Triarko Nurlambang Departemen Geografi FMIPA UI Maret 2006

National Transportation Infrastructures • Transportation and Communication Infrastructures enable economic, population and information mobility. • Problems arise when transportation corridors are undeveloped (e. g. Columbian oil fields controlled by rebels and drug dealers. ) • Economic growth in profoundly enabled by transportation. India is working on this. • Africa is characterized by ‘Tap Routes’ which benefit foreign exploitation more than pan-African development

Greenery Mixing Distance to existing Public transport open water of function urban areas availabity Compactness Density Soil pollution # # # Water pollution * # # # Air pollution # * * * Energy use Potential for use of Renewable sources # # * # * # * # Efficient use of space * # # # * * # perkiraan adanya hubungan langsung * Perkiraan adanya hubungan tidak langsung

1. Tempat transit yang pasti; diutamakan dengan mode transport kereta (di atas maupun di bawah permukaan). Jalan koridor dilayani subway sedangkan jalan kolektor dilayani oleh mode trnsportasi bis atau trams 2. Mixed-use, mixed-income neighborhoods 3. Bangunan yng berbeda umur, kondisi dan ukuran 4. Tempat tinggal dimana-mana khususnya di dekat pusat kota 5. Besar dan kecil taman kota (ruang publik) pada setiap persimpangan 6. Banyak masyarakat datang dan pergi ke kota (kota tidak saja sebagai tempat kumpul manusia tetapi juga dijadikan sebagai ‘inkubator ide’) 7. Pepohonan sepanjang jalan yang rimbun 8. Terkoneksi oleh kereta cepat dan ringan (Light rail/rapid train) 9. Ruang/tanah pertanian di dekat/pinggir kota 10. Toko yang didepannya ruang pejalan kaki bukan tempat parkir (antara toko dan jalan raya). Tempat parkir ada di bawah permukaan atau disampaing

Prinsip 1 Prinsip 6 Prinsip 11 Membangun untuk semua Mempertahankan Lalu lintas terpisah dan berkecepatan rendah (road diets, Land-width reductiona, bricked streets) Bangun persimapangan yang ‘kompak’ (untuk semua kendaraan dan pejalan kaki) Prinsip 7 Prinsip 12 Bangun ruang publik sebanyaknya Ciptakan hubungan yg luas Mempertahankan Lalu lintas tetap (jangan terlalu banyak berhenti) Prinsip 4 Prinsip 8 Prinsip 13 Jalan memelihara/ mempunyai berbagai kebutuhan/ pemakaian Bangun Jalan yang hijau Bangun segala sesuatunya sesuai dengan skala dan ukurannya Prinsip 2 Skala Kegiatan untuk masyarakat Prinsip 3 Prinsip 9 Bangun jalan untuk sepeda Prinsip 5 Pejalan harus merasa nyaman; mudah menyeberang jalan Prinsip 13 Prinsip 10 Bangun akses orang cacat Bangun manfaat multiguna dan multipendapatan

Transport Geography Transportasi dan Ruang

Jarak Aksesibilitas gd ibu tuh kan Model Kajian Geografi Transportasi Dat ay Interaksi Spatial /jalur Transportasi / model penggunaan tanah Kompleksitas

Aksesibilitas

Hubungan antara Jarak dan Peluang/ Kesempatan (Aksesibilitas) Medium density Peluang High density Low density Jarak

Aksesibilitas dalam Sistem Nodal dan Ruang a c b d f e g Least Most

1 A # of centers Aksesibilitas dan Struktur Spasial 1 2 2 # of centers 1 B C # of centers Distance 2 1 2 1 2

Connectivity Matrix Network B A C D Connectivity Matrix E A B C D E A 0 1 1 1 0 B 1 0 0 C D 1 1 1 0 0 1 1 0 E 0 0 1 0 0

Connectivity Matrix - 2 Network Connectivity Matrix C B A G D E F A B C D E F G A 0 1 1 1 0 0 0 B 1 0 0 0 C 1 0 0 0 D 1 0 0 0 1 E 0 0 0 1 0 F 0 0 1 0 0 G 0 0 0 1 0 0 0

Total Accessibility Matrix (T-Matrix) C 1 C 2 C 1 A B C D E A 3 1 2 1 1 A 0 1 1 1 0 B 1 2 1 X B 1 0 0 C 2 1 4 1 0 = B 1 0 0 C 1 1 0 1 1 D 1 2 1 D 1 0 1 0 0 E 1 1 0 1 1 E 0 0 1 0 0 T C 2 C 1 1 0 1 1 C 1 A B C D E A 3 2 1 11 B 2 2 1 9 A 3 1 2 1 1 A 0 1 1 1 0 C 3 2 4 2 1 12 D 2 2 1 9 = B 1 2 1 C 2 1 4 1 0 + B 1 0 0 C 1 1 0 1 1 E 1 1 1 5 1 1 9 12 9 5 46 D 1 2 1 D 1 0 0 E 1 1 0 1 1 E 0 0 1 0 0

