Upaya Promotif dan Preventif di Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Upaya Promotif dan Preventif di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (PPK 1, 2, 3) dalam Era BPJS Usman Sumantri

I. PENDAHULUAN

Sistem Kesehatan Nasional Pengelolaan kesehatan yang diselenggarakan oleh semua komponen bangsa Indonesia secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya (Perpres No 72 Tahun 2012 ttg Sistem Kesehatan Nasional)

Sub Sistem SKN 1. 2. 3. 4. 5. 6. upaya kesehatan; penelitian dan pengembangan kesehatan; pembiayaan kesehatan; sumber daya manusia kesehatan; sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan; manajemen, informasi, dan regulasi kesehatan; dan 7. pemberdayaan masyarakat

PELAKSANAAN SKN Pelaksanaan SKN ditekankan pada peningkatan perilaku dan kemandirian masyarakat, profesionalisme sumber daya manusia kesehatan, serta upaya promotif dan preventif tanpa mengesampingkan upaya kuratif dan rehabilitatif (Perpres No 72 Tahun 2012 ttg Sistem Kesehatan Nasional)

Subsistem Pembiayaa n Kesehatan BIAY A KES Penggalian Apa Yang Menjadi Prioritas Dibiayai Pemerintah? ? Pengalokasian UKM Pembelanjaan UK P Penduduk Mampu Pendud uk Miskin Mas y Pem Public-Private A P JK wajib Jaminan Kesehatan sukarela

UPAYA PELAYANAN KESEHATAN • Untuk mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi masyarakat, diselenggarakan upaya kesehatan yang terpadu dan menyeluruh dalam bentuk upaya kesehatan perseorangan dan upaya kesehatan masyarakat Upaya Kesehatan Upaya Kesehata n Masyarak at Upaya Kesehata n Perorang an

UPAYA PELAYANAN KESEHATAN UKM 1. PHBS , Penurunan Gizi Buruk Masyarakat penanggulangan KKP UKP Sistem Jaminan Kesehatan 2. Penurunan Kematian Ibu, Bayi dan ABA 3. Pemberantasan TBC, Polio, Tetanus, Campak, Hepatitis KOMPREHENSIF 4. Pemberantasan Malaria, Pengendalian HIV/AIDS 5. Menjamin akses air bersih , akses obat, essensial, Alkon, Pasar sehat, kali bersih, pembangunan berwawasan kes Operasional (BOK, DTPK, DBK) SPM (4 pelayanan dan 18 Indikatro UHC

5 (LIMA ) TINGKAT PENCEGAHAN (FIVE LEVELS OF PREVENTION) 1 PROMOSI KESEHATA N 5 Pemulihan (Rehabilitati on) 4 Membatasai atau mengurangi kecacatan (Disablity limitation) Perlindungan khusus melalui imunisasi (specific protection) Diagnosisi dini dan pengobatan segera (early diagnosis and prompt treatment) 3 2

II. PENGATURAN MANFAAT DALAM JKN

PENYIAPAN PAKET MANFAAT DASAR UU 40/2004 pasal 22 : 1. Manfaat jaminan kesehatan bersifat pelayanan perseorangan berupa pelayanan kesehatan yang mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif, termasuk obat dan bahan medis habis pakai yang diperlukan. 2. Untuk jenis pelayanan yang dapat menimbulkan penyalahgunaan

PENGATURAN MANFAAT JK DALAM PERPRES JK (1) Pasal 20 (1) Setiap Peserta berhak memperoleh Manfaat Jaminan Kesehatan yang bersifat pelayanan kesehatan perorangan, mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif termasuk pelayanan obat dan bahan medis habis pakai sesuai dengan kebutuhan medis yang diperlukan. (2) Manfaat Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Manfaat medis dan Manfaat non medis. khusus untuk pemateri

