TUGAS PERAN DAN FUNGSI PEMANGKU KEPENTINGAN PENGELOLAAN DAN

TUGAS, PERAN, DAN FUNGSI PEMANGKU KEPENTINGAN PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH DALAM PELAKSANAAN KURIKULUM 2013 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Direktorat Pembinaan SMP 2015

PENDAHULUAN § Dari 36 ribu lebih SMP, kurang lebih terdapat 7000 sekolah telah ditetapkan sebagai sekolah standar nasional (SSN), 4000 an SMP telah dibina oleh Pemerintah sebagai SMP Potensial menuju SSN, dan sisanya adalah SMP Potensial dan SPM yang secara khusus perlu pembinaan untuk menjadi SSN, yaitu sekolah yang telah memenuhi SNP atau lebih; § Terdapat kurang dari 7000 sekolah yang melaksanakan Kurikulum 2013, atau masih lebih banyak sekolah belum melaksanakannya. § Sehingga perlu peran dari berbagai pihak untuk mensukseskan implementasi K-13 kepada semua sekolah.

TUJUAN Setelah mengikuti sesi ini, Anda diharapkan dapat: 1. Memahami tugas dan tanggung jawab berbagai pihak dalam pembinaan sekolah pada umumnya dan implementasi K-13 khususnya; 2. Mampu menerapkan dan mewujudkan di lembaganya masing-masing dan mensosialisasikan kepada pihak lain yang terkait.

CAKUPAN MATERI Materi sesi ini mencakup: 1. Tugas dan tanggung jawab (kewenangan) pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan dasar (SMP) berdasarkan peraturan perundangan; 2. Implementasi tugas dan tanggung jawab dalam pelaksanaan Kurikulum 2013.

AKTIVITAS PENDAMPINGAN Untuk mencapai tujuan sesi ini, Anda akan: 1. Mendengarkan ceramah dan mencatat butir-butir penting; 2. Mengajukan pertanyaan untuk memperoleh kejelasan/informasi lebih lanjut, mengklarifikasi pemahaman, dan mengajukan pendapat; 3. Menelaah kasus-kasus yang terjadi di lapangan dalam pembinaan sekolah dan implementasi kurikulum 2013.

I. PENGERTIAN Maksud atau pengertian tentang tugas, peran, dan fungsi pemangku kepentingan pengelolaan dan penyelenggaraan sekolah dalam pelaksanaan Kurikulum 2013 dalam kajian ini dibatasi pada tugas, peran, dan fungsi menurut peraturan perundangan yang berlaku (UU, PP, PERMENDIKBUD, DLL), dalam tingkatan PEMERINTAH, PEMDA PROPINSI, PEMDA KAB/KOTA SERTA SATUAN PENDIDIKAN pada umumnya dan dikaitkan dengan implementasi kurikulum 2013 pada khususnya.

II. DASAR HUKUM PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN JENJANG SMP

UU SISDIKNAS NO 20 TAHUN 2003 PP 19/2005 PP NO. 832 TTG SNP TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN PP NO 19 TH 2005 TENTANG SNP • SKL • SI • PROSES/PBM • PENILAIAN • MANAJEMEN • SARPRAS • PENDIDIK DAN TNG KEP • PEMBIAYAAN • PERUBAHAN PADA SNP SKL, PP NO. 13 TAHUNISI (KURIKULUM 2013), PBM, 2015 DAN PENILAIAN TENTANG • PERBAIKAN SNP PERUBAHAN KE-2 LAINNYA PP NO 19/2005 TENTANG SNP PP NO 17 TH 2010 TTG PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SMP SSN SMP POTENSIAL SMP SPM • KEBIJAKAN • PEMBIAYAAN • KURIKULUM • SARPRAS • KETENAGAAN • PENGENDALIAN MUTU PP 38/2007 KEWENANGA N PUSAT, PROV, DAN KAB/KOTA PP 48/2008 (PENDANAAN PENDIDIKAN) • PERUBAHAN PADA FUNGSI UJIAN NASIONAL • KEWENANGAN PUSAT, PROP, KAB, K OTA • UNTUK PENYELENGGARAAN DAN PENGELOLAAN UU NO 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMDA

III. KEWENANGAN PEMBINAAN PENDIDIKAN DASAR (SMP) (PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN) oleh PEMERINTAH, PROPINSI, DAN KAB/KOTA

