TUGAS AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK RISMA DEWI 933 622

TUGAS AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK RISMA DEWI 933 622 011 2079 KELAS C

Bab I Karasteristik Dan Lingkungan Sektor Publik

KARAKTERISTIK DAN LINGKUNGAN SEKTOR PUBLIK Pengertian dan ruang lingkup akuntansi sektor publik Akuntansi sektor publik memiliki kaitan yang erat dengan penerapan dan perlakuan akuntansi pada domain publik. Domain publik sendiri memiliki wilayah yang lebih luas dan kompleks dibandingkan dengan sektor swasta. Keluasan wilayah publik tidak hanya disebabkan luasnya jenis dan bentuk organisasi yang berada di dalamnya, akan tetapi juga karena kompleksnya lingkungan yang mempengaruhi lembaga publik tersebut. Secara kelembagaan, domain publik antara lain : badan-badan pemerintahan (pusat dan daerah),

Istilah “Sektor Publik” sendiri memiliki pengertian yang bermacam-macam. Dari sudut pandang ilmu ekonomi, sektor publik dapat dipahami sebagai suatu entitas yang aktivitasnya berhubungan dengan usaha untuk menghasilkan barang dan pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak publik. Beberapa tugas dan fungsi sektor publik dapat juga dilakukan oleh sektor swasta, misalnya : layanan komunikasi, penarikan pajak, pendidikan, transportasi publik dan sebagainya. Adapun beberapa tugas sektor publik yang tidak bisa digantikan oleh sektor swasta, misalnya : fungsi birokrasi perintahan. Seabagi konsekuensinya, akuntansi sektor publik dalam beberapa hal berbeda dengan akuntansi sektor swasta.

SIFAT DAN KARATERISTIK AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK Akuntansi merupakan sutau aktivitas yang memilki tujuan untuk mencapai hasil tertentu dan hasil tersebut harus memiliki manfaat. Dalam beberapa hal, akuntansi sektor publik berbeda dengan akuntansi pada sektor swasta. Perbedaan sifat dan karakteristik akuntansi tersebut disebabkan karena adanya perbedaan lingkungan yang mempengaruhi. Komponen lingkungan yang mempengaruhi organisasi sektor publik meliputi: • Faktor ekonomi meliputi antara lain : • Pertumbuhan ekonomi • Tingkat inflasi • Tenaga kerja • Nilai tukar mata uang • Infrastruktur • Pertumbuhan pendapatan per kapita (GNP/GDP)

• Faktor politik meliputi antara lain : • Hubungan negara dan masyarakat • Legitimasi pemerintah • Tipe rezim yang berkuasa • Ideologi negara • Elit politik dan massa • Jaringan Internasional • Kelembagaan • Faktor kultural meliputi antara lain : • Keragaman suku, ras, agama, bahasa dan budaya • Sistem nilai di masyarakat • Historis • Sosiologi masyarakat • Karakteristik masyarakat • Tingkat pendidikan

• Faktor demografi meliputi antara lain : • Pertumbuhan penduduk • Struktur usia penduduk • Migrasi • Tingkat kesehatan Tuntutan baru muncul agar organisasi sektor publik memperhatikan value of money dalam menjalankan aktivitasnya, dimana value of money merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan pada 3 elemen utama, yaitu : 1. Ekonomi : pemerolehan input dengan kualitas tertentu pada harga yang terendah. 2. Efisiensi : pencapaian output yang maksimum dengan input tertentu atau penggunaan input yang terendah untuk mencapai output tertentu. 3. Efektivitas : tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan atau perbandingan outcome

Ketiga hal tersebut merupakan pokok value of money, namun beberapa pihak berpendapat perlu ditambah 2 elemen yaitu keadilan (equity) mengacu pada adanya kesempatan sosial yang sama untuk mendapatkan pelayan publik yang berkualitas dan kesejahteraan ekonomi. Pemerataan (equality) penggunaan uang publik tidak terkonsentrasi pada kelompok tertentu melainkan secara merata. Manfaat implementasi value of maoney : 1. Meningkatkan pelyanan publik 2. Meningkatkan efektifitas pelayan publik, pelayan tepat sasaran. 3. Menurunkan biaya pelayanan publik karena hilangnya inefisiensi dan penghematan dalam penggunaan input.

PERBEDAAN SIFAT DAN KARAKTERISTIK ORGANISASI SEKTOR PUBLIK DENGAN SEKTOR SWASTA

Persamaan Sektor Publik dan Sektor Swasta • Kedua sektor merupakan bagian integral dari sistem ekonomi di suatu negara dan menggunakan sumber daya yang sama untuk mencapai tujuan organisasi • Keduanya menghadapi masalah yang sama yaitu kelangkaan sumber daya, sehingga dituntut untuk menggunakan sumber daya organisasi secara ekonomis, efisiensi dan efektif • Proses pengendalian manajemen termasuk manajemen keuangan pada dasarnya sama di kedua sektor. Sama-sama membutuhkan informasi yang handal dan relevan. • Kedua sektor terikat pada peraturan perundangan dan ketentuan hukum lain yang diisyaratkan

Tujuan Akuntansi Sektor Publik American Accounting Association (1970) dalam Glynn (1993) menyatakan bahwa tujuan akuntansi pada organisasi sektor publik adalah untuk : • Memberikan informasi yang diperlukan untuk mengelola secara tepat, efisiensi dan ekonomis atas suatu operasi dan alokasi sumber daya yang dipercayakan kepada organisasi. Tujuan ini terkait dengan pengendalian manajemen (management control). • Memberikan informasi yang memungkinkan bagi manajer untuk melaporkan pelaksanaan tanggungjawab mengelola secara tepat dan efektif program dan penggunaan sumber daya yang menjadi wewenangnya dan memungkinkan bagi pegawai pemerintah untuk melaporkan kepada publik atas hasil operasi pemerintah dan penggunaan dana publik.

Akuntabilitas Publik Adalah kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi taggungjawabnya kepada pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewajiban untuk meminta pertaggungjawaban tersebut. Akuntabilitas publik terdiri atas 2 macam, yaitu : 1. Akuntabilitas vertikal 2. Akuntabilitas Horisontal Privatisasi adalah merupakan salah satu upaya mereformasi perusahaan publik untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas perusahaan publik. Otonomi Daerah dilakukan melalui desentralisasi yang menghasilkan 2 manfaat : mendorong peningkatan partisipasi, prakarsa dan krativitas masyarakat dalam pembangunan serta mendorong pemerataan hasilbnya. Memperbaiki alokasi sumber daya produktif melalui pergeseran pengambilan keputusan publik ke tingkat pemerintah yang paling rendah yang memiliki informasi yang paling lengkap.

Bab II Akuntansi Manajemen Sektor Publik

Peran Utama Akmen SP • Menyediakan informasi akuntansi yang akan digunakan oleh manajer publik dalam melaksanakan fungsi perencanaan dan pengendalian organisasi

Ak. Men Sebgi Alat Perencanaan Organisasi Perencanaan merupakan cara organisasi menetepakan tujuan dan sasaran Organisasi. Fungsi akmen 0 sp adalah Memberikan infor historis & prospektif Jenis Informasi utk perencanaan • Informasi Rutin • Informasi Kuantitatif / Kualitatif • Informasi Formal / Informal

Akmen Sebagai Alat Pengendalian Organisasi Pengendalian berfungsi menentukan apakah tujuan Organisasi berjln 3 E. Alat pengendalian OSP adalah Peraturan birokrasi Informasi dalam Pengendalian OSP : • Alat pengendalian keuangan • Alat pengendalian organisasi

Peran Akmen SP 1. 2. 3. 4. 5. Perencanaan strategi Pemberian informasi biaya Penilaian investasi Penganggaran Penentuan Biaya Pelayanan dan Penentuan Tarif Pelayanan 6. Penilaian Kinerja

1. Perencanaan Strategik • Memberikan informasi untuk menentukan berapa biaya program dan berapa biaya suatu aktivitas, sehingga berdasarkan inf tersebut manajer dapat menentukan berapa anggaran yg dibutuhkan dikaitkan dgn sumber daya yg dimiliki.

