UKLUPL AMDAL IZIN LINGKUNGAN DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP DAN

UKL-UPL AMDAL IZIN LINGKUNGAN DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP DAN IZIN LINGKUNGAN Hanjani Antania Andary, ST, M. Si MATA KULIAH ILMU LINGKUNGAN UNIVERSITAS SEMARANG 1

1 Pendahuluan Manusia Pembangunan Kesejahteraan Dampak lingkungan : • • Pencemaran Kerusakan habitat hewan/tanaman Nilai estetika alam Erosi, banjir, … Konsep Sustainable Development Pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development) adalah proses pembangunan (lahan, kota, bisnis, masyarakat, dsb. ) yang berprinsip "memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan“. (sumber: wikipedia. org) 2

Sejarah • Di negara maju, Amdal dikenal sebagai EIA (Environmental Impact Assessment atau Environmental Impact Analysis) ó AMDAL secara resmi tumbuh dan berkembang sejak tahun 1969 yaitu ditandai dengan dikeluarkannya National Environmental Policy Act di Amerika Serikat. NEPA di AS mulai berlaku tanggal 1 Januari 1970. ó 1973, mulai konsep EIA tersebut diikuti oleh Kanada, Australia dan New Zealand. Tahun 1976 diikuti Perancis ó Di Indonesia, EIA dikenal sebagai AMDAL pada tahun 1974 – 1979 (Pelita II) dengan ikut sertanya delegasi Indonesia di Konferensi Stockholm 1972. ó UU RI No. 4 tahun 1982 tentang Ketentuan – Ketentuan Pokok Pengelolaan LH dan Tahun 1982, pembentukan Kementrian Negara Pembangunan dan Pengendalian LH. ó Pelita V, Men. LH dan BAPEDAL diberikan kewenangan penuh untuk koordinasi – monitoring – evaluasi dampak lingkungan di Indonesia. ó PP No. 27 tahun 1999, proses pelaksanaan AMDAL di tingkat pusat dan daerah.

2010 1999 Perbaikan revitalisasi (PP Nomor 27 tahun 1999) 1993 Pengembangan (PP Nomor 51 tahun 1993 1986 tonggak awal (PP Nomor 29 tahun 1986) Peraturan Pemerintah tentang AMDAL 1982 UU Lingkungan Hidup 2009 TAHAPAN DAN 1997 PERKEMBANGAN PERATURAN LINGKUNGAN HIDUP DAN AMDAL 4

DASAR PERATURAN Dasar Peraturan Penerapan AMDAL, UKL-UPL, SPPL, DELH dan DPLH : 1. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 2. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1999 tentang AMDAL sekarang diganti oleh PP No. 27 tahun 2012 3. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 13 Tahun 2010 tentang UKLUPL dan SPPL sekarang diganti dengan Permen 16 tahun 2012 tentang Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup. 4. Peraturan Menteri Negara LH No. 11 Tahun 2006 Tentang Jenis Usaha Kegiatan yang Wajib AMDAL : Permen. LH No. 11 Tahun 2006_Jenis_Usaha_Wajib_Amdal; Permen. LH_11/2006_lamp 1; Permen. LH No. 11/2006_Lamp. 2: kawasan lindung; Permen. LH 11 -2006 lamp 3 sekarang diganti dengan Permen. LH No. 05 tahun 2012 tentang Jenis Kegiatan Wajib AMDAL. 5. Peraturan Menteri Negara LH No. 14 Tahun 2010 tentang DELH dan DPLH yaitu dokumen lingkungan hidup bagi kegiatan/usaha yang sudah operasional : PERMEN LH 14 -2010 tentang DELH-DPLH Namun sekarang DELH-DPLH sudah ditiadakan diganti dengan UKL/UPL 5

Instrumen Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup (UU 32/2009) KLHS a Tata ruang b Baku mutu LH c Kriteria baku kerusakan LH d AMDAL e UKL-UPL f Perizinan g h Instrumen ekonomi LH i PUU berbasis LH Anggaran berbasis j LH k Analisis risiko LH l Lingkungan Audit LH m Instrumen lain sesuai kebutuhan Amdal bukan sebagai alat serbaguna yang dapat menyelesaikan segala persoalan lingkungan hidup. Efektivitas amdal sangat ditentukan oleh pengembangan berbagai instrument lingkungan hidup lainnya Sumber: Pasal 14 UU 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Kapan Amdal ? • Kebijakan • Rencana • Program Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) • Proyek/Kegiatan Amdal atau UKL/UPL Jenis Amdal Tunggal Terpadu Kawasan : 1 kegiatan, 1 pemrakarsa, 1 penanggung jawab : lebih dari 1 kegiatan tak sejenis , 1 pemrakarsa, lebih dari 1 penanggung jawab : lebih dari 1 kegiatan sejenis, 1 pemrakarsa , 1 penanggung jawab

