UPAYA SATGAS SPIP KKP MEWUJUDKAN PENGENDALIAN INTERN YANG

UPAYA SATGAS SPIP KKP MEWUJUDKAN PENGENDALIAN INTERN YANG HANDAL Sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2016

DEFNISI SPIP adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan PERMENKP keyakinan memadai atas tercapainya tujuan PERMENKP NOMOR 10 TAHUN organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, TAHUN keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset 2016 negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang -undangan yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

TUJUAN Mewujudkan budaya pengendalian Intern yang handal agar tercapai keyakinan yang memadai terhadap tujuan organisasi melalui kegiatan yang efisien, efektif, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset Negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang -undangan Mengapa SPIP Diperlukan?

BAGAN ORGANISASI SPIP SATGAS SPIP KEMENTERIAN PENGARAH MENTERI PENANGGUNG JAWAB SEKRETARIS JENDERAL Ketua Sekretaris Anggota EVALUATOR INSPEKTUR JENDERAL : Kepala Biro Keuangan : Kepala Biro Perencanaan : Sekretaris Direktorat Jenderal/ Inspektorat Jenderal/Badan SATGAS SPIP UNIT ESELON I Penanggung Jawab: Pejabat Eselon I Ketua : Kepala Biro Keuangan, Sekretaris Inspektorat Jenderal/Direktorat Jenderal/ Badan Sekretaris : Kepala Bagian Keuangan/Kepala Bagian Program/ Kepala Bagian Monitoring dan Evaluasi Anggota : Pejabat Eselon II lingkup Sekretariat Jenderal/Inspektorat Jenderal/Direktorat Jenderal/Badan TIM SPIP SATUAN KERJA Ketua Sekretaris Keterangan: Garis Perintah …. . ………… Garis Koordinasi Anggota : Kepala Satuan Kerja : Pejabat yang Membidangi Keuangan/Program/ Monitoring dan Evaluasi : Disesuaikan dengan Struktur organisasi satuan kerja

• Tugas Satgas SPIP KKP Eselon I SATKER 1. Rencana kerja penyelenggaraan SPIP 2. Pembinaan, supervisi dan sebagai fasilitator 2. Koordinasi penyelenggaraan SPIP di masing-masing unit Eselon I 2. Koordinasi penyelenggaraan SPIP di Satker 3. Membantu pimpinan Eselon I melakukan analisis rencana kebijakan dan kegiatan dengan pendekatan MR 4. Koordinasi pengendalian (pendekatan MR) di unit eselon I 3. Membantu Kepala Satker melakukan analisis rencana kebijakan dan kegiatan dengan pendekatan MR 5. Monev terhadap penyelenggaraan SPIP 6. Pembinaan penyelenggaraan SPIP meliputi bimbingan, supervisi dan pelatihan SPIP di lingkup Eselon I 7. Pelaporan 5. Monev terhadap penyelenggaraan SPIP 6. Pembinaan penyelenggaraan SPIP meliputi bimbingan, supervisi dan pelatihan SPIP di Satker 7. Pelaporan 3. Koordinasi penyelenggaraan SPIP 4. Membantu MKP melakukan analisis untuk menetapkan rencana kebijakan dan kegiatan dengan pendekatan MR Koordinasi penyelenggaraan SPIP 5. Koordinasi pelaksanaan pengendalian dengan pendekatan MR 6. Pelaporan 4. Koordinasi pengendalian (pendekatan MR) di unit eselon I Learn More

KERANGKA PIKIR SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH SPIP : suatu kegiatan & tindakan yg dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan & staf RENCANA (PEKERJAAN/ AKTIFITAS) ü Kegiatan efisien dan efektif, ü laporan & Etika, Kompetensi dll RISIKO BELUM TERMINIMALISIR INFORMASI DAN KOMUNIKASI RISIKO DITERIMA DITOLAK ü aset negara yang aman RENCANA PENGENDALIAN BATAL ü ketataatan terhadap peraturan PEMANTAUAN DAN EVALUASI PENILAIAN RISIKO KEGIATAN PENGENDALIAN yang andal, TUJUAN TERCAPAI RISIKO TERMINIMALISIR LINGKUNGAN PENGENDALIAN (Integritas keuangan Kelemahan SPI q Realisasi anggaran rendah q LAKIP rendah q Adanya temuan BPK RI q Adanya kerugian negara

