UMKM Indonesia Tarif Khusus Pajak Penghasilan bagi UMKM

UMKM Indonesia Tarif Khusus Pajak Penghasilan bagi UMKM 1. PP Nomor 23 Tahun 2018 ttg Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu 2. PMK-99/PMK. 03/2018 ttg Pelaksanaan PP Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu

Pokok Pengaturan PP 23/2018 Subjek Pajak Objek Pajak • WP OP • WP Badan tertentu (Koperasi, CV, Firma) • PT dgn peredaran bruto s/d Rp 4, 8 Milyar / Tahun Pajak. Penghasilan dari usaha tidak melebihi Rp 4, 8 M dalam 1 (satu) Tahun Pajak. Kecuali: a. Yang memilih untuk dikenai PPh berdasarkan ketentuan umum; b. WP Badan yang memperoleh fasilitas Tax Holiday dan Tax Allowance; c. BUT; atau d. CV, Firma yang dibentuk: • beberapa WPOP dengan keahlian khusus dan • menyerahkan jasa sejenis dengan pekerjaan bebas. Kecuali: a) Jasa sehubungan Pekerjaan Bebas b) Penghasilan di LN c) Penghasilan yg dikenai PPh Final tersendiri d) Penghasilan yang bukan Objek Pajak Pemberitahuan ke DJP Bila WP memilih untuk dikenai PPh sesuai ketentuan umum. Pelunasan Pajak Disetor sendiri oleh WP; atau Dipotong atau dipungut oleh pihak lain. PPh Terutang PPh Final = 0, 5% X Peredaran Bruto Jangka Waktu PT 3 Tahun Pajak CV, Firma, Koperasi 4 Tahun Pajak WP OP 7 Tahun Pajak Surat Keterangan Bila WP menerima penghasilan dari pemotong atau pemungut PPh Amanat pengaturan dalam PMK 2

Pokok Pengaturan PMK 99/PMK. 03/2018 1 Pemberitahuan 3 Disampaikan ke : KPP tempat WP Pusat terdaftar, KP 2 KP atau KPP Mikro yang berada dibawah wilayah kerja KPP Pusat terdaftar, Saluran tertentu yang ditetapkan DJP PPh Umum berlaku Tahun Pajak berikutnya Permohonan Surat Keterangan diajukan ke: 1. KPP tempat WP Pusat terdaftar 2. KP 2 KP atau KPP Mikro yang berada dibawah wilayah kerja KPP Pusat terdaftar; 3. Saluran tertentu yang ditetapkan DJP Persyaratan: 1. permohonan ditandatangani oleh WP 2. telah menyampaikan SPT Tahunan terakhir, kecuali WP baru atau WP yang tidak wajib SPT Tahunan. 3. memenuhi kriteria subjek PP 23 Surat Keterangan atau penolakan permohonan diterbitkan dalam jangka waktu 3 hari kerja sejak permohonan diterima. Surat keterangan berlaku sampai dengan jangka waktu sesuai diatur dalam PP 23, kecuali: ü WP memilih dikenai ketentuan umum PPh; ü tidak memenuhi kriteria subjek PP 23. • WP yg awal Th Pajak 2018 sd 30 Juni 2018 dikenai PPh Umum, dapat dikenai PPh umum sd akhir Tahun Pajak 2018 pemberitahuan p. l tgl 31 Des 2018 • WP terdaftar tgl 1 Juli 2018 - 31 Des 2018, dapat dikenai PPh umum mulai Tahun Pajak terdaftar pemberitahuan p. l tgl 31 Des 2018 atau p. l akhir Tahun Pajak terdaftar. • WP terdaftar 1 Jan 2019 dst, dapat dikenai PPh umum mulai Tahun Pajak terdaftar pemberitahuan saat pendaftaran 2 Pemotongan/Pemungutan • Pelunasan dilakukan melalui: ü disetor sendiri untuk setiap tempat kegiatan usaha ü pemotongan/pemungutan jika bertransaksi dengan Pemotong/Pemungut Pajak • Pemotongan sesuai PP 23 dilakukan terhadap WP yang menyerahkan fotokopi Surat Keterangan • Dikecualikan dari pemungutan PPh Pasal 22 atas transaksi impor atau pembelian barang dengan menyerahkan fotokopi Surat Keterangan. • PPh Final disetor menggunakan SSP atas nama WP dan ditandatangani Pemotong/Pemungut dan diserahkan kepada WP sebagai bukti potong. Surat Keterangan 4 Angsuran PPh Pasal 25 Penghitungan angsuran PPh Pasal 25 bagi WP yang memilih dikenai ketentuan umum PPh atau tidak lagi memenuhi kriteria sebagai subjek PP 23 -- sesuai PMK 255/PMK. 03/2008 dan perubahannya 3