Aksesibilitas Geografis L 8 A 4 B 7 C 5 D 6 E A B C D E A 0 8 4 9 15 B 8 0 7 12 18 C 4 7 0 5 11 D 9 12 5 0 6 E 15 18 11 6 0 A(G) A B C D E /n A 0 8 4 9 15 7. 2 B 8 0 7 12 18 9. 0 C 4 7 0 5 11 5. 4 D 9 12 5 0 6 6. 4 E 15 18 11 6 0 10. 0 /n 7. 2 9. 0 5. 4 6. 4 10. 0 38. 0

GIS Generated Distance Grid From Center B

Aksesibilitas Potensial L 1200 8 A 4 7 C 1500 B 900 5 600 D 6 E 800 P A B C D E A 0 8 4 9 15 B 8 0 7 12 18 C 4 7 0 5 11 D 9 12 5 0 E 15 18 11 6 A 1200 B 900 6 C 1500 0 D 600 E 800 P(G) ij A B C D E ∑i A 1200. 0 150. 0 300. 0 133. 3 80. 0 1863. 3 B 112. 5 900. 0 128. 6 75. 0 50. 0 1266. 1 C 375. 0 214. 3 1500. 0 300. 0 136. 4 2525. 7 D 66. 6 50. 0 120. 0 600. 0 100. 0 936. 6 E 53. 3 44. 4 72. 7 133. 3 800. 0 1103. 7 ∑j 1807. 4 1358. 7 2121. 3 1241. 6 1166. 4 7695. 4

GIS Generated Potential Accessibility Grid

Proses Pemilihan Rute

The Traveling Salesperson Problem 1 1 2 5 km 10 km 2 5 km 15 km 8 km 3 10 km 5 4 9 km 6 15 km Total = 62 km 4 9 km 8 km 5 8 km 6 Total = 48 km

Cost Minimization and Efficiency Maximization Efficiency Costs Low High Compromise

Effect of Transport Costs on Route Selection 1 Sea p 1 p 2 a b p 1 R 2 (land)a 3 a R (land) R (sea) 2 p 2 R 2 (sea) p 3 R (sea) R 1 (land) p 4 b Land R {C(sea) = C(land)} R 1 (sea) p 4 b R 1 {C(sea) > C(land)} R { C(land) > C(sea)} R 2 {C(sea) < C(land)}

Effect of Topography on Route Selection 1 c b 2 Low elevation Medium elevation a 3 High elevation

Geographic Information Systems untuk Transportasi (GIS-T)

Geographic Information Systems and Transportation Real World Encoding Representation model (space and data) Land Use Management Spatial – Thematic - Temporal Analysis Query – Operations - Modeling Reporting Visualization and Cartography Flows Transportation Network User Layers