2. Pemberian Informasi Biaya • Biaya dalam OSP ada 3, yaitu B. Input — B. Proses — B. Output • Peran akmen adalah memberikan informasi biaya yg meliputi klasifikasi biaya, biaya apa saja yg msk rutin dan modal, biaya controllable dan uncontrollabe, biaya tetap dan variabel dll.

2. Pemberian Informasi Biaya Proses penentuan biaya : 1. Cost finding Mengakumulasi biaya 2. Cost recording Mencatat Biaya 3. Cost analyzing Mengidentifikasi Biaya 4. Strategic cost management 3 E 5. Cost reporting Make Report

3. Penilaian Investasi • Peran Akmen menilai kelayakan investasi secara ekonomi & finansial • Alat analisnya : - Analisis Biaya-Manfaat (Financial, Nonfinancial, social cost, social benefits) - Analisis Efektivitas-Biaya (Outcame)

4. Penganggaran • Akmen berperan utk memfasilitasi terciptanya anggaran publik yg efektif. • Akmen berperan dlm mengalokasikan dan mendistribusikan sumber daya publik secara ekonomis, efisien, efektif, adil dan merata.

5. Penentuan Biaya Pelayanan • Akmen digunakan utk menentukan berapa biaya yg dikeluarkan utk memberikan pelayanan tertentu dan berapa tarif yg akan dibebankan kpd pemakai jasa pelayanan publik, termasuk menghitung subsidi yg diberikan.

6. Penilaian Kinerja • Akmen berperan dlm pembuatan indikator kinerja kunci dan satuan ukur utk masing-masing aktivitas yg dilakukan. .

BAB 3 SISTEM PENGENDALIAN MANAJEMEN SEKTOR PUBLIK

PENGERTIAN PENGENDALIAN MANAJEMEN SEKTOR PUBLIK Suatu proses untuk menentukan suatu sasaran agar seluruh fungsi dapat melaksanakan sesuai dengan fungsinya

Aktivitas Pengendalian Manajemen Perencanaan Penilaian kinerja Koordinasi Pengendalian Motivasi Aktivitas Pengendalian Manajemen Komunikasi Pengambilan keputusan

TIPE PENGENDALIAN MANAJEMEN Pengendalian Preventif perumusan dan perencanaan stategik dalam bentuk program-program. Pengendalian Operasional Pengawasan pelaksanaan program menggunakan anggaran yang digunakan untuk menghubungkan perencanaan dan pengendalian. Pengendalian Kinerja Analisis evaluasi kinerja berdasarkan tolak ukur kinerja yang ditetapkan

Struktur Pengendalian Manajemen Struktur organisasi manajemen didukung dengan struktur pusat pertanggungjawaban yang bertujuan : 1. sebagai basis perencanaan, pengendalian, dan penilaian kinerja manajer dan unit organisasi yang dipimpinnya; 2. Untuk memudahkan mencapai tujuan organisasi; 3. Memfasilitasi terbentuknya goal congruence; 4. Mendelegasikan tugas dan wewenang ke unit-unit yang memiliki kompetensi sehingga mengurangi beban tugas manajer pusat; 5. Sebagai alat untuk melaksanakan strategi organisasi secara efektif dan efisien; 6. Mendorong kreativitas dan daya inovasi bawahan (motivasi); 7. Sebagai alat pengendalian anggaran.

4 jenis pusat pertanggungjawaban Pusat Pendapatan pusat yang prestasi manajernya menilai berdasarkan pendapatan yang dihasilkan. Contoh: Dinas Pendapatan Daerah Pusat Biaya pusat yang prestasi manajernya dinilai berdasarkan biaya yang dikeluarkan. Contoh: Dinas: Sosial, Pekerjaan Umum Pusat Laba pusat yang menilai kinerja manajer berdasarkan laba yang dihasilkan. Contoh: BUMN/D, Bandara, Pelabuhan, Objek Wisata Pusat Investasi pusat yang prestasi manajernya dinilai berdasarkan laba yang dihasilkan terkait dengan investasi yang ditanamkan pada pusat yang dipimpinnya. Contoh: Departemen Riset dan Pengembangan dan Badan penelitian dan Pengembangan

PROSES PENGENDALIAN MANAJEMEN SEKTOR PUBLIK SALURAN KOMUNIKASI FORMAL PROSES PENGENDALIAN MANAJEMEN SEKTOR PUBLIK SALURAN KOMUNIKASI INFORMAL 1. 2. 3. 4. 5. Perumusan Perencanaan Penganggaran Operasional Evaluasi kinerja 1. Komunikasi langsung 2. Pertemuan informal 3. Diskusi

BAB 4 Penganggaran Sektor Publik

A. KONSEP ANGGARAN SEKTOR PUBLIK Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapaiselama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial, sedangkan penganggaran adalah proses atau metoda untuk mempersiapkan suatu anggaran. Dalamorganisasi sektor publik, penganggaran merupakan suatu proses politik. Pada sektor swasta, anggaran merupakan bagian dari rahasia perusahaan yang tertutup untuk publik, sebaliknya pada sektor publik anggaran justru harus diinformasikan kepada publik untuk dikritik, didiskusikan, dan diberi masukan. Aspek-aspek yang harus tercakup dalam anggaran sektor publik meliputi : Aspek perencanaan; 1. Aspek pengendalian; dan 2. Aspek akuntabilitas publik. Penganggaran sektor publik harus diawasi mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, serta pelaporan dan akan lebih efektif jika diawasi oleh lembaga pengawas khusus (oversight body).

B. PENGERTIAN ANGGARAN SEKTOR PUBLIK Anggaran publik adalah rencana kegiatan dalam bentuk perolehan pendapatandan belanja dalam satuan moneter. Secara singkat dapat dinyatakan bahwa anggaran publik merupakan suaturencana finansial yang menyatakan : 1. Berapa biaya atas rencana-rencana yang dibuat (pengeluaran/belanja); 2. Berapa banyak dan bagaimana caranya memperoleh uang untuk mendanairencana tersebut (pendapatan).

C. PENTINGNYA ANGGARAN SEKTOR PUBLIK Anggaran sektor publik dibuat untuk membantu menentukan tingkat kebutuhanmasyarakat, seperti listrik, air bersih, kualitas kesehatan, pendidikan, dan sebagainyaagar terjamin secara layak. Anggaran merupakan blue print keberadaan sebuah negaradan merupakan arahan di masa yang akan datang. Anggaran sektor publik penting karena beberapa alasan, yaitu: 1. Anggaran merupakan alat bagi pemerintah untuk mengarahkan pembangunansosial-ekonomi, menjamin kesinambungan, dan meningkatkan kualititas hidupmasyarakat. 2. Anggaran diperlukan karena adanya kebutuhan dan keinginan masyarakat yangtak terbatas dan terus berkembang, sedangkan sumber daya yang ada terbatas. Anggaran diperlukan karena adanya masalah keterbatasan sumber daya ( Scarcity of resources), pilihan (choice), dantrade offs. 3. Anggaran diperlukan untuk meyakinkan bahwa pemerintah telah bertanggung jawab terhadap rakyat. Dalam hal ini anggaran publik merupakan instrument pelaksanaan akuntabilitas publik oleh lembaga -lembaga publik yang ada.

D. FUNGSI ANGGARAN SEKTOR PUBLIK Anggaran sektor publik mempunyai beberapa fungsi utama, yaitu: (1) Sebagai alat perencanaan, (2) alat pengendalian, (3) alat kebijakan fiskal, (4) alat politik, (5) alat koordinasi dan komunikasi, (6) alat penilaian kinerja, (7) alat motivasi, (8) alat menciptakan ruang publik.