UU SISDIKNAS NO 20 TH 2003 Pemerintah dan pemda wajib memberikan layanan dan kemudahan, dan menjamin terselenggaranya pendidikan bermutu (ps 11: 1); Pemda provinsi melakukan koordinasi atas penyelenggaraan pendidikan, pengembangan tenaga kependidikan, dan penyediaan fasilitas penyelenggaraan pendidikan lintas daerah kabupaten/kota untuk tingkat (ps 50: 4); Pemerintah kabupaten/kota mengelola pendidikan dasar dan pendidikan menengah, serta satuan pendidikan yang berbasis keunggulan lokal (ps. 50: 5). • Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang dirubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas PP No 19 tahun 2005 Tentang SNP, dan dirubah menjadi PP No 13 Tahun 2015 Tentang SNP bahwa: Pasal 1 (1): Standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia; Pasal 2 (3): Standar Nasional Pendidikan disempurnakan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global. SEKOLAH WAJIB MEMENUHI SNP (8) UU PEMDA NO 23 TH 2014 Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum (ps 9: 1); Urusan pemerintahan konkuren adalah Urusan pemerintahan konkuren terdiri atas Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota (ps 9: 3); Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan (ps 11: 1), Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan ttg Pelayanan Dasar dan bukan Pelayanan Dasar (ps 11: 2). • Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi serta Daerah kabupaten/kota tercantum dalam Lampiran (ps 15: 1). Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar antara lain adalah pendidikan (ps 12: 1); Pemerintah Pusat dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan konkuren berwenang untuk: (a) menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria-ps 16: 1 (sebagai pedoman oleh pemerintah dan pemda-ps 16: 2. ; dan (b) melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah (pas 16: 1). • Penyelenggara Pemerintahan Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar (ps 18: 1), yaitu pendidikan dengan berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat (ps 18: 2).

IV. PEMBINAAN SMP SPM, POTENSIAL, DAN SSN dalam Pemenuhan Standar Nasional Pendidikan (SNP)

A. STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN DAN PENGKATEGORIAN SEKOLAH STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN (SNP) UU SISDIKNAS ps 50 (2): Pemerintah menentukan kebijakan nasional dan standar nasional pendidikan (SNP) untuk menjamin mutu pendidikan nasional. Lingkuap SNP meliputi 8 standar: standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian (PP No 19 Tahun 2005 ps 2 (1)). PENGKATEGORIAN SEKOLAH DAN TINGKATAN MUTU PENDIDIKAN Dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, pasal 11 dan 16, sekolah dikategorisasi terdiri atas sekolah formal standar dan formal mandiri. Dalam kerangka pembinaan ditinjau dari mutu, dengan tolok ukur pemenuhan 8 SNP, menurut Permendiknas Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan pasal 2 (1), menyatakan bahwa penjaminan mutu pendidikan oleh satuan pendidikan ditujukan untuk memenuhi tiga tingkatan acuan mutu, yaitu: (a) STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) (sebagai sekolah formal standar termasuk adalah SEKOLAH POTENSIAL); (b) Standar Nasional Pendidikan (SNP) (sebagai SEKLAH STANDAR NASIONAL / formal mandiri); dan (c) Standar mutu di atas SNP (STANDAR DI ATAS SNP), dalam hal ini termasuk sekolah formal mandiri.

KOMPONEN DAN ASPEK STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN (yang harus dipenuhi oleh satuan pendidikan)

Standar Kompetensi Lulusan Sarana & Prasarana Proses ISI Pendidik Standar Penilaian Pendidikan Standar Kompetensi Lulusan terdiri atas kriteria kualifikasi kemampuan peserta didik yang diharapkan dapat dicapai setelah menyelesaikan masa belajarnya di satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Standar Pendanaan dan Pengelolaan STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN

Standar Kompetensi Lulusan Sarana & Prasarana Proses ISI Pendidik Standar Penilaian Pendidikan Standar Isi untuk Pendidikan Dasar dan Menengah yang selanjutnya disebut Standar Isi mencakup lingkup materi minimal dan tingkat kompetensi minimal untuk mencapai kompetensi lulusan minimal pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Standar Pendanaan dan Pengelolaan STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN

Standar Kompetensi Lulusan Sarana & Prasarana Proses ISI Pendidik Standar Penilaian Pendidikan Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah selanjutnya disebut Standar Proses merupakan kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan dasar dan menengah untuk mencapai kompetensi lulusan; Proses pembelajaran interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan dan bakat, Pengelolaan minat, dan perkembangan fisik serta Standar Pendanaan psikologis peserta didik. Beberapa pendekatannya antara lain: PBL, Projek Based Learning, Discovery Learning, saintifik, dsb. . STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN

