URGENSI DIKLAT KEPEMIMPINAN PEMERINTAHAN DALAM NEGERI DIKLAT PIMPEMDAGRI

URGENSI DIKLAT KEPEMIMPINAN PEMERINTAHAN DALAM NEGERI (DIKLAT PIMPEMDAGRI) DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

KOMPETENSI PEMERINTAHAN DALAM SISTEM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

KEBUTUHAN KOMPETENSI ASN DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KEBIJAKAN OTDA (UU NO. 23 TAHUN 2014) BERTUJUAN UNTUK MENINGKATKAN KESEJATERAAN MASYARAKAT, PELAYANAN PUBLIK DAN DAYA SAING DAERAH. KEBERHASILAN PELAKSANAAN OTDA SANGAT BERGANTUNG PADA KEMAMPUAN APARATUR PEMERINTAH DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH ASN PEMERINTAHAN DAERAH YANG PROFESIONAL KOMPETENSI TEKNIS, MANAJERIAL DAN SOSIAL KULTURAL RANAH UU 5/2014 KOMPETENSI PEMERINTAHAN DIKLAT PIMPEMDAGRI DIKLAT TEKNIS, PELATIHAN STRUKTURAL KEPEMIMPINAN UJI KOMPETENSI PEMERINTAHAN 4 RANAH UU 23/2014

KOMPETENSI PEMERINTAHAN Adalah……. . KEMAMPUAN ASN KHARAKTERISTIK ASN UNTUK MELAKSANAKAN TUGAS PENGELOLAAN PEMERINTAHAN SESUAI JENJANG JABATAN SECARA PROFESIONAL KEMENTERIAN DALAM NEGERI PEMERINTAH DAERAH Permendagri 85/2017 Pasal 1

KARAKTERISTIK KOMPETENSI PEMERINTAHAN Pasal 2 Permendagri 85/2017 Karakteristik kepemimpinan dan penyelenggaraan praktek teknis pemerintahan dalam negeri Nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan NKRI. Nilai-nilai ASN, Kepamongprajaan dan Etika Pemerintahan.

KOMPETENSI PEMERINTAHAN KEBIJAKAN DESENTRALISASI HUBUNGAN PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH PEMERINTAHAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH HUBUNGAN PEMERINTAH DAERAH DAN DPRD ETIKA PEMERINTAHAN

PERAN KOMPETENSI PEMERINTAHAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH Kompetensi Pemerintahan adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang Pegawai Aparatur Sipil Negara yang diperlukan untuk melaksanakan tugas pengelolaan pemerintahan sesuai jenjang jabatannya di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah secara profesional. KOMPETENSI MANAJERIAL Kompetensi Pemerintahan menjadi core competency untuk memastikan bahwa kompetensi manajerial, kompetensi teknis dan kompetensi sosial kultural dapat berfungsi dengan baik dalam penyelenggaraan pemerintahan (GOVERNABILITY) KOMPETENSI SOSIAL KULTURAL KOMPETENSI PEMERINTAHAN KOMPETENSI TEKNIS

MANDAT UNDANG-UNDANG TERHADAP KOMPETENSI PEMERINTAHAN

PENTINGNYA SERTIFIKASI KOMPETENSI PEMERINTAHAN UU 23/2014 Pasal 233 Ayat (1) s. d (5) BAGI PEJABAT EXISTING DAPAT LANGSUNG MENGIKUTI SETIAP PEJABAT KEPALA OPD, ADMINISTRATOR DAN PENGAWAS WAJIB MEMILIKI KOMPETENSI PEMERINTAHAN JIKA DINYATAKAN BELUM KOMPETEN, MAKA WAJIB MENGIKUTI UJI SERTIFIKASI KOMPETENSI PEMERINTAHAN DIBUKTIKAN MELALUI DIKLAT PIMPMEDAGRI MBELAJARAN SECARA TEORITIS PEMBELAJARAN ASPEK LEGAL-POLICY FRAMEWORK PEMBELAJARAN ASPEK LEADERSHIP-PRACTICE KOMPETENSI PEMERINTAHAN Kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang Pegawai ASNyang diperlukan untuk melaksanakan tugas pengelolaan pemerintahan di lingkungan Kemendagri dan Pemda secara profesional. PEMIMPIN YANG PROFESIONAL