2 Dokumen Lingkungan Hidup Dokumen lingkungan hidup terdiri atas: a. dokumen Amdal; b. formulir UKL-UPL; dan c. SPPL. AMDAL UKL-UPL IZIN LINGKUNGAN Sumber: Permen LH No. 16 Tahun 2012 8

Sebelum memahami apa itu Amdal, UKL-UPL dan SPPL alangkah baiknya kita melihat definisi istilah-istilah tersebut: 1. Amdal merupakan kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/ atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/ atau kegiatan. 2. UKL – UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan – Upaya Pemantauan Lingkungan) adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/ atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/ atau kegiatan. 3. SPPL (Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan) adalah kesanggupan dari penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/ atau kegiatannya di luar Usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL. 9

Persamaan dari ketiga dokumen tersebut adalah: 1. Waktu penyusunan Amdal, UKL-UPL dan SPPL disusun sebelum dilaksanakannya suatu usaha dan/ atau kegiatan. Artinya penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan harus memiliki rencana pengelolaan dan pemantauan dampak yang akan ditimbulkan dari usaha/ kegiatan. 2. Tujuan penyusunan Tujuan disusun dokumen lingkungan (bagi pemrakarsa) adalah agar suatu usaha dan/ atau kegiatan yang dilakukan tidak menimbulkan pencemaran, perusakan, gangguan terhadap lingkungan atau dampak sosial lainnya. Bahkan dalam amdal dan UKL-UPL telah dikembangkan upaya pengembangan sosial di lingkungan sekitarnya (misalnya Corporate Social Responsibility). Sedangkan tujuan penyusunan dokumen lingkungan bagi pemerintah (pusat ataupun daerah) adalah sebagai bahan pengambilan keputusan apakah rencana usaha dan/ atau kegiatan yang diajukan tersebut laik dilaksanakan atau tidak. 10

Perbedaan dari ketiga dokumen tersebut adalah: 1. Skala Usaha dan/ atau Kegiatan misalnya kegiatan pengambilan air sungai sebesar 250 liter/ detik atau lebih, maka kegiatan tersebut harus menyusun amdal. Tetapi jika di bawah 250 liter/ detik, maka cukup dengan UKL-UPL. Atau misalkan direncanakan membangun gedung dengan luas lahan 5 Ha atau lebih, maka wajib menyusun amdal. Tetapi jika di bawah 5 Ha, maka cukup dengan amdal. Skala usaha dan/ atau kegiatan ini dapat dilihat dari luas lahan/ luas bangunan/ kapasitas produksi/ debit/ tinggi/ panjang/ volume/ tekanan/ besarnya tegangan dan lain-lain disesuaikan dengan jenis usaha dan/ atau kegiatannya. 2. Dampak terhadap lingkungan Sudah jelas bahwa amdal dikhususkan untuk usaha dan/ atau kegiatan yang menimbulkan dampak penting. Dampak penting adalah perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar yang diakibatkan oleh suatu Usaha dan/atau Kegiatan. 3. Format dokumen : • Format Amdal mengikuti format yang ada dalam lampiran I, II dan III Permen LH No. 16 Tahun 2012. • Format UKL-UPL mengikuti format yang ada dalam lampiran IV Permen LH No. 16 Tahun 2012. • Format SPPL mengikuti format yang ada dalam lampiran V Permen LH No. 16 Tahun 2012. 11

Perbedaan dari ketiga dokumen tersebut adalah: 4. Penyusun Amdal disusun oleh penyusun yang telah memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal. Sedangkan UKL-UPL dan SPPL dapat langsung disusun oleh pemrakarsa usaha dan/ atau kegiatan. 5. Mekanisme Penyusunan Amdal harus melewati tahapan penilaian amdal yang dilakukan oleh Komisi Penilai Amdal. Sedangkan UKL-UPL, di beberapa daerah mewajibkan presentasi/ ekspose sebelum dikeluarkan surat rekomendasi dan di beberapa daerah tidak mewajibkan ekspose. Sedangkan SPPL hanya mengisi form dan mendaftarkannya ke instansi lingkungan hidup. Untuk lebih jelasnya, apakah suatu usaha dan/ atau kegiatan tergolong pada wajib amdal, UKL-UPL atau SPPL maka dilakukan penapisan sesuai Permen LH No. 5 Tahun 2012. Jika usaha dan/ atau kegiatan sesuai dengan kriteria dalam lampiran I Permen LH No. 5 Tahun 2012, maka wajib amdal, selain itu adalah wajib UKL-UPL atau SPPL. Dan untuk menentukan UKL-UPL atau SPPL maka dilakukan penapisan sesuai peraturan gubernur atau bupati/ walikota setempat. 12