Standar Kompetensi Lulusan Sarana & Prasarana Proses ISI Pendidik Standar Penilaian Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan Standar Pendanaan dan Pengelolaan nasional STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN

Standar Kompetensi Lulusan Standar Penilaian Pendidikan Sarana & Prasarana Proses ISI Pendidik STANDAR PENGELOLAAN OLEH SATUAN PENDIDIKAN: • menerapkan manajemen berbasis sekolah yang ditunjukkan dengan kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas • PENGEMBANGAN RKS DAN RKAS Standar Pendanaan dan Pengelolaan STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN

Standar Kompetensi Lulusan Sarana & Prasarana Proses ISI Pendidik Standar Penilaian Pendidikan Persyaratan minimal tentang: • Sarana : perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, BHP • Prasarana: Standar Pendanaan dan Pengelolaan R. kelas, R. pimpinan satuan pendidikan, R. pendidik, R. tata usaha, R. perpustakaan, R. laboratorium, R. bengkel kerja, R. unit produksi, R. kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolahraga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat berkreasi STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN

Standar Kompetensi Lulusan Sarana & Prasarana Proses ISI Pendidik Standar Penilaian Pendidikan Penilaian hasil belajar peserta didik mencakup kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dilakukan secara berimbang sehingga dapat digunakan untuk menentukan posisi relatif setiap peserta didik terhadap standar yang telah ditetapkan. Standar Pendanaan dan Pengelolaan STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN

Standar Kompetensi Lulusan Persyaratan minimal tentang: Standar Penilaian Pendidikan • Biaya Investasi meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumberdaya manusia, dan modal kerja tetap • Biaya Personal meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta Sarana & Prasarana Pendidik • Biaya Operasi meliputi Proses didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan ISI • gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji, • bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan • biaya operasi pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain sebagainya Standar Pendanaan dan Pengelolaan STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN

V. BENTUK-BENTUK PEMBINAAN SATUAN PENDIDIKAN (SMP) OLEH PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH

(1) Dana BOS, (2) Bimbingan Teknis Pemenuhan 8 SNP, (3) Rehabilitasi Prasarana, (4) Bantuan USB, (5) Bantuan sarana / media pembelajaran, (6) Bantuan Block Grant, (7) Penyediaan e-book dan lainnya, (8) Program pendampingan implementasi kurikulum 2013, (9) Peningkatan UN melalui bridging course, (10) Peningkatan pengelolaan laboratorium dan perpustakaan, (11) Kerjasama stakeholders dalam peningkatan mutu pendidikan, (12) Pengendalian/penjaminan mutu (supervisi-monitoring-evaluasi), (13) Bantuan siswa miskin, (14) Bantuan bea siswa, , (15) Pembinaan prestasi melalui kejuaraan di dalam dan luar negeri, (16) Pengembangan panduan-panduan pembinaan pemenuhan SNP, (17) dan lainnya. PEMERINTAH SSN POTENSIAL SPM PENDATAAN SEKOLAH; VERIFIKASI PEMETAAN PENETAPAN SBG SPM, POTENSIAL, SSN PEMBINAAN PEMENUHAN SNP / MUTU SUPERVISI, MONITORING, DAN EVALUASI PENGEMBANGAN PEMERIN DAERAH

BERDASARKAN UU PEMDA NO. 23 TH 2014 SUB URUSAN PEMERINTAH PUSAT PEMERINTAH PROVINSI PEMERINTAH KAB/KOTA MANAJE a. Penetapan standar MEN nasional pendidikan. PENDIDIK b. Pengelolaan AN a. Pengelolaan pendidikan menengah. b. Pengelolaan pendidikan khusus a. Pengelolaan pendidikan dasar. b. Pengelolaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal. KURIKUL UM Penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan menengah dan muatan lokal pendidikan khusus. Penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal. pendidikan tinggi Penetapan kurikulum nasional pendidikan menengah, pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal. Lampiran UU NO. 23 TAHUN 2014: PEMDA A. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

SUB URUSAN PEMERINTAH PUSAT AKREDITASI Akreditasi perguruan tinggi, pendidikan menengah, pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal. PTK a. Pengendalian formasi pendidik, pemindahan pendidik, dan pengembangan karier pendidik. b. Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan lintas Daerah provinsi. PEMERINTAH PROVINSI PEMERINTAH KAB/KOTA Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi. Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan dalam Daerah kabupaten/kota. Lampiran UU NO. 23 TAHUN 2014: PEMDA A. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