F. PRINSIP-PRINSIP ANGGARAN SEKTOR PUBLIK Prinsip-prinsip anggaran sektor publik meliputi: 1. Otorisasi oleh legislatif Anggaran publik harus mendapat otorisasi dari legislatif terlebih dulu. 2. Komprehensif Anggaran harus menunjukkan semua penerimaan dan pengeluaran pemerintah. 3. Keutuhan anggaran. 4. Nondicretionary Apropriation. 5. Periodik Anggaran merupakan suatu proses yang periodik, dapat bersifat tahunan maupun multi-tahunan 6. Akurat Estimasi anggaran hendaknya tidak memasukkan cadangan yang tersembunyi (hidden reserve). 7. Jelas anggaran hendaknya sederhana, dapat dipahami masyarakat. 8. Diketahui publik anggaran harus diinformasikan kepada

G. PROSES PENYUSUNAN ANGGARAN SEKTOR PUBLIK Proses penyusunan anggaran mempunyai 4 tujuan yaitu : 1. Membantu pemerintah mencapai tujuan fiskal dan meningkatkan koordinasi antarbagian dalam lingkungan pemerintahan. 2. Membantu menciptakan efisiensi dan keadilan dalam menyediakan barang dan jasa publik melalui proses pemrioritasan. 3. Memungkinkan bagi pemerintah untuk memenuhi prioritas belanja. 4. Meningkatkan transparansi dan pertanggungjawaban pemerintah kepada DPR/DPRDdan masyarakat luas.

H. PRINSIP-PRINSIP POKOK DALAM SIKLUS ANGGARAN Siklus anggaran meliputi empat tahap yang terdiri atas: 1. Tahap persiapan anggaran (preparation); Pada tahap persiapan anggaran dilakukan taksiran pengeluaran atas dasar taksiran pendapatan yang tersedia. 2. Tahap ratifikasi (approval/ratification) ; Tahap ini merupakan tahap yang melibatkan proses politik yang cukup rumit dan cukup berat. Pimpinan eksekutif dituntut tidak hanya memiliki “managerial skill” namun juga harus mempunyai “ political skill” salesmanship´dan ‘coalition building’ yang memadai. 3. Tahap implementasi (implementation); Manajer keuangan public dalam hal ini bertanggung jawab untuk menciptakan sistem akuntansi yang memadai dan handal untuk perencanaandan pengendalian anggran yang telah disepakati, dan bahkan dapat diandalkan untuk tahap penyusuanan anggaran periode berikutnya. 4. Tahap pelaporan dan evaluasi (reporting and evaluation); Tahap terakhir dari siklus anggaran adalah pelaporan dan evaluasi anggaran. Tahap persiapan, ratifikasi, dan implementasi anggaran terkait dengan aspek operasionalanggaran, sedangkan tahap pelaporan dan evaluasi terkait dengan aspek akuntanbilitas.

BAB 5 JENIS-JENIS ANGGARAN SEKTOR PUBLIK

Anggaran Tradisional v Anggaran Pendekatan NPM v

Anggaran Tradisional Anggaran tradisional merupakan pendekatan yang paling banyak digunakan di negara berkembang dewasa ini. Terdapat dua ciri utama dalam pendekatan ini, yaitu: Cirinya : v Cara penyusunan anggaran berdasarkan pendekatan incrementalism v Struktur dan susunan anggaran yg bersifat line-item.

Incrementalism v Penekanan & tujuan utama pendekatan tradisional adalah pada pengawasan dan pertanggungjawaban yang terpusat. v Hanya menambah atau mengurangi jumlah rupiah pada item -item anggaran yang sudah ada sebelumnya dengan data tahun sebelumnya sebagai dasar menyesuaikan besarnya penambahan/pengurangan tanpa kajian yang mendalam/kebutuhan yang wajar. v Masalah utama anggaran tradisional adalah tidak memperhatikan konsep value for money (ekonomi, efisiensi dan efektivitas)

Line - Item v Struktur anggaran bersifat line-item didasarkan atas sifat (nature) dari penerimaan dan pengeluaran. v Tak memungkinkan utk menghilangkan item-item penerimaan atau pengeluaran yg sebenarnya sudah tidak relevan lagi v Penilaian kinerja tak akurat, karena tolak ukur yang digunakan hanya pada ketaatan dlm menggunakan dana yang diusulkan. v Dilandasi alasan orientasi sistem anggaran yang dimaksudkan untuk mengontrol pengeluaran, bukan tujuan yang ingin dicapai dengan pengeluaran yang dilakukan

KELEMAHAN ANGGARAN TRADISIONAL v v v Hubungan yang tak memadai (terputus) antara anggaran tahunan dengan rencana pembangunan panjang Pendekatan incremental menyebabkan sejumlah besar pengeluaran tak pernah diteliti secara menyeluruh efektivitasnya. Lebih berorientasi pada input drpd output, shg tak dpt sbg alat utk membuat kebijakan dan pilihan sumber daya, atau memonitor kinerja. Kinerja dievaluasi dlm bentuk apakah dana telah habis dibelanjakan, bukan apakah tujuan tercapai.

New Public Management ð ð ð ð ð Pemerintah katalis Pemerintah milik masyarakat Pemerintah yang kompetitif Pemerintah yang digerakkan oleh misi Pemerintah yang berorientasi hasil Pemerintah berorintasi pada pelanggan Pemerintah wirausaha Pemerintah antisipatif Pemerintah desentralisasi Pemerintah berorientasi pada (mekanisme) pasar

Karakteristik Umum Pendekatan NPM Ø Komprehensif/komparatif Ø Terintegrasi dan lintas departemen Ø Proses pengambilan keputusan yang rasional Ø Berjangka panjang Ø Spesifikasi tujuan dan perangkingan prioritas Ø Analisis total cost dan benefit (termasuk opportunity cost) Ø Berorientasi input, output, dan outcome, bukan sekedar input Ø Adanya pengawasan kinerja

Zero Based Budgeting § Konsep Zero Based Budgeting dapat menghilangkan incrementalism dan line-item karena anggaran diasumsikan mulai dari nol (zero-based). § Penyusunan anggaran yang bersifat incremental mendasarkan besarnya realisasi anggaran tahun ini untuk menetapkan anggaran tahun depan. § Penentuan anggaran didasarkan pada kebutuhan saat ini, bukan data tahun sebelumnya.

Keunggulan Zero Based Budgeting v Menghasilkan alokasi sumber daya secara lebih efisien v Fokus pada value for money v Memudahkan untuk mengidentifikasi terjadinya inefisiensi dan inefektivitas biaya v Meningkatkan pengetahuan dan motivasi staf dan manajer v Meningkatkan partisipasi manajemen level bawah dalam proses penyusunan anggaran v Sistematik untuk menggeser status quo dan mendorong organisasi untuk selalu menguji alternatif aktivitas dan pola perilaku biaya serta tingkat pengeluaran

Kelemahan Zero Based Budgeting v Time consuming, teoritis dan tidak praktis v Cenderung menekankan manfaat jangka pendek v Implementasinya membutuhkan teknologi yang maju v Proses merangking dan mereview ribuan paket keputusan berpotensi mempengaruhi keputusan yang tidak objektif v Dibutuhkan staf yang memiliki keahlian yang mungkin tidak dimiliki organisasi v Memungkinkan munculnya kesan yang keliru bahwa semua paket keputusan harus masuk dalam anggaran v Menimbulkan masalah keperilakuan dalam organisasi

Planning, Programming, And Budgeting System (PPBS) PPBS merupakan teknik penganggaran yang didasarkan pada teori sistem yang berorientasi pada output dan tujuan. Sistem anggaran PPBS tidak mendasarkan pada struktur organisasi tradisional yang terdiri dari divisi-divisi, namun berdasarkan program.

Kelebihan PPBS 1. Memudahkan dalam pendelegasian tanggung jawab dari manajemen puncak ke manajemen menengah 2. Dalam jangka panjang dapat mengurangi beban kerja 3. Memperbaiki kualitas pelayanan melalui pendekatan sadar biaya (costconsciousness/cost awareness) dalam perencanaan program 4. Lintas departemen sehingga dapat meningkatkan komunikasi, koordinasi, dan kerja sama antar departemen 5. Menghilangkan program yang bertentangan dengan pencapaian tujuan organisasi 6. Menggunakan teori marginal utility, sehingga mendorong alokasi sumber daya secara optimal.