PENGATURAN MANFAAT JK DALAM PERPRES JK (2) Pasal 20 lanjutan (3)Manfaat medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terikat dengan besaran iuran yang dibayarkan. (4) Manfaat non medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi Manfaat akomodasi dan ambulans. (5) Manfaat akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditentukan berdasarkan skala besaran iuran yang dibayarkan. (6) Ambulans sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya diberikan untuk pasien rujukan dari Fasilitas Kesehatan dengan kondisi tertentu yang ditetapkan oleh BPJS Kesehatan. khusus untuk pemateri

PENGATURAN MANFAAT JK DALAM PERPRES JK (3) Pasal 21 (1) Manfaat pelayanan promotif dan preventif meliputi pemberian pelayanan: a. penyuluhan kesehatan perorangan; b. imunisasi dasar; c. keluarga berencana; dan d. skrining kesehatan. (2) Penyuluhan kesehatan perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi paling sedikit penyuluhan mengenai pengelolaan faktor risiko penyakit dan perilaku hidup bersih dan sehat. khusus untuk pemateri

PENGATURAN MANFAAT JK DALAM PERPRES JK (4) Pasal 21 lanjutan (3)Pelayanan imunisasi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi Baccile Calmett Guerin (BCG), Difteri Pertusis Tetanus dan Hepatitis-B (DPTHB), Polio, dan Campak. (4) Pelayanan keluarga berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi konseling, kontrasepsi dasar, vasektomi dan tubektomi bekerja sama dengan lembaga yang membidangi keluarga berencana. (5) Vaksin untuk imunisasi dasar dan alat kontrasepsi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) disediakan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah. khusus untuk pemateri

PENGATURAN MANFAAT JK DALAM PERPRES JK (5) Pasal 21 lanjutan (6)Pelayanan skrining kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan secara selektif yang ditujukan untuk mendeteksi risiko penyakit dan mencegah dampak lanjutan dari risiko penyakit tertentu. (7) Ketentuan mengenai tata cara pemberian pelayanan skrining kesehatan jenis penyakit, dan waktu pelayanan skrining kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dengan Peraturan Menteri. khusus untuk pemateri

PENGATURAN MANFAAT JK DALAM PERPRES JK (6) Pasal 22 (1)Pelayanan kesehatan yang dijamin terdiri atas: a. pelayanan kesehatan tingkat pertama, meliputi pelayanan kesehatan non spesialistik yang mencakup: 1. administrasi pelayanan; 2. pelayanan promotif dan preventif; 3. pemeriksaan, pengobatan, dan konsultasi medis; 4. tindakan medis non spesialistik, baik operatif maupun non operatif; 5. pelayanan obat dan bahan medis habis pakai; 6. transfusi darah sesuai dengan kebutuhan medis; 7. pemeriksaan penunjang diagnostik laboratorium tingkat pratama; dan 8. rawat inap tingkat pertama sesuai dengan indikasi. khusus untuk pemateri

n a t a h e ‘Strukturisasi Yankes’ es K ) r n u a t k in u m r t s Ja r e (T a Tertiary Se co n Ca dary re Prim are C ry Se are lf C Secondary Sistem Rujukan Primary Care Tertiary Care Self Care 6/16/2021 Unstructured www. jpkm-online. net Structured 19

Mengapa Strukturisasi Penting? Primary Care Healthy 85% Sick 15% 6/16/2021 Terminally ill www. jpkm-online. net Secondary and Tertiary Cares 20

UPAYA PROMOSI KESEHATAN PADA PELAYANAN KESEHATAN PRIMER Reorientasi sistem pelayanan kesehatan (reorient health services) sistem pelayanan kesehatan tidak lagi berorientasi kuratif dan rehabilitatif, tetapi mengarah pada upaya-upaya promotif dan preventif untuk mewujudkan keluarga sehat Merespon Menjembatani terciptanya keadilan dalam pelayanan kesenjangan kesehatan terutama di daerah terpencil, sangat dalam pelayanan terpencil dan perbatasan. kesehatan Menempatkan q Mendorong dan memungkinkan masyarakat menjaga kesehatan sendiri dan keluarga. sebagai subyek utama kesehatan q Menempatkan masyarakat sebagai pelaku esensial dalam meningkatkan status kesehatan. KEMENKES NO. 585/MENKES/SK/V/2007