SUB URUSAN PEMERINTAH PUSAT PEMERINTAH PROVINSI PEMERINTAH KAB/KOTA PERIZINAN PENDIDIKA N a. Penerbitan izin perguruan tinggi swasta yang diselenggarakan oleh masyarakat. b. Penerbitan izin penyelenggaraan satuan pendidikan asing. a. Penerbitan izin pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh masyarakat. b. Penerbitan izin pendidikan khusus yang diselenggarakan oleh masyarakat. a. Penerbitan izin pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat. b. Penerbitan izin pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat. Lampiran UU NO. 23 TAHUN 2014: PEMDA A. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

SUB URUSAN PEMERINTAH H PUSAT PROVINSI PEMERINTAH KAB/KOTA BAHASA DAN SASTRA Pembinaan bahasa dan sastra Indonesia. Pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya dalam Daerah kabupaten/kota. Pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi. Lampiran UU NO. 23 TAHUN 2014: PEMDA A. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

BENTUK PEMBINAAN OLEH PEMDA BERDASARKAN PP NO 38 TAHUN 2007 1. Dalam aspek kebijakan, pemda wajib menyelenggarakan dan/atau mengelola pendidikan dasar dan menengah; 2. Dalam aspek pembiayaan: pembiayaan penjaminan mutu satuan pendidikan sesuai dengan kewenangannya; 3. Dalam aspek kurikulum: supervisi/monitoring, dan pelaksanaan kurikulum; koordinasi, pengawasan sosialisasi, terhadap 4. Dalam aspek sarana dan prasarana: pemenuhan SNP, pendayagunaan, dan pengawasan; 5. Dalam aspek pendidik dan tenaga kependidikan: perencanaan, pengangkatan, penempatan, pemindahan dan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan; 6. Dalam aspek pengendalian mutu pendidikan: pengembangan, implementasi, dan pengawasan terhadap penilaian hasil belajar, evaluasi belajar, akreditasi sekolah dan penjaminan mutu pendidikan;

BENTUK PEMBINAAN OLEH PEMDA BERDASARKAN PP NO 17 TAHUN 2010 Satuan pendidikan wajib Pemerintah melakukan penjaminan mutu dan/atau memfasilitasi pendidikan dengan berpedoman penjaminan mutu pendidikan pada kebijakan pendidikan serta dengan berpedoman pada SNP; Dalam melaksanakan kebijakan nasional pendidikan tugasnya satuan pendidikan dasar, bekerja sama dan SNP; Pemerintah dengan unit pelaksana teknis menyelenggarakan dan/atau Pemerintah yang melaksanakan memfasilitasi: a. akreditasi tugas penjaminan mutu program pendidikan; b. pendidikan; , yaitu: sesuai dengan akreditasi satuan pendidikan; c. ketentuan peraturan perundangan, mengikuti: a. akreditasi sertifikasi kompetensi peserta program pendidikan; b. akreditasi didik; d. sertifikasi kompetensi satuan pendidikan; c. sertifikasi pendidik; dan/atau e. kompetensi peserta didik; d. sertifikasi kompetensi tenaga sertifikasi kompetensi pendidik; kependidikan (Ps 12 (1, 2)) dan/atau e. sertifikasi kompetensi tenaga kependidikan (PS 55: 1, 2, 3).

VI. IMPLEMENTASI Tugas, peran, dan fungsi pemangku kepentingan pengelolaan dan penyelenggaraan sekolah dalam pelaksanaan Kurikulum 2013

A. PEMERINTAH 1. 2. 3. 4. 5. 6. Menetapkan kebijakan standar, norma, dan kriteria dalam bentuk Peraturan Menteri; Menyusun berbagai pedoman operasionalisasi pengelolaan dan penyelenggaraan sekolah dalam implementasi K-13; Mengalokasikan biaya implementasi K-13; Menetapkan berbagai kebijakan pengembangan dan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan; Peningkatan bantuan sarana dan prasarana pendidikan; Koordinasi dengan pemerintah provinsi dan kab/kota dalam implementasi K-13;

6. Menyusun dan mengembangkan panduan/pedoman pembelajaran; 7. Menyusun dan mengembangkan panduan/pedoman penilaian; 8. Menyusun dan mengembangkan panduan/pedoman pengisian raport; 9. Menyusun dan mengembangkan panduan/pedoman BK; 10. Menyusun dan mengembangkan panduan/pedoman fasilitas media pembelajaran;