Kelemahan PPBS 1. Membutuhkan sistem informasi yang canggih, ketersediaan data, adanya sistem pengukuran, dan staf yang memiliki kapabilitas tinggi 2. Membutuhkan biaya yang besar karena PPBS membutuhkan teknologi yang canggih 3. Sulit untuk diimplementasikan 4. Mengabaikan realitas politik dan realitas organisasi sebagai kumpulan manusia yang kompleks 5. Merupakan teknik anggaran yang statistically oriented. 6. Pengaplikasian PPBS menghadapi masalah teknis. Hal ini terkait dengan sifat program atau kegiatan yang lintas departemen sehingga menyulitkan dalam melakukan alokasi biaya. Sementara itu sistem akuntansi dibuat berdasarkan departemen, bukan program

Proses Implementasi PPBS v Menentukan tujuan umum organisasi dan tujuan unit organisasi dengan jelas v Mengidentifikasi program-program dan kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan v Mengevaluasi berbagai alternatif program dengan menghitung costbenefit dari masing-masing program v Pemilihan program yang memiliki manfaat besar dengan biaya yang kecil v Alokasi sumber daya ke masing-masing program yang disetujui

BAB 6 ANALISIS INVESTASI PUBLIK

Analisa investasi berhubungan erat dengan penganggaran fungsional, alokasi sumberdaya dan praktek manajemen keuangan di sektor publik. Selainitu, program investasi publik merupakan bentuk dari dual budgeting, yaitu pemisahan anggaran modal/investasi dari anggaran rutin. Dalam prakteknya terdapat permasalahan yang sulit diselesaikan, diantaranya adalah : • Memastikan bahwa program investasi publik yang diajukan merupakan program yang komperehensif • Memperkirakan pengeluaran yang dibutuhkan dimasa dating • Evaluasi relevansi proyek* yang ada • Mengembangkan analisis & perencanaan untuk pengeluaran investasi dan pengeluaran rutin.

Untuk menentukan kebutuhan investasi perlu dilakukan evaluasi yang mencakup : • Inventarisasi investasi • Cakupan layanan dengan tingkat investasi yang sekarang ada • Tambahan cakupan layanan yang dibutuhkan saat ini dan masa dating • Inventarisasi kebutuhan invesatasi • Kriteria kelayakan investasi (meliputi : NPV, IRR, ARR, PP, Cost Benefit Analysis)

Penentuan Kebutuhan Investasi Publik Penentuan kebutuhan investasi publik terkait dengan dua kegiatan, yaitu peningkatan kuantitas investasi dan peningkatan kualitas investasi. Penggolongan asal-usul investasi adalah : 1. Investasi penggantian 2. Investasi penambahan kapasitas 3. Investasi baru Pengeluaran investasi untuk penggantian barang modal mengikuti pola umur manfaat barang modal. Bila umur ekonomi barang modal telah habis, maka perlu pembelian barang modal baru untuk menggantinya. Umur ekonomi terkait dengan perkiraan waktu efektif suatu barang modal dapat memberikan manfaat, sedangkan umur teknis terkait dengan kemampuan barang modal dalam memberikan manfaat hingga

Aspek Kelayakan Investasi MELIPUTI : 1. ASPEK TEKNIS Jika suatu ususlan investasi sudah tidak layak didlihat dari aspek teknisnya, maka usulan tersebut menduduki prioritas pertama untuk ditolak. 2. ASPEK SOSIAL BUDAYA Menyangkut pertimbangan pendistribusian pelayanan secara adil dan merata, sehingga mampu memberikan manfaat bagi masyarakat. 3. ASPEK EKONOMI DAN FINANSIAL Berdasarkan perencanaan anggaran, keputusan mengenai efisiensi proyek secara financial, solvabilitas, likuiditas. 4. ASPEK DISTRIBUSI

Faktor-faktor yang mempengaruhi investasi publik yang perlu dipertimbangkan dalam analisis publik adalah : • Tingkat diskonto (nilai masa depan) • Tingkat inflasi • Risiko dan ketidakpastian • Capital rationing

BAB 7 PENENTUAN HARGA PELAYANAN PUBLIK

Pemberian pelayanan public dibiayai melalui dua sumber, yaitu : Pajak (pake ga pake harus bayar dan Pembebanan langsung kepada masyarakat(yg bayar hanya yg pake jasanya)(charging for service) - Pembebanan tariff pelayanan public kepada konsumen dapat dibenarkan karena beberapa alasan yaitu : - a) adanya barang privat dan barang public. - b) efisiensi ekonomi. - c) prinsip keuntungan.

a. Adanya barang privat vs barang public terdapat tiga jenis barang yang menjadi kebutuhan masyarakat yaitu : barang privat, barang public, campuran antara barang privat dan barang public. Barang privat adalah : barang – barang kebutuhan masyarakat yang manfaat barang atau jasa tersebut hanya dinikmati secara invidual oleh yang membelinya, sedangkan yang tidak mengkonsumsi tidak dapat menikmati barang tersebut. Contoh; makanan, listrik, telepon. Barang public adalah barang-barang kebutuhan masyarakat yang manfaat barang dan jasa tersebut dinikmati oleh seluruh masyarakat secara bersama-sama. Contoh : pertahanan social pengendalian penyakit, jasa polisi, dsb Merit good adalah barang dan jasa yg dibutuhkan semua orang tetapi tidak semua orang bisa mendapatkan barang dan jasa tersebut contoh : pendidikan , pemerintah wajib menyediakan pendidikan akan tetapi dapat saja sector swasta terlibat dalam penyediaan pelayanan pendidikan tersebut.

Kesulitan dalam membedakan barang public dan barang privat karena: - Batasan antara barang public dab barang privat sulit ditentukan - Terdapat barang dan jasa yang merupakan barang/jasa public, tapi dalam penggunaannya tidak dapat dihindari keterlibatan beberapa elemen pembebanan langsung. Co : biaya pelayanan medis, tarif obat-obatan dan air. - Terdapat kecenderungan untuk membebankan tarif pelayanan daripada membebankan pajak

Efisiensi ekonomi Ketika setiap individu bebas menentukan banyak barang/jasa yang mereka ingin konsumsi, mekanisme harga memiliki peran penting dalam mengalokasikan suumber daya melalui: - Pendistribusian permintaan, Pemberian insentif untuk menghindari pemborosan, Pemberian insentif pada supplier berkaitan dengan skala produksi, Penyediaan sumber daya pada supplier untuk mempertahankan dan meningkatkan persediaan jasa (supply of service) Prinsip keuntungan Ketika pelayanan tidak dinikmati oleh semua orang, pembebanan langsung kepada mereka yang menerima jasa dianggap “wajar” bila didasarkan prinsip bahwa yang tidak menikmati manfaat tidak perlu membayar. Jadi pembebanan hanya dikenakan kepada mereka yang diuntungkan dengan pelayanan tersebut.

Dasar pembebanan tarif pelayanan - Suatu jasa, baik merupakan brg public maupun brg privat mungkin tidak dapat diberikan kepada semua orang, sehingga tidak adil bila semua biayanya dibebankan kepada masyarakat - Suatu pelayan mungkin membutuhkan sumber daya yang mahal atau langka sehingga konsumsi public harus didisplinkan. - Terdapat variasi dalam konsumsi individual yg lebih berhubungan dengan pilihan daripada kebutuhan. - Suatu jasa mungkin digunakan untuk operasi komersial yg menguntungkan dan untuk memenuhi kebutuhan domestic secara individual maupun industrial - Pembebanan dapat digunakan untuk mengetahui arah dan skala permintaan public atas suatu jenis apabila jenis dan standar pelayanannya tidak dapat

Empat kesulitan menghitung biaya total : - Kita tidak tahu secara tepat berapa biaya total untuk menyediakan suatu pelayanan, karena itu kita perlu memperhitungkan semua biaaya sehingga dapat mengidentifikasi secara tepat. - Sangat sulit mengukur jumlah yang dikonsumsi, karena jumlah biaya untuk melayani satu orang dgn orang lain berbeda maka diperlukan pembedaan tariff pelayanan - Pembebanan ridak memperhitungkan kemampuan masyarakat untuk membayar, mungkin perlu dibuat diskriminasi harga/diskriminasi produk untuk menghindari subsidi. - Biaya apa saja yang harus diperhitungkan, apakah hanya biaya operasi langsung atau perlu juga biaya modal.

