UNDANGUNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2007 TENTANG

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN

NPWP DAN PENGUKUHAN PKP

PENGENAAN PAJAK DAPAT DIKENAKAN APABILA TERDAPAT: 1. SUBJEK PAJAK 2. OBJEK PAJAK 3. TARIF PAJAK 4. CARA PELUNASAN

KEWAJIBAN MENDAFTARKAN DIRI SEBAGAI WAJIB PAJAK DAN MELAPORKAN USAHA SEBAGAI PENGUSAHA KENA PAJAK Wajib Pajak (WP) adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya

PASAL 2 (1) Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (2) Setiap Wajib Pajak sebagai Pengusaha yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya, wajib melaporkan usahanya pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Pengusaha, dan tempat kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak

(3) Direktur Jenderal Pajak dapat menetapkan: a. Tempat pendaftaran dan atau tempat pelaporan usaha selain yang ditetapkan dalam ayat (1) dan ayat (2); b. tempat pendaftaran pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal dan kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat kegiatan usaha dilakukan, bagi Wajib Pajak orang pribadi pengusaha tertentu. (4) Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau mengukuhkan Pengusaha Kena Pajak secara jabatan apabila Wajib Pajak atau Pengusaha Kena Pajak tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2). (4 a) Kewajiban perpajakan bagi Wajib Pajak yang diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau yang dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dimulai sejak saat Wajib Pajak memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, paling lama 5 (lima) tahun sebelum diterbitkannya Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau dikukuhkannya sebagai Pengusaha Kena Pajak.

(5) Jangka waktu pendaftaran dan pelaporan serta tata cara pendaftaran dan pengukuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) termasuk penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (6)Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak apabila: a. diajukan permohonan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak oleh Wajib Pajak dan/atau ahli warisnya apabila Wajib Pajak sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan; b. Wajib Pajak badan dilikuidasi karena penghentian atau penggabungan usaha; c. Wajib Pajak bentuk usaha tetap menghentikan kegiatan usahanya di Indonesia; atau d. dianggap perlu oleh Direktur Jenderal Pajak untuk menghapuskan Nomor Pokok Wajib Pajak dari Wajib Pajak yang sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

(7) Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan pemeriksaan harus memberikan keputusan atas permohonan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dalam jangka waktu 6 (enam) bulan untuk Wajib Pajak orang pribadi atau 12 (dua belas) bulan untuk Wajib Pajak badan, sejaktanggal permohonan diterima secara lengkap. (8) Direktur Jenderal Pajak karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat melakukan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak. (9) Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan pemeriksaan hams memberikan keputusan atas permohonan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejaktanggal permohonan diterima secara lengkap.

FUNGSI NPWP Penjelasan Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU KUP £ £ Sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas WP Untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan (juga untuk mendapatkan pelayanan dari Instansi tertentu) KUP 5

FUNGSI PENGUKUHAN PKP Penjelasan Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU KUP £ £ £ Untuk mengetahui identitas PKP yang sebenarnya Untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan dibidang PPN dan PPn. BM Untuk pengawasan administrasi perpajakan

FORMAT NPWP 00. 000. 0 -000. 000 Kode Wajib Pajak Perpajakan Kode Adm

Wp op pengusaha tertentu WP yang melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan grosir dan / atau eceran barang – barang konsumsi melalui tempat usaha/gerai (outlet) yang tersebar di beberapa lokasi, tidak termasuk perdagangan kendaraan bermotor dan restoran.

NOMOR POKOK WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG BERSTATUS SEBAGAI PENGURUS, KOMISARIS, PEMEGANG SAHAM/PEMILIK DAN PEGAWAI MELALUI PEMBERI KERJA/BENDAHARAWAN PEMERINTAH Per-16/PJ/2007 tanggal 28 -01 -2007 n n n Wajib Pajak Orang Pribadi yang berstatus sebagai Pengurus dan atau Komisaris adalah orang pribadi sebagai subjek pajak dalam negeri yang memegang jabatan sebagai Pengurus dan atau Komisaris(dewan pengawas) yang mengelola perusahaan, termasuk yayasan dan bentuk organisasi lainnya Wajib Pajak Orang Pribadi yang berstatus sebagai Pemegang Saham/Pemilik adalah orang pribadi sebagai subjek pajak dalam negeri yang merupakan Pemegang Saham/Pemilik pada perusahaan Wajib Pajak Orang Pribadi yang berstatus sebagai Pegawai adalah orang pribadi sebagai subjek pajak dalam negeri yang melakukan pekerjaan berdasarkan perjanjian atau kesepakatan kerja baik tertulis maupun tidak tertulis, termasuk yang melakukan pekerjaan dalam jabatan negeri atau Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan yang jumlahnya di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