Ilustrasi Saat Pemberitahuan Tahun Pajak Y Akhir Th Pjk Y Tahun Pajak Y+1 Surat Pemberitahuan WP (umum) Mulai dikenai Ketentuan Umum PPh Dikenai PP 23/2013 Tahun Pajak 2018)* 31 Des 2018)* Tahun Pajak 2019 dst)* Surat Pemberitahuan WP Awalnya dikenai PP 23/2013 Terdaftar 1 Juli-31 Des 2018 Dikenai Ketentuan Umum PPh )* bagi WP yang menggunakan tahun buku berbeda dg tahun takwim, maka dapat dikenai Ketentuan Umum PPh mulai Tahun Pajak terdaftar dengan menyampaikan paling lambat akhir Tahun Pajak terdaftar. )* WP memberitahukan apakah dia mau memilih dikenai ketentuan umum PPh u/ th pajak terdaftar (skema no 2) atau th pajak selanjutnya (skema no 1)

Ilustrasi Saat Pemberitahuan daftar 1 Jan 2020 3 Juli 2019 WP Dikenai Ketentuan Umum PPh Terdaftar sejak 1 Jan 2019 dst WP dapat memilih dikenai ketentuan umum PPh sejak Tahun Pajak terdaftar dengan menyampaikan pemberitahuan saat terdaftar, Catt: jika lewat maka ketentuan umum PPh berlaku untuk tahun pajak berikutnya 1 Juli 2018 31 Des 2018 Surat Pemberitahuan WP Lama Sblm 30 Juni-umum Sejak Juli 2018 -PP 23 Dikenai Ketentuan Umum PPh dikenai Ketentuan Umum PPh

CARA PELUNASAN PP 23/2018 Pemotongan dan Pemungutan PP 23/2018 Disetor sendiri oleh WP Tempat terutang Setiap tempat kegiatan usaha. Saat Penyetoran Paling lama tgl 15 bulan berikutnya. Saat Pelaporan Tanggal validasi NTPN dianggap sebagai tanggal pelaporan SPT Masa. Jika nihil tidak diwajibkan lapor SPT Masa. Ketentuan • • Pengecualian Dipotong 0. 5% oleh Pemotong/ Pemungut PPh Dilakukan untuk setiap transaksi objek potput PPh nonfinal; dan WP menyerahkan fotokopi Surat Keterangan. Dikecualikan dari potput PP 23/2018 dan PPh Pasal 22 untuk: 1) impor, dan 2) Pembelian barang oleh WP; jika WP menyerahkan fotokopi Surat Keterangan. Saat Penyetoran Paling lama tgl 10 bulan berikutnya dengan menggunakan SSP a. n. WP yang dipotong. Bukti Potong SSP sbg butpot dan wajib diberikan kpd WP. Saat Pelaporan Dilaporkan dalam SPT Masa Pasal 4 ayat (2) paling lama tgl 20 bulan berikutnya