(Sumber: M. Askary, 2010) Proposal Kegiatan Wajib AMDAL Pengumuman & konsultasi masyarakat Penyusunan KA-ANDAL Pemeriksaan Administrasi Penilaian KA-ANDAL Wajib UKL/UPL IZIN PPLH Izin pembuangan air limbah Izin pemanfaatan air limbah untuk aplikasi ke tanah [land application] Izin penyimpanan sementara LB 3 Izin pengumpulan LB 3 Izin pengangkutan LB 3 Izin pemanfaatan LB 3 Izin pengolahan LB 3 Izin penimbunan LB 3 Izin pembuangan air limbah ke laut Izin dumping ke laut Izin reinjeksi ke dalam formasi Izin venting ke udara Penyusunan ANDAL & RKL-RPL, Permohonan Penilaian ANDAL & RKL-RPL Permohonan Izin Lingkungan [Persyaratan Adm & Teknis] Permohonan Pemeriksaan UKL/UPL Pemeriksaan Administrasi Pengumuman Penilaian ANDAL & RKL-RPL Tidak Layak Pemeriksaan UKL/UPL SKKLH Rekomendasi UKL-UPL Izin Lingkungan Pengumuman

Amanah UU No. 32 Tahun 2009: Pengaturan Jenis Usaha dan/atau Kegiatan Wajib UKL UPL dan SPPL Pasal 34 ayat (1) Setiap Usaha dan/atau Kegiatan Pasal 34 ayat (2): Ditetapkan oleh Gubernur/bupati/walikota Tidak termasuk wajib Amdal wajib memiliki UKL UPL Pasal 35 ayat (2): Tidak berdampak penting Kegiatan usaha mikro dan kecil Pasal 35 ayat (1) Setiap Usaha dan/atau Kegiatan Tidak termasuk wajib UKL UPL wajib membuat SPPL

Skema Pembagian AMDAL, UKL-UPL dan SPPL USAHA DAN/ATAU KEGIATAN WAJIB AMDAL Pasal 22 -33 UU 32/2009 USAHA DAN/ATAU KEGIATAN WAJIB UKL/UPL Pasal 34 UU 32/2009 SPPL Pasal 35 UU 32/2009 Kegiatan berdampak penting terhadap LH Batas AMDAL Peraturan MENLH No 05/2012 Kegiatan tidak berdampak penting terhadap LH Batas dokumen UKL-UPL Kegiatan tidak wajib UKL/UPL & tidak berdampak penting serta Kegiatan usaha mikro dan kecil Peraturan Gub. atau Bupati/Walikota

A Apa saja Yg HARUS Dikelola (+ & - ) RKL K. A. ANDAL PENGELOLAAN L. INGK. ANDAL PEMANTAUAN LINGK. RPL PELINGKUPAN : • Dampak Hipotetik • Batas Wilayah Studi • Metode yg akan digunakan • Pengumpulan Data (Lokasi & Cara) • Analisis Sampel /Data • Interpretasi Data Hasil Analisis • Prakiraan Lingk. yad • Penentuan Besar & Pentingnya dampak • Evaluasi Dampak (Holistik) Apa saja yg HARUS Dipantau utk mengevaluasi Kinerja Pengelolaan ANALISIS DAMPAK : • Lingkungan Awal • Lingkungan yang akan datang • Besar Dampak • Tingkat Kepentingan Dampak • Evaluasi (holistik) • Rekomendasi

• • KA ANDAL : ruang lingkup kajian analisis mengenai dampak lingkungan hidup yang merupakan hasil pelingkupan. ANDAL : telaahan secara cermat dan mendalam tentang dampak besar dan penting suatu rencana usaha dan/atau kegiatan. RKL : upaya pengelolaan dampak besar dan penting terhadap LH yang ditimbulkan akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan. RPL : upaya pemantauan komponen LH yang terkena dampak besar dan penting akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan. 17

PROSES AMDAL PENGUMUMAN 4 b 4 a 3 5 Penilaian K. A. Penyusunan K. A. 2 Penyerahan ke Komisi Penilai AMDAL 1 Pengumuman & Konsultasi Publik Penilaian Andal – RKL - RPL Permohonan Izin Lingkungan Penyusunan ANDAL-RKL-RPL Penyerahan ke Komisi Penilai AMDAL 10 kriteria kelayakan Surat Keputusan Kelayakan Apabila DISETUJUI Lingkungan REKOMENDASI dan IZIN LINGKUNGAN PENGUMUMAN Jangka waktu Penilaian KA 30 Hari Kerja Jangka waktu Penilaian Andal & RKL-RPL 75 Hari Kerja tidak termasuk perbaikan/ penyempurnaan IZIN USAHA dan Izin-izin lainnya Sumber: Permen LH No. 8 Th 2013 18 (Eko Suhiharto, PPLH UGM)