MODEL LAYANAN “PROMOTIF & PREVENTIF” DI FASKES PRIMER LAINNYA : q Memberikan pelayanan yang komprehensif dan holistic kepada masyarakat q Ada satu unit khusus yang memiliki fungsi dan tugas memberikan informasi, penjelasan dan penyuluhan kepada pasien, pengunjung dan masyarakat q Mengirim Tenaga Medis/Keperawatan/Tenaga Kesehatan masyarakat untuk memberikan penjelasan mengenai masalah kesehatan yang biasa terjadi dimasyarakat dan juga memberikan penyuluhan mengenai pencegahan dan peningkatan kesehatan q Muatan materi informasi dapat berisikan segala sesuatu tentang masalah kesehatan masyarakat seperti: PHBS, masalah kesehatan lingkungan, masalah kesehatan reproduksi, masalah gizi masyarakat, kesehatan dan keselamatan kerja, dll.

III. NAKES PROMKES

Arah Pengembangan (2005 -2024) Sejalan Dengan Implementasi JKSJSN RPJMN I 2005 -2009 RPJMN II 2010 -2014 RPJMN III 2015 -2019 RPJMN IV 2020 -2024 Universal Coverag e Upaya Kuratif nt e v e if, mo o r P Masyarakat Sehat Yang Mandiri Dan Berkeadilan r a. P y a p U Pendukung/penunjang Arah pengembangan tenaga kesehatan sejalan dengan arah pengembangan upaya kesehatan, dari tenaga kuratif bergerak ke arah 6/16/2021 24 tenaga preventif, promotif sesuai kebutuhan

KETENAGAAN PROMOSI KESEHATAN Saat ini ada 9599 Puskesmas. Jika kebutuhan tenaga pengelola Promosi Kesehatan per puskesmas minimal dibutuhkan 1 orang tenaga D 3/D 4/S 1. Maka dibutuhkan sekitar 9599 tenaga D 3/D 4/S 1 pengelola promkes/pemberdayaan masyarakat di seluruh Indonesia untuk memenuhi Puskesmas. Kepmenkes: Nomor 1114/MENKES/SK/VIII/2005, ttg Pedoman Pelaksanaan Promkes di Daerah

KETENAGAAN PROMOSI KESEHATAN Saat ini ada sekitar 2184 Rumah Sakit di Indonesia. Minimal setiap RS membutuhkan: • 2 org D 3 Kes • 1 org S 1 Kes/Kesmas D 3 Kes 2 org x 2184 RS = 4. 368 tenaga D 3 Kes S 1 Kes/Kesmas 1 org x 2184 RS = 1. 721 tenaga S 1 Kesmas Kepmenkes: Nomor 1114/MENKES/SK/VIII/2005, ttg Pedoman Pelaksanaan Promkes di Daerah

KETENAGAAN PROMOSI KESEHATAN Saat ini ada 508 kabupaten/kota di Indonesia. Minimal setiap Dinas Kesehatan Kab/Kota membutuhkan: • 3 org D 3 Kes • 2 org S 1 Kes/Kesmas • 1 org S 2 Kes/Kesmas. D 3 Kes 3 org x 508 kab/kota = 1724 tenaga D 3 Kes S 1 Kes/Kesmas 2 org x 508 kab/kota = 1016 tenaga S 1 Kesmas S 2 Kes/Kesmas 1 org x 508 kab/kota = 508 tenaga S 2 Kesmas Kepmenkes: Nomor 1114/MENKES/SK/VIII/2005, ttg Pedoman Pelaksanaan Promkes di Daerah

