UNSURUNSUR NEGARA l l UNSUR NEGARA SECARA KLASIK

UNSUR-UNSUR NEGARA l l UNSUR NEGARA SECARA KLASIK UNSUR NEGARA SECARA YURIDIS UNSUR NEGARA SECARA SOSIOLOGIS UNSUR NEGARA MENURUT KONSEP HUKUM INTERNASIONAL

UNSUR NEGARA SECARA KLASIK/TRADISIONAL l l l WILAYAH TERTENTU RAKYAT PEMERINTAHAN YANG BERDAULAT

WILAYAH TERTENTU l l Batas wilayah dimana kekuasaan negara itu berlaku. Dkl, kekuasaan negara itu tidak berlaku di luar batas wilayahnya krn bisa menimbulkan sengketa internasional (kecuali di daerah ekstrateritorial, seperti kedutaan asing, kapal/pesawat perang berbendera asing)

Di mana kita melihat batas wilayah tertentu itu? l l l Perjanjian batas-batas wilayah yg dibuat secara bilateral melibatkan dua negara; Perjanjian batas-batas wilayah yg dibuat secara multilateral melibatkan lebih dari dua negara. Penentuan dlm Konstitusi (UUD) hanya suatu peringatan saja bhw negara mempunyai wilayah yg berbatas.

Pandangan Georg Jellinek ttg Unsur Wilayah l l Segi Negatif tidak ada organisasi lain yg berpengaruh di atas wilayah tertentu itu, kecuali: 1. Perjanjian tertentu (kondorminium) 2. Susunan negara serikat 3. Negara protektorat 4. Negara yg kalah perang (ocupation) Segi Positif setiap orang yg berada di atas wilayah tertentu itu tunduk kpd penguasanya.

RAKYAT l l Rakyat sekumpulan orang yg hidup disuatu tempat. Rumpun/ras kumpulan orang yg mempunyai ciri jasmaniah yg sama (warna kulit, rambut, bentuk badan, bentuk muka, dll). Suku kumpulan orang yg mempunyai kesamaan kebudayaan. Bangsa (natie) rakyat yg sudah berkesadaran membentuk negara.

Empat Unsur Bangsa (natie) l DR. HERTS: 1. Ada hasrat kesatuan; 2. Ada hasrat untuk merdeka; 3. Ada hasrat keaslian budaya; 4. Ada hasrat memiliki/mempertahankan kehormatan.

Bangsa (natie) – J. J. Rousseau l l Citoyen golongan bangsa yg berstatus aktif; Suyet bangsa yg tunduk pada kekuasaan di atasnya atau bangsa yg berstatus pasif;

Bangsa (natie) – G. Jellinek l l Status Positif hak warga negara utk menuntut tindakan positif pd negara ttg perlindungan dan kesejahteraan; Status Negatif negara tidak boleh campur tangan/merugikan hak-hak asasi warganya; Status Aktif hak warga negara utk berpartisipasi dalam pemerintahan; Status Pasif kewajiban warga negara utk mematuhi hukum/perintah negara.

Asas-asas Kewarganegaraan l l l Ius Sanguinus seseorang menjadi warga negara berdasarkan keturunan. Ius Soli seseorang menjadi warga negara berdasarkan tempat kelahiran. Campuran apabila dua asas di atas sekaligus diberlakukan.

Dwi Kewarganegaraan (Bipatride) l l Terjadi apabila seseorang lahir di negara yg menganut asas tempat kelahiran (ius soli), namun orang tuanya berasal dari negara yg menganut asas keturunan (ius sanguinus). Misalnya anak yg lahir di Inggris namun orang tuanya (ayahnya) berkewargaan Belanda.

Tanpa Kewarganegaraan (Apatride/stateless) l l Terjadi apabila seseorang lahir di negara yg menganut asas keturunan (ius sanguinus), namun orang tuanya berasal dari negara yg menganut asas tempat kelahiran (ius soli). Misalnya anak yg dilahirkan di Belanda namun orang tuanya (ayahnya) berkewargaan Inggris (& tidak dilaporkan dlm waktu 12 bulan sejak kelahirannya di Ked. Inggris)

Bagaimana pengaturan kewarganegaraan di Indonesia? l l UU No. 62 Tahun 1958: Menganut asas “ius sanguinis” di mana kewarganegaan anak ditentukan oleh kewarganegaraan ayahnya. Dlm UU tsb, hanya anak yg lahir di luar nikah dan jika status kewarganegaraan ayahnya tidak diketahui, maka kewarganegaraan anak bisa mengikuti ibunya diskriminasi gender?

UU 12/2006 ttg Kewarganegaraan l l l Mengadopsi variasi “ius soli” dan “ius sanguinis” sehingga perumpuan WNI bisa memberi kewarganegaraan kepada anaknya yg lahir di Indonesia. Adanya kemudahan dalam proses naturalisasi dan keimigrasian. Untuk menghindari bipatride atau dwikewarganegaraan, maka setelah berusia 18 thn anak tsb menentukan sikap dalam tempo 3 tahun.