Penyusunan Dokumen Amdal Tahap Perencanaan 1 2 Rencana Umum Studi Kelayakan 3 4 Disain Rinci Konstruksi 5 Operasi Amdal disusun oleh pemrakarsa pada tahap perencanaan suatu usaha dan/atau kegiatan KA 1 2 RKL-RPL 3 ANDAL Dokumen AMDAL Lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan wajib sesuai dengan rencana tata ruang Sumber: Pasal 4 -5 PP 27/2012 Izin Lingkungan Tidak sesuai dengan rencana tata ruang, dokumen Amdal tidak dapat dinilai dan wajib dikembalikan kepada pemrakarsa

Pengikutsertaan Masyarakat dalam Amdal Pemrakarsa, dalam menyusun dokumen Amdal mengikutsertakan masyarakat: 1 • terkena dampak; 2 • Pemerhati lingkungan hidup 3 • Yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses Amdal 10 HARI [Pengumuman] Pemrakarsa 1 Pengumuman 2 Konsultasi Publik Pengikutsertaan masyarakat dilakukan sebelum penyusunan dokumen kerangka acuan Saran, pendapat, dan tanggapan disampaikan secara tertulis kepada pemrakarsa, Menteri, gubernur, dan/atau bupati/walikota Sumber: Pasal 9 PP 27/2012 Izin Lingkungan

Penyusun Dokumen Amdal Pemrakarsa 1 Penyusun dari Pemrakarsa sendiri Menyusun Dokumen Amdal Pihak Lain: DILARANG ! PNS di Instansi Lingkungan Hidup (Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota) 2 • 3 • Penyusun Perorangan Penyusun yang tergabung dalam LPJP Sumber: Pasal 10 -12 PP 27/2012 Izin Lingkungan Persyaratan Penting ! Penyusunan dokumen Amdal wajib memiliki sertifikat kompetensi penyusun Amdal 11. Pendidikan dan pelatihan penyusunan Amdal; dan 22. Uji kompetensi

Penyusunan UKL-UPL Tahap Perencanaan 1 2 Rencana Umum Studi Kelayakan 3 Disain Rinci 4 Konstruksi 5 Operasi UKL-UPL disusun oleh pemrakarsa pada tahap perencanaan suatu usaha dan/atau kegiatan 11. Identitas pemrakarsa; 22. Rencana usaha dan/atau 33. Formulir UKL-UPL 44. kegiatan; Dampak lingkungan yang akan terjadi; dan Program pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. Sumber: Pasal 14 -15 PP 27/2012 Izin Lingkungan 1. Lokasi sesuai dengan rencana tata ruang. 2. Tidak sesuai: tidak dapat dinilai dan dikembalikan

Penilaian Kerangka Acuan 5 b KA memerlukan perbaikan, Komisi mengembalikan KA ke pada permrakarsa. Pemrakarsa menyampaikan kembali perbaikan kerangka acuan Tidak Pemrakarsa Sekretariat 1 YA Dokumen Kerangka Acuan Jika Hasil Penilaian: 2 Kelengkapan Administrasi 3 Komisi Penilai AMDAL 3 Menugaskan Hasil Penilain termasuk perbaikan/ penyempurnaan 4 5 a Jangka waktu Penilaian, Penyampaian hasil penilaian dan penerbitan KA: 30 Hari Kerja tidak Tim Teknis Menilai KA dengan Melibatkan Pemrakarsa Jika Hasil Penilaian: Penerbitan Persetujuan Kerangka Acuan KA dapat disepakati, Komisi menerbitan persetujuan kerangka acuan Sumber: Pasal 21 -24 PP 27/2012 izin Lingkungan

Penilaian Andal dan RKL-RPL Hasil Rapat KPA: Dok. Andal dan RKL-RPL perlu diperbaiki REKOMENDASI HASIL PENILAIAN 8 b Tidak Pemrakarsa 1 Hasil Rapat KPA: Dok. Andal dan RKL-RPL tidak perlu diperbaiki Sekretariat 8 a YA Dokumen ANDAL dan RKL-RPL 2 Kelengkapan Administrasi 3 Komisi Penilai AMDAL (KPA) Menugaskan 4 Jangka waktu Penilaian ANDAL dan RKL-RPL 75 Hari Kerja tidak termasuk perbaikan/ penyempurnaan Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai kewenangannya Tim Teknis 5 6 Rapat Komisi Penilai AMDAL 7 Hasil Penilain Tim Teknis Menilai ANDAL dan RKL-RPL secara Teknis Sumber: Pasal 28 -31 PP 27/2012 Izin Lingkungan