TAHAPAN PENYELENGGARAAN SPIP 1. Pemahaman a. Pembinaan b. FGD 2. Pelaksanaan a. Internalisasi - Pengendalian rutin - Pengendalian berkala - Pengendalian dengan pendekatan manajemen resiko b. Pendokumentasian - Pengendalian rutin - Pengendalian berkala - Pengendalian dengan pendekatan manajemen resiko 3. Pelaporan 4. Pengembangan berkelanjutan 5. Evaluasi

LINGKUP PENYELENGGARAAN SPIP 1. Tingkat kebijakan pada Kementerian Pengendalian intern untuk tingkat kebijakan pada Kementerian dilaksanakan untuk mengoordinasikan penyelenggaraan SPIP di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. 2. Tingkat Kebijakan pada Unit Eselon I

WAJIB - Menteri - Pimpinan unit Eselon I - Kepala Satker beserta seluruh pegawai Menyusun Laporan Penyelenggaraan SPIP Menerapkan unsur-unsur SPIP: - lingkungan pengendalian; - penilaian risiko; - kegiatan pengendalian; - informasi dan komunikasi; - pemantauan pengendalian intern

KEGIATAN PENGENDALIAN 1. Pengendalian Rutin 2. Pengendalian Berkala 3. Pengendalian dengan Pendekatan Manajemen Resiko

I. PENGENDALIAN RUTIN Adalah pengendalian secara simultan terhadap proses bisnis kegiatan/aktivitas sesuai dengan aturan dan standar yang berlaku dan dilakukan setiap hari sebagai upaya untuk mencegah terjadinya penyimpangan. Setiap kegiatan yang ada di satuan kerja wajib didukung dengan standar operasional prosedur (SOP) dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan. Dilaksanakan untuk mendeteksi (detection) dan mencegah (prevention) adanya penyimpangan dan selanjutnya untuk segera dilakukan perbaikan agar tidak menimbulkan kesalahan dan kerugian

PENGENDALIAN RUTIN No A. 1. Komentar/Catatan Kelompok/Uraian Risiko Organisasi Tujuan organisasi belum ditetapkan secara spesifik, terukur, dapat dicapai, realistis dan ada batas waktu 2. Pegawai tidak mengetahui dan memahami tujuan organisasi 3. Satuan kerja belum sepenuhnya memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang formal untuk keseluruhan prosedur dan keseluruhan kegiatan 4. SOP yang ada tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati 5. SOP ada tetapi belum berbasis risiko 6. Ada pemisahan tugas dan fungsi tetapi tidak berjalan secara optimal atau terjadi tumpang tindih

No Kelompok/Uraian Risiko B. Perencanaan 1. Perencanaan/penyusunan rencana kerja dan anggaran (RKA) belum melibatkan pihak yang berkompeten (aspek teknis pekerjaan/kinerja dan aspek keuangan) 2. Perencanaan barang/aset melebihi dari kebutuhan yang seharusnya dan belum didasarkan pada asas kebutuhan 3. Perencanaan barang/aset belum mempertimbangkan risiko pada tahap pemanfaatan 4. Perencanaan belum mempertimbangkan kapasitas satuan kerja (kuantitas dan kompetensi SDM) 5. Perencanaan belum mempertimbangkan risiko dan belum menetapkan rencana pengendalian dalam pencapaian tujuan kebijakan dan aktivitas/kegiatan untuk kegiatan yang seharusnya memerlukan pengendalian dengan pendekatan manajemen risiko 6. Kurangnya keterpaduan, konsistensi, dan sinkronisasi antara perencanaan kinerja dan anggaran 7. Terdapat usulan kegiatan yang sama dengan tugas dan fungsi instansi lain, dan/atau tumpang tindih dengan tugas dan fungsi instansi lain 8. Terdapat kesalahan dalam perlakuan dan pengakuan keuangan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Komentar/Catatan

