/JL/JK

BUKTI PERJANJIAN dalam Pengadaan Langsung BUKTI PERJANJIAN NILAI KETERANGAN Bukti Pembelian s/d Rp. 10 jt • beli/bayar langsung kpd penyedia B/JL • Tanpa HPS Kuitansi s/d Rp. 50 jt • beli/bayar langsung kpd penyedia B/PK/JL • dengan/tanpa nego harga • Ada HPS Ket : B PK JL : Barang : Pekerjaan Konstruksi : Jasa Lain

BUKTI PERJANJIAN dalam Pengadaan Langsung BUKTI PERJANJIAN NILAI Surat Perintah Kerja s/d Rp. 50 jt (SPK) s/d Rp. 200 jt KETERANGAN JK B/PK/JL • cara permintaan pnwaran • Ada HPS • Ada klrfks & nego harga Surat Perjanjian Ket : B PK JL JK > Rp. 50 jt JK s/d Rp. 200 jt B/PK/JL : Barang : Pekerjaan Konstruksi : Jasa Lain : Jasa Konsultansi

Isi Minimal dalam Kontrak Bukti Pembelian Kuitansi • • Identitas penyedia Nilai pembelian Jenis dan jumlah barang/jasa Tanda tangan PPK sbg tanda mengetahui & setuju • • • Identitas para pihak Nilai pembelian Jenis dan jumlah barang/jasa Tanda tangan penyedia di atas materai Tanda tangan PPK sbg tanda mengetahui & setuju

Isi Minimal dalam Kontrak Surat Perintah Kerja (SPK) Surat Perjanjian • • • Identitas para pihak Nilai pembelian/nilai kontrak Jenis dan jumlah barang/jasa Hak dan kewajiban melekat dalam surat perjanjian Kata penutup & tanda tangan para pihak di atas materai • Identitas para pihak • Nilai pembelian/nilai kontrak • Jenis dan jumlah barang/jasa • Hak dan kewajiban menjadi lampiran surat perjanjian dlm bentuk lebih rinci (SSUK, SSKK, Spesfks, & Dok lain) • Kata penutup & ruang tanda tangan pr pihak di atas materai

Proses Pengadaan langsung (barang) PP bandingkan PPK susun PP Cari Ref/ hrg & kualitas, HPS Informasi Brg (bila diperlukan) dan harga minimal dr 2 sumber ref / informasi PP melakukan PP dpt bukti transaksi sbg bukti perjanjian (sesuai jenjang nilai PL-nya) PP lakukan klarifikasi dan transaksi (serah – bayar) nego teknis serta dpt hrg wajar (bila diperlukan)

Proses Pengadaan Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya/Jasa Konsultansi PPK susun HPS PP mencari informasi terkait Pek Konstr & hrg PPKom lakukan & dapatkan bukti perjanjian PP membuat BAHPL dan sampaikan ke PPK PP undang Calon Penyedia PP Lampirkan spek teknis/ gbr/dok lain Nego gagal Nego berhasil PP buka, valuasi, klarifk, negosiasi teknis utk dptkan hrg wajar Penyedia sampaikan penawaran

catatan Pasal 66 ayat (1) Perpres 70/2012 PPK menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Barang/Jasa, kecuali untuk Kontes/Sayembara dan Pengadaan Langsung yang menggunakan bukti pembelian. Ket: bukti pembelian = s/d 10 jt