TATA CARA PENDAFTARAN, PEMBERIAN, DAN PENGHAPUSAN NPWP Per-16/PJ/2007 tanggal 28 -01 -2007 n Setiap Wajib Pajak Orang Pribadi yang berstatus sebagai Pengurus, Komisaris, Pemegang Saham/Pemilik dan Pegawai dengan penghasilan di atas PTKP wajib mendaftarkan diri pada KPP dan kepadanya diberikan NPWP. n Atas permohonan untuk mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak di KPP Domisili diproses sesuai dengantata cara pendaftaran yang berlaku.

TATA CARA PENDAFTARAN, PEMBERIAN, DAN PENGHAPUSAN NPWP Per-16/PJ/2007 tanggal 28 -01 -2007 n Untuk pemberian NPWP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pemberi Kerja/Bendaharawan Pemerintah membuat Daftar Nominatif dan atau mengisi e-NPWP, dan menyampaikannya ke KPP Lokasi. n Penyampaian Daftar Nominatif dan atau e-NPWP yang telah diisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai permohonan pendaftaran Wajib Pajak oleh masing-masing calon Wajib Pajak Orang Pribadi secara Massal. n Terhadap orang pribadi yang memenuhi syarat sebagai Wajib Pajak berdasarkan Daftar Nominatif dan atau e-NPWP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kartu NPWP oleh KPP Lokasi sesuai domisili Wajib Pajak.

TATA CARA PENDAFTARAN, PEMBERIAN, DAN PENGHAPUSAN NPWP Per-16/PJ/2007 tanggal 28 -01 -2007 n Dalam hal Wajib Pajak telah memiliki NPWP, KPP Domisili melakukan penghapusan NPWP yang diberikan oleh KPP Lokasi n Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menerbitkan Surat Penghapusan NPWP.

Siapa yang harus ber NPWP ? Wajib Pajak Orang Pribadi Wajib Pajak Badan Wajib Pajak sebagai pemungut/pemotong pajak

Siapa yang harus melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sbg PKP ? Wajib Pajak Orang Pribadi Wajib Pajak Badan Wajib Pajak sebagai Pengusaha Kecil

KEWAJIBAN MENDAFTARKAN DIRI DAN MELAPORKAN KEGIATAN USAHA Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU KUP & Penjelasan jis KEP- 516/PJ. /2000 jo KEP-515/PJ. /2000 1. KEWAJIBAN MENDAFTARKAN DIRI UNTUK MENDAPATKAN NPWP : Wajib Pajak Orang Pribadi - yang menjalankan usaha / pekerjaan bebas - yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas berpenghasilan diatas PTKP - wanita kawin yg dikenakan pajak secara terpisah karena : - Hidup terpisah berdasarkan keputusan hakim - dikehendaki secara tertulis berdasarkan perjanjian pemisahan penghasilan dan harta Semua badan Setiap WP hanya diberikan satu NPWP. 2. MELAPORKAN USAHA UNTUK DIKUKUHKAN MENJADI PKP : WPOP yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas atau WP Badan yang telah memenuhi ketentuan sbg PKP WP sebagai Pengusaha Kecil: - memilih sebagai PKP - tidak memilih sbg PKP tetapi s. d suatu masa pajak dalam suatu tahun buku seluruh nilai peredaran bruto telah melampaui batasan yang ditentukan sbg Pengusaha Kecil

JANGKA WAKTU PENDAFTARAN NPWP DAN PELAPORAN PPKP Kep- 161/PJ. /2001 stdd Per -160/PJ/2007 NPWP WP BADAN / OP Usahawan WP ORANG PRIBADI Non Usahawan Paling lambat 1 bulan setelah saat usaha mulai dijalankan Paling lambat pada akhir bulan berikutnya apabila sampai dengan suatu bulan dalam satu tahun buku memperoleh penghasilan yang melebihi PTKP PPKP £Sebelum penyerahan BKP/JKP £Paling lama akhir bulan berikut setelah s/d suatu masa dalam tahun buku nilai peredaran usaha melebihi batasan Pengusaha Kecil