No C. 1. Kelompok/Uraian Risiko Pelaksanaan Anggaran Pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid/tidak sesuai ketentuan) Komentar/Catatan 2. 3. Pekerjaan dilaksanakan mendahului kontrak atau penetapan anggaran Proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan (tidak kerugian negara) 4. 5. 6. Pemecahan kontrak untuk menghindari pelelangan Pelaksanaan lelang secara proforma Penyetoran penerimaan negara/daerah atau kas negara/daerah melebihi batas waktu yang ditentukan 7. Pertanggungjawaban/penyetoran yang ditentukan 8. Sisa kas di bendahara disetor ke kas negara/daerah 9. 10. 11. Kepemilikan aset tidak/belum didukung bukti yang sah Pengalihan/revisi anggaran tidak sesuai ketentuan Kesalahan pembebanan anggaran dan pelampauan terhadap pagu anggaran 12. Pelaksanaan belanja di luar mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 13. Tidak ada pemisahan tugas dan fungsi pelaksanaan pertanggungjawaban anggaran 14. Pelaksanaan pemisahan tugas dan fungsi pelaksanaan pertanggungjawaban anggaran tidak/kurang memadai 15. Penggunaan anggaran tidak tepat sasaran/tidak sesuai peruntukan uang di persediaan pengeluaran akhir menimbulkan bendaharawan melebihi tahun ke batas anggaran Kas waktu belum/tidak

No Kelompok/Uraian Risiko D. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) 1. Penerimaan negara atau denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan dipungut/diterima/disetor ke kas negara 2. Penggunaan langsung terhadap penerimaan negara 3. 4. 5 Penerimaan negara diterima atau digunakan oleh instansi yang tidak berhak Pengenaan tarif pajak/PNBP lebih rendah dari ketentuan Mekanisme pemungutan, penyetoran, dan pelaporan, serta penggunaan Penerimaan negara tidak sesuai ketentuan Komentar/Catatan

No Kelompok/Uraian Risiko E. Akuntansi dan Pelaporan 1 Pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat 2 3 4 5 6 7 Proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan Entitas terlambat menyampaikan laporan Pelaporan tidak/belum mengacu pada kaidah-kaidah yang berlaku Pelaporan belum didukung SDM yang memadai Perhitungan penyusutan tidak sesuai ketentuan Pengelolaan BMN termasuk persediaan belum dilakukan secara memadai Komentar/Catatan

No F. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Kelompok/Uraian Risiko Komentar/Catatan Kerugian Negara Belanja atau pengadaan barang/jasa fiktif Rekanan pengadaan barang/jasa tidak menyelesaikan pekerjaan Kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang Pemahalan harga (Mark up) Penggunaan uang/barang untuk kepentingan pribadi Pembayaran honorarium dan/atau biaya perjalanan dinas ganda dan/atau melebihi standar yang ditetapkan Spesifikasi barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak Belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan Penjualan/pertukaran/penghapusan aset negara tidak sesuai ketentuan dan merugikan Negara Penyetoran penerimaan negara dengan bukti fiktif Kelebihan pembayaran dalam pengadaan barang/jasa tetapi pekerjaan belum dilakukan sebagian atau seluruhnya Rekanan belum melaksanakan kewajiban pemeliharaan barang hasil pengadaan yang telah rusak selama masa pemeliharaan Aset dikuasai pihak lain Pembelian aset yang berstatus sengketa Pihak ketiga belum melaksanakan kewajiban untuk menyerahkan aset kepada Negara Pencairan anggaran pada akhir tahun anggaran untuk pekerjaan yang belum selesai

No G. 1 2 3 4 5 Kelompok/Uraian Risiko Kepegawaian Pegawai yang ada belum seluruhnya menaati jam kerja Dalam menjalankan tugas dan fungsi, terdapat pegawai yang tidak sesuai dengan kompetensinya Instansi belum mempunyai rencana pengembangan pegawai Terdapat pegawai yang tidak memenuhi kewajiban dan melanggar larangan tetapi belum dijatuhi hukuman disiplin Terdapat pegawai yang belum menjalankan tugas dan fungsinya Komentar/Catatan

No Kelompok/Uraian Risiko H. Kinerja 1 Terdapat kegiatan yang tidak sesuai dengan tugas dan fungsi instansi 2 Terdapat kegiatan belum dilaksanakan dan melewati batas waktu yang telah ditetapkan 3 Terdapat kegiatan sudah dilaksanakan tetapi tidak sesuai dengan jadwal tahapan yang telah ditetapkan 4 Terdapat kegiatan yang tidak dapat mencapai target kinerja yang ditetapkan 5 Terdapat kegiatan, dalam pelaksanaannya menyimpang sehingga kemungkinan mengakibatkan tujuan tidak dapat dicapai Komentar/Catatan