KETENAGAAN PROMOSI KESEHATAN Saat ini ada 34 provinsi di Indonesia. Minimal setiap Dinas Kesehatan Provinsi membutuhkan: • 5 org D 3 Kes • 3 org S 1 Kesmas • 2 org S 2 Kesmas. D 3 Kes 5 org x 34 Provinsi = 170 tenaga D 3 Kes S 1 Kesmas 3 org x 34 Provinsi = 102 tenaga S 1 Kesmas S 2 Kesmas 2 org x 34 Provinsi = 68 tenaga S 2 Kesmas Kepmenkes: Nomor 1114/MENKES/SK/VIII/2005, ttg Pedoman Pelaksanaan Promkes di Daerah

KETENAGAAN PROMOSI KESEHATAN Rata-rata Jumlah Tenaga Penyuluh Kesehatan di Puskesms, Rifaskes 2011 Kepmenkes: Nomor 1114/MENKES/SK/VIII/2005, ttg Pedoman Pelaksanaan Promkes di Daerah

KETENAGAAN PROMOSI KESEHATAN Tenaga Penyuluh Kesehatan/ Promkes di Puskesmas menurut Tingkat Pendidikan Terakhir, Rifaskes 2011 Kepmenkes: Nomor 1114/MENKES/SK/VIII/2005, ttg Pedoman Pelaksanaan Promkes di Daerah

KETENAGAAN PROMOSI KESEHATAN 1. Dukungan kebijakan (regulasi, SDM, dana, dan sarana) masih minim dalam upaya pemberdayaan masyarakat. 2. Ketenagaan promosi kesehatan secara kuantitas masih kurang memadai, serta dibutuhkan upaya untuk meningkatkan kualitas yang ada. 3. Peningkatan kualitas dilakukan dg pendidikan dan pelatihan

KETENAGAAN PROMOSI KESEHATAN 4. Pengembangan tenaga Promosi Kesehatan – Tenaga Promkes disiapkan untuk fasilitas pelayanan kesehatan baik Puskesmas maupun RS – Dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan • Pelatihan dilakukan bagi tenaga kesehatan yg sudah ada • Pendidikan dilakukan untuk memproduksi khusus tenaga Promotor Kesehatan – Pengembangan pendidikan Promkes diarahkan utk menghasilkan tenaga promotor kesehatan yg memiliki kemampuan sebagai fasilitator pemberdayaan masyarakat dalam bidang Promosi Kesehatan

TERIMA KASIH 33

RPJP BIDANG KESEHATAN 2005 – 2025 Sasara n Strateg i • UHH 69 – 73, 7 Thn • AKB 15, 5/1000 kelahiran hidup • AKI 74/100. 000 kelahiran hidup • Prevalen Gizi Buruk 9, 5 % • Pembangunan Berwawasan kesehatan • Pemberdayaan Masyarakat dan Daerah • Pengembangan Upaya dan pembiayaan kesehatan • Pengembangan dan Pendayagunaan SDM kes • Penanggulangan Keadaan darurat kesehatan RPJM BIDANG KESEHATAN 2015 - 2019 1. Arah Pembangunan Akses Masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas telah mulai mantap 2. Fokus : a. b. c. d. e. f. KIA Yankes Maskin Usila Penanggulangan penyakit dan Gizi buruk Penanggulangan Masalah kesehatan akibat bencana Yan Terpencil, tertinggal, dan perbatasan 1. JKN 2. MDG’s 3. Pelayanan Kesehatan Primer 34

PENDEKATAN UPAYA KESEHATAN UU KESEHATAN NO. 36/2009 REHABILITATIF 4 KURATIF 3 PREVENTIF 2 Dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh, dan berkesinambungan PROMOSI KESEHATAN 1