Transaksi dengan Pemotong/Pemungut WP PEMOTONG Invoice dari WP Penjualan barang Yg menjadi objek Potput PPh Pasal 22 nonfinal Penyerahan jasa Yg menjadi objek Potput PPh Pasal 21, PPh Pasal 23, dan PPh Pasal 15 nonfinal Surat Keterangan Pembayaran dipotong PPh Final 4(2) sesuai PP 23/2018 SSP a. n. WP ttd Pemotong Contoh: PT A (menyerahkan fotokopi Surat Keterangan) memberikan invoice atas jasa service AC kepada PT B sebesar Rp 1. 500. 000, - terdiri dari: Invoice Jasa service Rp 1. 000 Objek PPh Pasal 23 Sparepart Rp 500. 000 Bukan objek potput Dipotong PPh Final 0, 5% oleh PT B. Tidak dipotong; PPh Final 0. 5% disetor sendiri oleh PT A.

Tata Cara Pengajuan dan Penerbitan Surat Keterangan WP Permohonan • • Surat Keterangan WP PP 23/2018 KPP Disampaikan ke KPP NPWP Pusat Terdaftar -atau KP 2 KP/KPP Mikro di wilayahnya Tindak lanjut Surat Keterangan dapat diberikan dlm hal: 1. Permohonan ditandatangani WP atau kuasa/wakil WP 2. WP telah menyampaikan SPT Tahunan Th Pajak sebelumnya, kecuali untuk: a. WP baru, dan b. WP yg Th Pjk sebelumnya tidak wajib SPT Tahunan. 3. Memenuhi kriteria Subjek PP 23 Jangka waktu proses maksimal 3 hari. Jika tidak, permohonan dianggap diterima dan diterbitkan dalam jangka waktu 1 hari setelah jangka waktu tsb terlewati. Masa berlaku s. d. jangka waktu PP 23/2018, kecuali: 1. WP memilih dikenai Ketentuan Umum; 2. Tdk memenuhi subjek yang dikenai PP 23/2018 Dapat dibatalkan/dicabut jika ditemukan data tidak memenuhi kriteria WP PP 23 Surat penolakan permohonan WP Alasan penolakan: 1. Bukan WP PP 23/2018; 2. Omzet Th Pjk sebelumnya >4, 8 M 3. Telah memilih ketentuan umum 4. Belum menyampaikan SPT Tahunan *) Dapat mengajukan kembali sepanjang memenuhi persyaratan

Angsuran PPh Pasal 25 Tahun Pajak Pertama Setelah PP 23/2018 selesai Dikenai PP 23/2018 ANGSURAN PPh 25 PPh Final Bagi WP PP 23/2018 yang: Dikenai PPh sesuai Ketentuan Umum Angsuran PPh Pasal 25 Memilih dikenai ketentuan umum PPh Peredaran bruto telah melebihi Rp 4, 8 M Telah melewati jangka waktu PP 23/2018 Besaran PPh Pasal 25 Bank, BUMN, BUMD, WP masuk bursa, dan WP lain yang harus membuat lapkeu berkala; dan WP OPPT Selain diatas, dianggap sebagai WP baru Wajib membayar angsuran PPh Pasal 25 untuk Tahun Pajak pertama dikenai Ketentuan Umum PPh Penghitungan sesuai PMK 255/PMK. 03/2008 dan perubahan/ penggantinya

Ketentuan Peralihan-SKB PP 46 SKB dan legalisasi yang telah terbit berdasarkan PP 46/2013: 1. diberlakukan sebagai Surat Keterangan s. d. akhir Th Pajak 2018; 2. dalam hal WP telah menyerahkan bukti penyetoran PP 23/2018, Pemotong/Pemungut Pajak tidak melakukan pemotongan/pemungutan PP 23/2018; dan 3. dalam hal Wajib Pajak tidak menyerahkan bukti penyetoran PP 23/2018, Pemotong/Pemungut Pajak melakukan pemotongan/pemungutan PP 23/2018.