Penerbitan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Ketidaklayakan Lingkungan Hidup MENTERI GUBERNUR Bupati/Walikota Jangka waktu penetapan 10 Hari Kerja Keputusan Kelayakan Lingkungan atau Ketidaklayakan Muatan Keputusan Kelayakan Lingkungan 1. 1 Dasar pertimbangan dikeluarkannya penetapan; dan Rekomendasi Hasil Penilai an Andal & RKLRPL dari Komisi Penilai Amdal Sumber: Pasal 32 -33 PP 27/2012 Izin Lingkungan 2. 2 Pernyataan kelayakan lingkungan usaha dan/atau kegiatan; 3. dan kewajiban pemrakarsa sesuai 3 Persyaratan dengan yang tercantum dalam RKL-RPL. 4. 4 Kewajiban yang harus dilakukan oleh pihak terkait 1. 5 jumlah dan jenis izin PPLH yang diwajibkan (Jika wajib memiliki izin PPLH)

Pemeriksaan UKL/UPL & Penerbitan Rekomendasi UKL-UPL Pemeriksaan UKL-UPL & penerbitan rekomendasi UKLUPL dapat dilakukan oleh: • Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri, • Kepala Instansi LH Provinsi, atau; • Kepala Instansi LH Kab/kota • Menteri • Gubernur • Bupati/ Walikota Kelengkapan Administrasi Tidak UKL-UPL YA Pemeriksaan Teknis UKL-UPL Hasil Pemeriksaan : UKL-UPLperlu diperbaiki YA Rekomendasi UKL-UPL • Persetujuan , atau • penolakan Jangka waktu Pemeriksaan Teknis UKL-UPL 14 Hari Kerja tidak termasuk perbaikan/ penyempurnaan Pemrakarsa Sumber: Pasal 36 -40 PP 27/2012 Izin Lingkungan

Penerbitan Rekomendasi UKL-UPL MENTERI GUBERNUR Bupati/Walikota Pemeriksaan Teknis UKL-UPL Sumber: Pasal 38 PP 27/2012 Izin Lingkungan Menerbitkan Melalui pejabat yang ditunjuk Menteri, atau kepala isntansi LH prov atau kab/kota Rekomendasi UKL-UPL Muatan Rekomendasi Persetujuan UKL-UPL 1. Dasar pertimbangan dikeluarkannya 1 persetujuan UKL-UPL; 2. 2 Peryataan persetujuan UKL-UPL 3. persyaratan dan kewajiban pemrakarsa 3 sesuai dengan yang tercantum dalam RKLRPL. 1. 4 jumlah dan jenis izin PPLH yang diwajibkan (Jika wajib memiliki izin PPLH)

Permohonan Izin Lingkungan Permohon izin lingkungan disampaikan bersamaan dengan pengajuan penilaian Andal dan RKLRPL atau Pemeriksaan UKL-UPL Permohonan tertulis Penanggung Jawab Usaha/Kegiatan Persyaratan 1. Dokumen Amdal atau formulir UKL-UPL; 2. Dokumen pendirian usaha dan/atau kegiatan, dan 3. Profil usaha dan/atau kegiatan Sumber: Pasal 42 -43 PP 27/2012 Izin Lingkungan • Menteri • Gubernur • Bupati/ Walikota

Pengumuman Permohonan Izin Lingkungan Saran, Pendapat & Tanggapan 10 hari: Andal & RKL-RPL • Menteri • Gubernur • Bupati/ Walikota Sumber: Pasal 45 -46 PP 27/2012 Izin Lingkungan 3 hari: UKL-UPL Pengumuman Multimedia & Papan Pengumuman Paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung Paling lama 2 (Tiga) hari kerja terhitung sejak dokumen persyaratan administratif serta UKL-UPL yang dimohonkan dinyatakan lengkap Andal dan RKL-RPL yang dimohonkan dinyatakan lengkap Masyarakat

3 IZIN LINGKUNGAN Usaha dan/atau Kegiatan Wajib AMDAL Wajib Memiliki WAJIB MEMILIKI Usaha dan/atau Kegiatan Wajib UKL/UPL IZIN LINGKUNGAN Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan Sumber: Pasal 40 ayat (1) Perda PPLH 30

Usaha dan/atau Kegiatan Wajib Memiliki Izin Lingkungan Usaha dan/atau Kegiatan Wajib AMDAL Wajib Memiliki Usaha dan/atau Kegiatan Wajib UKL/UPL IZIN LINGKUNGAN Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan Sumber: Pasal 2 PP 27/2012 Izin Lingkungan

Proses Izin Lingkungan Penyusunan Amdal / UKL-UPL 1 Penilaian Amdal / Pemeriksaan UKL-UPL 2 3 Permohonan & Penerbitan Izin Lingkungan Sumber: Pasal 40 ayat (2) Perda PPLH 32

PP No. 27 Tahun 2012 ttg Izin Lingkungan • untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 (AMDAL), Pasal 41 (Izin Lingkungan), dan Pasal 56 (Dalcem) UUPPLH. • Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin Usaha dan/atau Kegiatan.