PEMERINTAH YG BERDAULAT l l Dalam arti luas keseluruhan badan pengurus negara dgn segala organisasi, bagian-bagian, pejabat-pejabat yg menjalankan tugas negara dari pusat dan daerah; Dalam arti sempit badan pimpinan yg mempunyai peran dlm menentukan dan melaksanakan tugas negara. Pemerintahan fungsi/tugas dr pemerintah baik dlm arti sempit (eksekutif) maupun dlm arti luas (eksekutif, legislatif, dan yudikatif). Berdaulat ke dalam dibatasi oleh hukum positif, ke luar oleh hukum internasional.

UNSUR NEGARA SECARA YURIDIS LOGEMANN: l Wilayah hukum (gebiedsleer) yakni meliputi darat, laut, udara, serta orang dan batas wewenangnya; l Subyek hukum (persoonsleer) yakni pemerintah yg berdaulat; l Hubungan hukum (de leer van de rechtsbetrekking) yakni hubungan hukum antara penguasa dgn rakyat, termasuk hubungan hukum ke luar dgn dunia internasional.

UNSUR NEGARA SECARA SOSIOLOGIS RUDOLF KJELLIN: l Faktor Sosial: 1. Masyarakat 2. Ekonomis 3. Kultur l Faktor Alam: 1. Wilayah 2. Bangsa

Barry Buzan (People, State and Fear; Sussex, 1983) Tiga Komponen Utama Negara: l Gagasan/Cita-cita/Tujuan Nasional; l Basis Fisik (penduduk dan wilayah); l Kelembagaan (eksekutif, legislatif, yudikatif), aparatur dan lembaga-lembaga yg turut berperan sbg penopang eksistensi negara.

UNSUR NEGARA MENURUT KONSEP HUKUM INTERNASIONAL OPPENHEIM-LAUTERPACHT: l Rakyat l Daerah l Pemerintah l Kemerdekaan l Pengakuan dari negara lain l Kemampuan untuk mengadakan hubungan dengan negara lain

Kemampuan menjalin hubungan dgn negara lain l l Mempertanggungjawabkan tindakan pejabatnya (agents) terhadap negara lain. Kemampuan dan kesediaan untuk menaati hukum internasional. Keabsahan berdirinya negara itu dalam hukum internasional. Kemampuan untuk menentukan nasib sendiri negara yang bersangkutan.

TEORI LEGITIMASI KEKUASAAN

Ada 3 persoalan berkaitan dg legitimasi 1. 2. 3. Sumber Kekuasaan Pemegang kekuasaan (kekeuasaan tertinggi/kedaulatan) Pengesyahan kekuasaan

SUMBER KEKUASAAN n 1. Dari manakah sumber/asal kekuasaan Teori Teokrasi Sumber kekuasaan adl Tuhan 2. Teori Hukum Alam Kekuasaan berasal dr rakyat, yang berasal dr alam kodrat. Dr rakyat kemudian diserahkan pada Raja. (Ingat teori perjanjian langsung dan perjanjian bertingkat)

PEMEGANG KEKUASAAN n n Siapakah yg menjadi sumber, pemilik dan pemegang kekuasaan. Kedaulatan adl kekuasaan yg tertinggi dlm suatu negara. Jean Bodin: kedaulatan adl kekuasaan tertinggi untuk menentukan hukum dlm suatu negara. Kekuasaan: kemampuan drpd seseorg/sekelompok org utk mengubah berbagai tabiat/sikap dlm suatu kebiasaan, menurut keinginannya, dan utk mencegah perubahan tabiat/sikap yg tidak menjadi keinginannya mjd kebiasaannya.

PEMEGANG KEKUASAAN 1. 2. 3. 4. TEORI KEDAULATAN TUHAN TEORI KEDAULATAN NEGARA TEORI KEDAULATAN RAKYAT TEORI KEDAULATAN HUKUM

TEORI KEDAULATAN TUHAN n n Yang memiliki kekuasaan tertinggi/kedaulatan adl TUHAN. Siapakah wakil Tuhan di dunia, Raja/Paus? AGUSTINUS: yang mewakili Tuhan di dunia adl PAUS. Kedudukan gereja yg dipimpin Paus lebih tinggi drpd kedudukan negara yg diperintah RAJA. THOMAS AQUINAS: Kekuasaan RAJA dan PAUS sama, hanya tugasnya berlainan. RAJA dlm lapangan keduniawian, PAUS dlm lapangan keagamaan. MARSILIUS: Negara lebih tinggi kedudukannya drpd gereja. Negara adanya lebih dulu drpd gereja.

TEORI KEDAULATAN NEGARA Kedaulatan itu tidak ada pada Tuhan, tapi ada pada NEGARA. n Yg menciptakan hukum adl NEGARA. Sgl sesuatu tunduk pd NEG. n JEAN BODIN: kedaulatan adl kekuasaan tertinggi thd WN & rakyatnya, tanpa ada suatu pembatasan apapun dr UU. n

Jean Bodin n 1. 2. 3. 4. Kekuasaan tertinggi ini adl kekuasaan utk membuat hukum di dlm suatu neg, yg sifatnya: Tunggal: hanya negaralah yg memiliki kekuasaan; Asli: kekuasaan itu tidak berasal dr kekuasaan lain; Abadi: bhw yg mempunyai kedaulatan adl negara yg adanya abadi. Tidak dapat dibagi-bagi: kedaulatan tidak dapat diserahkan kepada pihak lai, baik sebagian atau seluruh.