Kompleksitas Strategi Harga - Two part tariff : fixed charge untuk menutupi biaya overhead atau biaya infrastruktur dan variable charge yg didasarkan atas besarnya konsumsi. - Peak load tariff : pelayanan public dipungut berdasarkan tariff tertinggi - Diskriminasi harga : hal ini adalah satu cara untuk mengakomodasikan pertimbangan keadilan melaui kebijakan penetapan harga. - Full cost recovery. Harga pelayanan didasarkan pada biaya penuh atau biaya total untuk menghasilkan pelayanan - Harga di atas maginal cost. Dalam beberapa kasus, sengaja ditetapkan harga di atas marginal cost, seperti trif parkir mobil, adanya beberapa biaya perijinan atau

Hal- hal yg perlu dipertimbangkan untuk dapat menaksirkan harga secara akurat : - Oppurtunity cost untuk staf, perlengkapan dll - Oppurtunity cost of capital - Accounting price untuk input ketikaharga pasar tidak menunjukkan value society - Pooling ketika biaya berbeda- beda antara setiap individu. - Cadangan inflas

BAB 8 PENGUKURAN KINERJA SEKTOR PUBLIK

Sistem pengukuran kinerja SP adalah Sistem yang bertujuan untuk membantu manajer publik menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan nonfinansial 71

Maksud Pengukuran Kinerja SP 1. Untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah 2. Untuk pengalokasian sumber daya dan pembuatan keputusan 3. Untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan Tujuan Sistem Pengukuran Kinerja 1. Mengkomunikasikan strategi secara lebih baik 2. Mengukur kinerja finansial dan non-finansial secara berimbang 3. Mengakomodasi pemahaman kepentingan manajer level menengah dan bawah serta memotivasi mencapai goal congruence 4. Untuk mencapai kepuasan berdasarkan pendekatan individual & kemampuan kolektif yang rasional 72

Manfaat Pengukuran Kinerja 1. Memberikan pemahaman mengenai ukuran yang digunakan utk menilai kinerja manajemen 2. Memberikan arah utk mencapai target kinerja 3. Utk memonitor & mengevaluasi pencapaian kinerja 4. Sebagai dasar utk memberikan penghargaan & hukuman Sebagai alat komunikasi antara bawahan & pimpinan 5. 6. Membantu mengidentifikasi apakah kepuasan pelanggan telah terpenuhi 7. Membantu memenuhi proses kegiatan instansi pemerintah 8. Memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara obyektif 73

Informasi yang digunakan untuk pengukuran kinerja 1. Informasi Finansial Ø Penilaian laporan kinerja finansial diukur berdasarkan pada anggaran yg telah dibuat dgn menganalisis antara kinerja aktual dgn yang dianggarkan Ø Analisis varians berfokus pada - Varians pendapatan - Varians pengeluaran Ø Setelah dilakukan analisis varians, maka dilakukan indentifikasi sumber penyebab terjadinya varians. 2. Informasi Non Finansial • Teknik pengukuran kinerja yang komprehensif yang banyak dikembangkan adalah Balanced Scorecard • Pengukuran kinerja berdasarkan aspek non finansial dan finansial 74

Empat aspek Balanced Scorecard 1. Perspektif finansial (financial perspective) 2. Perspektif kepuasan pelanggan (customer persfective) 3. Perspektif efisiensi proses internal (internal process 4. Perspektif pembelajaran dan pertumbuhan efficiency) (learning and growrh persfective) 75

Variabel kunci adalah variabel yang mengidindikasi faktor – faktor yang menjadi penyebab kesuksesan organisasi 76

Karakteristik Variabel kunci 1. Menjelaskan faktor pemicu keberhasilan & kegagalan organisasi 2. Sangat volatile & dpt berubah dgn cepat 3. Perubahannya tdk dpt diprediksi 4. Jika trjdi perubahan perlu diambil tindakan segera 5. Variabel tsbt dpt diukur, baik scr lgsng maupun melalui ukuran antara (surrogate) 77

Peranan Indikator Kinerja • Pengukuran kinerja dilakukan dgn mengembangkan variabel kunci yang sudah teridentifikasi menjadi indikator kinerja • Indikator kinerja dpt berbentuk faktor keberhasilan utama organisasi & indikator kinerja kunci 78

Penentuan indikator kinerja perlu mempertimbangkan komponen berikut : 1. Biaya Pelayanan (cost of service ) 2. Penggunaan (utilization ) 3. Kualitas & standar pelayanan (quality and standard ) 4. Cakupan pelayanan (coverage ) Kepuasan (satisfaction ) 5. 79

Value For Money merupakan inti pengukuran kinerja pada organisasi pemerintah Istilah “Ukuran Kinerja” pada dasarnya berbeda dgn istilah “Indikator Kinerja” 80

Mekanisme penentuan indikator kinerja membutuhkan 1. 2. 3. 4. 5. Sistem perencanaan & pengendalian Spesifikasi teknis & standarisasi Kompetensi teknis & profesionalisme Mekanisme ekonomi & pasar Mekanisme sumber daya manusia 81

Kriteria pokok manajemen publik : 1. Ekonomi 2. Efisiensi 3. Efektivitas 4. Transparansi dan 5. Akuntanbilitas publik 82

Konsep Value For Money (3 E): Ekonomi Efisiensi Efektivitas 83

Langkah-langkah Pengukuran VFM Pengukuran Ekonomi • Mempertimbangkan masukan yang dipergunakan • Ekonomi merupakan ukuran relatif Pengukuran Efisiensi • Diukur dengan rasio antara output dengan input • Semakin besar output dibandingkan input, maka semakin tinggi tingkat efisiensi organisasi • Efesiensi = Ouput / Input 84

Pengukuran Efektivitas • Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya • Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan degan efektif Pengukuran Outcome • Outcome merupakan dampak suatu progran atau kegiatan terhadap masyarakat • Outcome lebih tinggi nilainya daripada output. 85

Estimasi indikator kinerja : • Kinerja tahun lalu • Expert judgment • Trend • Regresi Hasil kebijakan ada 3, yaitu : Keluaran, akibat, dan dampak 86

BAB 9 TEKNIK AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

Untuk menghasilkan laporan keuangan sector public yang relevan dapat diandalkan, terdapat beberapa kendala yang dihadapi akuntansi sector public: 1. Objectivitas: benturan kepentingan manajemen dgn stakeholder. jadi teknik akt yg digunakam manajemen harus punya derajat yg sama yg dpt diterima semua stakeholder. 2. Konsistensi: mengacu pd penggunaan metode menghasilkan laporan keuangan orgsi selama beberapa periode. 3. Daya Banding: LK hendaknya diperbandingkan antar periode waktu dgn instansi lain sejenis. 4. Tepat Waktu: LK hrs disajikan tepat waktu agar dpt digunakan sbg pengambilan keputusan. 5. Ekonomis dalam Penyajian Laporan: manfaat yg diperoleh hrs lbh besar dari biaya yg dikeluarkan 6. Materialitas: l. K dikatakan materiil jika mempengaruhi keputusan.

Ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan dalam penetapan standar akuntansi, antara lain: 1. Standar memberikan pedoman tentang informasi yang harus disajikan dalam laporan posisi keuangan, kinerja, dan aktivitas sebuah organisasi bagi seluruh pengguna informasi 2. Standar memberikan petunjuk dan aturan tindakan bagi auditor yang memungkinkan pengujian secara hati 2 dan independen saat menggunakan keahlian dan integritasnya dalam mengaudit laporan suatu organisasi serta saat membuktikan kewajarannya 3. standar memberikan petunjuk tentang kumpulan data yang perlu disajikan yang berkaitan dengan berbagai variabel yang patut dipertimbangkan dalam bidang perpajakan, regulasi, perencanaan serta regulasi ekonami dan peningkatan efisiensi ekonomi serta tujuan sosial lainnya 4. Standar menghasilkan prinsip dan teori yang penting bagi seluruh pihak yang berkepentingan dalam disiplin ilmu akuntans

Hal lain yang perlu diperhatikan dalam penyusunan dan penetapan standar adalah sedapat mungkin menghindari terjadinya standar yang overload. Standar overload terjadi ketika: 1. Standar terlalu banyak 2. Standar terlalu rumit 3. Tidak ada standar yang tegas (rigid) sehingga sulit untuk membuat pilihan dalam penerapannya 4. Standar mempunyai tujuan yang sifatnya umum sehingga gagal dalam menyajikan perbedaan kebutuhan diantara penyaji dan pengguna 5. Standar kurang spesifik sehingga gagal dalam mengidentifikasi perbedaan 6. Pengungkapan yang berlebihan, pengukuran yang terlalu kompleks, atau kedua-duanya

Beberapa teknik akuntansi keuangan yang dapat diadopsi oleh sector public, yaitu: 1. Akuntansi Anggaran: teknik akuntansi yang menyajikan jumlah yang dianggarkan dengan jumlah actual dan dicatat secara berpasangan 2. Akuntansi Komitmen: sistem akuntansi yang mengakui transaksi dan mencatatnya pada saat order dikeluarkan 3. Akuntansi Dana Terdapat dua jenis dana yang digunakan pada organisasi sektor publik: a. Dana yang dapat dibelanjakan: digunakan untuk mencatat nilai aktiva, utang, perubahan aktiva bersih dan saldo dana yang dapat dibelanjakan untuk kegiatan yang tidak bertujuan mencari laba 4. Akuntansi Kas: pendapatan dicatat pada saat jas diterima, dan b. Dana yang tidak dapat dibelanjakan: untuk mencatat pengeluaran dicatat ketika kas dikeluarkan. (hanya membandingkan pendapatan, biaya, aktiva, utang, dan modal untuk kegiatan pendapatan dan pengeluaran dengan mengabaikan aset) yang sifatnya mencari laba 5. akuntansi akrual: mencatat revenue, biaya, kas, kewajiban, ekuitas, diakui dan dicatat tanpa memandang kapan pembayaran dilakukan.

Perbedaan antara akuntansi berbasis kas dengan akuntansi berbasis akrual dapat dilihat sebagai berikut: 1. Basis Kas: Penerimaan kas=Perubahan kas Kas-Pengeluaran 2. Basis Akrual: Pendapatan(income)Biaya 2=Rugi/laba(surplus/deficit) 3. Pendapatan(income): Penerimaan kas selama satu periode akuntansi-saldo awal piutang+saldo akhir piutang 4. Biaya: Kas yang dibayarkan selama satu periode akuntansi-saldo awal utang+saldo akhir utang

BAB 10 LAPORANKEUANGAN SEKTOR PUBLIK

• Tujuan dan Fungsi Laporan Keuangan Sektor Publik 1. Kepatuhan dan pengelolaan Lap. Keuangan dgunakan u/ m’berikan jamina kpd pengguna lap. keuangan dan pihak otoritas pengusaha. 2. Akuntabilitas dan pelaporan retrospektif Lap. Keuangan dgunakan sbg btk p’tanggungjawaban kpd public. Lap. keuangan jg dgunakan u/ memonitor kinerja dan m’evaluas manajemen. 3. Perencanaan dan informasi otorisasi Lap. Keuangan b’fungsi u/ m’berikan dsar p’rencanaan kebijakan dan aktivitas d masa yg akan dtng. 4. Kelangsungan organisasi Lap. Keuangan b’fungsi u/ m’bntu pembacadlm menentukan apkh organisasi dpt m’neruskan m’yediakan brg & jasa d masa yg akn dtng. 5. Hub. Masyarakat Lap. Keuangan b’fungsi u/ m’berikan kesempatan kpd organisasi m’mukakan p’nyataan ats prestasi yg telah d capai. 6. Sumber fakta dan gambaran.

• Bagi organisasi pemerintahan, tujuan umum akuntansi dan lap. keuangan adlh: 1. Utk m’brikan informasi yg d gunakan dlm pembuatan k’putusan ekonomi, social, dan politik serta sbg bukti p’tnggungjwban dan pengelolaan. 2. Utk m’berikan informasi yg d gunakan u/ m’evaluasi kinerja manajerial dan organisasional.

• Tujuan Lap. Keuangan organisasi nirlaba/pemerinah menurut SFAC NO. 4 : 1. Lap. Keuangan organisasi nirlaba/nonbisnis hendak ny dpt m’berikan informasi yg b’manfaat bg penyedia calon penyedia sumber daya, serta pemakai dlm p’buatan kptsan yg rasional 2. Memberikan informasi u/ para penyedia calon penyedia sumber daya, serta pemakai dan calon pemakai dlm menilai pelayanan yg d berikan org. non bisnis. 3. Memberikan informasi yg b’manfaat bg penyedia calon penyedia sumber daya, serta pemakai dan calon pemakai dlm menilai kinerja manajer org. non bisnis. 4. Memberikan informasi mengenai sumber daya ekonomi, kewajiban, dan kekayaan bersih organisasi. 5. Memberikan informasi mengenai kinerja organisasi selama 1 periode. 6. Memberikan informasi mengenai bgmn org. memperoleh dan ‘belanjakan kas/ sumber daya kas. 7. Memberikan penjelasan dan inter pretasi u/ mbntu

Menurut Drebin et al, 10 kelompok pemakai lap. Keuangan : (1) Pembyr pajak, (2) Pemberi dana, (3) Investor, (4) Pengguna jasa, (5) Karyawan, (6) Pemasok, (7) Dewan legislative, (8) Manajemen, (9) Pemilih, (10) Badan pengawas

Menurut Hanley et al, 12 kelompok pemakai lap. Keuangan : (1) Anggota terpilih, (2) Masyarakat, (3) Pelanggan, (4) Karyawan, (5) Pelanggan dan pemasok, (6) Pemerintah, (7) Pesaing, (8) Regulator, (9) Pemberi pinjaman, (10) Sponsor, (11) Investor, (12) Kelompok penekan lainnya.

• Hak Pemakai Lap. Keuangan 1. Hak u/ mengetahui : mengetahui kebiakan pemerintah, mengetahui keputusan yg d ambil pemerintah, mengetahui alas an dilakukannya suatu kebijakan. 2. Hak u/ diberi infomasi. 3. Hak u/ didengar aspirasinya. • Perbedaan Lap. Keuangan Pemerintah dgn Sektor Swasta Lap. Keuangan Pemerintah Sektor Swasta • Focus finasial dan politik - Fokus finasial • Pertanggungjawaban kepada parlemen daan masyarakat - Pemegng saham dan kreditur • Berfokus pada baga. Organisasi - Orgnisasi secara keseeluruhan • Melihat masa dpan secara detail - Tidak dapat melihat secara detail • Lap. di periksa oleh treasury - Oleh auditor independen

BAB 11 VALUE FOR MANEY AUDIT

Dalam pemeriksaan yang konvensional, lingkup pemeriksaan hanya sebatas audit terhadap keuangan dan kepatuhan (financial and compliance audit), sedangkan dalam pendekatan baru ini selain audit keuangan dan kepatuhan juga perlu dilakukan audit kinerja (performance audit). Performance audit meliputi audit ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Audit ekonomi dan efisiensi disebut management audit atau operational audit, sedangkan audit efektivitas disebut program audit. Istilah lain untuk performance audit tersebut adalah VFM audit atau disingkat 3 E’s effectiveness audit). audit (economy, efficiency, and

KARAKTERISTIK VALUE FOR MONEY AUDIT Audit kinerja meliputi audit ekonomy, efisiensi, dan efektivitas. Audit kinerja adalah suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara obyektif, agar dapat melakukan penilaian secara independen atas ekonomi dan efisiensi operasi efektivitas dalam pencapaian hasil yang diinginkan, dan kepatuhan terhadap kebujakan, peraturan dan hukum yang berlaku, menentukan kesesuaian antara kinerja yang telah dicapai dengan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya, serta mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak pengguna laporan tersebut.