11. Menyusun dan mengembangkan panduan/pedoman Pendampingan; 12. Menyusun dan mengembangkan panduan/pedoman evaluasi pelaksanaan K-13; 13. Menyusun dan mengembangkan panduan/pedoman pengelolaan kelas; 14. Pengadaan Buku Mata Pelajaran; 15. Pengadaan sarpras; 16. Pemberian dana bantuan Block Grant dan peningatan dana bantuan BOS 17. Melaksanakan bimbingan teknis pengelolaan sekolah dalam implementasi K-13 bagi Guru Mapel, Kepala Sekolah, Laboran, dan Pustakawan; 18. Pengembangan kapasitas Dinas Pendidikan Provinsi dan Kab/Kota; 19. Penyusunan dan pengadaan Buku Saku K-13; 20. Dan kebijakan-kebijakan lainnya.

B. PEMERINTAH PROVINSI 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Menetapkan kebijakan operasi pelaksanaan K-13 di wilayahnya; , khususnya dalam penetapan muatan lokal; Menyusun berbagai pedoman operasionalisasi pengelolaan dan penyelenggaraan sekolah dalam implementasi K-13 sesuai kewenangannya; Mengalokasikan biaya implementasi K-13 dalam APBD; , khususnya untuk pendampingan, bimtek PTK, pengembangan K-13, dll; Menetapkan berbagai kebijakan pengembangan dan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan melalui kerjasama dengan LPMP, perguruan tinggi, dll; khususnya dalam peningkatan kompetensi; Peningkatan bantuan sarana dan prasarana pendidikan sesuai kewenangannya; , khususnya fasilitasi media pendidikan; Koordinasi dengan pemerintah dan kab/kota dalam implementasi K 13 baik dlm pengembangan, pelaksanaan, maupun evaluasi; Melaksanakan evaluasi implementasi K-13 dalam kerangka penjaminan mutu pendidikan

C. PEMERINTAH KAB/KOTA 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Menetapkan kebijakan operasi pelaksanaan K-13 di daerahnya, khususnya dalam pengusulan dan pneteapan muatan lokal; Menyusun berbagai pedoman operasionalisasi pengelolaan dan penyelenggaraan sekolah dalam implementasi K-13 sesuai kewenangannya; Mengalokasikan biaya implementasi K-13 dalam APBD; , khususnya dalam pendampingan, pengadaan buku, dll Menetapkan berbagai kebijakan pengembangan dan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan melalui kerjasama (mll bimtek atau lainnya) dengan lembaga terkait; termasuk pemenuhan kebutuhan PTK. ; Peningkatan bantuan sarana dan prasarana pendidikan sesuai kewenangannya; , khususnya dalam pemenuhah media pendidikan; Koordinasi dengan pemerintah dan provinsi dalam implementasi K-13; Melaksanakan berbagai kegiatan dalam kerangka penjaminan mutu pendidikan, seperti upervisi, monitoring, evaluasi, dll.

VII. PERAN KOMITE SEKOLAH Pemberi pertimbangan (advisory agency) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan IMPLEMENTASI k-13 Pendukung (supporting agency) Dukungan financial, pemikiran, tenaga dalam IMPLEMENTASI k-13 Pengontrol (controlling agency) Untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan (IMPLEMENTASI k-13) Penghubung (Mediator) Antara pemerintah (eksekutif) dengan masyarakat di satuan pendidikan

FUNGSI KOMITE SEKOLAH • Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. (Yang berhubungan dengan kurikulum 2013) • Melakukan kerjasama dengan masyarakat perorangan/organisasi/dunia usaha/dunia industri) dan pemerintah berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. • Menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat. ( sehubungan dengan kurikulum 2013)

Lanjutan. . FUNGSI KOMITE SEKOLAH • Memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada satuan pendidikan mengenai: – – – Kebijakan dan program pendidikan Rencana anggaran pendidikan dan belanja sekolah (RAPBS) Kriteria kinerja satuan pendidikan Kriteria tenaga kependidikan Kriteria fasilitas pendidikan, dan Hal-hal lain yang terkait dengan KURIKULUM 2013 • Mendorong orangtua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan. • Menggalang dana masyarakat dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan. • Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan.