TEMPAT PENDAFTARAN WAJIB PAJAK Pasal 2 ayat (1) dan ayat (3) UU KUP Jis KEP-515/PJ. /2000 Jo. KEP. 516/PJ. 2000 WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PEMUNGUT/ PEMOTONG BADAN KANTOR PELAYANAN PAJAK PENGUSAHA TERTENTU TEMPAT TINGGAL TEMPAT KEDUDUKAN TEMPAT KEGIATAN USAHA

TEMPAT PELAPORAN USAHA Pasal 2 ayat (2) UU KUP WP SEBAGAI PENGUSAHA YANG DIKENAKAN PAJAK MENURUT UU PPN ORANG PRIBADI BADAN KANTOR PELAYANAN PAJAK TEMPAT TINGGAL TEMPAT KEDUDUKAN DAN TEMPAT KEGIATAN USAHA

TEMPAT PENDAFTARAN & PELAPORAN WP / PKP TERTENTU Pasal 2 (3) UU KUP jis. KEP-515/PJ. /2000 & KEP-516/PJ. /2000 WP BADAN TERTENTU* BUMN dan BUMD di DKI , termasuk anak perusahaan BUMN yang penyertaan modal induknya > 50% kecuali selama ini telah terdaftar di KPP domisili PMA TIDAK MASUK BURSA di DKI Kecuali selama ini telah terdaftar di KPP domisili BUT & ORANG ASING di DKI WP PERSH. MASUK BURSA kecuali: - BUMN/D - Selama ini telah terdaftar di KPP domisili BUMD, PMA TIDAK MASUK BURSA & BADAN (BUT) DAN ORANG ASING di luar DKI BUMN/D, PMA, BADORA, PMB KPP PND KPP PMA KPP BADORA KPP PERUSAHAAN MASUK BURSA KPP SETEMPAT (khusus PPh PEMOTONGAN /PEMUNGUTAN dan PPN/ PPn BM) KPP TEMPAT CABANG / PERWAKILAN atau KEGIATAN USAHA WPORANG PRIBADI PENGUSAHA TERTENTU YG MEMPUNYAI BEBERAPA TEMPAT USAHA KPP TEMPAT TINGGAL & KPP TEMPAT KEGIATAN USAHA

SYARAT-SYARAT UNTUK MENDAPATKAN NPWP/ PPKP BAGI WP ORANG PRIBADI DAN JANGKA WAKTU PENERBITAN Kep - 516/PJ. /2000 WP ORANG PRIBADI USAHAWAN NON USAHAWAN MENGISI DAN MENANDATANGANI SENDIRI/ KUASA KHUSUS FORMULIR PENDAFTARAN DILAMPIRI FOTO KOPI : - KTP/PASPOR ditambah Surat Keterangan tempat tinggal dari instansi yg berwenang sekurang-kurangnya Lurah/Kepala Desa; - SURAT IJIN USAHA/ KETERANGAN TEMPAT USAHA. DILAMPIRI FOTO KOPI : KTP/ PASPOR DITAMBAH SURAT KETERANGAN TEMPAT TINGGAL DARI INSTANSI YANG BERWENANGSEKURANGNYA LURAH ATAU KEPALA DESA BAGI ORANG ASING SURAT KETERANGAN BEKERJA • UNTUK NPWP, PALING LAMA PADA HARI KERJA BERIKUTNYA • UNTUK SPPKP PALING LAMA 3 HARI KERJA