GEORG JELLINEK Hukum merupakan penjelmaan kehendak/kemauan negara. n Jadi negaralah yg menciptakan hukum, mk negara dianggap satu-satunya sumber hukum, dan neg lah yg memiliki kekuasaan tertinggi/kedaulatan. n

TEORI KEDAULATAN HUKUM n n Yg mrpk kekuasaan tertinggi di dlm suatu neg adl HUKUM; KRABBE: hukum itu tidaklah timbul dari kehendak negara dan hukum itu berlaku terlepas dari kehendak negara. Hukum mrpk penjelmaan dari salah satu bagian perasaan manusia, yaitu rasa hukum yg kmd berkembang jadi kesadaran hukum.

TEORI KEDAULATAN RAKYAT • Yg mempunyai kekuasaan tertinggi adl rakyat. Jadi yang berdaulat adl RAKYAT. • Raja hanya mrpk pelaksana dari apa yang telah diputuskan atau dikehendaki oleh rakyat.

LEGITIMASI KEKUASAAN L. DARI SEGI OBJEK L. MATERI WEWENANG L. SUBJEK WEWENANG L. DARI SEGI KRITERIA L. SOSIOLOGIS LEGALITAS L. ETIS

• Legitimasi wewenang: mempertanyakan wew dr segi fungsinya. • Legitimasi sbjek wewenang: mempertanyakan dasar wewenang seseorg utk membuat UU/peraturan • Legalitas: kesesuaian dg hukum yg berlaku. Legalitas mrpk salah satu kemungkinan kriteria bagi keabsahan wewenang. Legalitas menuntut agar wewenang dijalankan sesuai dg hukum yg berlaku.

KLASIFIKASI NEGARA

• Yang dibahas adl masalah kemungkinan bentuk-bentuk negara. Bukan membicarakan bentuk negara yang telah ada. Dari kemungkinan kmd diklasifikasikan. • Jadi yang dibahas adl ajaran mengenai kemungkinan bentuk-bentuk negara.

Menurut SOEHINO, belum ada kesatuan pendapat ttg kemungkinan bentuk negara. Mengapa? 1. Negara setiap wkt dapat mengalami perubahan; 2. Dlm perkembangan pemikiran negara dan hukum, peristilahan dlm ilmu kenegaraan sering mengalami perubahan pengertian; 3. Dlm mengadakan klasifikasi bentuk negara, para sarjana mempergunakan kriteria atau dasar yang berbeda-beda; 4. Para pemikir ttg negara dan hukum memberikan pengertian yg berbeda ttg

Klasifikasi negara klasiktradisional Monarki, Aristokrasi, Demokrasi Kriteria yg digunakan: 1. Susunan Pemerintahan: Jumlah org yg memegang pemerintahan 1 org, beberapa org, atau rakyat; 2. Sifat Pemerintahannya: untuk kepentingan umum ini yg baik, untuk kepentingan penguasa ini yg jelek.

JUMLAH ORG YG MEMERINTAH SIFAT PEMERINTAHAN BAIK JELEK 1 ORANG (TUNGGAL) MONARKI BEBERAPA ORANG ARISTOKRASI OLIGARKI PD PRINSIPNYA POLITY SELURUH TAKYAT TYRANI DEMOKRASI

n n Bentuk yg “jelek” sering disebut “bentuk merosot” dari bentuk yang “baik”. HOBBES tidak mengenal bentuk 2 merosot tsb. Baginya bentuk tyrani, oligarki dan anarkhi hanya sebutan yg dipergunakan oleh mereka yang tidak puas dengan bentuk monarki, aristokrasi dan demokrasi. Apa yg dimaksud dg ANARKHI oleh Hobbes adalah sama dg apa yg dimaksud dengan DEMOKRASI oleh Aristoteles. Apa yg dimaksud POLITY oleh Aristoteles adalah apa yg dimaksud dg DEMOKRASI yg dikenal sampai sekarang.

KLASIFIKASI NEGARA DLM BENTUK MONARKI & REPUBLIK Kriteria yg digunakan: CARA TERBENTUKNYA KEMAUAN NEGARA Krn negara dianggap sbg suatu kesatuan yg mempunyai dasar 2 hidup, shg negara mempunyai kehendak/kamauan. Kemauan negara sifatnya abstrak, dan dlm bentuk yg konkrit menjelma sbg hukum/UU

CARA TERBENTUKNYA KEMAUAN NEGARA: 1. 2. Terbentuk di dlm jiwa seseorang yg memp wujud fisik, hanya ditentukan oleh satu org tunggal. Negara yg memp kemauan fisik disebut MONARKI. Terbentuk di dlm suatu DEWAN. Dewan sifatnya abstrak dan berbentuk yuridis, krn pengertian dewan hanya di dlm hukum. Dewan yg beranggotakan sekelompok org, ada karena ditetapkan oleh peraturan hukum, dewan ini dlm konstruksi hukum. Disebut KEMAUAN YURIDIS. Negara yg memp kemauan yuridis disebut REPUBLIK.