II. PENGENDALIAN BERKALA Adalah kegiatan pengendalian yang dilakukan secara berkala dan terjadwal dalam suatu kurun waktu tertentu dengan cara menghimpun informasi mengenai kegiatan/aktivitas tertentu yang masih berjalan untuk memetakan hal-hal yang perlu dilakukan perbaikan dalam suatu periode dan berkesinambungan. Dilaksanakan secara berkala

FORMULIR: SPI-SDM PENGENDALIAN KAPASITAS SDM PENGELOLA KEUANGAN Satuan Kerja : . . Unit Eselon I : . . Tahun Anggaran : . . NO URAIAN KPA PPK 1*) (1) 1 2 3 4 5 6 (2) Nama Lengkap Nomor dan Tanggal SK Nomor HP Email Pendidikan Terakhir Sertifikasi: a. Pengadaan Barang/Jasa b. Bendahara c. Standar Akuntansi Pemerintah e. Lainnya (sebutkan) Usulan/Rencana Pengembangan SDM **) (3) (4) 7 PEJABAT PENGUJI/PENANDATANGAN SPM*) (5) BENDAHARA PENGELUARAN BENDAHARA PENERIMAAN (6) (7) Keterangan: Pelaporan untuk eselon I merupakan rekapitulasi dari laporan tiap unit kerja. Kolom dapat ditambahkan jika PPK atau Pejabat Penguji pada unit kerja lebih dari satu orang *) Diisi dengan tanda V pada kolom yang sesuai dengan sertifikasi yang diikuti oleh masing-masing Pengelola Anggaran **) Diisi Usulan/Rencana untuk pengembangan kapasitas SDM

FORMULIR: SPI-ANG PENGENDALIAN PENYUSUNAN ANGGARAN Satuan Kerja : . . Unit Eselon I : . . Tahun Anggaran : . . NO KESESUAIAN DENGAN (2) (3) (1) 1 2 3 HASIL PENGENDALIAN OLEH NAMA PROGRAM/KEGIATAN/ OUPUT/KOMPONEN Dst PENGUSUL YA (4) BAG. KEUANGAN SATKER TIDAK (5) YA (6) TIDAK (7) BAG. KEUANGAN UNIT ESELON I YA TIDAK (8) (9) a. BAGAN AKUN STANDAR b. STANDAR BIAYA MASUKAN c. STANDAR BIAYA LAINNYA ** a. BAGAN AKUN STANDAR b. STANDAR BIAYA MASUKAN c. STANDAR BIAYA LAINNYA ** Keterangan: Pelaporan untuk eselon I merupakan rekapitulasi dari laporan tiap unit kerja. *) Kolom (2): Untuk eselon I diisi Program, eselon II serta Satker Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan diisi Kegiatan, eselon III diisi Output, eselon IV diisi Komponen. **) Standar biaya lainnya yang disahkan oleh Kementerian Keuangan di luar standar biaya masukan.

PENGENDALIAN PENGADAAN BARANG/JASA FORMULIR: SPI-PBJ Satuan Kerja : . . Unit Eselon I : . . Tahun Anggaran : . . A. Rekapitulasi Pelaksanaan Kegiatan Proses Pengadaan Tanda Tangan Kontrak Pelaksanaan PHO/Serah Terima Target 100% B 01 B 02 B 03 B 04 B 05 B 06 B 07 B 08 B 09 B 10 B 11 B 12 Keterangan: Merupakan informasi perkembangan pelaksanaan pengadaan secara keseluruhan B. Pelaksanaan Perpaket NO (1) A 1 2 B 1 2 NAMA PAKET PENGADAAN (2) Rp 200 juta s. d. Rp 5 milyar dst. subtotal > Rp 5 milyar dst. subtotal TOTAL JENIS BELANJA DAN PAGU BARANG (3) MODAL (4) METODA PBJ YANG DIRENCANAKAN SOSIAL (5) (6) 1 JADWAL TAHAPAN SESUAI METODA (bulan) RENCANA REALISASI 2 3 Dst 1 2 3 Dst RENCANA PEMECAHAN MASALAH PERMASALAHAN REALISASI PEMECAHAN MASALAH