SYARAT-SYARAT UNTUK MENDAPATKAN NPWP/ PPKP WP BADAN & PEMUNGUT/PEMOTONG DAN JANGKA WAKTU PENERBITAN Kep -516 /PJ. /2000 WAJIB PAJAK BADAN CABANG PEMUNGUT/BENDAHARAWAN MENGISI DAN MENANDATANGANI SENDIRI/ KUASA KHUSUS FORMULIR PENDAFTARAN DILAMPIRI FOTO KOPI : - Akte Pendirian; Penunjukan Dari Kantor. Pusat (Utk But) - KTP/Paspor Salah Seorang Pengurus; Dan - Surat Ijin Usaha/ Keterangan Tempat Usaha. DILAMPIRI FOTO KOPI : - Akte Pendirian; Surat Penunjukan Cabang - KTP/Paspor Salah. Seorang Pengurus - Surat Ijin Usaha/ Ket. Tempat Usaha - NPWP Kantor Pusat DILAMPIRI FOTO KOPI : - SURAT PENUNJUKAN SBG. BENDHRW. ; dan - TANDA BUKTI DIRI BENDAHARAWAN. • UNTUK NPWP, PALING LAMA PADA HARI KERJA BERIKUTNYA • UNTUK SPPKP PALING LAMA 3 HARI KERJA

Kewajiban setelah punya NPWP / PKP 1. Menghitung Pajak Sendiri 2. 2. Memperhitungkan Sendiri pajak-pajak yg telah dibayar/dipotong/dipungut 3. Membayar/melunasi Pajak Sendiri 4. Melaporkan SPT Masa / SPT Tahunan 5. Membuat Pembukuan / Pencatatan 6. Melakukan keterbukaan fiskal 7. Melunasi Sanksi Perpajakan

Kewajiban Per Jenis Pajak FUNGSI SPT PPN Penjelasan Pasal 3 ayat (1) UU KUP Apabila WP telah ber-NPWP 1. TAHUNAN 2. - PPh Pasal 29 3. - PPh Pasal 21 2. MASA 3. - PPh Pasal 21 4. - PPh Pasal 22 5. - PPh Pasal 23 6. - PPh Pasal 25 7. - PPh Pasal 25 WP OP Pengusaha Tertentu 8. - PPh Pasal 26 9. - PPh Pasal 4(2) / PPh Final 10. - PPN

PENERBITAN NPWP DAN ATAU PENGUKUHAN PKP SECARA JABATAN Pasal 2 ayat (4) UU KUP DIRJEN PAJAK MENERBITKAN NPWP DAN ATAU PPKP SECARA JABATAN APABILA ORANG PRIBADI ATAU BADAN YANG TELAH MEMENUHI SYARAT SEBAGAI WP/PKP TETAPI TIDAK MENDAFTARKAN DIRI DAN / ATAU TIDAK MELAPORKAN USAHANYA

WAJIB PAJAK PINDAH ALAMAT Kep- 516 /PJ/2000, Kep-161/PJ. /2001 Permohonan WP dengan Surat Pernyataan Pindah KPP Lama Menerbitkan SURAT PINDAH kepada Wajib Pajak KPP Baru Menerbitkan Surat Pemberitahuan Pindah, dikirimkan ke KPP Lama KPP baru menerbitkan NPWP dan atau SPPKP (menggunakan nomor lama dengan mengganti kode KPP baru)

PENGHAPUSAN NPWP KEP- 516 /PJ. /2000, Kep-161/PJ. /2001 Dilakukan dalam hal : WP meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan Wanita kawin tidak dengan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan Warisan yang belum terbagi (dalam kedudukan sebagai subjek pajak) sudah selesai dibagi WP badan yang telah dibubarkan secara resmi berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku WP BUT yang karena sesuatu hal kehilangan statusnya sebagai BUT WP Orang Pribadi yang tidak memenuhi syarat lagi untuk dapat digolongkan sebagai Wajib Pajak Penghapusan NPWP harus diselesaikan dalam jangka waktu 12 bulan sejak tanggal diterimanya permohonan secara lengkap

PENCABUTAN PENGUKUHAN PKP KEP- 516 /PJ. /2000 Dilakukan dalam hal : WP pindah alamat ke wilayah Kerja KPP Lain WP Bubar WP tidak memenuhi syarat lagi sebagai PKP Pencabutan Pengukuhan PKP harus diselesaikan dalam jangka waktu 12 bulan sejak tanggal diterimanya permohonan secara lengkap

PENDAFTARAN NPWP DAN PENGUKUHAN PKP LANGSUNG KE KPP e-Regitration WP datang langsung ke KPP, mengisi formulir pendaftaran serta melampirkan persyaratan yang diperlukan WP mendaftarkan diri melalui aplikasi online (internet), langsung memperoleh NPWP, kemudian WP harus melampirkan persyaratan ke KPP