KERANGKA DASAR PENGEMBANGAN KOMPETENSI PEMERINTAHAN MELALUI DIKLAT PIMPEMDAGRI UU NO. 23/2014 UU NO. 5/2014 LEADERSHIP CAPACITY PERMENDAGRI NO 108/2017 PP NO. 12/2017 SKKPDN PP 38/2017 SP 2 PDN EXPLICIT AND TACIT KNOWLEDGE PERMENDAG RI 85/2017 PERMENDAG RI 108/2017 PRACTICAL EXPERIENCE 7 UNIT KOMPETENSI PEMERINTAHAN UJI KOMPETENSI

LEGALITAS DIKLAT PIMPEMDAGRI

TUJUAN NASIONAL CITA-CITA NASIONAL NEGARA INDONESIA YANG MERDEKA, BERSATU, BERDAULAT, ADIL DAN MAKMUR q q MELINDUNGI SEGENAP BANGSA DAN TUMPAH DARAH INDONESIA MEMAJUKAN KESEJAHTERAAN UMUM MENCERDASKAN KEHIDUPAN BANGSA IKUT MELAKSANAKAN KETERTIBAN DUNIA AGENDA NASIONAL 2015 -2019 DIKLAT PIMPEMDAGRI

KONSIDERASI YURIDIS UUD 1945 Pasal 18 Ayat 2 dan ayat 5 UU 23/2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 233 Ayat (1) s. d. (5) PP 18/2017 Tentang Perangkat Daerah PP 12/2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Pasal 6 Ayat (2) huruf b) PP 38/2017 Tentang Inovasi Daerah (Pasal 6 Hhuruf d) Permendagri 85/2017 Tentang Diklat Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri (Pimpemdagri)

KONSIDERASI FILOSOFIS Kemendagri sebagai poros pemerintahan dan pembina umum penyelenggaraan pemerintahan daerah; (PP 12/2017 1 Pasal 2) 2 3 Memantapkan dan memperkuat pola hubungan pusatdaerah; Memastikan tercapainya tujuan otonomi daerah.

KONSIDERASI HISTORIS Memperkuat jati diri pemerintahan dalam negeri sebagai perekat NKRI; Menjawab dinamika penyelenggaraan pemerintahan daerah yang sangat tinggi; Memperkuat konsolidasi demokrasi di tingkat pusat dan daerah.

KONSIDERASI SOSIOLOGIS Konsolidasi menghadapi tantangan “World Class Bureaucracy” Menjawab hadirnya paradigma “Dynamic Governance” Mengambil peran penting dalam perwujudan “Total Quality Governance”

DIKLAT PIMPEMDAGRI

KERANGKA KERJA PENGEMBANGAN DIKLAT PIMPEMDAGRI KOMPETENSI PEMERINTAHAN YANG ADA SAAT INI Penilaian terhadap KESENJANGAN KOMPETENSI PEMERINTAHA N ASN Organisasi Jabatan Individu KEBUTUHAN DIKLAT KOMPETENSI PEMERINTAHAN YANG DIHARAPKAN

Lanjutan…. . KINERJA ASN YANG ADA SAAT INI Penilaian terhadap KESENJANGAN KINERJA ASN Organisasi Jabatan Individu KEBUTUHAN DIKLAT KINERJA ASN YANG DIHARAPKAN

DIKLAT PIMPEMDAGRI q Jenis Pengembangan pendidikan dan pelatihan khusus kompetensi pemerintahan ; q Bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas secara berjenjang; q Untuk memenuhi persyaratan kompetensi pemerintahan dalam negeri pada setiap jenjang organisasi pemerintahan; q Di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah. Permendagri 85/2017 Pasal 1

KOMPETENSI PEMERINTAHAN TEORETIS POLICY FRAMEWORK PRAKTEK MEMASTIKAN 32 URUSAN PEMERINTAHAN YANG DIDESENTRALISASIKAN DAPAT DIJALANKAN OLEH DAERAH KESEJAHTERAAN RAKYAT INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA PELAYANAN PUBLIK INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT DAYA SAING DAERAH INDEKS DAYA SAING DAERAH

SINERGITAS DIKLAT PIMPEMDAGRI DAN DIKLAT KEPEMIMPINAN NO DIKLAT PIMPEMDAGRI DIKLAT KEPEMIMPINAN 1. Landasan Hukum UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah; beserta peraturan turunannya UU 5/2014 tentang ASN, beserta peraturan turunannya 2. Tujuan Membekali dan mengembangkan Kompetensi Pemerintahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Memenuhi kebutuhan kompetensi Manajerial 3. Pendekatan Integrasi antara Diklat Berbasis Kompetensi (Competency-based Training) dan Diklat Berbasis Kinerja (Performance-based training). Diklat berbasis jabatan 4. Sistem Pembelajaran Comprehensive system (memadukan aspek teoritis, pendekatan hukum dan kebijakan, praktek , simulasi dan rencana aksi) On-off class 5. Standar Kelulusan Uji Kompetensi Pemerintahan Laboratorium Kepemimpinan (Proyek Perubahan) 6. Sasaran ASN di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (yang menduduki jabatan pengawas s. d JPT Madya) ASN