LEON DUGUIT Kriteria yg digunakan adl CARA PENUNJUKKAN/ PENGANGKATAN KEPALA NEGARA 1. 2. Berdasarkan sistem/cara pewarisan: MONARKI Tidak berdasarkan sistem pewarisan: REPUBLIK

KLASIFIKASI NEGARA MNRT R. KRANENBURG Mengklasifikasikan klpk man jadi 4 dg kriteria yg digunakan: 1. Sifat kesetempatan, klpk itu punya sifat setempat atau tidak setempat 2. Sifat keteraturan, klpk itu sifatnya teratur atau tidak teratur

Klpk manusia itu adl: 1. Klpk man yg sifatnya setempat tapi tidak teratur; 2. Klpk man yg sifatnya setempat dan teratur; 3. Klpk man yg sifatnya tidak setempat dan tidak teratur; 4. Klpk man yg sifatnya tidak setempat dan teratur;

n Dlm klpk subyektif ini diperlukan adanya pengaturan krn orang ingin memperoleh kepastian ttg sikap, tingkah laku dan perbuatannya. n Maka perlu ada pembuat peraturan atau badan legislatif. n Perlu ada badan yang melaksanakan peraturan atau badan eksekutif. n Perlu ada badan yg mengawasi pelaksanaan peraturan atau badan yudikatif.

Baik tidaknya suatu negara tergantung pada: 1. Hubungan fungsi dengan organnya; 2. Hubungan antara organ-organ itu sama lain. Itulah sebabnya maka dlm mengklasifikasikan neg R. KRANENBURG menggunakan kriteria: 1. Sifat hubungan antara fungsi-fungsi dengan organ-organ yg ada dlm negara itu; 2. Sifat dari organ itu sendiri

KLASIFIKASI NEGARA Mnrt R. KRANENBURG: 1. Neg dimana semua fungsi/kek neg dipusatkan pd 1 organ. Neg ini melaks “sistem absolut”. Jika sist absolut dikombinasikan dg sifat organ akan menghasilkan; a. Monarki absolut; b. Aristokrasi/Oligarki absolut; c. Demokrasi absolut

KLASIFIKASI NEGARA Mnrt R. KRANENBURG: 2. Neg dimana fungsi/kek neg dipisah-pisahkan, kmd diserahkan pd beberapa org. a. Neg dg sistem pemerintahan presidensiil. Jika neg melaks sist pemisahan kekuasaan scr tegas/sempurna. b. Neg dg sistem pemerintaha parlementer. Jika neg melaks sist pemisahan kek, tetapi organ tsb (terutama legislatif & eksekutif) dapat saling mempengaruhi. c. Neg dg sistem referendum. Jika neg melaks sistem pemisahan keks ttp pd prinsipnya bdn eks hanya bersifat sbg badan pekerja dari bdn

KLASIFIKASI NEGARA MNRT HANS KELSEN Kriteria yg digunakan: 1. Sifat mengikatnya peraturan hukum yg dibuat oleh penguasa yg berwenang; a. Negara Heteronom b. Negara Autonom 2. Sifat keleluasaan penguasa/pem dlm mengatur perikehidupan warganegaranya. a. Negara Totaliter/Etatistis b. Negara Liberal

Negara HETERONOM: 1. Neg dimana pd asasnya perat hk yg dikeluarkan penguasa hanya mengikat WN. 2. Penguasa cenderung membuat perat sebanyak mungkin. 3. Derajat pembatasan kebebasan pribadi WN bersifat maks. 4. Kebebasan pribadi WN bersifat minimum Negara AUTONOM: 1. Neg dimana pd asasnya perat yg dikeluarkan penguasa, kecuali mengikat WN juga mengikat si pembuat perat itu sendiri. 2. Penguasa cenderung membuat perat sesedikit mungkin. 3. Derajat pembatasan kebebasan pribadi WN bersifat minimum. 4. Kebebasan pribadi WN bersifat maksimum

NEGARA TOTALITER: 1. Neg dimana pd asasnya penguasa/neg memp keleluasaan utk mengatur sgl segi kehidupan WNnya. 2. Penguasa cenderung mengeluarkan perat sebanyak mungkin 3. Derajat kebebasan pribadi WNnya bersifat maksimum 4. Kebebasan pribadi WNnya bersifat minimum NEGARA LIBERAL: 1. Neg dimana pd asasnya penguasa hanya dpt mengatur WNnya yg pokok-pokok saja. 2. Derajat kebebasan pribadi WNnya bersifat minimum. 3. Kebebasan pribadi WNnya bersifat maksimum.

KESIMPULAN: § Neg-neg yg memakai SISTEM AUTONOMI ada kecenderungan utk merubah sistemnya ke arah SISTEM LIBERALISME. § Neg-neg yg memakai SISTEM HETERONOM ada kecenderungan utk merubah sistemnya ke arah SISTEM TOTALITER.