FORMULIR: SPI-BMN PENGENDALIAN BARANG MILIK NEGARA Satuan Kerja : . . Unit Eselon I : . . Tahun Anggaran : . . NO (1) A 1 2 3 B 1 2 3 JENIS BMN (2) BERGER AK Dst sub total TIDAK BERGER AK Dst sub total TOTAL PENGELOLAAN BMN NILAI BMN (Rp) *) SATKER PIHAK III KSP SENGKETA (3) (4) (5) (6) (7) PERMASALAHAN BMN KELENGKAP HILANG RUSAK AN DOKUMEN (8) (9) (10) LAINNY A RENCANA REALISASI PEMECAHAN MASALAH (11) (12) (13) Keterangan: Pelaporan untuk eselon I merupakan rekapitulasi dari laporan tiap unit kerja. *) Diisi untuk BMN yang bermasalah **) Diisi dengan pilihan: Satuan Kerja/Pihak III/Kerja Sama Pemanfaatan (KSP). Diuraikan secara jelas pihak pengelola (pihak III) dan pelaksana (KSO).

PENGENDALIAN PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA FORMULIR: SPI-KN Satuan Kerja : . . Unit Eselon I : . . Tahun Anggaran : . . NO (1) A 1 2 3 B 1 2 3 C 1 2 3 KLASIFIKASI DAN URAIAN KN (2) BENDAHARA dst. subtotal PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA dst. subtotal PEJABAT LAIN dst. TOTAL STATUS KERUGIAN NEGARA SUDAH ADA PENETAPAN TIDAK ADA PENGENAAN NILAI ***) GANTI RUGI (6) (7) (8) NILAI BELUM ADA INDIKASI PENETAPAN KN *) **) (3) (4) Keterangan: Pelaporan untuk eselon I merupakan rekapitulasi dari laporan tiap unit kerja. *) Diisi dengan nilai perolehan BMN **) Jelaskan posisi proses penyelesaian ***) Diisi dengan nilai kerugian negara hasil penetapan. RENCANA PEMECAHAN MASALAH PERMASALAHAN (9) (10) REALISASI PEMECAHAN MASALAH (11)

PENGENDALIAN PENYERAPAN ANGGARAN FORMULIR: SPI-PA Satuan Kerja : . . Unit Eselon I : . . Tahun Anggaran : . . A. Progres Keuangan B 01 B 02 B 03 B 04 B 05 B 06 B 07 B 08 B 09 B 10 B 11 B 12 TARGET REALISASI B. Progres Fisik B 01 B 02 B 03 B 04 B 05 B 06 B 07 B 08 B 09 B 10 B 11 B 12 TARGET REALISASI C. Keterangan 1. 2. ds t Hambatan/Permasalahan*) Rencana Pemecahan Hambatan/Permasalahan Keterangan: Pelaporan untuk eselon I merupakan rekapitulasi dari laporan tiap unit kerja. *) Hambatan/Permasalahan diisi apabila realisasi tidak sesuai dengan target yang ditetapkan Realisasi Pemecahan Hambatan/Permasalahan

III. PENGENDALIAN DENGAN PENDEKATAN MANAJEMEN RESIKO Adalah pengendalian yang dilakukan sebagai upaya untuk mencegah dan meminimalisir timbulnya masalah pada waktu yang akan datang dalam mencapai tujuan. Pengendalian dengan pendekatan manajemen risiko dirancang dan dimulai sejak perencanaan kebijakan dan kegiatan/aktivitas. Digunakan sebagai dasar menyusun rencana pengendalian dan menjadi data dukung dan dasar dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran (RKA)

FORMULIR PENILAIAN RISIKO Satuan Kerja : Aktivitas/Kegiatan/Kebijakan : Pagu Anggaran : T. A. : No Persepsi Atas Risiko Kebijakan / Faktor Tujuan Sebab Dampak Sifat Sumber Rencana Aktivitas/ Risiko Nama 1 Nama 2 Nama 3 Kegiatan/ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 K D K 10 11 12 D K D 14 15 13 Rata Level/ Tingkat Risiko PR dst K D K D = K * D 17 18 I 19 Risiko Residual Jadwal (hr/mg/bln) Uraian 16 Respon Terhadap Risiko / Rencana Kegiatan Pengendalian II III K 21 20 D 22