Berdasarkan PP nomor 17 tahun 2010 pasal 196, komite sekolah memiliki peran dan fungsi: • Komite sekolah/madrasah berfungsi dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan. • Komite sekolah/madrasah menjalankan fungsinya secara mandiri dan profesional. • Komite sekolah/madrasah memperhatikan dan menindaklanjuti terhadap keluhan, saran, kritik, dan aspirasi masyarakat terhadap satuan pendidikan. • Komite sekolah/madrasah dibentuk untuk 1 (satu) satuan pendidikan atau gabungan satuan pendidikan formal pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.

Lanjutan. . . pasal 196 § Satuan pendidikan yang memiliki peserta didik kurang dari 200 (dua ratus) orang dapat membentuk komite sekolah/madrasah gabungan dengan satuan pendidikan lain yang sejenis. § Komite sekolah/madrasah berkedudukan di satuan pendidikan. § Pendanaan komite sekolah/madrasah dapat bersumber dari: 1. Pemerintah, 2. Pemerintah daerah, 3. Masyarakat, 4. Bantuan pihak asing yang tidak mengikat, 5. dan/atau Sumber lain yang sah.

Berdasarkan PP nomor 17 tahun 2010 Pasal 197: • • • Anggota komite sekolah/madrasah berjumlah paling banyak 15 (lima belas) orang, terdiri atas unsur: Orang tua/wali peserta didik paling banyak 50% (lima puluh persen) Tokoh masyarakat paling banyak 30% (tiga puluh persen), dan Pakar pendidikan yang relevan paling banyak 30% (tiga puluh persen). Masa jabatan keanggotaan komite sekolah/madrasah adalah 3 (tiga) tahun dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Anggota komite sekolah/madrasah dapat diberhentikan apabila: - Mengundurkan diri - Meninggal dunia, atau - Tidak dapat melaksanakan tugas karena berhalangan tetap - Dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Lanjutan. . pasal 197 • Susunan kepengurusan komite sekolah/madrasah dipilih oleh rapat orang tua/wali peserta didik satuan pendidikan. • Anggota komite sekolah/madrasah dipilih oleh rapat orang tua/wali peserta didik satuan pendidikan. • Ketua komite dan sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipilih dari dan oleh anggota secara musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara. • Anggota, sekretaris dan ketua komite sekolah/madrasah ditetapkan oleh kepala sekolah.

VIII. DEWAN PENDIDIKAN PERAN DAN FUNGSI Dewan Pendidikan Menurut Kepmendiknas No 044/U/2002 perannya sbb: 1. Pemberi pertimbangan (advisory agency) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan; 2. Pendukung (supporting agency), baik yang berwujud financial, pemikiran maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan; 3. Pengontrol (controlling agency) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan; 4. Mediator antara pemerintah (eksekutif) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (legislatif) dengan masyarakat.

FUNGSI DEWAN PENDIDIKAN Dewan Pendidikan berfungsi sebagai berikut: 1. Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu; 2. Melakukan kerjasama dengan masyarakat (perorangan/organisasi), pemerintah, dan DPRD berkenan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu; 3. Menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat;

Lanjutan. . Fungsi Dewan Pendidikan 4. Memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada pemerintah daerah/DPRD mengenai: a. kebijakan dan program pendidikan; b. kriteria tenaga daerah dalam bidang pendidikan; c. kriteria tenaga kependidikan, khususnya guru/tutor dan kepala satuan pendidikan; d. kriteria fasilitas pendidikan; dan e. hal-hal lain yang terkait dengan pendidikan; 5. Mendorong orangtua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan; 6. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan.

IX. PERAN ORANG TUA/MASYARAKAT • Orang tua/keluarga merupakan lingkungan pertama terjadinya proses interaksi dengan anak. • Keluarga/orang tua merupakan basis dan memiiliki peran utama dan pertama terjadi proses pendidikan dan pewarisan nilai terhadap anak. • Karena itu keluarga/orang tua perlu berkomunikasi dengan pihak-pihak lain yg terkait dengan interaksi edukatif, seperti sekolah • Menciptakan lingkungan belajar yang kondusif untuk Sekolah mengembangkan semangat dan motivasi anak didik menuju sukses Masyarakat Keluarga belajar • Memperlancar dan Segitiga Kemitraan Sekolah, mengoptimalkan Orangtua, Masyarakat bergagai program sekolah menuju pendidikan sekolah yang berkualitas PERHATIAN: YANG UTAMA ADALAH BAGAIMANA AGAR ORTU/MASYARAKAT MEMAHAMI THDP KEBIJAKAN PEMERINTAH TTG K-13

r e ld X t S. o h e k a n i la ? ? ?

Terima kasih .