KLASIFIKASI NEGARA MNRT MAC IVER 1. 2. Hanya ada 2 kemungkinan bentuk pemerintahan, yaitu: OLIGARKI, (apabila dlm suatu neg, golongan kecil tidak bertgjwb thd rakyat) DEMOKRASI, (apabila dlm suatu neg, golongan kecil yg memerintah itu bertgjwb thd rakyat) Jumlah orang yg banyak atau seluruh rakyat dlm kenyataannya tidak pernah memerintah. Pemerintahan senantiasa berada dlm tangan golongan kecil.

n Karena bentuk-bentuk pemerintahan itu belum sempurna menerangkan bentuk pemerintahan yg ada, maka Mac Iver mengadakan konspectus bentuk pemerintahan berdasarkan 4 kriteria

Dasar konstitusioni ekonomis l Dasar Struktur persekutuan kedaulatan I. Oligarki 1. Kerajaan 1. Ek Rkyt Pem Primitif 1. Pem Kesukuan 1. Pem Kesatuan 2. Kediktatoran 2. Pem Feodal 2. Pem “Polis” 2. Imperium Jajahan Depedency 3. Ketuhanan 3. Pem Kapitalis 3. Pem Negeri 3. Pem Federal 4. Kepemimpinan 4. Pem Sosialis Jamak 4. Pem Nasional Ii. Demokrasi 1. Kerajaan 2. Republik 5. Pem Multi Nas 6. Pem Dunia

Catatan: n n Kalau kita akan menentukan suatu negara masuk golongan yang mana, mk dg dasar kriteria tsb dapat digunakan. Misalnya Indonesia: Dg dasar konstitusionil adl republik Dg dasar ekonominya adl sosialis Dg dasar persekutuannya adl negara nasional Dg dasar kedaulatan adl negara kesatuan

SUSUNAN NEGARA

Membicarakan bentuk-bentuk negara ditinjau dari segi susunannya: 1. Negara Kesatuan, negara yg bersusun tunggal 2. Negara Federasi, negara yg bersusun jamak

NEGARA KESATUAN/UNITARIS • Hanya ada satu negara, tidak ada negara di dalam negara. Jadi hanya ada satu pemerintahan, yaitu pemerintah pusat, yg mempunyai kekuasaan tertinggi dlm lap pemerintahan. • Menurut C. F STRONG ada 2 ciri mutlak dari negara kesatuan: 1. 2. • Adanya supremasi dari parlemen pusat Tidak adanya badan-badan lain yg berdaulat Dlm neg kesatuan, penyelenggaraan pemerintahan oleh pem pusat didaerahnya dilakukan dg 2 asas: dekonsentrasi dan desentralisasi

Ø Dekonsentrasi: pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pejabat-pejabatnya di daerah. Ø Pelaks asas dekonsentrasi menghslkan Pem. Da Administratif/ Pem Wil Administratif. Ø Pem ini mrpk wakil dr pusat dan tugasnya menyelenggarakan pemerintahan di daerah atas petunjuk Pem Pusat. Ø Desentralisasi: penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada daerah (skr daerah kabupaten).

NEGARA FEDERAL Ø Menurut C. F Strong diperlukan 2 syarat utk mewujudkan suatu federasi: 1. Harus ada semacam perasaan nasional (sense of nationality) diantara angg kesatuan politik yg hendak berfederasi 2. Harus ada keinginan dari anggota kesatuan politik itu akan persatuan dan bukan kesatuan, karena aabila anggota 2 itu menginginkan kesatuan maka bukan federasi yg terbentuk melainkan negara kesatuan

Negara Federal ditandai adanya 3 ciri: 1. Adanya supremasi konstitusi dlm mana federal itu terwujud; 2. Adanya pembagian kekuasaan antara negara federal dg negara bagian; 3. Adanya lembaga yg diberi wewenang untuk menyelesaikan suatu perselisihan antara pemerintah federal dg pem neg bagian.

BEDA NEG FEDERAL DG NEG KESATUAN Mnrt KRANENBURG NEG KESATUAN: • Organisasi bag 2 neg dlm garis besar oleh pembentuk UU Pusat. • Wewenang pembentuk UU Pusat ditetapkan dlm rumusan yg umum dan wewenang pembentuk UU lokal tergantung pada badan pembentuk UU Pusat. NEG FEDERAL: • Bag suatu federasi memiliki “pouvoir constituant” dan wewenang mengatur organisasi sendiri dlm rangka konstitusi federal • Wewenang pembentuk UU pusat utk mengatur hal-hal ttt telah diperinci satu persatu dlm konstitusi federal

PERSERIKATAN NEGARA/KONFEDERASI Adalah suatu ikatan dari dua atau lebih negara yg berdaulat. n Pembentukan suatu konfederasi tidak membentuk neg baru berdaulat. Komponen 2 konfederasi itulah yg berdaulat, dan tetap dinamakan negara. n Keanggotaan suatu konfederasi tidak menghilangkan kedaulatan neg 2 anggotanya. Karena itu konfederasi bukan merupakan negara. n Konfedrasi dibentuk utk maksud 2 ttt, terutama maksud dlm bid politik luar negeri dan pertahanan. n

PERBEDAAN NEGARA FEDERAL DG KONFEDERASI n GEORG JELLINEK Ada pada siapakah kedaulatan itu, pada negara federalnya atau pada negara bagian. – Apabila kedaulatan itu ada pada negara federalnya, maka negara itu disebut NEGARA FEDERAL. – Apabila kedaulatan ada pada negara 2 bagian, maka negara itu disebut KONFEDERASI/PERSERIKATAN NEGARA.