Penerbitan Izin Lingkungan Hidup AMDAL SK Kelayakan LH dari Menteri SK Kelayakan LH dari gubernur SK Kelayakan LH dari bupati/ walikota Izin lingkungan dari Menteri Izin lingkungan dari gubernur Izin lingkungan dari bupati/ walikota UKL-UPL Rekomendasi dari Menteri Izin lingkungan dari Menteri Rekomendasi dari gubernur Izin lingkungan dari bupati/ Rekomendasi dari bupati/ walikota Izin lingkungan diterbitkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota Dilakukan bersamaan dengan diterbitkannya keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL Sumber: Pasal 47 PP No. 27 Th. 2012

Kewajiban Pemegang Izin Lingkungan • Pemegang izin lingkungan berkewajiban untuk: a. menaati persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam izin lingkungan; b. membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan terhadap persyaratan dan kewajiban dalam izin lingkungan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota; dan c. Menyediakan dana penjamin untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup sesuai ketentuan PUU; • Laporan disampaikan secara berkala setiap 6 (enam) bulan Sumber: Pasal 47 Perda PPLH 35

IZIN LINGKUNGAN Pasal 48 Perda PPLH § Izin Lingkungan menjadi bagian persyaratan untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan. § Izin usaha dan/atau kegiatan tidak berlaku jika Izin Lingkungan yang diberikan dinyatakan dicabut atau dibatalkan. Pasal peralihan PP 27/2012 § Dokumen lingkungan yang telah mendapat persetujuan sebelum berlakunya PP 27 Tahun 2012, dinyatakan tetap berlaku dan dipersamakan sebagai izin lingkungan 36

4 Ketentuan Pidana Pasal 109 UU 32/2009 Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp 1. 000, 00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 3. 000, 00 (tiga miliar rupiah). Pasal 111 UU 32/2009 § Pejabat pemberi izin lingkungan yang menerbitkan izin lingkungan tanpa dilengkapi dengan amdal atau UKL-UPL dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 3. 000, 00 (tiga miliar rupiah). § Pejabat pemberi izin usaha dan/atau kegiatan yang menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan tanpa dilengkapi dengan izin lingkungan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 3. 000, 00 (tiga miliar rupiah). 37

Ketentuan Pidana Pasal 93 Perda PPLH § Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melaksanakan usaha dan/atau kegiatan tanpa membuat SPPL dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 50. 000, 00 (lima puluh juta rupiah). § Setiap pemegang Izin Lingkungan yang tidak melaporkan pelaksanaan terhadap persyaratan dan kewajiban dalam Izin Lingkungan kepada penerbit Izin dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 50. 000, 00 (lima puluh juta rupiah). 38

4 Penutup Pasal 95 Perda PPLH Paling lambat 1 (satu) tahun setelah berlakunya Peraturan Daerah ini, setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang ada di Kab. Banyumas wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini. Pasal 96 Perda PPLH Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 23 Tahun 2009 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup di Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 10 Seri E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 39

Dan apabila mata air terakhir telah berhenti mengalir, dan pohon terakhir telah habis ditebang, barulah manusia tersadar, bahwa uang tak dapat dimakan… 40

Metoda Amdal Identifikasi Dampak KA Prakiraan Dampak (KA dan ANDAL) Evaluasi Dampak KA dan ANDAL 41

IDENTIFIKASI Adalah proses perunutan keterkaitan § antara komponen kegiatan dengan komponen lingkungan § antar komponen kegiatan 42

Keterkaitan antara komponen kegiatan dengan komponen lingkungan § Proses produksi (pembuangan limbah cair) kualitas air § Proses produksi (pembuangan limbah gas) kualitas udara § Pengoperasian Peralatan tingkat bising ambien 43

Keterkaitan antar komponen lingkungan § Kualitas Air Biota Air Pendapatan § Kualitas Udara Kesehatan Pendapatan § Kebisingan Kesehatan Pendapatan 44

Keterkaitan antar komponen kegiatan § Pengurugan lahan (di fase konstruksi) erosi tanah kualitas air § Pembuangan limbah (di fase operasi) kualitas air Terjadi jika berlangsung dalam waktu bersamaan 45

Yang perlu dicatat dalam identifikasi • Memahami diskripsi kegiatan dan rona lingkungan • Komponen kegiatan dan komponen lingkungan yang terpilih benar terkait • Dapat didiskripsikan sebab akibatnya secara kualitatif, termasuk hirarkinya. • Selektif karena menyangkut waktu dan biaya 46