Keterangan Pengisian Formulir Penilaian Risiko: a. Kolom 1 (Nomor) Diisi dengan nomor urut. b. Kolom 2 (Kegiatan) Diisi dengan nama kebijakan dan aktivitas/kegiatan yang akan dilakukan penilaian risiko. c. Kolom 3 (Tujuan Kegiatan) Diisi dengan tujuan dari kebijakan dan aktivitas/kegiatan yang akan dilakukan penilaian risiko. d. Kolom 4 (Faktor Risiko) - Diisi dengan risiko-risiko dari hasil identifikasi dan analisis risiko yang telah ditetapkan; - Identifikasi risiko bertujuan untuk mengenali risiko dan memetakan risiko dari faktor ekternal atau internal; dan - Analisis Risiko dilaksanakan untuk menentukan dampak dari risiko yang telah diidentifikasi. e. Kolom 5 (Sebab) Diisi dengan faktor penyebab terjadinya kejadian risiko, baik yang dapat dikendalikan maupun di luar pengendalian.

f. Kolom 6 (Dampak) Diisi dengan rincian akibat dari suatu kejadian apabila risiko tersebut terjadi. g. Kolom 7 (Sifat) Diisi dengan sifat dari risiko tersebut, apakah risiko tersebut masih dapat dikendalikan/dikelola (controllable/C), atau apakah risiko tersebut relatif tidak bisa dikendalikan/dikelola (uncontrollable/UC), sebagai contoh: cuaca, unit/instansi lain, kebijakan, dst. h. Kolom 8 (Sumber) Diisi secara konkret, dari mana sumber risiko tersebut berasal, contoh: unit eselon I, pemda setempat, masyarakat sekitar, bagian kepegawaian pusat, pimpinan satuan kerja, Pejabat Pembuat Komitmen, Pokja Pengadaan, PPSPM, dst. i. Kolom 9 (Rencana) Diisi dengan rencana apa yang akan dilakukan untuk menghilangkan atau meminimal risiko tersebut, apakah dengan kontigensi (koordinasi) atau preventif. j. Kolom 10 s. d. 15 (persepsi atas risiko) - Diisi dengan persepsi dari masing-masing peserta FGD terhadap kemungkinan risiko akan terjadi dan apabila terjadi berapa besaran dampak yang ditimbulkan. Persepsi terhadap kemungkinan (K) dan dampak (D) tersebut yang dikuantifikasikan dengan skala nilai 1 s. d. 5; - Pengisian dilakukan dengan mekanisme forum diskusi/FGD; - Untuk kolom Nama 1, 2 , 3 dan seterusnya diisi dengan nama-nama peserta yang melakukan FGD penilaian risiko; - Peserta yang melakukan penilaian risiko diharapkan personil yang memahami dan atau akan terlibat menangani obyek penilaian risiko tersebut, sehingga personil tersebut diharapkan mampu mengenali dan mempersepsikan risiko dan memberikan bobot (kuantifikasi) kemungkinan dampak yang lebih realistis; dan - Masing-masing peserta diskusi kelompok, memberikan persepsi terhadap kemungkinan dampak dari risiko dengan skala 1 s. d. 5.

Kriteria ukuran Kemungkinan/Probabilitas/Likelihood tersebut adalah sebagai berikut: Level Keterjadian 1 Jarang Terjadi 2 Kemungkinan Kecil Terjadi 3 Kemungkinan sedang Terjadi 4 Kemungkinan Besar Terjadi 5 Hampir Pasti Terjadi Penjelasan Mungkin terjadi hanya pada kondisi tidak normal; Probabilitas 0% < X ≤ 20%. Mungkin terjadi pada beberapa waktu; Probabilitas 20% < X ≤ 40%. Dapat terjadi pada beberapa waktu; Probabilitas 40% < X ≤ 60% Akan mungkin terjadi pada banyak keadaan; Probabilitas 60% < X ≤ 80% Dapat terjadi pada banyak keadaan; Probabilitas 80% < X < 100%) Kriteria ukuran Dampak adalah sebagai berikut: Level Aspek Dampak Kinerja 1 Tidak Signifikan 2 Kecil 3 Sedang Tidak berdampak pada pencapaian tujuan secara umum. Dapat ditangani dengan pengendalian rutin Mengganggu pencapaian tujuan meskipun tidak signifikan Mengganggu pencapaian tujuan secara signifikan 4 Besar Tujuan tercapai sebagian 5 Sangat Tinggi/ Katastropik Tujuan gagal dicapai Keuangan Kerugian keuangan kecil Kerugian keuangan sedang Kerugian keuangan cukup besar Kerugian keuangan sangat besar