Info tambahan

Kebijakan Makro (kondisi kualitatif) 1. Peningkatan kesejahteraan masyarakat harus ditunjang peningkatan infrastruktur 2. Untuk mendukung pertumbuhan ekonomi s/d 6, 6% /tahun utk 5 thn yad diperlukan investasi infrastruktur baru sebesar Rp 689, 4 triliun (reff. Menkoekuin/Deputi Infrastruktur) 3. Tiga inisiatif Kebijakan untuk partisipasi kalangan swasta (reff. Bappenas) a. General Policy Environment b. Entry Policies : reduce regulatory obstacle and facilitate fair competition c. Pricing Policy : reliable procedrue and institutional set up 4. Policy direction for management and mitigation of non-commercial risk (reff: Bappenas) a. Political Risk : In order to establish a "safe place to invest" b. Economic Risk : To establish a stable macro-economic environment c. Project Risk : Risk sharing (gov. and private sector) d. Legal Risk : Reforming the judiciary system and implementing respect for rules and law e. Other Risks : Addressing corruption problems 5. Tujuh prioritas pembangunan (Reff. Menkoekuin) : a. Penanggulangan kemiskinan dan pengurangn kesenjangan b. Peningkatan kesempatan kerja, investasi dan ekspor c. Revitalisasi pertanian dan kesehatan d. Peningkatan aksesibilitas dan kuantitas pendidikan dan kesehatan e. Penegakan hukum, pemberantasan korupsi dan reformasi birokrasi f. Penguatan kemampuan pertahanan, pemantapan keamanan, ketertiban serta penyelesaian konflik g. Rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh dan Nias 6. Target reformasi bidang mikro ekonomi bersandar pada dua pilar utama: (reff. Menkoekuin) a. perbaikan iklim investasi dan berusaha; namun kenyataannya iklim investasi belum membaik krn kondisi moneter dan mikro melemah b. Percepatan pembangunan infrastruktur diseluruh pelosok Indonesia; namun kenyataannya realisasi msh dibawah target (<50% dr target) 7. Dampak dan reaksi terhadap kenaikan BBM (reff. Gapensi, LPJKN, AKI dan Men. PU) a. Kontraktor minta peran pemerintah untuk mengendalikan/menyesuaikan kenaikan komponen/ material pembangunan infrastruktur b. Diperlukan eskalasi realisasi proyek yang sedang berjalan c. Revisi target penyelesaian pembangunan infrastruktur jika tidak tersedia dana. Menunggu kebijkan Men. PU, Bappenas dan Menkeu d. Besar kenaikan rata 2 biaya pembangunan infrastruktur diperkirakan mencapai 17 -27% dari nilai kontrak e. Men. PU: "pelaksana jasa konstruksi diminta utk segera melaksanakan stock opname sbg dasar perhitunagan besarnya nilai pek. yg boleh dinaikkan" f. Pemerintah /Men. PU: dimungkinkan untuk mengurangi penacapaian target penyelesaian pek. s/d 80% (setelah dikaji terlebih dahulu proyek ybs) g. Nilai proy. DPU s/d Sept. 05 tercatat Rp 13, 1 triliun, sdgkan dlm anggaran perubahan mentargetkan Rp 17, 3 triliun dan baru terealisir Rp 6, 1 triliun h. Pengurangan subsidi BBM memberi harapan kemampuan pendanaan pembangunan meningkat = a. l. menciptakan eskalasi realisasi proy infrastruktur Teruskan ke hal berikunya………….

Lanjutan …… 8. Beberapa Catatan Perkiraan/harapan kondisi tahun 2006 a. Men. PU: lebih banyak investor asing masuk Indonesia untuk membangun infrastruktur; sayangnya hasil Infrastructure Summit I ternyata hanya terealisasi 10% dari target kebutuhan (daftar) proyek infrastruktur dalam negeri sebesar Rp 1. 300 triliun b. Indonesia Infrastructure Summit II akan dilaksanakan bulan Pebruari 2006 c. Berdasarkan pengalaman thn 1997 -2001, kontraktor asing melaksanakan sekitar 29% dari total nilai proyek infrastruktur d. Kemampuan /kapasitas kontraktor asing dalam melaksanakan proyek infrastruktur diperkirakan rata 2 Rp 45, 72 trilliun/ thn pd thn 2005 -2011 e. Perkiraan kebutuhan dana sektor infrastruktur untuk pertumbuhan ekonomi 6, 6% = Rp 689 triliun dalam 5 tahun; diperkirakan rata 2 Rp 137 triliun/thn f. Peran/kontribusi pemerintah dibandingkan non-pemerintah = 40: 60 (? ) g. Berdasarkan pengalaman menunjukkan bahwa siklus bisnis properti adalah 10 tahunan yaitu 86, 96 dan diperkirakan 2006 juga mengalami "puncak" namun kehati-hatian dalam pengambilan keputusan untuk investasi sangat diperlukan mengingat faktor eksternal sgt berpengaruh, selain terbatasnya ketersediaan lahan (reff. Ciputra) 9. Catatan perspektif BUMN a. 3 kunci (yang menjadi satu kesatuan) acuan merubah BUMN: restrukturisasi, profitisasi dan privatisasi = REFORMASI BUMN b. 3 faktor pengubah utama: konsumen, kompetisi dan teknologi c. Restrukturisasi: upaya peningkatan posisi kompetitif melalui penajaman fokus bisnis, perbaikan skala dan penciptaan core competence d. Profitisasi: upaya meningkatkan secara agresif efisiensi perusahaan sehingga mencapai profitabilitas dan nilai perusahaan yg optimal e. Privatisasi: upaya peningkatan kegiatan penyebaran kepemilikan perusahaan kpd masy. Umum, swasta (nasional / asing) shg memudahkan utk memperoleh akses kpd pendanaan, teknologi, manajemen modern, dan pasar internasional f. Reformasi BUMN tahap lanjutan adalah menciptakan Daya Saing dan Daya Cipta tinggi agar unggul di pasar global/internasional g. Percepatan proses Reformasi BUMN dpt dilakukan dengan merger/pengelompokkan kedalam bentuk Holding h. Bentuk Holding juga memungkinkan untuk memperoleh peningkatan corporate leverage shg posisi tawar membaik dan memungkinkan terciptanya market value creation yg lebih baik i. Inti kelemahan (rasional) BUMN: profitabilitas rendah (rata 2, 5%), budaya birokrasi, inward looking, produktifitas dan utilitas asset rendah, pemasaran dan pengembangan produk tdk sejalan, masih terfokus pd industri primer, mengandalkan keunggulan komparatif pada SDA & tenaga kerja yg murah j. Berdasarkan kelompok usaha BUMN, ternyata BUMN konstruksi tercatat kedua tertinggi untuk kemampuan kompetisi. Catatan; Infrastruktur terdiri dari bidang transportasi (laut, udara dan darat), energi (listrik dan minyak/gas), sumber daya air dan sanitasi, telekomunikasi, dan perumahan