PERBEDAAN NEGARA FEDERAL DG KONFEDERASI KRANENBURG Perbedaan itu terletak pada persoalan dapat atau tidaknya pemerintah federal/gab membuat peraturan hukum yg langsung mengikat/berlaku thd WN dari neg bagnya. n Apabila dapat membuat peraturan hukum yg langsung mengikat/berlaku thd WN dari neg bagnya disebut NEGARA FEDERAL. n Apabila tidak dapat membuat peraturan hukum yg langsung mengikat/berlaku thd WN dari neg bagnya, dan masih memerlukan tindakan lain dari pemerintah neg bagnya, disebut KONFEDERASI.

PERBEDAAN NEGARA FEDERASI DG KONFEDERASI n Dilengkapi jawatan pemerintahan sipil dan militer yg berada dibwh pengawasan eksklusif badan 2 pusat n Memiliki angkatan perang n Negara bagian suatu federasi tidak mudah melepaskan diri dari federasi. KONFEDERASI n Tidak memiliki jawatan 2 tsb. Hanya memiliki jawatan yg melakukan pekerjaan 2 sek, penyelidikan & pelayanan. n Bila dilengkapi angkatan perang mk hanya kontingen neg 2 anggota yg dlm kenyataannya tunduk pd perintah neg yg mengirimnya. n Kerjasama dlm suatu konfederasi bergantung pd kemauan sukarela neg anggota. Anggota mudah melepaskan dari konfederasi.

PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA • Cara mencegah perang atau mempertahankan • • perdamaian. Mnrt DANTE ALLEGHIERI mencita-citakan pembentukan “negara dunia” yg akan menghimpun umat manusia scr rukun damai. PBB dibentuk 26 Juni 1945 di San Fransisco.

Tujuan PBB: 1. Memelihara perdamaian dan keamanan 2. 3. internasional ; Mengadakan hubungan persahabatan antara bangsa 2; Mengadakan kerjasama internasional dlm menyelesaikan masalah 2 ek, sosial, kultural atau humaniter dlm menjalankan dan memajukan HAM dan kebebasan 2 fundamental man tanpa perbedaan berdsrkan ras, jenis kelamin, bahasa atau agama

Asas-asas PBB: 1. PBB didirikan atas dasar kedaulatan yg 2. 3. 4. sederajat dari semua anggotanya; Semua angg hrs melaks dg itikad baik semua kewajiban 2 yg telah disetujui sesuai dg ketent Piagam; Sengketa 2 internas akan diselesaikan dg cara damai dmk rupa shg perdamaian, keamanan dan keadilan internasional tidak dibahayakan; Semua ang tidak akan mengancam atau menggunakan kekerasan terhadap keutuhan teritorial atau kemerdekaan setiap neg, atau dg tiap cara lainnya yg tidak sesuai dg Piagam PBB

5. Semua ang hrs membantu PBB dlm 6. 7. tindakannya yg diambil berdsrkan ketentuan 2 Piagam & tdk akan membantu neg mana thd siapa dilakukan tindakan 2 itu; PBB hrs menjamin agar negara 2 yg bukan angg PBB bertindak sesuai dg asas 2 yg ditetapkan oleh PBB; PBB tidak akan mengadakan campur tangan dlm masalah 2 dlm negeri dari setiap neg atau menghrskan penyelesaian 2 msl 2 itu mnrt ketentuan 2 Piagam.

Badan-badan di PBB • Majelis Umum • Dewan Keamanan • Dewan Ekonomi dan Sosial • Dewan Perwalian • Mahkamah Internasional • Sekretaris Jenderal

NEGARA DEMOKRASI MODERN n n Asal kata “demos” (rakyat) & “kratein” (pemerintahan). Berdasarkan sifat hubungan antara organ-organ yg diserahi kekuasaan yg ada di dlm negara itu khususnya berdasarkan sifat hubungan antara bdan legislatif dg badan eksekutif, ada 3 macam sistem pemerintahan: 1. 2. 3. Negara dengan sistem pemerintahan presidensiil Negara dengan sistem pemerintahan parlementer Negara dengan sistem pemerintahan badan pekerja atau referendum

Berdsr hal tsb terdpt tipe daripada demokrasi modern: 1. 2. 3. Demokrasi atau pemerintahan perwakilan rakyat yg presentatif, dg sistem pemisahan kekuasaan scr tegas atau sistem presidensiil; Demokrasi atau pemerintahan perwakilan rakyat yg representatif, dg sistem pemisahan kekuasaan, tetapi diantara badan-badan yg diserahi kekuasaaan itu, terutama antara badan legislatif dg badan eksekutif, ada hubungan yg bersifat timbal balik, dapat saling mempengaruhi atau sistem parlementer; Demokrasi atau pemerintahan perwakilan rakyat yg representatif, dengan sistem pemisahan kekuasaan, dan dg kontrol secara langsung dari rakyat yg disebut sistem referendum atau sistem badan pekerja.