Salah satu hal yang membedakan VFM audit dengan conventional audit. Dalam audit yang konvensional, hasil audit adalah berupa pendapat (opini) auditor secara independen dan obyektif tentang kewajaran laporan keuangan tanpa pemberian rekomendasi perbaikan. Sedangkan dalam VFM audit tidak sekedar menyampaikan kesimpulan berdasarkan tahapan audit yang telah dilaksanakan, akan tetapi juga dilengkapi dengan rekomendasi untuk perbaikan mendatang adalah hal laporan audit. di masa

Audit ekonomi dan efisiensi bertujuan untuk menentukan: (1) apakah suatu entitas telah memperoleh, melindungi, dan menggunakan sumber dayanya (seperti karyawan gedung, dan peralatan kantor) secara ekonomis dan efisien; (2) penyebab terjadinya praktik-praktik yang tidak ekonomis atau tidak efisien, termasuk ketidakmampuan organisasi dalam mengelola system informasi, prosedur administrasi, dan struktur organisasi.

Secara lebih spesifik, The General Accounting Office Standards (1994) menegaskan bahwa audit ekonomi dan efisiensi dilakukan dengan mempertimbangkan apakah entitas yang diaudit telah: 1. Mengikuti ketentuan pelaksanaan pengadaan yang sehat; 2. Melakukan pengadaan sumber daya (jenis, mutu dan jumlah) sesuai dengan kebutukan pada biaya terendah; 3. Menghindari duplikasi pekerjaan atau kegiatan yang tanpa tujuan atau kurang jelas tujuannya; 4. Melindungi dan memelihara semua sumber daya yang ada secara memadai; 5. Menghindari adanya pengangguran sumberdaya atau jumlah pegawai yang berlebihan 6. Menggunakan prosedur kerja yang efisien; 7. Menggunakan sumber daya (staf, peralatan dan fasilitas) yang minimum dalam menghasilkan atau menyerahkan barang/jasa dengan kuantitas dan kualitas yang tepat; 8. Mematuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perolehan, pemeliharaan, dan penggunaan sumber daya yang ada; 9. Melaporkan ukuran yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai kehematan dan efisiensi.

Untuk dapat mengetahui apakah organisasi telah menghasilkan output yang optimal dengan sumber daya yang dimilikinya, auditor dapat membandingkan output yang telah dicapai pada periode yang bersangkutan dengan: 1) Standar yang telah ditetapkan sebelumnya, 2) Kinerja tahun-tahun sebelumnya, 3) Unit lain pada organisasi yang sama atau pada organisasi yang berbeda. tahapan-tahapan audit yang dilakukan meliputi: 1) Perencanaan audit, 2) Me Review sistem akuntansi dan pengendalian intern, 3) Menguji sistem akuntansi dan penegendalian intern, 4) Melaksanakan audit, 5) Menyampaikan laporan.

AUDIT EFEKTIVITAS Audit efektivitas (audit program) bertujuan untuk menentukan: (1) tingkat pencapaian hasil atau manfaat yang diinginkan (2) kesesuaian hasil dengan tujuan yang ditetapkan sbelumnya (3) apakah entitas yang diaudit telah mempertimbangkan alternatif lain yang memberikan hasil yang sama dengan biaya yang paling rendah.

Secara lebih rinci, tujuan pelaksanaan audit efektivitas atau audit program adalah untuk: 1. Menilai tujuan program, baik yang baru maupun yang sudah berjalan, apakah sudah memadai dan tepat; 2. Menentukan tingkat pencapaian hasil suatu program yang diinginkan; 3. Menilai efektivitas program dan atau unsur-unsur program secara terpisah/sendiri-sendiri; 4. Mengidentifikasi factor yang menghambat pelaksanaan kinerja yang baik dan memuaskan; 5. Menentukan apakah manajemen telah mempertimbngkan altrnatif untuk melaksanakan program yang mungkin dapat memberikan hasil yang lebih baik dan dengan biaya yang lebih rendah; 6. Menentukan apakah program tersebut saling melengkapi, tumpang tindih atau bertentangan dengan program lain yang terkait; 7. Mengidentifikasi cara untuk dapat melaksanakan program tersebut dengan lebih baik; 8. Menilai ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk program tersebit; 9. Menilai apakah sistem pengendalian manajemen sudah cukup memadai untuk mengukur, melaporkan, dan memantau efektivitas program; 10. Menentukan apakah manajemen telah melaporkan ukuran yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai efektivitas program.

Value for money secar umum mempunyai tiga kategori kegiatan yaitu : 1. ’By-product’ VFM work Tipe pekerjaan ini biasanya berupaya untuk mencari penghematan denga jalan melakukan sedikit perubahan dalam praktik kerja. 2. An ’Arrangement Review’ Pekerjaan Value for money audit yang dilakukan untuk menjamin/memastikan bahwaklien telah melakukan tugas administrasi yang diperlukan untuk mencapai value for money. 3. Performance Review Pekerjaan yang dilakukan untuk menilai secar objektif value for money yang telah diocapai oleh klien da membandingkannya dengan kriteria (pembanding) yang valid. Penilaian terhadap kinerja klien dapat dilakukan dengan membandingkan hasil yang telah dicapai dengan kinerja masa lalu, target yang telah ditetapkan sebelumnya atau kinerja

Persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi dalam audit kinerja yaitu : 1. Auditor (orang/lembaga yang melakukan audit), auditee (pihak yang diaudit), receipnt (pihak yang menerima hasil audit). 2. Hubungan akuntabilitas antara auditee (subordinate) dan receipnt (otoritas yang lebih tinggi). 3. Independensi antara auditor dan auditee. 4. Pengujian dan evaluasi tertentu atas aktivitas yang menjadi tanggung jawab auditee oleh auditor untuk auditee recipent. Syarat-syarat menjadi auditor sector public: 1. seorang auditor harus telah diakui dapat melakukan pemeriksaan (audit) 2. seorang auditor harus mematuhi kode etik yang berlaku 3. seorang auditor harus dapat melakukan audit dengan bertanggung jawab

Dua prosedur utama untuk melaksanakan praktik auditing kinerja organisasi secara komprehensif: 1. Management and technical review Telaah fungsi manajemen secara umum mengenai perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian, dan metode/teknik khusus yang digunakan oleh entitas. Meliputi: 1) rencana yang matang telah dikembangkan untuk mencapai hasil yang diinginkan, 2) terdapat struktur yang memadai tentang wewenang dan tanggung jawab manajemen, 3) manajemen telah secara jelas mengkomunikasikan ekspektasinya kepada pihak yang bertanggung jawab atas operasi, 4) pelaksanaan diawasi dan dievaluasi secara regular dengan menggunakan criteria yang memadai sehingga varian dari rencana dapat dideteksi dan dikoreksi tepat pada waktunya.

2. Special studies Telaah yang diarahkan untuk mencapai kesesuaian terhadap spesifikasi tertentu sesuai dengan permintaan. Misalnya, kesalahan penelitian atau mengenai kecurangan, dugaan menilai terjadinya kecukupan pengendalian internal dalam system informasi manajemen atau system akuntansi yang diterapkan, konsultasi dengan manajemen berkaitan dengan masalah keuangan khusus atau berkaitan dengan masalah kinerja, mengevaluasi penggunaan dana untuk kegiatan investasi yang mungkin berpengaruh mendatang. terhadap operasi organisasi dimasa

Terdapat tiga aspek utama yang pada dasarnya berbeda baik konsep maupun aplikasinya yang mendukung terciptanya kepemerintahan yang baik (goodgovernance), yaitu : 1. Pengawasan Mengacu pada tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh pihak di luar eksekutif (yaitu masyarakat dan DPR/DPRD) untuk turut mengawasi kinerja pemerintahan. 2. Pengendalian Mekanisme yang dilakukan oleh eksekutif (pemerintah) untuk menjamin dilaksanakannya system dan kebijakan manajemen sehingga tujuan organisasi tercapai. 3. Pemeriksaan (audit) Merupaka kegiatan yang dilakukan oleh pihak yang memiliki independensi dan memiliki kompetensi professional untuk memeriksa apakah hasil kinerja pemerintah telah sesuai dengan standar kinerja yang ditetapkan.