PENDEKATAN DIKLAT PIMPEMDAGRI 2 LEGALPOLICY FRAMEWORK 5 ACTION PLAN 1 THEORETICAL FRAMEWORK 4 SIMULATION 3 SITE VISIT

METODE PEMBELAJARAN DIKLAT PIMPEMDAGRI PENGUATAN PADA ASPEK EXPLICIT KNOWLEDGE PENGUATAN DARI ASPEK POLICY FRAMEWORK EXPECTING PERFORMA NCE PERFORMANCE GAP DEFINE A PROBLEM EXISTING PERFORMA NCE S T A N D K O M P P E M PENGUATAN PADA ASPEK TACIT KNOWLEDGE CLASICAL LEARNING COMPARATIVE STUDY ON THE SPOT LEARNING G E L A D I MANAJEMEN PEMERINTAHAN BACKHOME ACTION PLAN OLAH KEPEMIMPINAN PENGUATAN DARI ASPEK TEORETIS Tahap Pembelajaran IIII Tahap Pembelajaran IV Pembelajaran V UJI KOMPETENSI

DEFINE A PROBLEM Organization's issues Public Issues Crucial/problematic Issues Core Issue 1

PENAPISAN ISU

KOMPOSISI PENGUASAAN KOMPETENSI FUNGSI DASAR Penguatan pada aspek penguasaan psykomotorik melalui pembelajaran berbasis praktek terhadap substansi yang menjadi unit kompetensi. FUNGSI UTAMA FUNGSI KUNCI Penajaman terhadap substansi Kompetensi Pemerintahan melalui pembelajaran yang berbasis Tacit Knowledge untuk mengantarkan pada penguasaan unit kompetensi. Pengayaan terhadap substansi 7 Kompetensi Pemerintahan sebagai pengantar untuk masuk kepada unit kompetensi yang telah dipilih/ditetapkan.

UNIT KOMPETENSI DIKLAT PIMPEMDAGRI

STRUKTUR MATERI : JPT MADYA NO. MATA DIKLAT 1. Strategi dan Kebijakan Pengembangan Kompetensi Pemerintahan 2. Tinjauan Kebijakan Penyelenggaraan Diklat Pimpemdagri JP 3. Collective Leadership Building 6 JP 10 JP 4. Pra Uji Kompetensi 3 JP 5. Define a Problem 20 JP 6. 7. 8. Sistem Pemerintahan Indonesia (SPI) 6 JP 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Merumuskan inovasi kebijakan desentralisasi Melakukan diseminasi wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional Menggunakan informasi keuangan dan ekonomi untuk pengambilan keputusan strategis; Penetapan Program pembentukan peraturan daerah; Membangun organisasi pembelajaran; Melakukan diplomasi organisasi; Melakukan pengembangan sistem pelaksanaan perjanjian kerjasama; Comparative Study Gladi Manajemen Pemerintahan Gladi Olah Kepemimpinan Penyusunan Back Home Action Plan (BHAP) Presentasi Back Home Action Plan (BHAP) Uji Kompetensi 6 JP 9 JP 27 JP 18 JP 9 JP 10 JP

STRUKTUR MATERI : JPT PRATAMA NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 MATA DIKLAT Strategi dan Kebijakan Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Tinjauan Kebijakan Penyelenggaraan Diklat Pimpemdagri Collective Leadership Building Pra Uji Kompetensi Define a Problem Sistem Pemerintahan Indonesia (SPI) Membuat Rumusan Kebijakan Pemerintahan; Mengelola Keberagaman Masyarakat; Menganalisa Kontribusi terhadap fungsi anggaran; Menyusun rencana strategis SKPD; Mengimplementasikan strategi pengembangan masyarakat; Membuat strategi peningkatan kepercayaan publik; Merumuskan strategi hubngan kerjasama; Visitasi Comparative Study Gladi Manajemen Pemerintahan Gladi Olah Kepemimpinan Penyusunan Back Home Action Plan (BHAP) Presentasi Back Home Action Plan (BHAP) Uji Kompetensi Evaluasi Jumlah JP 3 JP 6 JP 10 JP 3 JP 20 JP 9 JP 18 JP 9 JP 10 JP 27 JP 18 JP 9 JP 10 JP 3 JP 246 JP