Definisi demokrasi: Joseph A. Schumpeter Metode demokratis adl suatu perencanaan institusional utk mencapai keputusan politik dimana individu 2 memperoleh kekuasaan utk memutuskan dengan cara perjuangan kompetitif atas suara rakyat.

Sidney Hook Demokrasi adl bentuk pemerintahan diman keputusan 2 pemerintah yg penting atau arah kebijaksanaan dibalik keputusan itu secara langsung maupun tidak langsung, didasarkan pada kesepakatan mayoritas yg diberikan secara bebas dari rakyat dewasa. Philip C. Schimtter dan Terry Lynn Karl Demokrasi politik sbg suatu sistem pemerintahan dimana pemerintah dimintai tanggung jawab atas tindakan mereka di wilayah publik oleh warga negara, yg bertindak scr langsung melalui kompetisi dan kerjasama dg para wakil mereka yg telah ter

Untuk memahami hakekat demokrasi, harus diketahui apa yg menjadi kriteria demokrasi. 1. International Commission of jurist, negara yg menganut asas demokrasi hrs memiliki syarat 2: a. Adanya proteksi konstitusional b. Adanya kekuasaan peradilan yg bebas dan tidak memihak c. Adanya kebebasan utk menyatakan pendapat dan berserikat d. Adanya pemilu yg bebas e. Adaya tugas-tugas oposisi f. Adanya pendidikan kewarganegaraan

2. LARRY DIAMOND, JUAN J. LINZ, SEYMOUR M LIPSET, suatu sistem pemerintahan demokrasi hrs memenuhi 3 syarat pokok: a. Kompetisi yg sungguh 2 dan meluas diantara individu 2 dan klpk 2 organisasi (terutama Parpol) utk memperebutkan jabatan 2 pem-an yg memiliki kekuasaan efektif, pd jangtu yg reguler dan tdk melibatkan penggunaan daya paksa. b. Partisipasi politik yg melibatkan sebyk mungkin WN dlm pemilihan pemimpin atau kebijakan, paling tdk melalui pemilu yg diselenggarakan scr reguler dan adil; c. Kebebasan sipil dan politik, yaitu kebebasan berbicara, kebebasan pers, kebebasan utk membentuk dan bergabung organisasi, yg cukup utk menjamin integritas

Robert A. Dahl, ciri khas demokrasi adl sikap tanggap pemerintah scr terus menerus thd preferensi atau keinginan warganya. Utk itu rakyat harus diberi kesempatan utk: a. Merumuskan perihal preferensi atau kepentingannya; b. Memberitahukan perihal preferensinya itu kpd sesama WN dan kpd pem melalui tindakan individual atau kolektif; c. Mengusahakan agar kepentingannya itu dipertimbangkan scr setara dlm proses pembuatan keputusan pem artinya tidak didiskriminasikan berdsrkan isi atau asal usulnya.

Kesempatan tsb hanya mungkin tersedia jika lembaga dlm masy dpt menjamin 8 kondisi, yaitu: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Kebebasan utk membentuk dan bergab dlm organisasi; Kebebasan utk mengungkapkan pendpt; Hak utk memilih dan dipilih dlm Pemilu; Hak utk menduduki jabatan publik; Hak para pemimpin utk bersaing memperoleh dukungan dan suara; Tersedianya sumber-sumber informasi alternatif; Terselenggaranya Pemilu yg bebas dan jujur; Adanya lembaga-lembaga yg menjamin agar kebijaksanaan publik tergantung pd suara dlm Pemilu dan pada cara 2 penyampaian preferensi yg lain.

SIMPULAN n Dari ciri-ciri demokrasi tsb, terlihat indikasi adanya pemerintahan perwakilan rakyat. Untuk mewujudkan pemerintahan perwakilan rakyat diperlukan suatu tatanan negara yg dapat mencegah adanya suatu pemerintahan yg kekuasaannya bersifat absolut.

Mengapa perlu dicegah timbulnya pemerintahan yg kekuasaannya bersifat absolut? Krn yg melaksanakan pemerintahan adl manusi dan bahwa pd manusia itu tanpa kecuali melekat banyak kelemahan. (Miriam Budiardjo) n Sehubungan dg sifat manusia ini MONTESQUIEU mengemukakan adanya 2 sifat manusia yg berhub dg kekuasaan, yaitu: 1. Bhw orang itu senang akan kekuasaan apabila kekuasaan itu dipergunakan atau diperuntukkan bagi kepentingan dirinya sendiri. 2. Bahwa sekali org itu memiliki kekuasaan ia senantiasa ingin meluaskan serta memperbesar kekuasaan tsb. n

Lord Acton “Power tends to corrupt, but absolute power corrupt absolutely” n OKI Montesquieu berpendapat bhw kekuasaan yg ada pd neg dipisahkan dan msg 2 kekuasaan diserhkan pd organ yg masing 2 organ terpisah satu sama lain. Kmd disebut TRIAS POLITICA. 1. Kekuasaan yg bersifat mengatur bdn legislatif 2. Kekuasaan yg bersifat melaksanakan peraturan bdn eksekutif 3. Kekuasaan yg bersifat mengawasi pelaksanaan peraturan bdn Yudikatif n