5 (LIMA ) TINGKAT PENCEGAHAN (FIVE LEVELS OF PREVENTION) 1 PROMOSI KESEHATA N 5 Pemulihan (Rehabilitati on) 4 Membatasai atau mengurangi kecacatan (Disablity limitation) Perlindungan khusus melalui imunisasi (specific protection) Diagnosisi dini dan pengobatan segera (early diagnosis and prompt treatment) 3 2

SISTIM PELAYANAN KESEHATAN SKN 2012 Perpres 72/2012 PELAYANAN TERSIER UKM PELAYANAN SEKUNDER PELAYANAN PRIMER MASYARAKA T UKP

KETENAGAAN PROMOSI KESEHATAN JENIS TENAGA FUNGSIONAL PUSAT PROVINSI JUMLAH PKM AHLI 7 64 71 PKM TRAMPIL 8 413 421 JUMLAH 15 477 492 PROVINSI YANG MEMILIKI TENAGA FUNGSIONAL PROVINSI YANG TIDAK MEMILIKI TENAGA FUNGSIONAL 17 Provinsi 15 Provinsi

Peta Jalan Distribusi SDM Kesehatan • 85% Puskesmas • 79% Puskesmas mempunyai Nakes sesuai standar • 60% RS mempunyai Nakes sesuai standar mempunyai dokter sesuai standar • 52 % RS mempunyai dokter sesuai standar Pemetaan keadaan dan kebutuhan nakes di fasyankes Menyusun rencana distribusi nasional Melakukan feed back ke unit dan daerah Menyusun prioritas penempatan Penempatan nakes Menyusun NSPK Kajian Distribusi Penempatan nakes Sosialisasi aturan dan implementasi Pemantauan & review regulasi Penyusunan model distribusi Melakukan feed back ke unit dan daerah Penempatan nakes Sosialisasi aturan dan implementasi Pemantauan & review regulasi

Pola Ketenagaan Minimal Upaya Wajib Puskesmas No. Jenis Tenaga 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Dokter Umum Dokter Gigi Apoteker Tenaga Kesmas (S 1) Perawat (S 1 -Ners) Tenaga Promkes (DIV) Epidemioligis (DIV) Bidan (DIII) Perawat (DIII) Sanitarian (DIII) Nutrisionis (Ahli Gizi/ DIII) Perawat Gigi (DIII) Asisten Apoteker Analis Kesehatan (DIII) Tenaga Pendukung/ Juru (SMK Kes) Non Perawatan 1 1 0 1 1 4 6 1 1 1 21 2 1 1 1 6 10 1 1 1 30

PENGATURAN JK DALAM SJSN • Pasal 19 (2) Jaminan kesehatan diselenggarakan dengan tujuan menjamin agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan. Semua terapi yang berindikasi medis yang memungkinkan pasien kembali produktif, seoptimal mungkin, jika terapi secara akademis terbukti cost-effective. khusus untuk pemateri

RPJP BIDANG KESEHATAN 2005 – 2025 Sasara n Strateg i • UHH 69 – 73, 7 Thn • AKB 15, 5/1000 kelahiran hidup • AKI 74/100. 000 kelahiran hidup • Prevalen Gizi Buruk 9, 5 % • Pembangunan Berwawasan kesehatan • Pemberdayaan Masyarakat dan Daerah • Pengembangan Upaya dan pembiayaan kesehatan • Pengembangan dan Pendayagunaan SDM kes • Penanggulangan Keadaan darurat kesehatan RPJM BIDANG KESEHATAN 2015 - 2019 1. Arah Pembangunan Akses Masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas telah mulai mantap 2. Fokus : a. b. c. d. e. f. KIA Yankes Maskin Usila Penanggulangan penyakit dan Gizi buruk Penanggulangan Masalah kesehatan akibat bencana Yan Terpencil, tertinggal, dan perbatasan 1. JKN 2. MDG’s 3. Pelayanan Kesehatan Primer 42