STRUKTUR MATERI : JABATAN ADMINISTRATOR NO. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. MATA DIKLAT Strategi dan Kebijakan Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Tinjauan Kebijakan Penyelenggaraan Diklat Pimpemdagri Collective Leadership Building Pra Uji Kompetensi Define a Problem Sistem Pemerintahan Indonesia (SPI) Kepemimpinan Berbasis Pelayanan Publik High Performance Team Melakukan diagnosis organisasi; Merumuskan program pemerintah berbasis budaya lokal; Menyusun Kebijakan APBD; Menyusun rencana kinerja SKPD; Melakukan penerapan standar pelayanan dalam proses pelayanan pemerintah; Menerapkan etos kerja pelayanan publik; Membuat konsep peta keterkaitan kewenangan dan hubungan antar kelembagaan; Visitasi Comparative Study Gladi Manajemen Pemerintahan Penyusunan Back Home Action Plan (BHAP) Presentasi Back Home Action Plan (BHAP) Uji Kompetensi Evaluasi JP 3 JP 6 JP 10 JP 3 JP 20 JP 9 JP 18 JP 9 JP 10 JP 27 JP 18 JP 9 JP 10 JP 3 JP

STRUKTUR MATERI : JABATAN PENGAWAS NO. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. MATA DIKLAT Strategi dan Kebijakan Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Tinjauan Kebijakan Penyelenggaraan Diklat Pimpemdagri Collective Leadership Building Pra Uji Kompetensi Define a Problem Sistem Pemerintahan Indonesia (SPI) Kepemimpinan Berbasis Pelayanan Publik High Performance Team Isu Strategis Pemerintahan Daerah Membuat petunjuk pelaksanaan kegiatan; Melakukan identifikasi ancaman ketahanan Nasional; Mengendalikan pelaksanaan kontrak pengadaan; Menyusun rencana Kegiatan Anggaran; Melakukan evaluasi penerapan standar pelayanan pemerintahan; Melakukan pengawasan penerapan nilai pelayanan publik; Menyusun program kerjasama strategis; Visitasi Comparative Study Gladi Manajemen Pemerintahan Penyusunan Back Home Action Plan (BHAP) Presentasi Back Home Action Plan (BHAP) Uji Kompetensi Evaluasi Jumlah JP 3 JP 6 JP 10 JP 9 JP 20 JP 9 JP 18 JP 18 JP 10 JP 27 JP 18 JP 9 JP 10 JP 3 JP 297 JP

• Pejabat Administrator (existing); • Pejabat Pengawas yang potensial menduduki jabatan Administrator dan diutamakan yang telah memiliki sertifikat kompetensi pemerintahan level pengawas. PENGAWAS • Pejabat JPT Pratama (existing( • Pejabat Administrator yang potensial menduduki jabatan JPT Pratama dan diutamakan yang telah memiliki sertifikat kompetensi pemerintahan level Administrator. ADMINISTROR • Pejabat JPT Madya (Existing); • Pejabat JPT Pratama yang potensial menduduki JPT Madya, dan diutamakan yang telah memiliki sertifikasi kompetensi pemerintahan level JPT Pratama. JPT PRATAMA JPT MADYA PESERTA • Pejabat Pengawas (existing); • ASN Jabatan Fungsional Umum (JFU) yang potensial menduduki jabatan Pengawas.

ALOKASI ANGGARAN NO JENJANG JUMLAH JP INDEKS BIAYA PNBP (RP) 1. JPT MADYA 188 JP (21 HARI) 8. 975. 000, - 2. JPT PRATAMA 246 JP (27) HARI) 10. 525. 000, - 3. ADMINISTRATOR 246 JP (27 HARI) 10. 525. 000, - 4. PENGAWAS 301 JP (33 HARI) 12. 275. 000, - KETERANGAN q Indeks biaya PNBP tidak termasuk biaya konsumsi serta biaya Comparative Study dan Geladi. (PP 64 Tahun 2013 tentang Tarif PNBP Kementerian Dalam Negeri). q Biaya CS dan Geladi meliputi biaya transportasi (tiket), akomodasi dan konsumsi.