METODA IDENTIFIKASI § § Matrik Keterkaitan (checklist) Matrik Deskriptif (descriptive) Bagan Alir (flowchart) Penapalan (overlay) 47

MATRIK KETERKAITAN Komponen Kegiatan Komponen Lingkungan Tahap Konstruksi Pengurugan Lahan Tahap Operasi Pengoperasian Pembangkit PLTU Kualitas Udara ۷ ۷ Kebisingan ۷ ۷ Kualitas Air - ۷ 48

MATRIK DESKRIPTIF Komponen Kegiatan Tahap Konstruksi Tahap Operasi Pengurugan Lahan Pengoperasian PLTU Kualitas Udara Terjadi peningkatan kadar debu di sekitar permukiman akibat aktivitas pengangkutan bahan urugan melewati jalan desa Emisi gas dan partikel debu akibat pembakaran bahan bakar menyebar ke daerah permukiman Kebisingan Kenaikan tingkat bising di permukiman akibat aktivitas transportasi bahan urugan melewati jalan desa Kenaikan tingkat bising ambien di permukiman sekitar tapak kegiatan - Kualitas air laut turun karena outfall air pendingin meningkatkan suhu air laut, serta terdeteksinya sisa chlor dari outfall Komponen Lingkungan Kualitas Air 49

Bagan Alir Pembuangan Limbah Cair Pembuangan limbah cair Kualitas Air Kualitas air Biota Air Pendapatan Biota Air Pendapatan 50

PENAPALAN (overlay) • Penggunaan peta tematik dengan skala sama • Menapalkan semua peta tematik • Pilih areal yang resiko lingkungan dan biayanya terendah Ø Identifikasi akan lebih akurat manakala peta yang digunakan berskala besar 51

CONTOH METODE PENAPALAN 52

PENGERTIAN DAMPAK adalah perubahan lingkungan akibat Usaha dan atau Kegiatan (ps 1 ayat 2 PP 27 tahun 1999 tentang AMDAL)

Hirarki Dampak 1. Dampak Pengaruh 2. Dampak Langsung Dampak Tidak Langsung 3. Dampak Primer Dampak Sekunder , Tersier, dan seterusnya. 54

Pembuangan Limbah Cair Env. impact Kualitas Air menurun Env. effect Ikan Mati Env. effect Pendapatan Menurun CONTOH 55

Muara Kajian Lingkungan Pengelolaan Dampak Lingkungan Penanganan dan Pemantauan) (RKL) (RPL)

Pembuangan Limbah Cair RKL Env. impact Kualitas Air menurun Buat IPAL Env. effect Ikan Mati Ganti Jenis Ikan Env. effect Pendapatan menurun Pelatihan dan Modal Kerja 57

Prakiraan Dampak • Meramalkan perubahan kondisi lingkungan fungsi waktu yang disebabkan oleh adanya aktivitas • Aktivitas yang bersumber dari “proyek” atau “tanpa proyek” (yang berasal dari aktivitas di sekitar rencana proyek) 58

PENGERTIAN (besar) DAMPAK A. Perbedaan antara kondisi lingkungan sebelum ada proyek dengan yang diprakirakan terjadi setelah ada (proyek) pembangunan (Clark, 1978) B. Perbedaan antara kondisi lingkungan yang diprakirakan terjadi tanpa adanya (proyek) pembangunan dengan yang diprakirakan terjadi dengan adanya (proyek) pembangunan. (Munn, 1979) 59

C 3 Dengan proyek C 2 Tanpa proyek C 1 to = mulai konstruksi 60

PRAKIRAAN besarnya DAMPAK Kondisi dengan proyek 5 O 4 4 Area Besar Dampak O 1 BOD (mg/l) O 5 O 2 O 3 2 0 T 1 Proyek A dimulai T 2 O 6 Kondisi tanpa proyek T 3 Waktu 61

PRAKIRAAN besarnya DAMPAK Area Besar Dampak 5 Kondisi tanpa proyek O 1 O 4 4 BOD (mg/l) O 2 2 O 3 0 Area Besar Dampak T 1 Proyek B dimulai T 2 Kondisi dengan proyek waktu O 5 T 3 62

METODE PRAKIRAAN DAMPAK Metode Formal • • Prakiraan Cepat Model Fisik (simulasi fisik) Eksperimen (uji hayati) Model matematik/Model statistik Metode In Formal Penilaian ahli (professional judgement) • Teknik Analogi • 63