Kelemahan dalam audit pemerintahan di Indonesia : 1. bersifat inherent(melekat) karena tidak tersedianya indicator kinerja yang memadai sebagai dasar untuk mengukur kinerja pemerintah daerah dan belum adanya standar akuntansi keuangan pemerintah yang baku. 2. terkait dengan masalah structural lembaga audit pemerintah pusat dan daerah-daerah di Indonesia karena banyaknya lembaga pemeriksa fungsional yang overlapping satu dengan lainnya sehingga menyebabkan pelaksanaan pengauditan tidak efisien dan efektif.

BAB 12 PROSES AUDIT KINERJA

Struktur Audit (umum) 1. Tahap-tahap audit 2. Elemen masing-masing tahap audit 3. Tujuan umum masing-masing Elemen 4. Tugas-tugas tertentu yang diperlukan untuk mencapai setiap tujuan

Struktur Audit Kinerja • Tahap pengenalan & perencanaan • Tahap Pengauditan • Tahap Pelaporan • Tahap Penindaklanjutan

Struktur Audit Kinerja TAHAP ELEMEN • Pengenalan & perencanaan • • Survei pendahuluan • Review Sistem Pengendalian Manajemen • Review Hasil-Hasil Program • Review Ekonomi • Review Kepatuhan • Persiapan laporan • Review & revisi • Pengiriman dan peyajian laporan • Desain Follow-up • Investigasi • Pelaporan • Pengauditan • • Pelaporan • • Follow-up •

Pengenalan & Perencanaan 1. Survei pendahuluan Upaya untuk memperoleh gambaran akurat tentang lingkungan organisasi yang di audit 2. Review Sistem Pengendalian Manajemen 1. Menganalisis sistem manajemen organisasi 2. membandingkan dengan model yang ada 3. Mencatat ketidakcocokan dugaan terhadap setiap

Kriteria Realibilitas Data 3. Proses pengumpulan, perhitungan, dan pelaporan data • prosedur yang ada didesain untuk memastikan fairness, dependability, dan reliability • Terdapat pengendalian dalam proses pengumpulan dan perhitungan data untuk memastikan integritas data • Pengendalian yang telah ditetapkan sudah dijalankan • Terdapat dokumentasi yang memadai untuk menentukan integritas data 4. Kecukupan pelaporan data • Data yang dikumpulkan dihitung, dibuat dengan dasar yang konsisten dengan tahun sebelumnya • Kewajaran dan realibitas data disajikan dengan kriteria tertentu

Dokumen yang disiapkan 1. Memorandum analitis berisi identifikasi kelemahanyang material dalam SPM dan pembuatan rekomendasi untuk perbaikan kelemahan tsb. 2. Memorandum perencanaan dibuat berdasarkan hasil review sistem pengendalian untuk menentukan sifat, luas, dan waktu untuk pekerjaan audit.

Tahapan Audit Kinerja 1. Telaah hasil-hasil program 2. Telaah ekonomi dan efisiensi 3. Telaah kepatuhan Komponen Audit 1. Identifikasi lingkungan manajemen 2. Perencanaan dan tujuan 3. Struktur organisasi 4. Kebijakan dan praktik 5. Sistem dan prosedur 6. Pengendalian dan metode pengendalian 7. SDM dan lingkungan fisik 8. Praktik pengelolaan staf 9. Analisis fiskal 10. Area khusus investigasi

Kriteria 1. Penetapan tujuan Kriteria Audit Tujuan masing-masing unit organisasi yang menggambarkan kontribusi dari masing 2 unit terhadap organisasi secara keseluruhan harus ditetapkan konsisten dg kebutuhan dirangking sesuai dg prioritas 2. Penetapan strategi Strategi untuk mencapai tujuan harus ditetapkan dan program-program disusun berdasarkan strategi yg telah dibuat 3. Kelengkapan dan keseimbangan pengendalian Rentang pengendalian dalam sebuah organisasi harus lengkap dan seimbang diantara aktivitas-aktivitas organisasi yang banyak jumlahnya dan sangat kompleks 4. Kualifikasi manajemen Orang-orang yang duduk diposisi manajemen harus mempunyai kemampuan yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya 5. Job Desriptions Job description harus dikembangkan untuk seluruh posisi dalam organisasi untuk memudahkan komunikasi, koordinasi, dan memastikan tanggung jawab masing 2 posisi 6. Perencanaan harus menetapkan hasil yang ingin dicapai, kapan akan dilaksnakan, jumlah dana yang diperlukan, dan standar pelaksanaan

Tahapan Pelaporan 1. Persiapan Preparation Auditor mulai mengembangkan temuan-temuan audit, menggabungkan temuan-temuan tsb menjadi sebuah laporan yang koheren dan logis, serta menyiapkan bukti pendukung dan dokumentasi yang diperlukan 2. Penelaahan Review Tahap analisis kritis terhadap laporan tertulis yang dilakukan oleh staf audit, review, dan komentar atas laporan diberikan oleh pihak manajemen/auditee 3. Pengiriman transmission Persiapan tertulis sebuah laporan yang permanen agar dapat dikirim kelembaga yang memberi tugas untuk mengaudit dan kepada auditee

Hal yang perlu diperhatikan dalam penulisan laporan audit kinerja 1. Laporan audit kinerja harus ditulis secara objektif 2. Auditor tidak boleh terlalu overstate 3. Informasi yang disajikan harus disertai suatu bukti yang kompeten 4. Auditor hendaknya menulis laporan secara konstruktif, memberikan pengakuan terhadap kinerja yang baik maupun kinerja yang buruk 5. Auditor hendaknya mengakomodasi usaha-usaha yang dilakukan oleh manajemen untuk memperbaiki kinerjanya.

Keahlian yang perlu dimiliki auditor • Keahlian teknis keahlian yang dibutuhkan untuk mengorganisasikan/menyusun informasi audit menjadi sebuah laporan koheren • Keahlian manajerial keahlian yang dibutuhkan untuk merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan dan mengendalikan masing-masing tahap audit untuk memastikan hasil akhir yang berkualitas dan tepat waktu. • Keahlian interpersonal Keahlian untuk menjaga hubungan baik dengan auditee, kemampuan untuk menyampaikan temuan negatif menjadi kesempatan-kesempatan positif sehingga mampu meyakinkan manajemen atas

Laporan Audit Kinerja I. Pendahuluan a. Umum b. Surat Pengiriman atau memorandum c. Laporan Ringkasan d. Daftar isi Laporan secara keseluruhan e. Daftar Tabel dan Gambar II. Teks a. Pendahuluan b. Badan, mencakup : 1) pengantar masalah (bila perlu) 2) Temuan-temuan 3) Kesimpulan dan rekomendasi c. Komentar auditee

III. Referensi Masalah a. Footnotes b. Lampiran c. Bibliografi d. Komentar auditee (jika tidak dimasukan ke dalam teks) e. Bahan referensi Langkah-Langkah Pengembangan Laporan Audit 1. Menyiapkan temuan-temuan secara individual 2. Mengumpulkan semua referensi yang diperlukan untuk mendukung terks 3. Menyiapkan teks 4. Menyiapkan laporan inti 5. Menyiapkan memorandum pengiriman laporan

Tahap Penindaklanjutan Tindak lanjut didisain untuk memastikan/ memberikan pendapat apakah rekomendasi auditor sudah diimplementasikan Tahap-tahap : 1. Dasar untuk melakukan follow-up 2. Pelaksanaan review follow-up 3. Batasan review follow-up 4. Implementasi rekomendasi Implementasi Rekomendasi 1. Implementasi oleh unit kerja 2. Implementasi oleh Eksekutif 3. Peranan auditor dalam mengiplementasian rekomendasi audit 4. Peranan legislatif dalam mengiplementasian rekomendasi audit 5. Pemeriksaan kembali secara periodik

Implementasi Rekomendasi Legislatif 1. Tindakan legislatif secara Formal 2. Tindakan legislatif secara Informal 3. Tindakan legislatif melalui anggaran

Sekian Terima Kasih