SISTEM UJI KOMPETENSI PEMERINTAHAN KKPDN SKKPDN PNS S E L E K S I B. N. S. P LSPPDN L. S. P PROGRAM PELATIHAN Berbasis Kompetensi LULUSAN DIKLAT Sarana, Prasarana, Instruktur SERTIFIKASI KOMPETENSI PNS Berpengalaman LEMBAGA PELATIHAN AKREDITASI LEMBAGA PELATIHAN U K LBG. KOORDINASI PELATIHAN PNS NAKER KOMPETEN

METODE ASESMEN Metode-metode asesmen mencakup : q melaksanakan aktifitas kerja sebenarnya (mengobservasi Peserta sertifikasi di tempat kerja mereka); q melaksanakan aktifitas terstruktur (memfasilitasi simulasi atau bermain peran); q mendengarkan/membaca apa pendapat orang lain tentang Peserta sertifikasi (laporan pihak ketiga); q bertanya kepada Peserta sertifikasi (memfasilitasi pertanyaan lisan dan tertulis) q mengkaji bukti-bukti historis sehubungan pembelajaran Peserta sertifikasi sebelumnya; dan q mengkaji item-item yang diproduksi Peserta sertifikasi (produk, proyek, portofolio)

METODE SERTIFIKASI KOMPETENSI PEMERINTAHAN MEMILIKI SK JABATAN LEVEL TERTENTU PESERTA PELATIHAN PIMPEMDAGRI SERTIFIKAT ATTENDANCE PORTOFOLIO SIMULASI/DEMONSTRASI ASSESSMENT UJI TULIS/LISAN PENILAIAN PIHAK KETIGA YES SERTIFIKAT KOMPETENSI PEMERINTAHAN NO

RENCANA TINDAK LANJUT YANG HARUS DILAKUKAN DAERAH

RAPAT KOORDINASI DENGAN OPD DI PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA MELAKSANAKAN TOT DAN TOF DIKLAT PIMPEMDAGRI DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI ASESOR MENYIAPKAN FASILITAS KEDIKLATAN PENYELENGGARAAN DIKLATPIM PEMDAGRI (PERUBAHAN ANGGARAN 2018 DAN APBD 2019 OPTIMALISASI LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI (LSP) PEMDA PROVINSI SEBAGAI PELAKSANA UJI KOMPETENSI PEMERINTAHAN

A. RAPAT KOORDINASI DENGAN OPD DI PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA SOSIALISASI DIKLAT PIMPEMDAGRI KEPADA SELURUH STAKEHOLDER/OPD DI DAERAH UNTUK MENYAMAKAN PERSEPSI; MELAKUKAN SINERGITAS PROGRAM DENGAN BIDANG LAIN, TERUTAMA YANG MEMBIDANGI UJI KOMPETENSI PEMERINTAHAN/SERTIFIKASI, MENYANGKUT PENGANGGARAN, PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI DSB MENGHIMBAU KEPADA SELURUH ASN DI DAERAH AGAR MEMPERSIAPKAN DIRI UNTUK MENGIKUTI DIKLAT PIMPEMDAGRI MAUPUN UJI KOMPETENSI PEMERINTAHAN

B. MELAKSANAKAN TOT DAN TOF DIKLAT PIMPEMDAGRI DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI ASESOR Untuk mendukung penyelenggaraan Diklat Pimpemdagri, BPSDM Provinsi Tahun Anggaran 2018 diharapkan melaksanakan kegiatan : q TOT bagi Widya Iswara BPSDM Provinsi dan Kabupaten Kota; q TOF bagi ASN penyelenggara BPSDM Provinsi dan Kabupaten/Kota; q Pengembangan Kompetensi Asesor : ü Asesor Afirmatif, untuk pejabat JPT Pratama; ü Asesor Tematik Diklat Pimpemdagri.

C. OPTIMALISASI LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI (LSP) PEMDA PROVINSI SEBAGAI PELAKSANA UJI KOMPETENSI PEMERINTAHAN q Bagi Provinsi yang sudah memiliki LSP-PDN, dapat mengoptimalkan kapasitasnya untuk melaksanakan uji kompetensi pemerintahan bagi pejabat ASN yang telah menduduki jabatan (eksisting); q Memfokuskan pada penyiapan kegiatan uji kompetensi pemerintahan melalui koordinasi dengan penyelenggara Diklat Pimpemdagri; q Apabila terdapat regulasi yang mendukung, pada tahun 2018 (sebelum Juli 2018) dapat melakukan pemetaan terhadap ASN yang dipersiapkan untuk mengikuti Diklat Pimpemdagri tahun 2018 dan 2019.

TERIMA KASIH DIKLAT PIMPEMDAGRI BERSINERGI MEMBANGUN NEGERI

Semua bahan Diklatpim Pemdagri Dapat diunduh di : http: //pimpemdagriblog. wordpress. com