A. Potential Demand 1. Total Market Size Infrastruktur a. Kebutuhan 2006 b. Roll over 2005 (Rp triliun) 129. 4 23. 8 TOTAL 153. 2 asumsi: a) pertumbuhan ekonomi (asumsi terakhir pemerintah = 6, 2%) linier dg kebutuhan infrastruktur ; b) iklim investasi membaik atau min. sama dengan awal tahun 2005 c) Pengurangan subsidi BBM akan memperbesar kemampuan anggaran utk infrastruktur d) Demand for fund = rata 2 kebutuhan dana tahunan + roll over pekerjaan 2005 = Rp 153, 2 triliun e) Peran pendanaan pemerintah melalui APBN hanya 10% dari total demand for fund untuk infrastruktur 2. Sumber Pembiayaan a. APBN f) Ada 3500 perusahaan kontrakstor di Indonesia (BUMN, swasta Nasional dan Asing) 28. 9 b. Non-APBN (Investor/loan) TOTAL 124. 3 153. 2 3. Market share per Operator (triliun Rp) a. BUMN karya (5 corporate) 58. 72 b. Kontraktor Asing 45. 72 c. Swasta Nasional 48. 76 TOTAL 153. 2 Sumber APBN 28. 861

Perbandingan Potensi Pasar Per Korporat dan per SBU 2006 B. Real Demand -2 (Rp trili un) WIKA HK AK WK PP Total a. Bendung/irigasi 1. 323 2. 489 1. 753 1. 370 1. 192 8. 126 b. Jalan dan jembatan 3. 661 16. 830 8. 877 2. 301 1. 876 33. 545 c. Pelabuhan, bandara 0. 362 1. 096 1. 339 0. 228 1. 841 4. 866 d. Bangunan gedung 3. 641 4. 311 10. 120 4. 994 8. 573 31. 639 e. Jalan Tol 4. 646 5. 028 4. 525 2. 920 2. 414 19. 534 f. Pembangkit 1. 320 1. 071 1. 505 0. 830 1. 129 5. 855 g. Kereta api 1. 425 1. 157 0. 325 0. 179 0. 244 3. 330 h. Tambang Batu Bara 0. 171 0. 139 0. 195 0. 107 0. 146 0. 759 i. Kelautan 0. 000 j. Lain-lain 0. 228 0. 185 0. 260 0. 143 0. 195 1. 012 24. 494 19. 887 27. 931 15. 396 20. 957 108. 665 T O T A L

B. Real Demand -2 (Rp triliun) WIKA HK AK WK PP Total a. Bendung/irigasi 1. 22% 2. 29% 1. 61% 1. 26% 1. 10% 7. 48% b. Jalan dan jembatan 3. 37% 15. 49% 8. 17% 2. 12% 1. 73% 30. 87% c. Pelabuhan, bandara 0. 33% 1. 01% 1. 23% 0. 21% 1. 69% 4. 48% d. Bangunan gedung 3. 35% 3. 97% 9. 31% 4. 60% 7. 89% 29. 12% e. Jalan Tol 4. 28% 4. 63% 4. 16% 2. 69% 2. 22% 17. 98% f. Pembangkit 1. 21% 0. 99% 1. 38% 0. 76% 1. 04% 5. 39% g. Kereta api 1. 31% 1. 06% 0. 30% 0. 16% 0. 22% 3. 06% h. Tambang Batu Bara 0. 16% 0. 13% 0. 18% 0. 10% 0. 13% 0. 70% i. Kelautan 0. 00% j. Lain-lain 0. 21% 0. 17% 0. 24% 0. 13% 0. 18% 0. 93% 22. 54% 18. 30% 25. 70% 14. 17% 19. 29% 100. 00% T O T A L