k. Kolom 16 s. d. 17 (Rata-rata KD) Untuk kolom “k” (kemungkinan), diisi dengan nilai rata-rata dari nilai kemungkinan di kolom sebelumnya kolom (10+12+14)/3, 3 adalah jumlah peserta yang ikut dalam pelaksanaan FGD penilaian risiko), begitu juga hal tersebut berlaku untuk kolom rata-rata pada kolom “D” (Dampak), penilaian rata-ratanya (11+13+15)/3, 3 adalah jumlah peserta yang ikut dalam pelaksanaan FGD penilaian risiko). l. Kolom 18 (Level/Tingkat Risiko) Untuk kolom Tingkat Risiko diisi dengan besaran hasil perkalian antara Kemungkinan (K) pada kolom 16 dengan Dampak (D) pada kolom 17 (kolom 16 x kolom 17). m. Kolom 19 (PR/Peta Risiko) Diisi dengan pembulatan keatas nilai diatas 0, 5 pada kolom 18 dan diberikan warna sesuai dengan tabel peta risiko (hasil dari perkalian K x D pada kolom 18).

n. Kolom 20 (Respon terhadap risiko/rencana kegiatan pengendalian) Diisi dengan respon atau rencana kegiatan pengendalian yang telah ditetapkan untuk menghadapi risiko dengan mempertimbangkan sebab dan dampaknya, baik hanya dengan Kontigensi (koordinasi) maupun preventif, melalui uraian rencana kegiatan dan waktu. Respon dalam menghadapi risiko diantaranya dengan mengurangi kemungkinan munculnya risiko, mengurangi dampak dari risiko, berbagi atau membagi risiko, menghindari atau menolak risiko, dan/atau menerima risiko. Kolom 21 s/d 22 (Risk Residual/Sisa Risiko) Kolom ini di isi dengan besaran kemungkinan masih adanya sisa risiko (risk residual) setelah dilakukan kegiatan pengendalian. Besaran tersebut untuk kemungkinan dampak dengan skala 1 s. d. 5.

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR RINGKASAN EKSEKUTIF DAFTAR ISI BAB I. GAMBARAN UMUM PENYELENGGARAAN SPIP SATKER 1. 1 Latar Belakang 1. 2 Dasar Hukum 1. 3 Maksud dan Tujuan 1. 4 Ruang Lingkup 1. 5 Sistematika Penyajian Laporan BAB II. STRATEGI PENYELENGGARAAN SPIP 2. 1 Struktur Organisasi, Visi Misi dan Tujuan Strategis Satker 2. 2 Fungsi Satker 2. 3 Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Satker 2. 4 Fokus Pelaksanaan SPIP Lingkup KKP 2. 5 Pembentukan Satgas SPIP Lingkup Satker…… Tahun 2016 2. 6 Kondisi Pelaksanaan SPIP Lingkup Satker BAB III. PENYELENGGARAAN SPIP SATKER 3. 1 Pemahaman 3. 2 Pelaksanaan SPIP 3. 2. 1 Pengendalian Rutin 3. 2. 2 Pengendalian Berkala 3. 2. 3 Pengendalian dengan Pendekatan Manajement Resiko 3. 2. 4 Hambatan, Rencana Pemecahan Masalah dan Tindak Lanjut Pemecahan Masalah BAB IV. KESIMPULAN DAN SARAN 4. 1 Kesimpulan 4. 2 Saran LAMPIRAN FORM PENGENDALIAN RUTIN LAMPIRAN FORM PENGENDALIAN BERKALA LAMPIRAN FORM PENGENDALIAN MANAJEMEN RESIKO

JADWAL PENYAMPAIAN LAPORAN Satgas SPIP Kementerian Triwulanan Paling lambat tgl 20 Menteri Triwulanan Satgas SPIP Unit Eselon I Triwulanan Tim SPIP Satker Triwulanan Pejabat Eselon I Paling lambat tgl 15 pada bulan berikutnya Bulanan Paling lambat tgl 10 pada bulan berikutnya Kepala Satker