Dalam sejarah, ajaran Montesquieu mendapat 3 macam penafsiran dlm pelaksanaannya, yg kmd menjadi tipe 2 demokrasi modern, yaitu: 1. 2. 3. Di AS Montesquieu menghendaki adanya pemisahan kekuasaan “secara mutlak” antara kekuasaan yg satu dg yg lain dan bahkan antara organ yg satu dg organ yg lain. Penafsiran ini menimbulkan SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIIL. Di negara-negara Eropa Barat dipelopori Inggris Montesquieu menghendaki antara organ yg satu dgn organ yg lain terdpt hub yg bersifat timbal balik, khususnya antara badan legislatif dg bdn eksekutif. Penafsiran ini menciptakan SISTEM PEMERINTAHAN PARLEMENTER. Di Swiss Bdn eksekutif hanya merupakan badan pelaksana dr apa yg telah diputuskan oleh bdn legislatif. Penafsiran ini menciptakan SISTEM PEMERINTAHAN BADAN PEKERJA/ REFERENDUM.

n Mnrt SOEWOTO, pembedaan sistem pemerintahan perwakilan menjadi 3 tsb tidak sesuai dg kenyataan. Krn sebenarnya tidak terdpt negara yg menjalankan sistem referndum dlm sgl hal, atau ternyata negara menggunakan sistem parlementer demikian pula yg bersistem presidensiil dlm hal-hal tertentu menggunakan pula sistem referendum.

C. F. STRONG menamakan sistem presidensiil dg nama: 1. The non parliementary executive krn pemegang kekuasaan eksekutif tidak bertanggung jawab kpd parlemen 2. The fixed executive krn masa jabatan pemegang kekuasaan eksekutif adl tertentu. Artinya dlm masa jabatannya pemegang kekuasaan eksekutif tidak dapat dijatuhkan oleh parlemen atau lembaga legislatif

Sri Soemantri, ciri-ciri sistem pemerintahan parlementer: 1. 2. 3. 4. Kabinet yg dipimpin oleh PM dibentuk oleh atau berdsrkan kekuatan 2 yg menguasai parlemen. Para anggota kabinet mungkin seluruhnya anggota parlemen, mungkin pula tidak seluruhnya bukan anggota parlemen. Kabinet dg ketuanya bertgjwb kpd parlemen. Apabila kab atau seorang atau beberapa org anggotanya mendpt mosi tidak percaya dr parlemen, maka kabinet atau seorang atau beberapa org drpdnya hrs mengundurkan diri. Sbg imbangan dpt dijatuhkannya kabinet, maka kepala negara (Pres/Raja/Ratu) dapat membubarkan parlemen.

Ciri-ciri sistem pemerintahan presidensiil 1. 2. 3. 4. 5. 6. Kedudukan kepala negara di samping sbg kepala negara juga sebagai kepala pemerintahan Presiden dan parlemen masing 2 dipilih langsung oleh rakyat melalui Pemilu. Kedudukan presiden dan parlemen tidak bisa saling mempengaruhi/menjatuhkan. Jika presiden melakukan perbuatan yang melanggar hk , maka dpt diimpeachment. Dalam menyusun kabinet, presiden wajib minta persetujuan parlemen. Menteri tunduk dan bertanggungjawab pada presiden karena diangkat oleh presiden.

3. Sistem pemerintahan dengan pengawasan langsung oleh rakyat Ada di Swiss Pemegang kedaulatan tertinggi adalah Sidang Federal, yg terdiri dua kamar, yaitu Dewan Nasional dan Dewan Negara. n Pemegang kekuasaan eksekutif dan Badan Pelaksana Kekuasaan Tertinggi dipegang oleh Dewan Federal yang terdiri dari 7 anggota dan dipilih oleh Sidang Federal n Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Sidang Federal, di antara para nggota Dewan untuk masa jabatan satu tahun. n n

Ada 3 macam referendum: 1. Referendum obligatoir (wajib): memeinta pendapat secara langsung kpd rakyat thd RUU yg akan diundangkan. 2. Referendum fakultatif (tidak wajib): meminta pendapat secara langsung kpd rakyat ttg setuju/tidak setuju thd UU yg sdh berlaku, tetapi ada sementara yg menggugatnya. 3. Referendum optatif: meminta pendapat rakyat ttg setuju/tidaknya thd RUU Pemerintah Federal atau pemerintah pusat di wil neg bagian atau daerah otonom.

• Bagaiamana dg Indonesia sebelum perubahan UUD 1945 dan sesudah perubahan UUD 1945? ? ?

Contoh soal 1. Pada jaman abad pertengahan, teori asal mula negara menurut kaum legist dan kaum canonist terdapat perbedaan. Jelaskan perbedaan tersebut dan sebutkan tokoh-tokohnya beserta pemikirannya mengenai asal mula negara? 2. Menurut Thomas Hobbes, mengapa terjadi bellum omnium contra omnes?