Metode Formal l Merupakan teknik memprakirakan dampak dengan menggunakan formula, model atau rumus tertentu, baik yg sudah dikembangkan oleh pakar lain maupun yg dibuat sendiri. Hasil prakiraan bersifat kuantitatif dengan dukungan tabel, grafik atau referensi spasial/geografis. l Model fisik dan eksperimen: banyak digunakan untuk prakiraan dampak aspek fisik-kimia dan biologi. l Model matematik dan statistik: selain untuk aspek geobiofiskim, dapat digunakan untuk prakiraan dampak aspek sosial 64

Sumber : The World Health Organization, 1994 HUBUNGAN KESEHATAN ZAT PENCEMAR Kenaikan 1 g/m 3 diatas baku mutu menimbulkan perubahan peningkatan dalam kematian sebesar 0, 000682 Kenaikan 1 g/m 3 diatas baku mutu menimbulkan peningkatan serangan bronkhistis sebesar 0, 00086 per anak per tahun Partikulat Kenaikan 1 g/m 3 diatas baku mutu menimbulkan peningkatan serangan asma sebesar 0, 0053 setiap penderita asma Kenaikan 1 g/m 3 diatas baku mutu menimbulkan kehilangan hari kerja sebesar 0, 00145 per dua minggu per pekerja. Kenaikan 1 g/m 3 diatas baku mutu menimbulkan Timbal (Pb) penurunan tingkat kecerdasan (IQ) sebesar 0, 975 poin pada anak-anak per tahun. 65

Contoh Prakiraan Dampak secara Formal 66

Prediksi Kualitas Udara Pencemaran Udara Dari Sumber Bergerak C(x, y, z) = [(2 Q/L)]/[(2 )1/2 v. z)][exp {-(z 2/2. z 2)}] Pencemaran Udara Dari Sumber Tetap Yang Teremisikan Lewat Cerobong Asap C(x, y, z) = (Q/2. v. y. z)[exp -(y 2/2. y 2)][exp{-(z-H)2/2. z 2}+ exp{-(z+H)2/2. z 2}] Pencemaran Udara Dari Sumber Tetap Di Tanah C(x, y, z) = (Q/. v. y. z)exp [-y 2/2. y 2 - z 2/2. z 2)] Untuk polutan partikulat dapat digunakan pendekatan : C(x, y, z) = (Q/2. v. y. z)exp [-y 2/2. y 2 ] [exp -1/2(H-z-x. Vp/v)2] 67

68

U Iso concentration of dispersion gas KNLH, 2007

Prediksi Penurunan Kualitas Air Defisit Oksigen terlarut dalam air, fungsi jarak dan atau waktu Dt = [(K 1. La)/K 2 -K 1)][e-K 1. t-e-K 2. t] + Da. e-K 2. t 71

Prediksi Defisit Oksigen fungsi jarak 8 DO, mg/l 2 0 jarak Limbah organik 72

73

Metode In. Formal Teknik memprakirakan dampak yang mengandalkan pada kemampuan profesional para pakar. Kehandalan metode ini banyak ditentukan oleh: n Pengalaman empiris yang terhimpun pada pakar bersangkutan n Kemampuan analisis-sintesis secara logis dari pakar bersangkutan 74

Penilaian Ahli • • Meminta kepada seorang ahli Meminta pendapat kepada lebih dari 1 (satu) orang ahli Meminta pendapat kepada group para ahli/asosiasi pakar Meminta kepada group para ahli untuk menyepakati dan melembagakan konsensus yang dicapai 75

Teknik Analogi Fenomena dampak lingkungan tertentu (akibat proyek tertentu) digunakan untuk memperkirakan dampak kegiatan/proyek sejenis di lokasi lain misal: Perubahan kualitas udara di sekitar lokasi Tanki Timbun di Semarang digunakan sebagai analogi untuk kasus proyek serupa di Solo 76

Prakiraan Dampak - Analogi Kualitas udr Xp pada kondisi tanpa proyek P Kualitas udr Xp dengan proyek P Proyek P Selisih “dengan” & “tanpa proyek” Prakiraan Dampak Kualitas udr Xp pada kondisi tanpa proyek P Kualitas udr Xp dgn proyek P Saat lalu Saat penyusunan ANDAL Masa mendatang P : Proyek yang akan dibangun di sekitar jalan Xp P : Proyek serupa P yang telah beroperasi di sekitar jalan Xp 77

Jenis Amdal 1. 2. 3. Proyek , misal Pabrik X (institusi yang bertanggung jawab 1) Kawasan misal Kaw. Industri, Kaw. Perumahan (institusi yang bertanggung jawab 1, dalam satu hamparan ekosistem). Pengelola kawasan wajib menyusun Amdal. Pabrik atau rumah yang ada di dalamnya dibebaskan menyusun Amdal Terpadu : (institusinya lebih dari 1, dalam satu hamparan ekosistem) pabrik semen perlu batu gamping (ESDM), operasional pabrik (Perindustrian), buat pelabuhan (Perhubungan)